Monday, April 28, 2008

Keterangan Pers KPU Mengenai Rencana Anggaran Pemilihan Umum 2009

I . POKOK-POKOK PANDANGAN
  1. Jumlah rencana anggaran sebesar Rp 47,9 trilyun yang dilansir media merupakan penjumlahan rencana anggaran tahun 2008 dan tahun 2009. Jadi, bukan hanya tahun anggaran 2009 saja. 2.Rancangan anggaran sebesar itu merupakan penjumlahan dari rencana anggaran yang dibiayai APBN yang direncanakan sebesar Rp 22,3 trilyun dan prediksi anggaran yang dikeluarkan APBD sebesar Rp 25, 6 trilyun rupiah. Penjumlahan dilakukan oleh karena pendaan Pemilu 2009 menurut UU 22 Tahun 2007 ’’satu pintu’’ melalui APBN. Karena itulah, komponen-komponen yang dibiayai APBD mesti dihitung.
  2. Jika biaya Pemilu 2004 dihitung berdasarkan penjumlahan anggaran APBN dan APBD, total biayanya (2003 dan 2004) mencapai Rp 56 trilyun. Komponen biaya APBD dihitung berdasarkan laporan dari KPUD seIndonesia.
  3. Rancangan anggaran Pemilu 2009, masih merupakan gambaran kasar agar KPU dapat segera menyusun rencana anggaran dengan asumsi regulasi yang digunakan adalah UU 12 Tahun 2003.
  4. Rancangan anggaran yang disusun ini masih dapat diefisiensikan secara siginifikan, dengan asumsi bahwa RUU Politik yang dikeluarkan nanti juga mendorong munculnya efisiensi. Misalnya menyangkut jumlah pemilih per TPS, jumlah dan besaran daerah pemilihan, format dan bentuk surat suara, kelengkapan logistik pemilu (seperti paku coblos, bantalan dan tinta).

Sebagai contoh, rancangan awal jumlah TPS 684.977 dengan jumlah pemilih per TPS 300 orang. Jumlah anggota KPPS 7 orang dengan honor KPPS Rp 50 ribu per orang pada Pemilu 2004. Selama proses Pemilu Kepala Daerah honor KPPS berkisar antara Rp 200-400 ribu di tiap daerah. Pada anggaran tahun 2009 honor mereka dinaikkan menjadi Rp 300 ribu per orang (enam kali lipat). Honor KPPS saja mencapai Rp 300 ribu x 7 x 684.977 TPS = Rp 1,44 triliyun.

Jika UU yang baru mengamanatkan jumlah pemilih tiap TPS 600 orang, maka jumlah TPS minimal mencapai 342.500-an (angka ini bisa bergerak lebih besar karena faktor demografis, politis dan sosiologis), maka honor menjadi Rp 300 ribu x7x 342.500 = Rp 719,25 milyar. Jadi, bisa dihemat Rp 721 milyar. Penghematan yang sama bisa dilakukan di PPK dan PPS yang jumlahnya juga signifikan.

Begitu pula jika daerah pemilihan bisa didorong pola menengah besar maka akan terjadi efisiensi dibandingkan pola kecil. Tahun2004 jumlah daerah pemilihan mencapai 2000-an. Jika pola kecil akan mencapai 4000-an. Ini berpengaruh terhadap biaya pencetakan surat suara.

II. Penjelasan

Berdasarkan rapat pembahasan pagu indikatif anggaran untuk membiayai program dan anggaran Pemilu 2009 antara KPU, Bappenas dan Departemen Keuangan, disepakati pembiayaan Pemilu 2009 untuk tahun 2008 dan 2009 dibiayai dari 2 (dua) sumber anggaran yaitu dari bagian anggaran 76 dan dari bagian anggaran 69. Untuk tahun anggaran selanjutnya dibiayai kembali dari anggaran 76. Bagian anggaran 76 untuk membiayai biaya rutin dan operasional KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sedangkan bagian anggaran 69 untuk membiayai penyelenggaraan Pemilu 2009 sesuai dengan tahapan.

A.Bagian Anggaran 69.

Bagian anggaran 69 diarahkan untuk membiayai tahapan penyelenggara Pemilu 2009 khusus untuk tahun 2008 dan 2009.

a. Renja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tahun 2008.

Sesuai dengan hasil Rapat Trilateral antara KPU, Bappenas dan Departemen Keuangan, sisa anggaran sebesar Rp. 8.284.306.314.747,- akan dialokasikan pada bagian anggaran 69, untuk membiayai keperluan Logistik Pemilu 2009 sebesar Rp. 3.822.141.608.898,- dan biaya tahapan dan penunjang Pemilu di KPU, KPU Provinsi., KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS dan petugas pemutakhiran data pemilih pada rencana kebutuhan tahun 2008 sebesar 4.462.164.705.849,- yang terdiri dari :

1. Komisi Pemilihan Umum = Rp. 2.298.785.208.856
a. Logistik = Rp. 1.505.988.974.547
b. Tahapan dan penunjang Pemilu = Rp. 792.796.234.309

2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi = Rp.526.382.226.899
a. Logistik = Rp. 380.852.226.899
b. Tahapan dan penunjang Pemilu = Rp. 145.530.000.000

3. Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota = Rp. 2.344.423.278.933
a. Logistik = Rp. 1.397.938.594.949
b. Tahapan dan penunjang Pemilu = Rp. 946.484.684.044

4. Anggaran PPK = Rp. 437.672.700.000

5. Anggaran PPLN = Rp. 43.884.000.000

6. Anggaran PPS = Rp.2.153.675.000.000

7. Petugas Pemutakhiran data Pemilih = Rp. 479.483.900.000

Jumlah = Rp.8.284.306.314.747

Rincian program/kegiatan dan anggaran terlampir)

b. Renja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2009.

Pada tahun 2009, program/kegiatan prioritas : distribusi logistik Pemilu 2009, sosialisasi, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2009 untuk legislatif, advokasi hukum, verifikasi calon Presiden dan Wakil Presiden, pemutakhiran data pemilih calon Presiden dan Wakil Presiden, pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD dan DPRD, kampanye calon Presiden dan Wakil Presiden, logistik dan distribusi Pemilu 2009 untuk Presiden dan Wakil Presiden, pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2009 untuk Presiden dan Wakil Presiden, penetapan calon terpilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta advokasi hukum dan pengambilan sumpah/ janji Presiden dan Wakil Presiden, yang terdiri dari :

  1. Komisi Pemilihan Umum = Rp. 1.784.494.310.819
  2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi = Rp. 793.905.341.375
  3. Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota = Rp. 2.978.527.058.760
  4. Anggaran PPK = Rp. 367.678.800.000
  5. Anggaran PPLN = Rp. 143.520.000.000
  6. Anggaran PPS = Rp. 2.379.150.000.000
  7. Anggaran KPPS = Rp. 4.418.101.650.000
  8. Anggaran KPPSLN = Rp. 11.748.000.000
  9. Petugas Pemutakhiran data Pemilih = Rp. 479.483.900.000

Jumlah = Rp. 14.110.083.760.954

(Rincian program/kegiatan dan anggaran terlampir)

III.PERBEDAAN ANGGARAN PEMILU 2004 DAN 2009

a.Tahun Anggaran 2003 dan 2008

i.Tahun Anggaran 2003:
1.APBN : Rp. 2.373.603.768.000,-
2.Perkiraan APBD : Rp.16.615.226.376.000,-
Jumlah : Rp.18.988.830.144.000,-

ii.Tahun Anggaran 2008:
1.APBN : Rp. 8.284.306.314.748,-
2.Perkiraan APBD : Rp.10.326.576.850.000,-
Jumlah : Rp.18.610.883.164.748,-

Perkiraan efisiensi anggaran Pemilu 2009 tahun 2008 sebesar Rp. 377.946.979.252,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh dua rupiah).

b.Tahun Anggaran 2004 dan 2009

i.Tahun Anggaran 2004 :
1.APBN : Rp. 4.615.093.684.000,-
2.Perkiraan APBD : Rp.32.305.655.788.000,-
Jumlah : Rp. 36.920.749.472.000,-

ii.Tahun Anggaran 2009:
1.APBN : Rp.14.110.083.760.955,-
2.Perkiraan APBD: Rp.15.220.235.250.000,-
Jumlah : Rp. 29.330.319.010.955,- Perkiraan efisiensi anggaran Pemilu 2009 tahun 2009 sebesar Rp.7.590.430.461.045,- (tujuh trilyun

lima ratus sembilan puluh milyar empat ratus tiga puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu empat puluh lima rupiah).

(Matrik rincian terlampir)

IV.FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN MENINGKATNYA ANGGARAN PEMILU YANG BERSUMBER DARI APBN 2008 DAN 2009

  1. Berdasarkan Pasal 114 dan 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, sumber anggaran KPU untuk penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD hanya bersumber dari APBN (dalam Pemilu 2004, sumber anggaran KPU untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 bersumber dari APBN dan APBD).
  2. Berdasarkan Pasal 8 huruf p, Pasal 9 huruf k, Pasal 10 huruf r, Pasal 44 huruf l, Pasal 47 huruf p, Pasal 51 huruf k, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007, program/kegiatan sosialisasi Pemilu 2009 tidak hanya dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tetapi juga oleh PPK, PPLN dan PPS.
  3. Berdasarkan Pasal 47 huruf c Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007, PPS berkewajiban mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih.
  4. Berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007, KPPS berkewajiban menyerahkan daftar pemilih tetap (DPT) kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan.
  5. Berdasarkan Pasal 129 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007, Panitia Pengawas Pemilu yang dalam Pemilu 2004 merupakan lembaga adhock, pada Pemilu 2009 menjadi lembaga permanen yang harus dibentuk 5 (lima) bulan setelah terbentuknya anggota KPU baru serta adanya tambahan petugas pengawas lapangan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya serta dibentuknya pengawas Pemilu di luar negeri dimasing-masing kantor perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (pada Pemilu 2004 Panwaslu hanya sampai dengan tingkat Kecamatan dan hanya ada di dalam negeri).
  6. Bertambahnya wilayah administrasi pemerintahan/pemekaran wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya.
  7. Meningkatnya jumlah penduduk dan jumlah pemilih pada Pemilu 2009.
  8. Meningkatnya daerah pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD.
  9. Meningkatnya standar harga/biaya pengadaan barang dan operasional.

V.HAL-HAL YANG MEMERLUKAN KERJASAMA ANTARA KPU, KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA DENGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

a.Rencana anggaran Pemilu 2009 untuk tahun 2008 dan 2009, belum mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan Bawaslu dan biaya distribusi barang-barang keperluan Pemilu 2009 dari KPU Kabupaten/Kota ke TPS, dan dari TPS ke KPU Kabupaten/Kota, sehubungan dengan variasi dan jumlah kebutuhan anggaran yang sangat besar. Anggaran Bawaslu akan diusulkan oleh bawaslu sendiri sebagai lembaga permanen.

b.Meningkatnya kegiatan rutin dan operasional pada tahun2008 dan 2009 belum disertai meningkatnya anggaran rutin KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari sumber anggaran 76.

c.Adanyakebutuhan riil KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam pengamanan proses dan penetapan hasil Pemilu 2009 yang tidak tersedia dalam anggaran APBN. d.Adanya kebutuhan riil untuk kegiatan desk Pemilu 2009 untuk koordinasi dengan instansi terkait mengenai penanganan masalah-masalah di lapangan dari masing-masing daerah yang juga belum tersedia dalam anggaran APBN.

e.Berkenaan dengan angka 1 sampai dengan 4, perlu adanya kerjasama antara KPU dengan Pemerintah dan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Daerah dengan mempedomani Pasal 121 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 (Untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, KPU, KPU Prvinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta memperoleh bantuan dan fasilitas, baik dari Pemerintah maupun dari Pemerintah Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

Jakarta, 2 November 2007

KETUA,

Prof. Dr. H. A. HAFIZ ANSHARY, MA
(KPU)

Menghapus Pilkada Langsung

Oleh : Eko Prasojo

Dikutip dari Kompas, Selasa, 5 Februari 2008

Polemik tentang pemilihan kepala daerah langsung muncul kembali.

Jika pada pembahasaan naskah akademik UU No 32 Tahun 2004, polemik terkait pertanyaan apakah pilkada langsung dapat meredam politik uang selama 2001-2004, kini debat terarah pada mahal dan rendahnya kualitas pilkada. Maka, Ketua Umum PB NU KH Hasyim Muzadi mengusulkan agar pilkada dihapus (Kompas, 26/1/2008).

Demokrasi itu lokal

Pemilihan kepala daerah langsung adalah instrumen untuk meningkatkan participatory democracy dan memenuhi semua unsur yang diharapkan. Apalagi, sebenarnya demokrasi bersifat lokal, maka salah satu tujuan pilkada adalah memperkuat legitimasi demokrasi.

Meski demikian, di negara-negara lain, keberhasilan pilkada langsung tidak berdiri sendiri. Ia ditentukan kematangan partai dan aktor politik, budaya politik di masyarakat, dan kesiapan dukungan administrasi penyelenggaraan pilkada. Kondisi politik lokal yang amat heterogen, kesadaran dan pengetahuan politik masyarakat yang rendah, jeleknya sistem pencatatan kependudukan, dan penyelenggaraan pemilihan (electoral governance) sering menyebabkan kegagalan tujuan pilkada langsung.

Manor dan Crook (1998) menyebutkan, dalam banyak hal pemilihan langsung kepala daerah dan pemisahan antara mayor (kepala daerah) dan counceilor (anggota DPRD) di negara berkembang menyebabkan praktik pemerintahan kian buruk. Faktor utamanya adalah karakter elite lokal yang kooptatif dan selalu menutup kesempatan pihak lain untuk berkompetisi dalam politik, pengetahuan dan kesadaran politik masyarakat yang rendah, dan tidak adanya pengawasan DPRD terhadap kepala daerah.

Faktor-faktor itu terefleksi di Indonesia. Kooptasi kekuasaan dilakukan incumbent dengan memanfaatkan akses birokrasi. Akibatnya tidak jarang data kependudukan dimanipulasi, proses penyelenggaraan pilkada tidak obyektif dan tidak independen.

Sebagian besar problem dan gugatan pilkada di Indonesia bermula dari data kependudukan yang tidak valid. Demikian pula, rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap esensi pilkada menyebabkan praktik politik uang dalam pilkada. Khusus untuk Indonesia, problem pilkada diperberat kualitas partai politik dan aktor politik yang tidak memadai. Kasus Pilkada Malut dan Sulsel menunjukkan betapa sulitnya menghasilkan pilkada berkualitas dan diterima semua pihak.

Demokrasi ”versus” efisiensi

Tuntutan untuk menghapus pilkada langsung bukan tanpa alasan. Di negara-negara demokrasi modern yang memiliki tradisi pemilihan langsung, penyelenggaraan pemilu dilakukan secara terintegrasi dengan sistem birokrasi lokal. Lebih konkret, pilkada langsung di negara-negara itu dilakukan Biro Statistik Lokal atau Dinas Kependudukan Lokal yang memiliki perangkat dan sistem kependudukan memadai.

Dengan cara itu, ada dua manfaat efisiensi. Pertama, penyelenggara pemilu tidak dibayar hanya untuk menyelenggarakan pemilu. Hal ini kontradiktif terjadi di Indonesia, bahwa biaya KPUD menjadi amat mahal untuk menyelenggarakan semua tahapan, mulai dari pendaftaran pemilih hingga penetapan pemenang.

Kedua, pilkada adalah pesta demokrasi biasa yang menjadi hal biasa pula sehingga tidak dibutuhkan persiapan dan biaya khusus untuk penyelenggaraan. Mahalnya pilkada di Indonesia karena merupakan pesta akbar dan harus dibiayai secara khusus, mulai dari pendaftaran ulang yang sering tidak valid, pengadaan barang dan jasa untuk pencoblosan yang berulang tiap pemilihan, sampai kampanye jorjoran yang dilakukan parpol dan calon. Dengan kata lain, pilkada adalah ”proyek besar”, harus dibiayai anggaran besar pula. Akibatnya, inefisiensi terjadi dalam paradigma proyek pilkada.

Logika berpikir proyek dalam pilkada ini tidak saja merasuki pemikiran penyelenggara pilkada, tetapi juga partai politik, aktor politik, calon kepala daerah, birokrasi di pusat dan daerah, serta masyarakat pemilih. Proyek ini berlanjut sampai esensi dan tujuan kemenangan pilkada. Tidak heran jika partai politik dan aktor politik rela mengeluarkan miliaran rupiah untuk dapat mengikuti kompetisi pilkada.

Uang ini digunakan mulai dari menentukan parpol pengusung, kampanye besar-besaran untuk mendongkrak popularitas calon, sampai upaya memengaruhi pilihan masyarakat. Tentu saja tidak ada yang gratis dalam pesta akbar pilkada. Biaya yang dikeluarkan ini harus diganti oleh uang rakyat dalam APBD melalui arisan proyek bagi investor politik yang ikut membiayai pilkada. Jadi, apa yang dikhawatirkan banyak pihak tentang mahal pilkada mendekati kebenaran. Pilkada bukan hanya mahal dari sisi biaya penyelenggaraan yang harus ditanggung APBD, tetapi juga mahal dari ongkos yang harus dibayar masyarakat dalam arisan proyek bagi investor politik. Cukup valid untuk mengatakan pilkada langsung memboroskan uang negara dan belum memberi hasil optimal.

Meski demikian, saya kurang sependapat jika pilkada langsung dihapus. Perubahan kebijakan yang radikal dapat menimbulkan situasi chaos. Yang harus dilakukan, mengubah cara pandang pilkada sebagai pesta biasa.

Untuk jangka panjang, birokrasi yang netral dan profesional dapat menjadi pilihan penyelenggara pilkada untuk menjadikan pilkada sebagai hal biasa dalam kehidupan parpol, aktor politik, dan masyarakat pemilih.

Eko Prasojo Guru Besar FISIP UI; Anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)

DAFTAR NAMA SEMENTARA PARTAI POLITIK





DAFTAR NAMA SEMENTARA PARTAI POLITIK YANG MENGAJUKAN BERKAS PERMOHONAN PENDAFTARAN PENDIRIAN PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI TAHUN 2004 dan 2007

Data s/d tanggal :

1. PARTAI GENERASI
K : WALI YUNUS, SR
S : H.JUMALA
B : belum tercantum dalam susunan pengurus.
Jl. Kayumanis Raya No. 6 Condet - Balekambang Jakarta Timur 13530
Telp.80871873 Fax.80871873

2. PARTAI INDONESIA MUDA BANGKIT
K : Ir. MOHAMAD DJATI AJIS
S : DARONO PROJO SOETIKSNO, SE
B : Ir. PUNGKI PURNOMO SLAMET M. ENG
MENARA SUPRA, Lantai 8 Jl. Letjen. S. Parman Kav. 76 Slipi Jakarta Barat.11411
Telp. (021)35666028 Fax. (021)53666030

3. PARTAI INDONESIA MAJU
K : Prof.DR.KH. NURULLAH MARZUKI, Phd
S : H. JUMALA
B : H. ASNAWI AZIS
JL. Satria Raya No. 88 Pulo Gadung Jakarta Timur,
TELP. (021) 4713180,4896949, FAX (021)4786616

4. PARTAI NUSANTARA INDONESIA
K : IIM SARKIM, MSc
S : MOHAMMAD GOLAM ADITIA
B : Ir. NUR CHOLIS
Jl. Tanah Abang I No.12 Jakarta Pusat Telp. / Fax : (021) 3860587
Sekretariat : Jl. Abdul Muis No. 68 Telp. (021) 3505046
Pindah alamat :
Jl. Andong Raya No. 1 RT5/RW 7 Kelurahan Kotabambu Selatan, Kec Palmerah
Jakarta Barat, Telp. 021-5689136

5. PARTAI ISLAM PERSATUAN
K : Prof.Dr. KH. JAILANI SITOHANG, SH
S : Drs. H.J. HAMZAH
B : DASRIL SYAMSUDIN
Jalan Duyung III / IIA Rawamangun Jakarta Timur 13220
Telp. 021-47869642, HP. 081317688306

6. PARTAI SOLIDARITAS BURUH
K : SAMUEL EJ MINTJE, M.MIN
S : Drg. DIAH INDRIASTUTI, Sp. RKG
B : JOHN SUKANTO SIDAURUK, SH
Jalan Manggarai Selatan VIII No. 181 C Manggarai , Jakarta Selatan
Telp. 021-70382213, 9178192, Fax 021-9178192

7. PARTAI BURUH
K : DR. MUCHTAR PAKPAHAN, SH. MA
S : SONNY PUDJISASONO, SH. MM
B : SYAIFUL ANWAR '
Jl. Tanah Tinggi II No.44 B Kec. Johar Baru Jakarta Pusat,
Telp. 021- 42802561, Fax 021- 4280257

8. PARTAI REPUBLIKU
K : LAKSDYA TNI Purn WAHYU SASONGKO, S.Sos, MM
S : DR. TONY P. TAMBUNAN, SE, MBA
B : Ir. WIDOYOKO HEKSANTO
Jl. Letjen Suprapto No. 38, Cempaka Putih, Jakarta Pusat
Telp. (021) 4288 3860, Fax. (021) 4288 3861

9. PARTAI MURBA INDONESIA
K : Drs. H. KUSRIN, SH. MA
S : Ir. MATHIAS J LADO
B : SRI WIDODO SUROSO
Jalan Condet Raya No. 101 Kel. Bale Kambang RT. 06/02 Kec. Kramat Jati Jakarta Timur
Telp.8002285, 87706921, HP. 081513887840

10. PNI MASSA MARHAEN
K : MOH GEMPAR SOEKARNOPUTRA, SH
S : Drs. WING ISKANDAR
B : REAPELT AHARISTIAN KAIRUPAN
Jl. Menteng No. 1 E Kelurahan Jagakarsa Lenteng Agung Jakarta Selatan- 16210
Telp. 021- 78886178

11. PNI MARHAEN
K :ANDI BASO AMIR, MBA
S : DAVID PESTAMEN NAPITUPULU
B : REAPELA KAIRUPAN
Jl. Kalisari, Caraka Buana II No. 6 Cijantung IV Jakarta Timur
Telp/ Fax : 021-8711142

12. PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL
K : BRIGJEN (PURN) TARIDA HASAHATAN SINAMBELA
S : ANTON ODJAK SIHOTANG
B : DOKTOR SIHAR SITORUS
Jl. Pahlawan Revolusi No. 147 Pondok Bambu, Jakarta Timur
Tel. 86600230- 86600284

13. PARTAI SOLIDARITAS NASIONAL
K : HARSONO BADAI SAMODRA
S : DRS. ACHMAD HAFIED
B : ENDANG ASTUTIK, SE
Jl. Lenteng Agung RayaNo-41B Jakarta Selatan 12610
Telp(021)78888161Fax(021)78888337

14. PARTAI BELA NEGARA
K : EDDY HARTAWAN SISWONO
S : HERMANSYAH M. NOOR
B : HENGKY WIJAYA
Jl. Raya Pintu Air Raya No28A Jakarta Pusat
Tlp.(021)3504247Fax.(021)3810548

15. PARTAI KRISTEN DEMOKRAT
K : MICHAEL H LUMANAUW
S : SONNY WUISAN
B : ROBERT ROLLIES PURBA
Jl. Letjen. Soeprapto No. 100 Jakarta Pusat
Telp.(021)4262119

16. PARTAI ORDE BARU
K : Drs. H. ZAUFI LUBIS
S : Mhd. DEDE HERDIANSYAH Nst, SH
B : JAMILAH
Jl. Perdatam Raya No. 54 C Jakarta 12770
Telp. 7943075 Fax. 7943236

17. PARTAI SATRIA PININGIT
K : DR. ACHMAD SAEFUDINNUR
S : Prof. DR. HARYONO, MBA
B : H. ASEP CHAERUDIN
Jl. Buncit Raya Ujung No. 1A Ragunan Jakarta Selatan
Tlp.(62-21)7807647, 78841533, Fax.(62-21)78832290

18. PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN
K : H. ROY BB JANIS, SH, MH
S : KRHT. H. DIDI SUPRIYANTO, SH
B : TJIANDRA WIDJAJA
Jl. Sisingamangarja No. 21 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120,
Tlp.(62-21)7264705, 7253151, 7208J Fax.(62-21)7208374, 7262867

19. PARTAI BINTANG BULAN
K : HAMDAN ZOELVA, SH, MH
S : YASIN ARDHY, SH
B : NOOR MUHAMMAD, SE
Jl. Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 18 Jakarta Selatan
Tlp.(021)79180734 Fax. (021)79180765

20. PARTAI KRISTIANI INDONESIA
K : PADMONO SASTROKASMOJO, S.Th
S : MALKAN BOUW, SH
B : WAHAB WAHYUDI
Komplek Sinar Kasih Rt.001/002 Blok A Jalan Agape No. 19 Jatimakmur Pondok Cede
Telp.(021)8460986Fax.(021)4206553

21. PARTAI NASIONAL
K : DAVID PESTAMAN NAPITUPULU
S : JAK TUMEWAN, SE
B : ANDI ASLINA
Patra Office Tower 15th Floor, Suite 150B, Jl. Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta 12950
Telp. 62-21.70043119 Fax. 62-21.52906871

22. PARTAI DAMAI SEJAHTERA INDONESIA
K : GIDEON MAMAHIT, SH
S : HERMANUS B GINTING
B : ARTHABAN ARIANTO
Jl. Pondok Kelapa LA Blok A.3/24 RT.001/04 Kel. Pondc Kelapa Duren Sawit - Jakarta Timur

23. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
K : H. MENTIK BUDIWIYONO
S : Ir. SUTRISNO RACHMADI SOETARMO
B : Hj. LASMIDARA, SH
Jl. Letjen Soeprapto No. 22 - G Cempaka Putih Jakarta Pusat
Telp.(021)42803281 Fax. (021) 4200838

24. PARTAI PEMBAHARUAN DAMAI SEJAHTERA
K : VICTOR E. SAERANG
S : BAMBANG GINTING, SH
B : LUKAS WAHYU UTOMO
Jl. Tole Iskandar Raya, Ruko Sukmajaya No. 11 Depok II Tengah, Kota Depok 16412
TeIp.(+6221)77829276Fax.(+6221)77829277

25. PARTAI RAKYAT MERDEKA
K : H. ABD. AZIS HALID, SE, MM
S : HASANNUDIN M. KHOLIL, SIP
B : HJ. DIANA DEWI, SE
Jl. Mampang Prapatan XII No. 6 Jakarta Selatan 12790
Telp./Fax. (021)7991439

26. PARTAI DEMOKRAT SEJAHTERA
K : HENDRIK AJOB RURU
S : JERNIHMAN GULO
B : SJANE DUMALANG
Jl. H. Kamang No. 28 Pondok Labu Cilandak - Jakarta Selatan
Telp./Fax. (021)

27. PARTAI KEMERDEKAAN RAKYAT
K : ALMA SHEPARD SUPIT
S : BAMBANG SUSANTO
B : MICHAEL TJAHJADI
1. Jl. Gajah Mada No. 153 (Lt II) Jakarta Barat
2. Jl. Pilin No. 5 R Jembatan Dua Jakarta Utara
Telp. (021) 68642428, 6612288, Fax (021) 6616317

28. PARTAI KARANG BAJA SEJAHTERA
K : ANTORI DASIHAN SH.,MH
S : SURYANSYAH
B : FREDDIANSYAH HARAHAP
JL. Masjid Al-Khairot No. 02. Rt.16 Rw.03 Batu Ampar III Kelurahan Batu Ampar. Kecamatan Kramat Jati-Jakarta Timur .
Tlp./ Fax : (021) 9234697, Email : Karang baja sejahtera@yahoo.com

29. PARTAI INDONESIA SEJAHTERA
K : H. BUDIYANTO DARMASTONO, SE
S : Drs. ROY H. RITONGA, S.Th
B : ZAKARIANI SANTOSO
JL. Slamet Riyadi Raya No. 19 Matraman, Jakarta Timur
Telp. (021) 8513890, 8512690, 8512686, Fax (021) 8512686

30. PARTAI KEDAULATAN
K : H. IBRAHIM BASRAH, SH
S : SHIRATO SYAFEI
B : MALIK ABDUL KADIR, MM
JL. Cempaka Raya No. 1 Cempaka Putih, Jakarta Pusat
Telp. (021) 4209032; Fax. (021) 4209032

31. PARTAI KARYA PELITA SOEHARTO
K : PANDARA HR
S : SALADIN PADANTA RANGKUTI
B : MURSIN
Bekasi Regensi II, Jl. Cermai V No. 9, Cibitung- Bekasi
Telp/HP : 081585456095, 08161633235

32. PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA
K : DRS. H. CHOIRUL ANAM
S : H. IDHAM CHOLIED
B : RIDWAN ZAI
Jl. Kramat VI No. 8 Jakarta Pusat 10430
Telp. (021) 31923717, Fax (021) 3905686

33. PARTAI KEBANGSAAN
K : DR. KRH. SUPRAYITNO K. MBA
S : JAK T.W. TUMEWAN, SE
B : SRI SULARTINI, SE., Ak
Jl. Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta 12950
Phone: 62-21-70043119, Fax : 62-21-52906871, Hp: 081806561426/ 08159549409
E-Mail : kebangsaan@telkom.net

34. PARTAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)
K : RMH. HEROE SYSWANTO Ns. (Sys Ns)
Wakil Sekjen : BUDI SANTOSO
B : DODI PREMADI
Jl. Cipaku V No. 15 Rt. 006 Rw. 005, Kel. Petogogan, Kec. Kebayoran Baru. Jakarta Selatan
Telp. (021) 70 993 187, Fax : (021) 70 233 187
E-mail : dpp@partainkri.or.id
www.partainkri.or.id

35. PARTAI PERHIMPUNAN KEBANGSAAN Berubah nama menjadi PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)
K : JEND TNI (PURN) H. WIRANTO, SH
S : H. YUS USMAN SUMANEGARA, SE.,MBA.
B : BAMBANG SUJAGAD, SE.,MM
Jl. Proklamasi No : 69 Menteng Jakarta Pusat
Telpon / Fax : 021-3921785 – Fax 021-3921790

Permohonan perubahan nama Tgl. 7 Desember 2006 No. 64/Sek-DPP/P4/PK/XII-06
Berubah Alamat :
Jl. P Diponegoro No. 1 Kel Menteng , Kec Menteng, Jakarta Pusat

36. PARTAI INDONESIA MADANI
K : H. EDY SUSANTO, SH.,MH,MM
S : Ir. H. SYAIFUL AZRI, MM
B : FD WIDODO, SE
Jl. Kramat Raya No. 25 Jakarta Pusat
Telp. (021) 3200228; Fax (021) 39835606

37. PARTAI GARUDA
K : Drs. H. ABDUL MALIK MOHAMAD RAZIF
S : Ir. TUBAGUS SUFYAN
B : DR. H . MOHAMMAD NASRUN
Jl. Tebet Timur Dalam VII No. 8 RT 006 RW 006 Kel Tebet Timur, Kec Tebet Jakarta Selatan
Telp/ Fax (021) 8290080

38. PARTAI KEMAKMURAN
P : ABDUL BASIT H. YUSUF, SH
S : RACHMAT IMANUDIN, BSc
B : JHONY BAHTERA, SH
Jl. Berlian II No. 7 Jakarta 10640

39. PARTAI AMANAT PERJUANGAN RAKYAT (AMPERRA)
K : DJABROS DJABARIN
S : IKHSAN ALIAN
B : AMIR SIREGAR
Jl. Swadarma Raya No. 24 Rt. 018/003 Kel. Ulujami, Kec Pesanggrahan, Jakarta Selatan
Telp (021) 585-3777

40. PARTAI NASIONALIS BERSATU (PNB)
K : EDDY TOEGINO
S : DIDIN SYAEPUDIN, SE
B : Ir. WAHYU INDAYATI
Komp. R.S. Fatmawati Flat III No. 8 B, RT. 004/09, Kel. Cilandak Barat, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7669945-75915606, Fax. 7503460

41. PARTAI PENGAMAL THAREQAT ISLAM NEGARA ISLAM INDONESIA
P : MASYKUR LOAMENA, S. Ag. M. Ag, SH
S : AMRULLAH SP
Jl. Setuwisata Citayam Kampung Lio Rt. 001/08 No. 25 Kel. Pondok Terong Kec. Pancoran Mas Depok

42. PARTAI PERSERIKATAN RAKYAT
K : SYAIFUL BAHARI
S : SUDARNO
B : TEDDY WIBISANA
Jl. Prof DR. Supomo No. 28 Tebet Jakarta Selatan
Telp. /Fax : (021) 8370 5011

43. PARTAI AMAN SEJAHTERA
Jl. Raden Inten No. 8, Raden Inten Centre, Malaka Sari, Duren Sawit Jakarta Timur

44. PARTAI SYARIKAT ISLAM INDONESIA
K : H HARTONO HARSONO TJOKROAMINOTO, SH
S : Ir. RIDZALUDDIN IMBAN
B : SITI HAWA MAYUTI AMIN
Jl.. Taman Amir Hamzah No. 2 Jakarta Pusat
Telp. (021) 3904101

45. PARTAI MATAHARI BANGSA
K : IMAM ADDARUQUTNI
S : AHMAD ROFIQ
B : ARMYN GULTOM
Jl. Bukit Duri Tanjakan Kav. 7 Tebet Jakarta Seltan
Telp. (021) 68860381, 83785159; Fax (021) 83785159
www.mataharibangsa.org
pmb_pusat@yahoo.com

46. PARTAI KEMAKMURAN RAKYAT
K : Ir. KOMARDIN
S : ABDULLAH DJAMALUDDIN, S.Si
B : FIRMAN, SP
Jl. Perserikatan No. 4 D Lt. 2 RT. 002/ 08 Rawamangun Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur
Telp. (021) 4892312; Fax (021) 4758235

47. PARTAI PERMATA NUSANTARA
K : AGUNG YULIANTO, SE
S : SIGIT BUDI NUGROHO, S.Kom
B : NANDOR, SE
Jl. Pala 3 No 191 Kel Lubang Buaya Kec Cipayung Jakarta Timur 13810
Telp. (021) 8412222 Fax (021) 8416262

48. PARTAI SOLIDARITAS PEKERJA SE-INDONESIA
Presiden Partai : Dr. H. RASYIDI
S : LEONI BR
B : Dra. SURTIKA YUDHAPRAJA
Jl. Kayu Putih Utara IV No. 162, Pulomas Jakarta Timur
Telp/ Fax : (021) 4898988 HP. 02170780237
E-mail : dara-rasyidi@yahoo.com

49. PARTAI PEMUDA INDONESIA
K : HASANUDDIN YUSUF
S : M. RIFAI DARUS
B : MILA OKYAVIA
Jl. Bunga Rampai IX No. 76 Duren Sawit Jakarta
E-mail : partaipemudaindonesia@yahoo.co.id
Telp : (021) 68728868 Fax : 8621179

50. PARTAI PARADE NUSANTARA (*)
K : H. SUDIR SANTOSO, SH
S : SURJOKOTJO, SE
B : KUMIAYI AGUNG SAPUTRA
Komplek Sentra Pemuda Kav 6 Jl. Pemuda No. 61- Rawamangun, Jakarta Timur
Telp/ Fax : (021)47864978-9/ (021) 47864977

51. PARTAI RAKYAT INDONESIA (PARI)
Berubah nama menjadi PARTAI BANGSA INDONESIA
K : Drs. PJP GINTING, MM
S : Ir. THOMAS ARIES PURJANTO
B : EDDY SUNARTO, SH
Jl. Moncokerto Raya I No. 30 Utan Kayu Selatan Matraman, Jakarta Timur
Telp. (021) 8581256/ 08176329492 Fax (021) 8581256

52. PARTAI KONGRES
K : ZAKARIANI SANTOSO
S : Drs. FACHRUDIN HASAN
B : TRINARNI, SH
Jln. Pramuka Raya 137, Jakarta Timur 13120
Telp/ Fax : 021- 85902275

53. PARTAI KEADILAN RAKYAT (PAKAR)
K : MARAJO ELEON HUTAGAOL, SH
S : Ir. WASHINGTON G. SIRAIT
B : JOSO FIENE JOHAN, SE.,MM
Jl. Pemuda Kav. 721 Rawamangun Jakarta Timur
Telp. : 021- 68813488, Fax 021- 4614282

54. PARTAI WALISONGO
K : H BAMBANG MULYONO, SSi
S : Ir. ANTO BAMBANGTJIPTO UTOMO
B : IKE CHOERNIA ARISANTI, SE
Taman Bougenville Blok F1 No. 3 Kel. Jati Bening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi
Telp. 021-71159644 Fax 021-8645865

55. PARTAI SOSIAL DEMOKRAT
K : H. A.Z. ARIFIEN SYAFE’I, SH
S : Dr. RM. WAHJOE A. SETIADI, SH.,MH
B : SAIBUN, S.Kom, MBA
Jl. Ciledug Raya No. 71 Kebayoran Lama Jakarta Selatan
Telp. 021- 72790620, 72798571. 70820965 Fax. 021-72790620
Sekretariat Khusus:
Graha Samali No. 31 B Lt.3 Room 301 Kalibata Jakarta Selatan
Telp. (021) 7994475,7975639; Fax (021) 7975639

56. PARTAI PERJUANGAN RAKYAT MISKIN DAN TERTINDAS
K : MUHAMMAD MANSYUR
S : SUBIYANTORO
B : ROBI ANGGARA PUTRA
Perum Bumi Lestari Jl. Cendrawasih 6 Blok H9 Tambun- Bekasi
Telp. 021- 8827071

57. PARTAI NUSA BANGSA
K : JAMAL MIRDAD
S : AMARNO Y WIYONO
B : SOLO PATI ANDREAS SIMBOLON
Jl. Bendi Besar No. 36 Tanah Kusir Kebayoran Lama Jakarta Selatan
Telp (021) 7247174; Fax (021) 7806787

58. PARTAI BARISAN NASIONAL
K : Ir. SILO MARBUN
S : Drs. SF REHATTA
B : ANGKY GERUNGAN
Jl. Gunawarman No. 32 Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Telp. 021-72669588 Fax. 021 72669588/ 83791976

59. PARTAI PEMBAHARUAN NASIONAL
K : BENNY HANDOKO
S : SUHARNO
B : YOHANES HARYANTO
Jl. M. Saidi Raya No. 20 Jakarta Selatan
Telp . 021-71027844

60. PARTAI PATRIOT
K : YAPTO SOELISTIO SOERJOSOEMARNO, SH
S : YUSRIL ANDI, SE
B : JEANETTE GANDA TRESNA
Jl. Manggis 12 A Ciganjur Jakarta
Telp/ Fax : 021-7873109

61. PARTAI NASIONAL INDONESIA
K : AGUS SUPARTONO
S :TJAHJO HADIANTO
B : FIRDAUS JUVEN
Jl. Sriwijaya II No.19 Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Telp. (021) 70522073. 70552274; Fax (021) 7220017

62. PARTAI INDONESIA RAYA
K : DODOT MULYAWAN DARMOJO POETRO, SH
S : TISNAYA IRAWAN KARTAKUSUMA, SH
B : SETIAWATI FARIDA BUDHININGSIH, SH
Jl. Ceger Raya No. 49 Jakarta Timur 113840
Telp / Fax : 021-8445050
Website : http:/pir.blog.com

63. PARTAI NASIONAL PRIBUMI BERSATU
K : H. SUHARDI SOMOMOE, SH
S : TATAQ HARTJAHJO
B : H. THAMRIN ANANG, SH
Jl. Raden Saleh No. 91F Jakarta Pusat
Telp : 021-3919565 Fax : 021-3161569

64. PARTAI PEMBAWA DAMAI SEJAHTERA
K : BONAR L SIMANGUNGSONG
S : Brigjend TNI (Purn) ADOLF HERMAN MAMBU
B : DEDY BUDIMAN
Jl. Hayam Wuruk No. 68 Jakarta 11160
Telp 021-6255565 Fax : 021-6255566

65. PARTAI ISLAM INDONESIA MASYUMI
K ; UMAR TUASKIKAL, SH
S : Drs. H.T. HASBALLAH ALY, Msi
B : NY. Hj. FATMAH NOOR SANTY
Jl. Tali Raya, No. 10 Lt. 2-3 Slipi, Jakarta Barat – 11410
Telp : (021) 5356783 Fax : (021) 5346713

66. PARTAI NASIONAL DEMOKRASI KEADILAN SOSIAL
K : Prof. DR.H.R.P BUDI KELANA SOSROSUBROTO,SH,MH
S : MARCELLO ALEXANDRO PATTINA,SH,MH
B : NINING YUANINGSIH, SE
Jl. Asia Afrika Pintu IX. Gd STC Senayan Lt No. 1062-1063, Gelora Senayan Jakarta
Tel / Fax : (021) 57936124, 71555556 Hp. 081380007666, 081387437777
Email : partainasionaldemokrasikeadilansosial@yahoo.com

67. PARTI BHAKTI PUTRA NUSANTARA
K : SYAMSUDDIN ANGGIR MONDE
S : TATAQ HARTJAHYO
B : ADAM SUGIARTO, S.Pd
Jl. Cikini Raya No. 91 F Jakarta Pusat
Telp (021) 3919565, Faz : (021) 3181481

68. PARTAI MASYARAKAT MADANI
K :H.Drs. JUWARNO,Ak
S : DEOFAVAN YULIANTO PUTRA, SH
B : SRI WAHYUNI,SE
Jl. Gading Elok Barat II Blok CC 1 No. 12 Kelapa Gading Permai Jakarta Utara
Hp. 08561627504, 08158046018

69. PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA
Presidium : LETJEN (PURN) DRS. H. SYAHRIR,MS.SE
S : Drs. YUS SUDARSO, SH, MM
B : MARIA M.FARIDA BOU
Jl. Wijaya I No. 381 I Blok Q, Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Telp (021) 7232144, fax (021)7232112

70. PARTAI RAKYAT NUSANTARA
Belum dilampirkan kepengurusannya
Jl. Sakti VII No. 2, Slipi Kemanggisan Jakarta Barat.
Telp : (021) 53676736, 5438547

71. PARTAI KARYA PERJUANGAN (PAKAR PANGAN)
K : JACKSON W. KIMAAT
S : MUH RODLI KAELANI
B : DWINITA FEBY PURNAMAYANTI
Jl. Proklamasi -45 Jakarta Pusat
Telp ( 021) 98581945, 71116000
Fax ( 021) 3916074

72. PARTAI GOLONGAN PEMBERKAT PERSATUAN INDONESIA (PBPPI)
K : Drs. DJAMANUMPAK RADJAGOEGOEK
S : NOLDY SOMPOTAN,S.Th
B : SHERLY TAMPI, SE
Jl. Bima No. 12 RC Veteran Rt/RW 01/001 Kel. Bintaro, Kec Pesanggrahan
Jakarta Selatan

73. PARTAI KASIH
K : WILLIAM HASUNDUNGAN SIRAIT.
S : FRANS J. WENAS, S.Sos
B : DON PETER ROREK
Jl. Baru 2 No. 6 Kebayoran Lama Utara Jakarta Selatan
Telp (021) 7357644, 7395805; Fax (021) 73881877
Email : kasih@centrin.net.id

74. PARTAI KERAKYATAN NASIONAL (belum ada surat permohonan)
Pjs. K : Ir. SOEBIANTORO, MM
S : JEMMY SETIAWAN, SH
B :
Jl. Pintu I Senayan Blok C lantai 5 No. 50, Wisma Fajar Gelora Bung Karno, Jakarta – 10270
Telp. 021 – 68502299 Fax 021 – 8308274
Email : partai_kerakyatan_nasional@yahoo.co.id

75. PARTAI KRISTEN DEMOKRAT INDONESIA
Belum ada data lain.

76. PARTAI DEMOKRAT KRISTEN INDONESIA
Belum ada data lain.

77. PARTAI PERSATUAN SARIKAT INDONESIA
K : RAHARDJO TJAKRANINGRAT
S : Hj. DIDI URIP AFFANDI
B : ISPIADI
Jl. Kemang Utara Raya No.6 Kelurahan Bangka - Kec. Mampang Prapatan -Jakarta Selatan

78. PARTAI KRISTEN DEMOKRAT SEJAHTERA
K : MICHAEL LUMANAUW
S : RUDOLF RONDONUWU
B : FRELLY MANOPO
Jalan Johar Baru II No. 24 Johar Baru Jakarta – 10560
Telp. 021 – 4257969 Fax 021 - 4212413

79. PARTAI PERSATUAN KASIH BANGSA ( PERKASA )
K : DR. REMY JESAJA LEIMENA
S : BUDI ILLIADI
B : SWANYTA GUNADI
Jalan Suryopranoto No.11 I-J, Jakarta Pusat
Telp. 021-68953347 Fax 021-5326280
Email : partai_perkasa@yahoo.co.id

80. PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
K : Drs. HENGKY BARAMULI, MBA
S : Mayjen. (Purn). AMIR TOHAR, SiP
B : DANIEL MASENGI
Jalan Jenggala I No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12810
Telp. 021-7254204 Fax 021-7254204

81. PARTAI PERJUANGAN KASIH BANGSA
Belum ada data lain.

82. PARTAI PEDULI DAERAH
K : H. MOHAMAD RAFI”IE HUSEIN
S : AGUNG GIANTORO
B : KODE IRSAN, SE. MBA
Jalan Prof.DR. Satrio C4 – 18 lantai II Casablanca Jakarta Selatan
Telp. 021 – 5273250 Fax 021 - 5273249

83. PARTAI NASIONAL INDONESIA BANGKIT (PNI – BANGKIT)
K : WASYONO W. SHOBARI
S : Ir. HARRIS TAMPUBOLON
B : M. KARYAWAN
Jl. Industri Raya Blok C No.4 Rajawali Selatan, Jakarta – 10720
Telp. 021 - 98565390, 98566185 Fax. 021- 6411206
Email : pni_bangkit@yahoo.com

84. PARTAI PENYELAMAT ANAK BANGSA
K : IKRAMAN THALIB, SH. M.Si
S : SAMSUDIN, SPd
B : WONG IVONNE EMMY
Jl. Mangga Besar V/55 Kel. Mangga Besar Kec Taman Sari Jakarta Barat
Telp. 021-6294626, 6240184, 6459883 Fax. 021- 5273249

85. PNI BANGKIT KESATRIA
K : Ir. PUDJIONO
S : MATKALI SUGIHARTO
B :
Jl. Cikajang No.25 Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Telp. 021-32396710, 32253213, 32261669 Fax. 021- 7250215

86. PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA
K : DR. DANIEL HUTAPEA
S : Ir. MANGARA SILALAHI
B : Drs. RUDDY TRI SANTOSO
Jalan Imam Bonjol No.44 Menteng, Jakarta Pusat
Telp. 021-3149355, 91263047, 98284904 Fax. 021- 3905447, 7251966

87. PARTAI KEBANGSAAN NASIONAL
Data lengkap dapat dilihat di Tambahan Partai Politik Baru

JAKARTA,
SUB DIREKTORAT HUKUM TATA NEGARA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM

Keterangan :
K : Ketua Umum Partai
S : Sekretaris
B : Bendahara

Sumber : Dep. Hukum & HAM - tgl. 3 Jan. 2008

Pilpres 2

Hasil Final Pemilu Presiden Ke 2
Tgl. 20 September 2004

Presiden RI Terpilih
Periode 2004 - 2009

Presiden terpilih periode 2004 - 2009

Megawati - Hasyim Muzadi
60,62 % 39,38 %
69.266.350 44.990.704
Susilo B.Y. - J. Kalla Megawati - Hasyim M.

Rekapitulasi Suara

Jumlah Suara Sah : 114.256.054
Jumlah Suara Tidak Sah : 2.405.651
Total Suara Nasional : 116.662.705

Pilpres Putaran 1

Hasil Akhir Pemilihan Presiden RI Putaran 1 tgl. 5 Juli 2004

Sumber data : KPU.

Ranking Pasangan Capres Suara Persen
1 Susilo B.Y. - J. Kalla 36.070.622 33.58 %
2 Megawati - Hasyim M. 28.186.780 26.24 %
3 Wiranto-Sallahudin W. 23.827.512 22.19 %
4 Amien Rais - Siswono Y.H. 16.042.105 14.94 %
5 Hamzah H. - Agum G. 3.276.001 3.05 %
Jumlah suara 107.403.020 100%

Dengan demikian pasangan Susilo B. Yudhoyono / Jusuf Kalla dan Megawati / Hasyim Muzadi berhak maju ke putaran ke 2 pemilihan Presiden tgl. 20 September 2004.

Rekapitulasi Surat Suara

Surat Suara Jumlah
Sah 107.403.020
Tidak sah 2.746.937
Pendaftaran tambahan 470.337
Rusak 1.200.397
Tidak terpakai / Golput (?) 30.181.391

Peserta Pemilu 2004

PARTAI PESERTA PEMILU 2004

1 Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme)
2 Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD)
3 Partai Bulan Bintang (PBB)
4 Partai Merdeka
5 Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
6 Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PDK)
7 Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB)
8 Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK)
9 Partai Demokrat
10 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia)
11 Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)
12 Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia
13 Partai Amanat Nasional (PAN)
14 Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)
15 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
16 Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
17 Partai Bintang Reformasi (PBR)
18 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
19 Partai Damai Sejahtera
20 Partai Golongan Karya (Partai Golkar)
21 Partai Patriot Pancasila
22 Partai Sarikat Indonesia
23 Partai Persatuan Daerah (PPD)
24 Par

Pemilu 2004

Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Nasional Pemilu 2004

Dan Jumlah Perolehan Kursi Parpol di DPR RI

Ranking Suara

Partai Politik

Perolehan Suara Jml. Kursi DPR RI
Jumlah Persen
1 Partai Golongan Karya 24.480.757 21,58 128
2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 21.026.629 18,53 109
3 Partai Kebangkitan Bangsa 11.989.564 10,57 52
4 Partai Persatuan Pembangunan 9.248.764 8,15 58
5 Partai Demokrat 8.455.225 7,45 57
6 Partai Keadilan Sejahtera 8.325.020 7,34 45
7 Partai Amanat Nasional 7.303.324 6,44 52
8 Partai Bulan Bintang 2.970.487 2,62 11
9 Partai Bintang Reformasi 2.764.998 2,44 13
10 Partai Damai Sejahtera 2.414.254 2,13 12
11 Partai Karya Peduli Bangsa 2.399.290 2,11 2
12 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 1.424.240 1,26 1
13 Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan 1.313.654 1,16 5
14 Partai Nasional Banteng Kemerdekaan 1.230.455 1,08 1
15 Partai Patriot Pancasila 1.073.139 0,95 0
16 Partai Nasional Indonesia Marhaenisme 923,159 0,81 1
17 Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia 895.610 0,79 0
18 Partai Pelopor 878.932 0,77 2
19 Partai Penegak Demokrasi Indonesia 855.811 0,75 1
20 Partai Merdeka 842.541 0,74 0
21 Partai Sarikat Indonesia 679.296 0,60 0
22 Partai Perhimpunan Indonesia Baru 672.952 0,59 0
23 Partai Persatuan Daerah 657.916 0,58 0
24 Partai Buruh Sosial Demokrat 636.056 0,56 0
Total 113.462.414 100 550

Sumber : Pengumuman Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu KPU

Waktu : Rabu, 5 Mei 2004

Wednesday, April 23, 2008

Puisi Tidak utk DPR

Mana yang lebih penting bagi DPR: melaksanakan rencana mengganti karpet lantai di Gedung DPR dengan biaya miliaran rupiah atau berupaya menolong rakyat kecil yang hari-hari ini kesulitan mendapatkan gas dan minyak tanah?

Mana yang lebih penting bagi wakil rakyat yang duduk di DPR karena mendapatkan kepercayaan rakyat itu: melakukan studi banding ke Brasil dan ke negara-negara lain, atau menyambangi rakyat kecil di daerah-daerah yang dilanda krisis pangan maupun bencana alam? Tentu masih banyak pertanyaan sejenis yang dapat diajukan sebagai ungkapan kekecewaan kita terhadap para anggota DPR/DPRD yang kian lama kian jauh dari gambaran ideal sebagai wakil rakyat yang terhormat.

Itu sebabnya kita sontak marah mendengar berita bahwa DPR berencana akan menggugat grup musik Slank lantaran lagunya yang berjudul Gosip Jalanan itu dianggap menghina DPR. "Seluruh bangsa di negara ini kehormatannya ada di gedung ini (DPR). Ini rumah rakyat," ujar Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR Gayus Lumbuun (Senin,7/4). Benarkah kehormatan bangsa ini ada di DPR? Jika ada anggota DPR yang tertangkap tangan menerima suap, apakah kehormatan bangsa Indonesia ikut ternoda karenanya?

Jika ada anggota DPR yang gambargambar adegan syurnya dengan seorang perempuan bukan istrinya tersebar luas, haruskah bangsa Indonesia tertunduk malu karenanya? Mungkin Lumbuun salah ucap. Dengan "bangsa",mungkin maksudnya adalah "rakyat".Tapi, kalaupun itu yang dimaksud, apakah kehormatan rakyat Indonesia identik dengan kehormatan DPR? Bahwa suara DPR identik dengan suara rakyat, di atas kertas,itu benar.Itu juga logis,karena DPR adalah lembaga perwakilan rakyat.

Tapi, apa benar kehormatan DPR juga kehormatan rakyat Indonesia? Di mana logikanya dan bagaimana menjelaskan hubungannya? Kalau itu memang benar, tidakkah ini pun mestinya benar: bahwa kekayaan DPR adalah juga kekayaan rakyat? Maka konsekuensinya, setiap anggota DPR mestinya rela memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada rakyat.

Untuk itu,tak perlu repot menginventarisasi berapa harta benda mereka. Cukuplah menyepakati sekian persen dari gaji mereka setiap bulan diberikan untuk rakyat. Kembali pada Slank, syukurlah akhirnya DPR tak jadi menggugat grup musik itu. Sebab kalau jadi, tak terbayang para slankers (sebutan penggemar Slank) akan membanjiri Gedung DPR di Senayan setiap harinya demi mengekspresikan kemarahan mereka.

Lagipula, bukankah sebenarnya hanya sepenggal saja dari lirik lagu Gosip Jalanan tersebut yang berkenaan dengan DPR? Itu pun tidak tegas menyebut DPR, melainkan hanya "mafia Senayan".Jadi,mengapa DPR begitu sensitifnya? Kalaupun mereka merasa dikritik, yang mengkritik rakyat sendiri bukan?

Entahlah DPR sadar bahwa mereka harus berjiwa besar sebagai wakil rakyat, sehingga batal menggugat Slank,atau mungkin karena pada saat bersamaan tersiar berita heboh tentang tertangkapnya anggota DPR Al Amin Nasution oleh KPK, dini hari (Rabu, 9/4), di sebuah hotel mewah di Jakarta seusai menerima suap dari seorang pejabat daerah Kabupaten Bintan. Yang jelas, DPR bagaikan terkena pukulan telak yang membuatnya terkapar di ring politik.

Apalagi, akhir tahun silam Transparency International Indonesia (TII) mengumumkan hasil surveinya dalam Indeks Baromoter Korupsi Global 2007 menyebutkan DPR dan partai politik sebagai dua lembaga terkorup di negara ini.Makanya, alih-alih terlalu sensitif, lebih bijaklah jika DPR mengevaluasi kinerjanya selaku wakil rakyat selama ini. Menjadi anggota DPR sesungguhnya memang tak mudah.

Tak heran jika negara memberi mereka gaji dan tunjangan plus fasilitas ini dan itu yang sangat menggiurkan. Tapi sayangnya, sebagian wakil rakyat justru memperlihatkan secara kasatmata bahwa mereka berada di gedung parlemen untuk mencari nafkah. Alhasil, bukan keterpanggilan mengabdi bagi rakyat yang memotivasi mereka menjadi politisi, melainkan spekulasi oportunistis.

Tak heran jika sebagian dari elite politik itu seiring waktu terbukti memiliki kualitas yang rendah untuk berlaga dalam sidang-sidang di DPR. M Mahfud Md, mantan anggota DPR yang kini menjadi anggota Mahkamah Konstitusi, pernah menulis tentang hal itu dalam artikelnya berjudul Bye Bye DPR di Harian Jawa Pos/Indo Pos edisi 31 Maret 2008.

Kutipannya: "Tetapi, begitu dilantik dan mulai ikut dalam sidang-sidang DPR, saya agak shocked karena apa yang pernah dikatakan Gus Dur bahwa DPR seperti ?taman kanakkanak' mulai terasa," demikian tulis Mahfud MD."Pada hari-hari pertama sidang DPR, saya punya kesan bahwa yang diperlukan adalah keahlian celometan, rebutan ngomong tanpa arah melalui interupsi yang salah kaprah. Bayangkan, sidang baru dibuka dan pimpinan baru memberikan pengantar sudah ada teriakan-teriakan interupsi. Interupsi yang dalam teknik persidangan hanya dipergunakan untuk meluruskan pembicaraan yang melenceng agar kembali ke pokok masalah yang sedang dibahas ternyata dibelokkan menjadi alat celometan.

Belum ada pokok masalah yang dibahas sudah diinterupsi dengan berbagai hal yang remeh-temeh." Lebih lanjut, dia menulis begini. "Bahkan,menyebutkan interupsi pun banyak yang salah. Ada yang meneriakkan ?instruksi', ada yang meneriakkan ?instrupsi', yang lain lagi meneriakkan ?intruksi'. Bahkan, ada yang meneriakkan ?interaksi' tanpa kikuk. Kacaunya lagi, belum diberi izin bicara banyak penginterupsi yang nyerocosberbicara." Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang?

Di satu sisi, bersabarlah menunggu periode DPR yang sekarang ini berakhir. Di sisi lain, catatlah nama-nama wakil rakyat yang tak layak mewakili rakyat untuk tak lagi kita pilih nanti. Katakan "tidak" kepada mereka, seperti puisi yang pernah dibacakan WS Rendra di Gedung DPR menjelang lengsernya Presiden Soeharto (Mei 1998),

Sajak Orang Kepanasan: Karena kami makan akar/dan terigu menumpuk di gudangmu/Karena kami hidup berimpitan/ dan ruanganmu berlebihan/ Maka kita bukan sekutu//Karena kami telantar di jalan/dan kamu memiliki semua keteduhan/Karena kami kebanjiran, dan kamu berpesta di kapal pesiar/Maka kami tidak menyukaimu// Karena kami dibungkam/ dan kamu nyerocos bicara/Karena kami diancam/dan kamu memaksakan kekuasaan/Karena kami cuma bersandal/dan kamu bebas memakai senapan/Karena kami harus sopan, dan kamu punya penjara/Maka kami bilang "Tidak!"kepadamu. (*)

Victor Silaen
Dosen Fisipol UKI, Pengamat Sospol

Tuesday, April 22, 2008

Satu Perempuan, Satu Generasi

Senin, 21 April 2008 | 00:11 WIB

Oleh Naurah Najwa Hairrudin

If you educate one man, you educate one person. But, if you educate one woman, you educate one generation. (Meutia Hatta)

Berbicara tentang perempuan Indonesia, biasanya tidak akan dilepaskan dari sosok RA Kartini, yang diusung sebagai tokoh emansipasi wanita.

Hari Kartini, 21 April, kerap dijadikan momen perbaikan nasib perempuan. Meski banyak polemik terkait penokohan Kartini, sejarah membuktikan perempuan Indonesia ikut memberikan kontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan. Bagaimana pembangunan perempuan Indonesia saat ini?

Kesenjangan jender

Dengan menggunakan Human Development Report Indonesia 2004, kesenjangan jender dalam pembangunan perempuan masih signifikan. Nilai Gender Development Index (GDI) 2002 hanya 0,592. Nilai itu di bawah Human Development Index (HDI) 0,658, sedangkan Gender Empowerment Measurement (GEM) pada posisi 0,546. Pada tingkat internasional, GDI Indonesia pada peringkat ke-33 dari 71 negara.

Pada 2006, mengacu hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), persentase penduduk perempuan buta aksara usia 10 tahun ke atas dua kali lebih tinggi daripada laki-laki meski sudah mulai ada penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Tingkat buta aksara perempuan sekitar 10,33 persen, sedangkan penduduk laki-laki 4,88 persen.

Pada periode sama, di bidang kesehatan, kondisi dan status kesehatan perempuan Indonesia masih rendah. Ini terlihat dari masih tingginya angka kematian ibu (AKI) saat melahirkan dibanding negara lain di ASEAN.

Berdasar hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2006, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan 48,63 persen. Nilai ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki 84,74 persen. Untuk angka pengangguran, perempuan lebih tinggi 13,72 persen dibanding laki-laki 8,58 persen.

Berdasarkan data Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, tindak kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2001-2005 meningkat 56-69 persen (20.391 kasus) setiap tahun. Dari jumlah itu, sekitar 82 persen merupakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); sekitar 45 persen adalah perempuan korban berstatus ibu rumah tangga.

Hasil Susenas 2006 menunjukkan, prevalensi kekerasan terhadap perempuan sebesar 3,1 persen atau sekitar 3-4 juta perempuan yang mengalami kekerasan setiap tahun.

Menurut Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, hingga Desember 2005, kekerasan yang dialami tenaga kerja perempuan yang bekerja di luar negeri sebanyak 1.091 kasus.

Rincian atas kasus itu adalah: gaji tidak dibayar 372 kasus, pelecehan seksual 30 kasus, penganiayaan 81 kasus, kecelakaan kerja 27 kasus, pemutusan hubungan kerja 140 kasus, sakit 124 kasus, putus komunikasi 253 kasus, kriminal 11 kasus, dan penipuan yang berakibat gagal berangkat 43 kasus.

Rekonstruksi paradigma

Dari data itu diketahui, pembangunan perempuan Indonesia masih relatif rendah. Keadaan itu terjadi akibat kompleksnya persoalan yang dihadapi perempuan Indonesia, mulai dari praktik diskriminasi, ketimpangan struktur sosial-budaya masyarakat, minimnya akses layanan kesehatan bagi perempuan, adanya kesenjangan layanan pendidikan serta kesempatan dalam kegiatan publik dan politik, rendahnya kualitas hidup perempuan, hingga tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan.

Pemerintah, terutama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, sudah menempuh banyak upaya. Namun, masalah pembangunan perempuan bukan hanya tanggung jawab Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, tetapi tanggung jawab bersama, terutama kaum perempuan Indonesia, guna menjawab tantangan pembangunan perempuan Indonesia.

Hal paling prinsip dalam pembangunan perempuan Indonesia adalah merekonstruksi paradigma kaum perempuan itu sendiri. Untuk itu, pendidikan merupakan keniscayaan guna membiakkan paradigma baru ini. Bagi perempuan, sekolah bukan untuk memenuhi tuntutan mencari pekerjaan, tetapi merupakan kewajiban sekaligus kebutuhan guna mengubah paradigma berpikir dan melihat dunia dengan perspektif berbeda. Bagi perempuan, pendidikan adalah tuntutan untuk mencetak generasi yang lebih baik, bijak, berkualitas, dan bermoralitas. Di tangan perempuan, akan lahir generasi yang melanjutkan pembangunan negeri ini.

Maka, dalam rangka satu abad kebangkitan bangsa, 10 tahun reformasi, dan 104 tahun wafatnya Kartini, momen ini perlu dimanfaatkan guna membangun semangat dan kedigdayaan berpikir perempuan Indonesia. Ayunkan langkah perempuan menuju perubahan diri yang lebih baik. Bangun motivasi dan jangan putus asa dalam meraih perbaikan diri. Mari, kita bangun perempuan Indonesia!

Naurah Najwa Hairrudin Mantan Jurnalis, Mahasiswa Program Doktoral di Universitas Airlangga

Survei Pengusaha

Saatnya Dipimpin oleh Saudagar
Sabtu, 19 April 2008 | 02:12 WIB

GIANIE

Kalangan pengusaha memandang bangsa ini menghadapi masalah kepemimpinan untuk keluar dari persoalan ekonomi yang seperti benang kusut. Untuk itu, kalangan ini berpendapat, pengambil keputusan atau pemimpin di negeri ini sebaiknya diisi dari kalangan mereka.

Sosok pengusaha dianggap mampu memimpin dan menuntaskan persoalan di negeri ini. Hal ini disampaikan oleh 79,7 persen responden dari kalangan pengusaha yang dijaring opininya oleh Litbang Kompas pada bulan Desember 2007. Sayangnya, keinginan ini terkendala minimnya jumlah pengusaha yang mau terjun ke dunia politik. Setidaknya 60,4 persen responden menyatakan tidak tertarik terjun ke politik saat ini. Lima dari 10 responden bahkan mengaku hingga kini belum ada sosok pengusaha yang tepat atau siap mengemban posisi presiden RI.

Kalangan pengusaha ini menyatakan, meskipun kinerja keseluruhan pemerintahan Presiden Yudhoyono cukup memuaskan (disampaikan oleh 47,5 persen responden), berbagai persoalan di dunia usaha menyebabkan ketidakpuasan mereka terhadap kinerja ekonomi pemerintah (52,5 persen).

Menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi Indonesia saat ini lebih pada bidang ekonomi atau dunia usaha. Ini diutarakan oleh 54,8 persen responden. Persoalan selanjutnya barulah menyangkut ketidakpastian hukum (25,7 persen) serta masalah politik (23,3 persen). Persoalan lainnya dengan persentase yang lebih kecil adalah masalah kemiskinan dan pengangguran, sosial budaya, kualitas sumber daya manusia dan pendidikan, serta lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam.

Persoalan dunia usaha yang diutarakan pengusaha memerlukan penanganan yang serius terkait dengan iklim investasi atau iklim usaha yang kurang kondusif, birokrasi perizinan yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi, infrastruktur yang minim, kualitas tenaga kerja yang belum sesuai harapan, perhatian terhadap usaha kecil dan menengah yang minim, jiwa kewirausahaan yang rendah, dan sebagainya.

Padahal, jika persoalan-persoalan ini teratasi, Indonesia akan berkembang dengan kekuatan ekonomi yang kuat karena para pengusaha meyakini Indonesia memiliki peluang investasi yang sangat luas. Hal ini disampaikan oleh mayoritas responden (83,9 persen).

Figur kepemimpinan

Nama-nama yang dianggap paling layak menjadi presiden RI mendatang cukup banyak, namun mengerucut pada satu nama yang sudah dikenal, yakni Jusuf Kalla. Saudagar Sulawesi yang sekarang menjabat sebagai wakil presiden ini berada di posisi pertama pilihan pengusaha dengan persentase terbanyak di antara 35 nama yang muncul (14,2 persen).

Menyusul di posisi kedua adalah Sandiaga S Uno, saat ini Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, yang diajukan oleh 7,3 persen responden. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Muhammad Lutfi dipilih oleh 3,8 persen responden. Selanjutnya, ada Surya Paloh (3,5 persen), Aburizal Bakrie (2,8 persen), Fadel Muhammad (2,5 persen), Chaerul Tanjung dan Siswono Yudo Husodo (masing-masing 1,9 persen).

Selebihnya, 27 nama berbagi 11,8 persen dengan perolehan masing-masing di bawah satu persen. Mereka adalah Mari Elka Pangestu, Kwik Kian Gie, Ciputra, Hutomo Mandala Putra, Bob Sadino, Arifin Panigoro, Rachmat Gobel, Abdullah Gymnastiar, Soetrisno Bachir, dan sebagainya.

Sifat kepribadian

Alasan pengusaha memilih jagoan mereka sebagai calon presiden ternyata tidak semata didasarkan pada kemampuan kewirausahaan atau manajerial yang mendukung kiprah mereka di dunia usaha. Alasan ini berada di urutan keempat yang hanya diajukan oleh 4,1 persen responden. Bukan pula atas alasan kekuatan ekonomi atau modal yang dimiliki pengusaha. Karena alasan ini juga hanya diajukan oleh 3,2 persen responden.

Alasan utama yang mengantarkan seorang pengusaha dianggap layak menjadi presiden RI adalah memiliki sifat-sifat kepribadian (personality traits) seorang pemimpin (13,9 persen). Sifat-sifat kepribadian itu, antara lain tegas, jujur, bijaksana, berani, berkomitmen, adil, memiliki integritas, berkharisma, pragmatis, dan sejenisnya.

Jusuf Kalla, selain karena intelektualitasnya, ia dipilih karena keberanian, sikap tegas, konsistensi, dan selalu mencari solusi. Sandiaga Uno pun demikian, ia diajukan oleh responden selain karena faktor intelektualitas dan usianya yang muda, juga karena dianggap memiliki sifat jujur, tegas, santun, sederhana, dan memiliki jiwa kepemimpinan.

Setelah sifat kepribadian, alasan kedua terbesar adalah pengakuan terhadap pengalaman memimpin yang dimiliki (9,8 persen), baik dalam memimpin bisnis ataupun memimpin organisasi nonbisnis. Alasan selanjutnya adalah intelektualitas (7,9 persen).

Jika ditarik ke tataran tokoh nasional yang lebih beragam, tidak hanya dari kalangan pengusaha, sosok yang dianggap paling layak menjadi presiden RI mendatang adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Ia dipilih oleh 28,2 persen responden pengusaha. Agaknya, meskipun di dalam lingkaran kalangan pengusaha nama Jusuf Kalla paling menonjol, namun di lingkaran ketokohan yang lebih luas masih berada di bawah popularitas Susilo Bambang Yudhoyono. Jusuf Kalla hanya dipilih oleh 4,1 persen responden. Selain kedua tokoh ini, sejumlah nama juga disebut, di antaranya Sultan Hamengku Buwono X (6,6 persen), Amien Rais (4,7 persen), dan Sutiyoso (4,4 persen).
(GIANIE/Litbang Kompas).

A r s i p