Politik

Bersama (Kita) Tidak Bisa

2008-06-06T17:43:00.000+07:00

Jumat, 6 Juni 2008 | 00:09 WIB

Oleh Jakob Sumardjo

Bersama kita bisa! Itulah semboyan sekaligus paradigma. Kata kuncinya adalah ”bersama” dan tujuannya adalah ”bisa” atau berhasil. Kalau kita mau sukses sebagai bangsa, kerja sama semua unsur bangsa suatu keharusan.

Bersama berarti interdependen, saling memerlukan, saling ketergantungan. Orang tidak bisa sukses sendirian tanpa akibat menyingkirkan yang lain. Kemandirian itu pemisahan dengan yang lain, tujuan dasarnya sukses pribadi. Sedangkan kebersamaan adalah harmoni penyatuan demi kepentingan bersama atau kepentingan publik.

”Bersama kita bisa” ternyata masih semboyan, belum paradigma, suatu cara melihat dunia sebagai praktik pembangunan bangsa. Ternyata kita tidak bisa ”bersama”. Setelah reformasi, paradigma kemandirian dan kebebasan menjadi satu-satunya cara memandang dunia ini.

Itulah yang terjadi akhir-akhir ini. Karena hanya pemerintah yang bersemboyan demikian, pemerintah menjadi bulan-bulanan kritik dari mereka yang bertolak dari prinsip kemandirian. Kita telah meninggalkan era otoritarian, yang menempatkan rakyat semata-mata sebagai obyek yang bergantung padanya. Sikap proaktif dibunuh demi aktivitas tunggal pemerintah.

Kritik-kritik pedas kepada pemerintah ”Bersama Kita Bisa” ini dengan sendirinya berorientasi pada tidak populernya pemerintah, dengan demikian kejatuhan pemerintah. Orang-orang ini berseberangan dengan prinsip ”bersama kita bisa”. Ini menunjukkan bahwa kita ”bersama tidak bisa”.

Paradigma ”bersama kita bisa” seharusnya menjadi paradigma nasional, bukan sekadar jargon pemerintah supaya menang dalam pemilu. ”Bersama Kita Bisa” juga harus menjadi jalan praktik pemerintah sendiri karena dia yang melontarkan paradigma tersebut. Pemerintah menyadari bahwa persoalan bangsa tak mungkin dipecahkan oleh satu kekuasaan tunggal. Pemerintah memerlukan kerja sama dengan ”kekuasaan-kekuasaan” lain di republik ini, baik kekuasaan formal maupun informal. Inisiatif ini dengan sendirinya harus dimulai dari pemerintah sendiri.

Program yang disepakati bersama, dan dengan demikian menjadi tanggung jawab bersama, dengan pemerintah sebagai pelaksananya. Semua unsur negara dan bangsa proaktif menyimak dan membantu program bangsa.

Pada kenyataannya proaktif itu tidak ada. Mental bangsa ini masih ketergantungan sehingga mengembangkan sikap konsumtif. Protes-protes yang marak di seluruh Indonesia adalah protes konsumtif. Minta ini dan menuntut itu. Kecewa tidak dipenuhinya ini dan itu. Semua serba menuntut dipenuhinya kepentingan mereka masing-masing. Kalau tuntutan mereka dipenuhi, sudah puas untuk dirinya sendiri, tidak pernah memikirkan bahwa pihak-pihak lain dirugikan oleh pemenuhan konsumsinya.

Tidak ada demo yang proaktif, yakni meluruskan jalan pemerintah yang telah menyimpang dari keputusan nasional. Demo selalu berparadigma sendiri, yakni demi kepentingan sendiri saja tanpa peduli efek kerugian bagi pihak lain. Sekali lagi, kita tidak mampu bersama.

Negara ini kue besar yang tiap unsur bangsa ingin mendapat bagian yang memuaskan dirinya, tidak peduli yang lain-lain kelaparan tidak kebagian. Semua unsur bangsa dan negara itu, betapa pun kecilnya, harus proaktif membangun kebersamaan itu. Kita yang begini plural memerlukan kerja sama saling tergantung sama-sama lain.

Pada zaman revolusi dahulu kala saling ketergantungan ini bekerja sehat. Rakyat membutuhkan tentara, tentara membutuhkan rakyat. Pemerintah membutuhkan tentara, tentara membutuhkan pemerintah. Rakyat membutuhkan pemerintah, pemerintah membutuhkan rakyat.

Semua unsur bangsa dan negara bersatu padu dalam sebuah transparansi nyata akibat adanya saling membutuhkan tadi. Bahkan, profesi pencuri dibutuhkan oleh tentara dan rakyat buat mencuri senjata-senjata di gudang Belanda.

Bersama kita tidak bisa setelah kemerdekaan sampai sekarang. Masing-masing sibuk dengan kepentingan golongannya sendiri, bahkan pribadinya sendiri. Negara ini menjadi rebutan demi kepentingan pribadi atau golongan. Kita yang majemuk dengan perbedaan-perbedaan yang kadang saling bertentangan ini tidak bisa rukun membangun paradigma kebersamaan yang berujung pada kepentingan publik atau bangsa.

Negara ini sejak awal telah dibentuk seperti ini, yaitu kesatuan dalam keberagaman. Untuk itu, paradigma ”Bersama Kita Bisa” perlu ditinjau lebih dalam.

Jakob Sumardjo Esais

Pemimpin, pada Suatu Masa

2008-06-06T17:40:00.000+07:00

Oleh Meuthia Ganie-Rochman

Pemimpin apa yang dibutuhkan suatu bangsa? Menarik menyimak hasil survei Kompas menjaring pandangan dari berbagai kalangan tentang kualitas pemimpin yang mereka inginkan.

Kalangan parpol terbanyak menganggap karakter pemimpin yang dibutuhkan adalah ”mengutamakan kepentingan bangsa”, ”aspiratif terhadap kebutuhan masyarakat”, dan ”memiliki jiwa kepemimpinan”. Kalangan LSM: ”integritas” dan ”memahami kebutuhan masyarakat”. Sementara kalangan pengusaha: ”kepribadian pemimpin (tegas, jujur, bijaksana)”. Meskipun dengan tekanan yang beragam, semua kalangan tampaknya setuju dengan sifat-sifat jujur, tegas, dan bijaksana.

Satu hal yang sangat menarik dari hasil survei tersebut adalah terdapat keraguan di semua kalangan, apakah ada di kalangan mereka sendiri orang yang betul-betul mampu menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Apakah ini berarti bahwa sukar menemukan orang dengan kualitas semacam itu? Ataukah, lebih tepat bahwa jika pun ada orang dengan kualitas demikian, apakah sanggup menyelesaikan persoalan berat bangsa? Lalu, di mana persoalannya?

Keraguan mereka dapat dimengerti. Penjelasannya: kualitas pemimpin politik tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan kualitas individual. Hal pertama yang harus dilihat dulu adalah apa yang terjadi dengan bangsa tersebut. Kebutuhan kualitas pemimpin dilihat dari tiga masalah utama, bangsa yang dipimpin, organisasi yang menjadi dasar kerja si pemimpin, dan wewenang yang akan ia miliki.

Fragmentalisasi

Benar, seperti yang dikatakan di laporan Kompas, yang dibutuhkan adalah menyatukan bangsa ini dengan keragamannya ke arah satu tujuan bersama. Sejak 1998 telah terjadi proses fragmentalisasi sejalan dengan desentralisasi. Hal ini bukan berarti mengatakan bahwa desentralisasi sepenuhnya buruk untuk Indonesia, melainkan terjadi penipisan tali komunikasi politik antara pemerintah nasional dan pemerintah daerah untuk menata arah dan mekanisme pembangunan nasional.

Pemerintah nasional tidak memiliki banyak kredibilitas dan pengaruh di mata daerah. Di pihak lain, hanya amat sedikit pemerintah daerah yang mempunyai visi dan pendekatan yang realistis tentang membangun daerah dengan kekhususannya.

Konteks yang kedua adalah wewenang yang dimiliki Presiden untuk mengambil kebijakan. Seperti diketahui, sistem politik di Indonesia membuat Presiden banyak bernegosiasi dengan DPR. Padahal, sebagai salah satu penentu kebijakan publik, DPR belum tampak orientasi maupun kapasitasnya bertindak untuk pembangunan bangsa. Mekanisme akuntabilitasnya terhadap publik pun amat lemah.

Konteks yang ketiga adalah organisasi yang dapat digerakkan presiden, tidak hanya birokrasi, tetapi juga kantor kepresidenan. Birokrasi selalu merupakan bagian penting dari tangan presiden untuk melakukan perubahan. Saat ini banyak kebijakan menteri yang baik terhambat karena tidak dapat menjaga kohesi organisasi. Perubahan birokrasi masih sepotong-sepotong, yang malahan bisa mendorong perubahan perilaku koruptif ke dalam bentuk baru (mutan). Organisasi yang kedua tergantung dari kemampuan presiden memilih orang kepercayaannya dan mengarahkan bagaimana aspirasi masyarakat dikelola.

Menentukan arah baru

Seorang presiden sebenarnya memiliki banyak fungsi, tidak hanya membuat kebijakan, tetapi juga mengawasi arah akibat kebijakannya (supervisi) dan menentukan arah baru. Karena itu, dua elemen tidak bisa dipisahkan, yaitu teknokratik dan kepemimpinan politik. Dalam situasi sistem dan realitas politik di Indonesia, seorang presiden harus mampu membangun kekuatan politiknya sendiri di luar yang ditetapkan undang-undang.

Secara ringkas, yang dibutuhkan seorang pemimpin negara adalah yang memiliki semua kualitas: teknokratis (untuk menerjemahkan dan mewujudkan visi yang dilontarkan pada saat kampanye!), manajerial, dan piawai berpolitik (untuk memperbesar pengaruh di luar wewenang formal).

Dengan berbagai persoalan politik, sosial, dan ekonomi sebesar yang dihadapi bangsa Indonesia, realistiskah mengharap seorang yang bahkan jika memiliki semua kualitas di atas untuk mampu memperbaikinya? Pasti luar biasa berat dan tidak adil pula. Kita tidak bisa hanya menuntut seorang pemimpin nasional, tetapi juga harus mengarahkan telunjuk kita kepada pemimpin di lembaga-lembaga publik (lembaga perwakilan, partai politik) lain serta organisasi sosial (organisasi massa, LSM, universitas). Mereka yang memimpin di lembaga-lembaga seperti tidak boleh lagi tenang-tenang dengan caranya selama ini memimpin.

Persoalan utama yang harus diubah lembaga publik tadi adalah tidak akuntabel terhadap masyarakat dan sangat mengecewakan dalam menjalankan fungsi yang seharusnya. Padahal, mereka menggunakan sumber daya publik (anggaran dan hak hukum). Penyakit banyak organisasi sosial adalah kurang aktif dan fokus serta kurang terkelola.

Masihkah ada yang mau jadi pemimpin?

Meuthia Ganie-Rochman LabSosio FISIP UI

“Fox Indonesia”

2008-06-01T20:46:00.000+07:00

APA gerangan “Fox Indonesia”? Ini merupakan lembaga konsultan politik untuk korporasi dan pemilihan kepala daerah (Pilkada), pemilihan presiden (Pilpres), sera pemilu legislatif. Didirikan 1 Februari 2008 oleh ilmuan politik, Rizal Mallarangeng.

Menjadi menarik untuk dibahas dalam kolom ini karena memang sudah seharusnya konsultan politik yang dikelola dengan manajemen yang profesional tumbuh dan berkembang pesat di negeri yang tengah giat-giatnya berproses menuju demokratisasi dengan agenda pemilihan pejabat publik yang tak pernah berhenti.

Sejauh mana “Fox Indonesia” akan berperan? Mari kita lihat sejenak fenomena munculnya Barack Obama, salah satu kandidat Presiden AS dari Partai Demokrat yang pada awal kemunculannya hanya dianggap ikut meramaikan konvensi. Nyatanya, di luar dugaan --walaupun masih sementara-- berhasil mengungguli Hillary Clinton yang jauh lebih populer karena sudah menjadi Ibu Negara sebelum Obama menjadi Senator.

Menurut banyak pengamat, kekuatan Obama, bukan hanya terletak pada gaya pidato dan kharisma personalnya, tapi yang lebih signifikan adalah karena memiliki tim kampanye yang mungkin terbaik sepanjang sejarah Amerika, bahkan lebih hebat dari tim kampanye Bill Clinton yang berhasil memenangkan dua kali pemilihan presiden AS.

Bayangkan, karena kepiawaiaannya, menjelang “Super Tuesday” awal bulan lalu saja, tim kampanye Obama berhasil menghimpun dana sebesar 103,8 juta dolar AS yang terdiri dari mayoritas hampir 80% penyumbang dari rata-rata lima hingga 100 dolar.

Jadi, jelaslah bahwa memiliki tim kampanye yang profesional merupakan keniscayaan untuk saat ini. Seorang kandidat yang hanya berharap para relawan menjadi motor penggerak kampanye sudah menjadi masa lalu yang menjadi bukti awal dari kekalahannya.

Para relawan, seperti juga banyak di Amerika, justeru akan menjadi kekuatan ketika konsultan politik sang kandidat mampu secara profesional mengelola kampanye kandidatnya. Artinya, pengelolaan kampanye yang baik bukan diserahkan pada para relawan.

Kalau kita cermati pertarungan antara Obama dan Hillary sejak awal, tampak bahwa yang dominan bertarung bukanlah antar pribadi keduanya, melainkan pertarungan ide dan strategi dari konsultan politik/tim kampanye masing-masing. Maka wajar belaka jika pada saat Hillary tampak mulai frustasi, yang ia lakukan adalah mengganti –hingga dua kali-- manajer kampanyenya.

Karena itu, untuk para capres 2009, seperti Sultan HB X, Sutiyoso, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Atau calon anggota senator (DPD), calon anggota legislatif yang bertarung di masing-masing daerah pemilihan, serta calon-calon kepala daerah, menentukan konsultan politik yang tepat bisa menjadi langkah awal kemenangan Anda.

Dan untuk para ilmuan politik, inilah saatnya menguji kemampuan dalam tataran praktis dengan mendirikan lembaga konsultan politik. Karena begitu banyak perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan jasa konsultan politik. Ada seratusan pilkada setiap tahun, yang rata-rata terdiri dari dua hingga lima pasangan kandidat yang bertarung. Di samping tentu ada ribuan calon anggota DPD dan DPR/DPRD.

Konsultan politik yang profesional adalah yang mampu mengantarkan kliennya ke tujuan dengan cara-cara yang cerdas, bermartabat, dan efisien. Selamat datang “Fox Indonesia”, anda hadir pada saat yang tepat.

=========

Direktur Eksekutif The Indonesian Institute dan Wakil Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah

Hidup dan Perbuatan Soetrisno Bachir

2008-06-01T20:29:00.000+07:00

Mei 27, 2008 oleh fatah75

Oleh: Indra J. Piliang (Analis Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Jakarta)

Dengan anggaran sebesar 20 Milyar, malah akan lebih nantinya, Soetrisno Bachir membuat iklan politik di surat-surat kabar, radio dan televisi. Frase yang mulai populis itu berbunyi : “Hidup adalah perbuatan.” Iklan ini muncul dengan foto Soetrisno yang terlihat matang, dengan gurat yang jelas dan jenggot yang tumbuh, tapi rapi. Jelas, dalam iklan itu Soetrisno berbedak tipis, dengan fotografer kawakan. Di radio dan televisi, Soetrisno tampil bersama istrinya, dengan pesan-pesan tentang kebangkitan nasional.

Ada yang dengan sinis mengatakan bahwa iklan-iklan seperti itu tidak perlu dan tidak penting. Pendapat itu menurut hemat saya tentu tidak melihat realitas kemajuan di bidang teknologi informasi. Iklan, dalam realitas ini, telah menjadi bagian dari alat pengeras suara. Kalau Soekarno dan Soeharto secara mitologis dibentuk oleh beragam isu yang tidak terlacak kebenarannya, sementara raja-raja Mataram dikatakan beristrikan Nyi Loro Kidul, maka pada zaman sekarang mata dan telinga masyarakat langsung melihat tokoh-tokoh yang berada dibalik sebuah iklan.

Iklan menjadi mitos tersendiri dalam menaikkan atau menurunkan popularitas seseorang. Iklan yang baik akan membawa kepada dukungan, sementara iklan yang jelek justru akan memunculkan antipati. Ketika sepasang calon gubernur-wakil gubernur sebuah provinsi di luar Jawa tampil dalam iklan-iklan di televisi, terasa sekali iklan itu buruk. Betapa tidak, sosok sang tokoh tidak seganteng Dede Yusuf atau sekarismatis Nelson Mandela. Beberapa tokoh lain yang merasa dirinya tidak menarik, malah jarang menyebarkan poster dirinya, selain memperkuat image nama dan pengalamannya. Abdul Ghafur, misalnya, ketika maju jadi Calon Gubernur Maluku Utara tidak menyebarkan poster bergambar dirinya. Ketidak-hadirannya justru menjadi magnet tersendiri. Eksistensialis

Hidup adalah perbuatan. Iklan ini begitu terdengar pragmatis. Yang orang mau tahu, bagaimana Soetrisno menjalani hidup? Apa yang sudah ia perbuat? Dari yang banyak didengar, Soetrisno adalah seorang pengusaha asal Pekalongan. Pekalongan sendiri menghasilkan banyak kaum saudagar batik dan intelektual. Batik hanya perantara pertama, karena setelah menemukan celah yang tepat, jenis usaha lain bisa dibuka dan dimasuki. Konstruksi, media, perbankan, atau apapun. Para saudagar selalu memiliki jurus yang banyak, karena tidak terjebak dengan disiplin yang ketat sebagaimana ilmuwan atau kaum intelektual ketika bekerja.

Iklan itu terdengar tidak sloganistik. Juga, tidak mencoba berlindung dibalik wong cilik, masyarakat busung lapar ataupun kelompok petani miskin. Latar puisi Chairil Anwar menunjukkan kesunyian, ketimbang keriuhan. Chairil adalah penyair yang kesepian. Tetapi ia telah membawa mati filsafat eksistensialismenya ke dalam kuburannya. Nama lain bisa dijajar: Tan Malaka. Soetrisno tidak sedang melakukan proses aktualisasi diri dengan iklan dan dana yang dia miliki. Ia juga bukan orang yang berorientasi massa sebagai tameng politik. Saya tidak tahu, apa itu yang mau dikatakan oleh Soetrisno. Yang saya pahami, iklan itu dikomandoi oleh Rizal Malarangeng, Direktur Eksekutif Fox Indonesia. Sebagaimana bisa diikuti dari beragam wawancaranya, justru iklan “Hidup adalah Perbuatan” juga lebih mewakili sosok Rizal, ketimbang Soetrisno. Bagi yang sering bertemu Rizal akan segera paham bahwa Chairil adalah tokoh idolanya. Rizal sudah beberapa kali dioperasi. Sekalipun begitu, ia tetap perokok aktif dan pemakan makanan penuh kolesterol tinggi. Ia orang yang cerah memandang hidup dan bekerja sepanjang hari, sepanjang malam, dengan banyak posisi.

Justru dengan iklan itu Rizal berhasil melewati batas-batas defenisi tentang hidup dan perbuatan. Ketelitiannya menunjukkan bahwa sebuah puisi yang jarang diperdengarkan, sesosok pahlawan yang tidak lagi digandrungi, bisa menemukan makna baru ketika didorong dan diapungkan oleh seorang politikus. Apakah Soetrisno diuntungkan oleh iklan itu, atau Chairil diingat kembali, atau puisi-puisi lama dibuka orang, serta barangkali bangsa ini menjadi kian tercerdaskan oleh hempasan iklan-iklan lain yang buruk, tentu bisa dimaknai dengan kehadiran dan sosok iklan itu sendiri. Torehan Baru

Apa dengan iklan itu Soetrisno layak menjadi presiden? Ini tentu juga bidang diskusi yang lain. Menurut saya, di kalangan generasi sezamannya, Soetrisno telah menunjukkan kemampuannya dalam memimpin Partai Amanat Nasional. Ia bukan lagi sosok politikus konservatif yang terperangkap dengan ide-ide masa lalu, tetapi bukan juga penolaknya. Partai yang dipimpinnya diisi oleh politikus-politikus yang unggul di parlemen, sering menjadi referensi media dan bahkan mempunyai kemampuan menulis dengan baik. Soetrisno yang sempat ditolak oleh sebagian politikus lain ketika terpilih, telah menunjukkan bahwa politik itu kenyal, tidak keras. Ketakutan orang bahwa Soetrisno memimpin partai sama dengan caranya memimpin perusahaan tidak terbukti. Ia mendukung ide sistem proporsional terbuka murni tanpa nomor urut. Popularitas baginya penting. Popularitas bahkan bisa diartikan sebagai inti dari demokrasi itu sendiri. Bahwa mungkin banyak rakyat yang tidak mengerti arti iklan-iklannya, bagi Soetrisno adalah pilihan. Yang jelas, Soetrisno sangat menyadari bahwa PAN diisi oleh masyarakat kelas menengah, moderat dan sekaligus tidak mengambil jarak terhadap kehidupan masyarakat kota yang dianggap kelompok lain sebagai kehidupan kelompok borjuis.

Sekalipun banyak survei menunjukkan bahwa para petarung dalam pilpres nanti belum menyebut Soetrisno sebagai nama unggulan, tetap saja satu model kerja politik sudah ditorehkan. Model yang lebih profesional. Tanpa harus mengasosiasikan dengan pilprespun Soetrisno sudah menyebarkan pesan yang jelas dalam menata dan mengelola masa depan politik. Kalau Soekarno harus membaca ribuan buku dan menulis puluhan buku, seperti Di Bawah Bendera Revolusi, Soetrisno cukup dengan beberapa model iklan politik. Pabila Barrack Obama terlebih dahulu harus menjadi pekerja sosial sebelum menjadi senator, Soetrisno lebih memilih jalur pengusaha, lalu secara perlahan memasuki ranah politik. Cara Soetrisno tentu akan berhadapan dengan Soesilo Bambang Yudhoyono yang doyan berpidato panjang lebar, sekalipun tidak menarik dan membuat kepala-kepala daerah mengantuk. Sementara Jusuf Kalla mengeluarkan pernyataan-pernyataan ringan, jenaka, sembari menunjukkan dirinya yang tanpa baju ketika bersama-sama cucunya berenang bersama. Megawati lebih memilih mendekati penduduk dengan “berita penyesalan”, yakni kenapa masyarakat tidak memilihnya, sehingga keadaan menjadi buruk. Wiranto berlaku bak senior kepada juniornya, dengan terus menarik garis keras berupa iklan juga, atas kinerja Soesilo.

Apapun model pendekatan dan komunikasi politik yang ditawarkan, tetap saja masyarakat akan menjadi hakim terbaik. Untuk pilpres nanti, tidak boleh lagi kita melihat sisi kuantitas, hanya sebatas jumlah pendukung, tetapi juga sisi kualitas dari sebuah pesan. Pesan-pesan yang berkualitas akan memberikan kebaikan, menang atau kalah. Soetrisno telah memulainya, tinggal yang lain akan menempuh jalan yang sama atau berbeda..

sumber: indrapiliang.com

Profesional di Balik Strategi Pencitraan Soetrisno Bachir (2-Habis)

2008-06-01T20:28:00.001+07:00

Mei 26, 2008 oleh fatah75

Takut Pusing, Minta Kader Tak Hitung Nilai Kontrak
Tak mudah membuat deal antara pimpinan sebuah partai politik dan lembaga profesional seperti Fox Indonesia. Apalagi, itu menyangkut jumlah uang yang sangat besar.

CANDRA K-A. BOKHIN, Jakarta

SEBELUM dirilis, berbagai gagasan Fox memasarkan Soetrisno Bachir (SB) dipresentasikan di jajaran pimpinan Partai Amanat Nasional (PAN). Rizal Mallarangeng, pimpinan Fox, saat itu mengajukan konsep 3M: money, media, dan momentum.

Meski akhirnya banyak yang mendukung, saat itu tak sedikit kader PAN yang mencibir. Ada pula yang meragukan kredibilitas Rizal Mallarangeng karena dia pernah menjadi tim sukses Megawati -yang akhirnya gagal meraih kemenangan- pada Pilpres 2004.

Terlebih, kakak kandung Rizal, Andi Mallarangeng, saat ini menjadi juru bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sejumlah kader PAN khawatir, Rizal hanya mengejar “proyek” tanpa ada kesungguhan membesarkan PAN dan menaikkan rating SB di mata publik.

Rizal tak menampik anggapan miring tersebut. Dia mengaku banyak terlibat dalam menyukseskan orang menjadi presiden. Termasuk kakaknya yang “dititipkan” ke SBY. “Tapi, saya bekerja sesuai etik dan tanggung jawab profesional. Saya membantu Mas Tris (Soetrisno Bachir, Red) hingga April 2009. Selama itu seluruh pikiran dan energi saya hanya untuk Mas Tris dan PAN,” katanya.

Selesai kontrak, kelanjutan semua kerja sama PAN dengan Fox Indonesia diserahkan kepada SB -panggilan akrab Soetrisno Bachir. “Setelah April 2009 Mas Tris mau apa, saya siap menunggu,” katanya.

April 2009 menjadi tonggak penting kontrak politik antara SB dan Fox. Sebab, saat itu bisa diketahui berapa raihan kursi PAN di DPR. Dengan demikian, hasil kinerja konsep Fox itu bisa dinilai.

Besarnya dana yang digelontorkan untuk program pencitraan diri -konon, mencapai Rp 300 miliar- yang menjadi pembicaraan para kader itu direspons Soetrisno. Dia meminta jajaran internal partainya tetap solid. Dia memastikan, dedikasi, loyalitas, dan pengorbanannya terhadap PAN tidak berkurang hanya karena menggelontorkan sejumlah uang untuk Fox. “Dana untuk partai malah akan bertambah terus,” ucapnya.

Mengenai biaya iklan dan program Fox, Soetrisno meminta jajaran partai tidak iri. Sebab, pasang iklan di televisi, bioskop, koran, radio, dan media luar ruang memang memerlukan biaya tak sedikit. “Biar tak pusing sendiri, Anda sebaiknya tak usah tanya berapa uang yang saya keluarkan. Toh, Anda tak akan mampu menghitung,” seloroh Soetrisno setiap ada kader PAN yang bertanya soal program Fox.

Rizal Mallarangeng mengakui, sekitar 70-80 persen biaya pencitraan diri itu terserap ke biaya iklan televisi. Sebab, biaya satu menit iklan di media elektronik saat prime time bisa Rp 30 juta-Rp 45 juta. Padahal, dalam sehari, rata-rata 180 kali tayang. “Anda bisa hitung sendirilah,” katanya.

SB yang berlatar belakang pengusaha memang sedang bertaruh. Dia tak ingin suara PAN pada pemilu mendatang lebih rendah dibandingkan saat dipimpin Amien Rais. Karena itu, berbagai terobosan terus dilakukan. “Saya sudah kalah segala-galanya dari Pak Amien. Kesempatan saya mengalahkan Pak Amien cuma satu, yaitu merebut kursi DPR lebih banyak,” katanya. Saat ini PAN memiliki 53 kursi di DPR.

Pertaruhan itulah yang mendorong dia mau merogoh kocek pribadi tiada henti. Berapa pun dan kapan pun. “Yang saya lakukan baru jurus biasa-biasa saja. Ini belum termasuk jurus dewa mabuk,” ujarnya.

Lalu, dari mana saja sumber uang SB? Orang hanya mengenal dia sebagai juragan batik bermerek BL (Bachir Latifah) dari Pekalongan, Jateng. Dia memang lahir dan dibesarkan dari keluarga pengusaha batik. Tapi, berkat kerja keras dan kesungguhannya, dia kini telah menjadi pebisnis andal.

Lewat bendera Sabira Group yang bermarkas di gedung Landmark Jakarta, pria kelahiran 10 April 1957 itu merambah ke berbagai bidang usaha. Bisnis utamanya ialah mengeruk uang lewat pasar modal. Saham-saham blue chips selalu menjadi incarannya. Dia juga menanamkan uang ke berbagai perusahaan yang berprospek baik, seperti sektor migas, telekomunikasi, properti, dan perkebunan.

Konsep bisnis Soetrisno umumnya penyertaan modal ke perusahaan-perusahaan yang memiliki prospek baik. Termasuk bermitra dengan pengusaha-pengusaha papan atas nasional. Dengan pola itu, pundi-pundi periuknya terus membubung.

“Kalau banyak orang kesulitan mencari uang, alhamdulillah, saya diberi kesempatan untuk terus mencari celah mengeluarkan uang,” ucap Soetrisno.

Dia membantu para kader PAN yang maju di ajang pilkada. Lewat zakat, dia membantu para duafa di seluruh negeri. Lewat SB Foundation, dia juga membantu pengembangan kewirausahaan dan beasiswa anak-anak Indonesia.

SB juga membantu permodalan koperasi simpan pinjam syariah di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Untuk kantor DPP PAN, dia telah menghibahkan gedung berlantai tujuh di Jakarta senilai Rp 20 miliar.(el)

Sumber: Jawapos, 26 Mei 2008

Profesional di Balik Strategi Pencitraan Soetrisno Bachir (1)

2008-06-01T20:26:00.000+07:00

Seperti Barack Obama, Fox Garap Hulu sampai Hilir. Iklan politik tokoh nasional di media massa semakin menjamur. Salah satu yang gencar mempromosikan diri adalah Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Soetrisno Bachir. Siapakah orang-orang di balik bisnis pencitraan tersebut?

CANDRA K. - A. BOKHIN, Jakarta

KALAU Anda nonton di bioskop jaringan Studio 21 sekarang, jangan heran jika tiba-tiba muncul wajah Soetrisno Bachir. Ketua umum PAN yang namanya kerap disingkat SB itu terjun ke dunia film? Bukan. Untuk menggencarkan kampanye pencitraan diri, kini tim SB tidak cukup hanya menggunakan televisi dan media cetak, tapi juga media-media populer yang lain.

Seperti yang terjadi pada hari libur Waisak di Studio 21 Hollywood, Kartika Candra, Jakarta Pusat, Selasa (20/5) pukul 13.00 lalu. Slide iklan tentang SB diputar usai kampanye anti penyebaran HIV/AIDS. Sebuah gambar bendera Merah Putih tampak berkibar, diselingi narasi dan petikan puisi penyair Chairil Anwar.

“Sekali berarti sudah itu mati,” bunyi penggalan puisi terkenal penyair Angkatan 45 yang juga muncul dalam iklan-iklan warna satu halaman penuh di berbagai media cetak. Berikutnya muncul rangkaian potongan gambar yang ternyata iklan sosialisasi figur Soetrisno Bachir, seperti yang sering tayang di televisi.

“Apa bedanya dengan nonton televisi?” ujar salah seorang penonton dengan kesal, yang siang itu harus membayar tiket tanda masuk Rp 30 ribu.

Meski memunculkan polemik, ide memasang iklan politik di bioskop itu cukup brilian. Target pasarnya jelas: anak muda belasan sampai 30-an tahun. Merekalah pemilih potensial dalam pemilu. Sebagian besar pemilih pemula adalah swing voter yang belum menentukan memilih partai apa atau tokoh siapa dalam pemilu.

Setelah ditelisik, otak di balik penggarapan iklan politik tersebut adalah Fox Indonesia di bawah pimpinan Rizal Mallarangeng. Ditemui Jawa Pos di kantornya, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rizal mengaku telah menandatangani kontrak dengan Soetrisno Bachir hingga April 2009. “Fox Indonesia merupakan lembaga strategic and political consulting profesional pertama di Indonesia,” klaim pria yang juga direktur Freedom Institute tersebut.

Profesionalitas dalam pengertian Rizal adalah bisnis. Bisnis kampanye modern dan konsultan murni. Lembaga yang dipimpinannya akan melayani keperluan klien mulai hulu hingga hilir. Mulai pencitraan, iklan, pemberitaan di media, kampanye, sampai strategi pemenangan suksesi.

“Kita coba, bikin lembaga yang benar-benar profesional. Seperti lawyer (pengacara), you bayar, kami yang susun konsep kampanyenya,” tambah alumnus Universitas Gadjah Mada tersebut.

Dalam mengerjakan bisnisnya, Fox Indonesia menggunakan sistem outsourcing. Beberapa elemen dalam proses produksi diserahkan kepada profesional. Misalnya, pemenangan pilkada diperlukan elemen survei. Untuk tugas itu, Fox Indonesia menyerahkan kepada LSI (Lembaga Survei Indonesia) milik Saiful Mudjani. “Saya tinggal kontrol metodenya,” katanya.

Begitu juga dalam pembuatan iklan di TV, doktor lulusan Ohio State University, Amerika, itu melibatkan sutradara muda Ipang Wahid. Untuk fotografi, Fox Indonesia mempercayakan kepada fotografer kawakan Darwis Triadi. Bahkan, menurut Rizal, dalam waktu dekat, sutradara beken Garin Nugroho akan bergabung dengan lembaganya.

Staf Ahli Menko Kesra tersebut menyatakan, puncak demokrasi adalah sebuah festival tempat berbagai komunitas masyarakat bisa bergabung dan menikmati kebebasan menuangkan kreasi. “Termasuk para seniman,” tambahnya.

Untuk menunjang pekerjaannya, dibentuk beberapa divisi. Salah satu yang paling krusial adalah divisi think tank. Merekalah yang menggagas ide-ide dalam membangun citra tokoh dalam iklan. Termasuk pemilihan puisi Chairil Anwar dan ide memasang iklan di Studio 21. “Ada empat doktor dan dua master yang mendukung divisi-divisi kami,” kata bapak dua anak itu.

Meski profesional, Rizal menegaskan, pihaknya tetap selektif dalam memilih calon klien. Menurut dia, timnya baru bisa bekerja ketika ada kecocokan dengan calon klien. “Wiranto sama Prabowo minta saya jadi think tank-nya. Tapi, dengan hormat saya menolak. Mereka sudah gagal memimpin di masa lalu, lebih baik pensiun saja,” tegasnya.

Rizal yang juga direktur Freedom Institute itu menambahkan, kecocokan dengan klien bisa diukur dalam penyatuan visi sebelum tanda tangan kontrak.

Dalam kaitannya dengan Soetrisno Bachir, kontrak ditandatangani dengan target meningkatkan popularitas figur ketua umum dan partai (PAN). “Dalam klausul kontraknya disebutkan, membantu tokoh dan partai,” ungkapnya.

Untuk mengetahui perkembangan hasil pencitraan, pertengahan minggu lalu tim Fox Indonesia dan Soetrisno Bachir melakukan safari ke beberapa kabupaten di Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Jogjakarta, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. “Hasilnya mencengangkan. Dengan memasang iklan tiga minggu saja, 2/3 audiens yang kita temui sudah mengenal Soetrisno Bachir,” katanya.

Rizal tak membantah jasa konsultan politiknya tidak murah. Bahkan, dia mengklaim Fox Indonesia mematok harga paling mahal di Indonesia. Selain iklan TV, Fox memasang iklan Soetrisno di koran-koran utama, media luar ruang, pemasangan baliho di seluruh Indonesia, dan bioskop. Belum termasuk program road show ke berbagai daerah di Indonesia.

Untuk iklan televisi, misalnya, dalam sehari rata-rata 180 kali tayang. Iklan tersebut ditayangkan di jam-jam utama (prime time) dengan program yang memiliki rating tinggi. Belum lagi iklan di radio dan TV lokal. Jadi, wajar jika anggarannya sangat besar.

“Demokrasi itu mahal Bung. Untuk pemilihan internal saja, Obama (Barack Obama, capres Partai Demokrat di AS) hingga saat ini sudah menghabiskan Rp 2 triliun. Kalau di Indonesia, ya kami masih termahal,” katanya.

Sumber: Jawa Pos, 25 Mei 2008

Profesional di Balik Strategi Pencitraan Soetrisno Bachir (1)

2008-05-27T18:42:00.000+07:00

Seperti Barack Obama, Fox Garap Hulu sampai Hilir
Iklan politik tokoh nasional di media massa semakin menjamur. Salah satu yang gencar mempromosikan diri adalah Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Soetrisno Bachir. Siapakah orang-orang di balik bisnis pencitraan tersebut?

CANDRA K. - A. BOKHIN, Jakarta

KALAU Anda nonton di bioskop jaringan Studio 21 sekarang, jangan heran jika tiba-tiba muncul wajah Soetrisno Bachir. Ketua umum PAN yang namanya kerap disingkat SB itu terjun ke dunia film? Bukan. Untuk menggencarkan kampanye pencitraan diri, kini tim SB tidak cukup hanya menggunakan televisi dan media cetak, tapi juga media-media populer yang lain.

Seperti yang terjadi pada hari libur Waisak di Studio 21 Hollywood, Kartika Candra, Jakarta Pusat, Selasa (20/5) pukul 13.00 lalu. Slide iklan tentang SB diputar usai kampanye anti penyebaran HIV/AIDS. Sebuah gambar bendera Merah Putih tampak berkibar, diselingi narasi dan petikan puisi penyair Chairil Anwar.

"Sekali berarti sudah itu mati," bunyi penggalan puisi terkenal penyair Angkatan 45 yang juga muncul dalam iklan-iklan warna satu halaman penuh di berbagai media cetak. Berikutnya muncul rangkaian potongan gambar yang ternyata iklan sosialisasi figur Soetrisno Bachir, seperti yang sering tayang di televisi.

"Apa bedanya dengan nonton televisi?" ujar salah seorang penonton dengan kesal, yang siang itu harus membayar tiket tanda masuk Rp 30 ribu.

Meski memunculkan polemik, ide memasang iklan politik di bioskop itu cukup brilian. Target pasarnya jelas: anak muda belasan sampai 30-an tahun. Merekalah pemilih potensial dalam pemilu. Sebagian besar pemilih pemula adalah swing voter yang belum menentukan memilih partai apa atau tokoh siapa dalam pemilu.

Setelah ditelisik, otak di balik penggarapan iklan politik tersebut adalah Fox Indonesia di bawah pimpinan Rizal Mallarangeng. Ditemui Jawa Pos di kantornya, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rizal mengaku telah menandatangani kontrak dengan Soetrisno Bachir hingga April 2009. "Fox Indonesia merupakan lembaga strategic and political consulting profesional pertama di Indonesia," klaim pria yang juga direktur Freedom Institute tersebut.

Profesionalitas dalam pengertian Rizal adalah bisnis. Bisnis kampanye modern dan konsultan murni. Lembaga yang dipimpinannya akan melayani keperluan klien mulai hulu hingga hilir. Mulai pencitraan, iklan, pemberitaan di media, kampanye, sampai strategi pemenangan suksesi.

"Kita coba, bikin lembaga yang benar-benar profesional. Seperti lawyer (pengacara), you bayar, kami yang susun konsep kampanyenya," tambah alumnus Universitas Gadjah Mada tersebut.

Dalam mengerjakan bisnisnya, Fox Indonesia menggunakan sistem outsourcing. Beberapa elemen dalam proses produksi diserahkan kepada profesional. Misalnya, pemenangan pilkada diperlukan elemen survei. Untuk tugas itu, Fox Indonesia menyerahkan kepada LSI (Lembaga Survei Indonesia) milik Saiful Mudjani. "Saya tinggal kontrol metodenya," katanya.

Begitu juga dalam pembuatan iklan di TV, doktor lulusan Ohio State University, Amerika, itu melibatkan sutradara muda Ipang Wahid. Untuk fotografi, Fox Indonesia mempercayakan kepada fotografer kawakan Darwis Triadi. Bahkan, menurut Rizal, dalam waktu dekat, sutradara beken Garin Nugroho akan bergabung dengan lembaganya.

Staf Ahli Menko Kesra tersebut menyatakan, puncak demokrasi adalah sebuah festival tempat berbagai komunitas masyarakat bisa bergabung dan menikmati kebebasan menuangkan kreasi. "Termasuk para seniman," tambahnya.

Untuk menunjang pekerjaannya, dibentuk beberapa divisi. Salah satu yang paling krusial adalah divisi think tank. Merekalah yang menggagas ide-ide dalam membangun citra tokoh dalam iklan. Termasuk pemilihan puisi Chairil Anwar dan ide memasang iklan di Studio 21. "Ada empat doktor dan dua master yang mendukung divisi-divisi kami," kata bapak dua anak itu.

Meski profesional, Rizal menegaskan, pihaknya tetap selektif dalam memilih calon klien. Menurut dia, timnya baru bisa bekerja ketika ada kecocokan dengan calon klien. "Wiranto sama Prabowo minta saya jadi think tank-nya. Tapi, dengan hormat saya menolak. Mereka sudah gagal memimpin di masa lalu, lebih baik pensiun saja," tegasnya.

Rizal yang juga direktur Freedom Institute itu menambahkan, kecocokan dengan klien bisa diukur dalam penyatuan visi sebelum tanda tangan kontrak.

Dalam kaitannya dengan Soetrisno Bachir, kontrak ditandatangani dengan target meningkatkan popularitas figur ketua umum dan partai (PAN). "Dalam klausul kontraknya disebutkan, membantu tokoh dan partai," ungkapnya.

Untuk mengetahui perkembangan hasil pencitraan, pertengahan minggu lalu tim Fox Indonesia dan Soetrisno Bachir melakukan safari ke beberapa kabupaten di Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Jogjakarta, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. "Hasilnya mencengangkan. Dengan memasang iklan tiga minggu saja, 2/3 audiens yang kita temui sudah mengenal Soetrisno Bachir," katanya.

Rizal tak membantah jasa konsultan politiknya tidak murah. Bahkan, dia mengklaim Fox Indonesia mematok harga paling mahal di Indonesia. Selain iklan TV, Fox memasang iklan Soetrisno di koran-koran utama, media luar ruang, pemasangan baliho di seluruh Indonesia, dan bioskop. Belum termasuk program road show ke berbagai daerah di Indonesia.

Untuk iklan televisi, misalnya, dalam sehari rata-rata 180 kali tayang. Iklan tersebut ditayangkan di jam-jam utama (prime time) dengan program yang memiliki rating tinggi. Belum lagi iklan di radio dan TV lokal. Jadi, wajar jika anggarannya sangat besar.

"Demokrasi itu mahal Bung. Untuk pemilihan internal saja, Obama (Barack Obama, capres Partai Demokrat di AS) hingga saat ini sudah menghabiskan Rp 2 triliun. Kalau di Indonesia, ya kami masih termahal," katanya. (el/bersambung)

Amien Rais: Reformasi Sudah Kandas dan Gagal

2008-05-14T10:34:00.000+07:00

Jakarta, Kompas - Mantan Ketua MPR Amien Rais menilai, proses reformasi selama 10 tahun terakhir telah kandas dan gagal. Dari sejumlah aspek yang seharusnya direformasi, baru aspek politik yang mengalami perubahan.

Pernyataan itu disampaikan Amien, Selasa (13/5), saat peluncuran dan bedah bukunya, Selamatkan Indonesia. Turut hadir tokoh oposisi Malaysia Anwar Ibrahim, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir, serta Saurip Kadi.

”Ada kebebasan pers, orang bebas mengkritik pemerintah, tidak ada lagi yang dipenjarakan. Namun reformasi di bidang sosial, dan ekonomi belum tersentuh,” papar Amien.

Tebang pilih

Amien juga menilai bahwa kondisi perekonomian semakin merosot, penegakan hukum semakin lembek dan tebang pilih, keadilan sosial serta kesenjangan sosial yang semakin menganga, serta aspek pendidikan semakin tertinggal.

Menurut dia, ketika konstitusi mengatur minimal 20 persen APBN untuk pendidikan nasional, biaya pendidikan pada kenyataannya malah melambung. ”Belum lagi soal penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang tidak jelas, seperti kasus pembunuhan Munir, kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, serta kasus-kasus lain,” ujar Amien.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin juga menilai, reformasi yang berjalan selama 10 tahun ini salah arah. Tidak hanya itu, figur kepemimpinan yang ada selama ini tidak menjadi figur pemimpin yang mampu menggerakkan dan menggalang potensi bangsa. (DWA)

Jangan Biarkan Indonesia Jadi Negara Gagal

2008-05-14T10:33:00.001+07:00

Oleh MT ZEN

Majalah The Economist terbitan London edisi 6 Mei 2008 menerbitkan makalah khusus sepanjang 14 halaman mengenai kebangkitan Vietnam sebagai negara di Asia Tenggara yang menakjubkan. Negara yang satu ini sudah hancur luluh oleh peperangan. Yang dilawan bukan tentara KNIL, melainkan negara adidaya Amerika Serikat.

Negara itu dihujani dengan bom biasa dan bom napalm dari pesawat B-52 dalam puluhan serangan mendadak dalam satu minggu, sedangkan mereka sendiri memanggul meriam yang sudah dilepas menjadi bagian-bagian lebih kecil lewat bukan jalan setapak, melainkan jalan binatang yang disebut Ho Chi Minh Trail. Kini mereka sudah bangkit secara spektakuler, memang belum setaraf dengan Malaysia atau Thailand.

Apa saja yang digariskan oleh Bank Dunia dan badan internasional mereka ikuti sebanyak dan sebaik mungkin. Rumah-rumah tinggal yang mendapatkan aliran listrik sudah berlipat dua sejak awal 1990 menjadi 94 persen. Menurut ”The World in 2008” terbitan The Economist juga, GDP per kepala masih 953 dollar AS (PPP: 3.990 dollar AS) pada Januari 2008. Yang menakjubkan adalah kesungguhan mereka membangun kembali negaranya. Dalam hal ini Indonesia perlu belajar dari Vietnam.

Negara gagal

Apa yang disebut dengan negara gagal? Definisi dapat bermacam-macam dan orang dapat berdebat mengenai hal itu tanpa henti. Jadi, lebih baik disebutkan beberapa kriteria atau ciri khas yang banyak disepakati di dunia ini mengenai apa yang disebut sebagai negara gagal. Yang terpenting adalah hal-hal berikut ini.

Terasa tidak ada lagi jaminan keamanan: orang merasa tidak aman dan tidak nyaman dan ingin mengungsi ke negeri orang. Kasus perusakan tempat-tempat ibadah merupakan salah satu hal yang khas bagi negara gagal.

Pemerintah seakan-akan tidak lagi dapat menyediakan kebutuhan pokok, seperti pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, penyediaan bahan kebutuhan pokok (Indonesia: gas dan minyak tanah seperti yang terjadi belakangan ini). Infrastruktur menjadi semakin tak keruan dan tidak efektif lagi.

Korupsi merajalela dan justru dilakukan oleh lembaga yang sebenarnya mempunyai tugas pokok melindungi rakyat, masyarakat, dan negara terhadap gangguan korupsi itu, seperti DPR, DPRD, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, kepolisian, dan anggota kabinet. Di negara-negara gagal sebenarnya justru negara itu bersekongkol dengan para preman, mafia, dan teroris.

Bentrokan-bentrokan horizontal di antara kelompok etnisitas yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Hal itu menunjukkan ketidakberdayaan aparat negara.

Kehilangan kepercayaan masyarakat yang merata dan menyeluruh.

Apakah Indonesia sudah menjadi negara gagal? Tidak! Atau be- lum setidak-tidaknya, tetapi Indonesia menuju dengan cepat ke arah itu.

Di dunia ini sudah didaftar beberapa negara gagal. Indonesia belum termasuk. Namun, jika dibiarkan terus tanpa ada tindakan drastis untuk mencegahnya, hal itu akan menjadi kenyataan. Beberapa orang ahli atau beberapa lembaga internasional sudah mulai menyebut-nyebut bahwa Indonesia sudah harus sangat waspada dan berhati-hati. Berusahalah sekuat tenaga agar Indonesia tak jatuh menjadi negara gagal.

Resep untuk Indonesia

Pertama, Indonesia sudah harus mempunyai pemimpin baru: seorang pemimpin yang tegas, jelas, dan keras, di mana perlu kejam, tetapi adil. Sosok pemimpin seperti ini berani bertindak dan berani mempertanggungjawabkan tindakannya tanpa banyak cingcong.

Kedua, melihat keadaan yang semrawut dan kaotis di sekeliling kita, sebenarnya pada saat ini sudah harus ada sense of emergency and sense of urgency. Bahkan, negara Indonesia ini sudah harus berada dalam keadaan darurat. Jadi, pemerintah yang mencoba menegakkan benang yang sudah basah ini sudah harus memerintah dengan dekret.

Ketiga, mulai membenahi perekonomian nasional. Ini berarti, langkah perekonomian nasional yang tidak dihalangi oleh kesenjangan aturan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Masalah otonomi Indonesia kini merupakan struktur federal yang sangat kacau, suatu bom waktu yang ditinggalkan Orde Baru.

Keempat, hentikan korupsi besar-besaran dari pusat hingga daerah, dari yang tertinggi hingga ke yang terendah. Bila perlu, terapkan hukuman mati. Di Indonesia, orang berkorupsi karena yakin bahwa dia akan lolos asal saja cukup duit untuk menyogok para hakim dan lain-lain. Jadi, persyaratannya korupsi itu harus besar.

Kelima, hentikan pertikaian horizontal antarkelompok, antarkampung; pertikaian sewaktu menonton pertandingan sepak bola: antarpenonton, antara penonton dan pemain, mengejar dan memukuli wasit, melempar batu; pertikaian antarsuku, antarmahasiswa yang saling lempar batu; melempar batu ke gedung- gedung yang dibangun dengan uang rakyat; dan hentikan main hakim sendiri.

Kita ini manusia biasa. Hidup rakyat sudah sedemikian berat dan keadaan Indonesia ini sudah sedemikian terpuruk, janganlah kita perburuk keadaan dengan tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Tugas para pejabat Indonesia sudah sedemikian berat dan sukar. Jangan ditambah lagi dengan tindakan yang tidak perlu. Bangsa dan negara sudah demikian miskin, janganlah merusak kantor, pagar-pagar kantor atau sekolah, gedung sekolah atau gedung yang dibangun dengan darah rakyat.

Keenam, embuskan kembali semangat juang yang pernah kita miliki dan bangkitkan kembali patriotisme dengan definisi dan nilai-nilai baru sesuai dengan panggilan zaman atau Zeitgeist. Inilah saat bagi kita semua di ma- na-mana untuk memetakan 100 tahun berikutnya bagi Kebangkitan Nasional yang kedua.

Kita butuh apa yang disebut Umwertung aller Werten (perombakan semua tata nilai) dan suatu Umwertung von Grund aus (perombakan menyeluruh dari akar- akarnya). Mari kita bangun masyarakat berbasiskan pengetahuan karena abad ke-21 ini sarat dengan pengetahuan dan teknologi. Kita harus berubah secara menyeluruh: sikap hidup, cara hidup, gaya hidup, pola pikir, dan mindset kita.

Secara keseluruhan bangsa Indonesia sangat membutuhkan suatu perubahan budaya ke budaya teknologi dengan masyarakat berbasiskan pengetahuan. Cara lain tidak ada!

MT ZEN Pensiunan Guru Besar ITB

Indonesia Masih Terpuruk

2008-05-14T10:22:00.000+07:00

KOMPAS/ FERGANATA INDRA RIATMOKO

Filsuf Prof Dr Franz Magnis-Suseno (kiri) dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda S Goeltom menjadi pembicara pada seminar nasional Inteligensia Indonesia di Universitas Katolik Parahyangan, Jalan Ciumbuleuit, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (10/5). Para pembicara menyampaikan berbagai sudut pandang mereka tentang 100 tahun Kebangkitan Nasional.

Minggu, 11 Mei 2008 | 15:28 WIB

BANDUNG, KOMPAS - Seratus tahun setelah Kebangkitan Nasional tahun 1908, Indonesia dinilai belum bangkit dari keterpurukan. Ini terbukti dengan kegagalan bangsa Indonesia menegakkan keadilan sosial dan demokrasi.

Ahli filsafat Franz Magnis-Suseno SJ mengemukakan itu pada seminar nasional Satu Abad Kebangkitan Nasional Indonesia ”Inteligensia Indonesia” di Universitas Parahyangan, Bandung, Sabtu (10/5). Menurut Franz, keberadaan bangsa Indonesia kini cenderung mengalami stagnasi terutama di bidang demokrasi dan keadilan sosial.

”Bangsa Indonesia harus menghadapi krisis pangan dan bahan bakar minyak (BBM). Ironisnya negara ini begitu kaya akan sumber daya alam. Ditambah pula kini kebebasan beragama di Indonesia semakin mengalami kemunduran,” ujar Franz.

Menurut Franz, berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa ini berakar pada ketidakkuatan pemimpin bangsa Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan sosial. Oleh karena itu, Indonesia dinilai membutuhkan pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dan tegas.

Dalam kemunduran

Sementara itu, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom berpendapat bangsa Indonesia saat ini juga berada dalam kemunduran. Pada saat negara-negara Asia Tenggara lain menempati daya saing global pada posisi di atas 48 dari 131 negara, Indonesia hanya mampu bertengger di nomor 54, atau 23 posisi di bawah Malaysia.

Miranda menilai, keterpurukan ini berakar pada ketiadaan visi bangsa yang dirumuskan tanpa mengedepankan aspek ilmu pengetahuan yang inovatif. ”Singapura membasiskan visi bangsanya pada masyarakat yang berbasis ilmu pengetahuan, begitu pula Malaysia yang mendasarkan ekonominya pada ilmu pengetahuan,” kata Miranda.

Miranda mengutip Yayasan Indonesia Forum 2007, dikatakan visi Indonesia 2030 menjadi negara unggul dalam pengelolaan kekayaan alam, ditopang dengan pencapaian menjadi lima negara besar dalam kekuatan perekonomian dunia, dan mewujudkan kualitas hidup modern yang merata.

Menurut Miranda, visi itu terlalu muluk dan tidak nyata karena Indonesia menargetkan tanpa mengukur kemampuan diri. ”Indonesia tidak memiliki dasar apa-apa, seperti ilmu pengetahuan yang harus dijadikan fondasi bangsa, tetapi menargetkan sesuatu yang begitu tinggi,” kata Miranda.

Guru besar filsafat Universitas Parahyangan Bambang Sugiharto mengemukakan, di tengah kekisruhan di bidang politik ekonomi dan keadilan sosial seperti ini, Indonesia masih harus menghadapi beberapa tantangan. Tantangan itu antara lain tantangan globalisasi, tantangan keapatisan masyarakat terhadap penegakan hukum internal, dan tantangan keegoisan setiap individu.

Franz menambahkan, tantangan Indonesia lebih mengarah kepada tantangan kepicikan rasa kedaerahan, budaya hedonis, dan eksklusivisme keagamaan.

Bambang dan Franz berpendapat, masalah stagnasi bangsa pascaseabad Kebangkitan Nasional ini dapat dipecahkan dengan adanya komitmen yang kuat dari semua pihak untuk menegakkan demokrasi dan keadilan sosial, melalui pengembangan sikap toleransi antarindividu. (A01/A15)

Kipling, Ratu Wilhelmina, dan Budi Utomo

2008-05-14T10:19:00.000+07:00

Mulyawan Karim

”Pemerintah Belanda memiliki panggilan moral terhadap kaum pribumi Hindia Belanda.”

Dalam pidatonya, September 1901, Ratu Wilhelmina dengan tegas menyatakan, Pemerintah Belanda memiliki panggilan moral terhadap kaum pribumi Hindia Belanda. Orasi Ratu Belanda dalam sidang pembukaan parlemen itu kemudian umum disepakati sebagai momentum kelahiran faham atau aliran etis dalam kancah politik kolonial Belanda.

Banyak pihak meyakini, Ratu Wilhelmina mendapat inspirasi bagi pidatonya dari puisi The White Man’s Burden karya sastrawan Inggris, Rudyard Kipling, yang dipublikasikan untuk pertama kali dua tahun sebelumnya. The White Man’s Burden merupakan percikan permenungan Kipling atas nasib rakyat Filipina di tengah perang Amerika Serikat-Spanyol, 1898, untuk memperebutkan negeri mereka. Pesan yang ingin disampaikan Kipling lewat syair tujuh baitnya itu adalah bangsa-bangsa Barat memikul tugas suci untuk menyejahterakan dan mengangkat derajat bangsa jajahannya di seluruh muka bumi.

Kalaupun tidak sama sekali, puisi Kipling setidaknya bukan satu-satunya mata air inspirasi Ratu Wilhelmina. ”Sebelum The White Man’s Burden diterbitkan dalam majalah McClure’s pada 1899, sejumlah pejabat pemerintah, politisi, cendekiawan, dan sastrawan Belanda sudah mewacanakan gagasan itu.

Tunas pertama gagasan etis di Belanda muncul dari Pieter Brooshooft (1845-1921), wartawan yang pada masanya dikenal kritis terhadap pemerintah dan masyarakat Belanda. Seperti disebutkan sastrawan Indo-Belanda, Rob Nieuwenhuys, dalam buku Oost Indische Spiegel (Cermin Hinda Timur), antara 1883 dan 1884 Brooshooft menulis karangan sindiran yang menyoroti sikap masa bodoh warga Eropa di Hindia Belanda saat terjadi wabah kolera yang banyak menewaskan warga pribumi. Mereka baru peduli setelah ada warga kulit putih yang ikut jadi korban penyakit tropis itu.

Pada 1887, Brooshooft juga melakukan perjalanan berkeliling Pulau Jawa dan terkejut melihat kondisi kehidupan kaum pribumi. Ia kemudian menyampaikan imbauan kepada 12 tokoh terkemuka di Belanda untuk memahami dan memerhatikan ”keadaan yang sangat menyedihkan di Hinda Belanda, yang terjadi akibat kebijakan pemerintah Den Haag”.

Namun, di antara para etisis, tak dapat disangkal Theodore van Deventer (1857-1915) adalah yang paling dikenal dan berpengaruh di Belanda. Van Deventer adalah seorang praktisi hukum di Hindia Belanda yang kemudian menjadi politisi di negeri asalnya. Saat masih menjadi penasihat hukum bagi berbagai perusahaan swasta di Hindia Belanda, Van Deventer pernah menulis surat kepada orangtuanya. Di sana ia bilang, harus dilakukan sesuatu untuk kaum pribumi. ”Jika tidak, suatu hari bendungan akan jebol dan lautan manusia akan menelan kita semua,” seperti tertulis dalam surat tertanggal 30 April 1886.

Beberapa tahun kemudian, Van Deventer membuat karangan terkenal yang muncul dalam majalah De Gids (Panduan) pada 1899. Dalam tulisan berjudul ”Een Ereschuld” (Utang Budi) itu, ia menjelaskan, Nederland menjadi negara makmur dan aman karena adanya dana yang mengalir dari tanah jajahan di Asia Tenggara. Jadi, sudah sepantasnya Belanda mengembalikannya.

Dalam tulisan itu Deventer, yang kemudian menjadi anggota parlemen dari Partai Liberal, bahkan mendesak dikembalikannya semua dana hasil keuntungan yang diraup pemerintah Den Haag dari Hindia Timur sejak 1867.

Balas budi setengah hati

Meski difatwakan ratunya, Belanda tak pernah sampai menerjemahkan faham etis ke dalam kebijakan kolonial yang dilaksanakan secara konsekuen. Gagasan itu juga tidak mengakar secara luas dalam masyarakat Belanda di Hindia Belanda. Di negeri jajahan yang kemudian bernama Indonesia itu, faham etis hanya dipahami sekelompok kecil pejabat, cendekiawan, sastrawan, dan wartawan yang, meski jumlahnya kecil, memiliki pengaruh yang besar.

Padahal, faham etis sempat lama jadi wacana politik yang hangat. Seperti diungkap sejarawan Inggris, DGE Hall, dalam buku Sejarah Asia Tenggara (1988), politisi sosialis di parlemen Belanda bahkan sempat menjadikannya titik tolak untuk mengampanyekan doktrin ”Pemerintah Hindia untuk Hindia” yang berisi gagasan untuk memberikan hak desentralisasi atau otonomi bagi Hindia Belanda.

Dalam buku Nieuwenhuys di atas, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Dick Hartoko, disebutkan, dalam praktiknya, haluan etis hanya menghasilkan perbaikan sistem persekolahan dan sejumlah usaha lain yang dilakukan secara hati-hati untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa pribumi. Pembangunan sarana irigasi, pendirian bank perkreditan rakyat, dan pengucuran bantuan bagi industri kerajinan rakyat adalah beberapa di antaranya.

Meski lewat politik etis kaum pribumi memiliki peluang lebih besar menikmati berbagai fasilitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, hal itu sama sekali tak bertujuan untuk benar-benar menyejahterakan rakyat Hindia Belada. Pendidikan yang ditujukan bagi kaum pribumi hanyalah bertujuan untuk menghasilkan tenaga birokrat rendahan yang diperlukan dalam struktur pemerintah kolonial. Politik etis tak lebih dari politik balas budi setengah hati.

Faktor eksternal

Bagaimanapun, faham politik etis dan berbagai kemajuan bagi kaum bumiputera yang dibawanya merupakan masa mulai memudarnya faham kolonialisme dan kekuasaan Belanda yang menyengsarakan. Kian terbukanya kesempatan bagi putra-putri Indonesia untuk mengenyam pendidikan menengah dan tinggi, termasuk di STOVIA (School Tot Opleiding van Inlandsche Artsen/Sekolah Kedokteran Bumiputera), yang sudah berdiri sejak 1898 tak saja menghasilkan pemuda Indonesia yang berilmu, tetapi juga berwawasan luas dan sadar politik.

Meski tak dimaksud demikian, munculmya faham politik etis merupakan faktor internal Hindia Belanda yang memicu lahirnya kesadaran kebangsaan.

Kalau saja faham politik etis tak pernah muncul di Belanda, juga jika peristiwa internasional yang berdampak luas di atas tak pernah terjadi, mungkin tak akan lahir pula Dr Wahidin Sudirohusodo dan Dr Sutomo, pendiri Budi Utomo, organisasi pergerakan modern Indonesia yang pertama, yang hari berdirinya, 20 Mei 1908, sampai kini kita sepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional.

Renaisans Asia Lahirkan Patriotisme Bangsa-bangsa

2008-05-14T10:17:00.000+07:00

Senin, 12 Mei 2008 | 01:34 WIB

Oleh Ninok Leksono

Dalam seri pertama tulisan mengenai ”100 Tahun Kebangkitan Nasional” pekan lalu disinggung, Kebangkitan Nasional tak bisa dilepaskan dari munculnya elite berpendidikan di Bumi Nusantara. Ulasan mendalam mengenai hal ini dapat dijumpai, antara lain, dalam The Emergence of the Modern Indonesian Elite oleh Robert van Niel (1960, terjemahan Pustaka Jaya, 1984).

Dikemukakan pula, pada akhirnya Pemerintah Belanda merasa terpanggil secara moral untuk memperbaiki peri kehidupan pribumi di tanah jajahan Hindia Belanda. Ini pula semangat dari pidato tahunan kerajaan, September 1901, di mana Ratu Wilhelmina menyebut tentang ”satu kewajiban luhur dan tanggung jawab moral untuk rakyat di Hindia Belanda”. Laporan wartawan Belanda, Pieter Brooshooft (bekerja di redaksi harian De Locomotief di Semarang), yang pada tahun 1888 menyaksikan sendiri kehidupan sengsara rakyat pribumi, dipercayai ikut memengaruhi lahirnya kebijakan baru tersebut.

Saat itu, tentangan terhadap praktik ekonomi liberal yang mulai diterapkan tahun 1870 bertambah luas, sampai akhirnya tahun 1899 muncul tulisan CT van Deventer yang terkenal, ”Een Eereschuld” (Utang Budi). Tulisan ini mengimbau Pemerintah Belanda membuat perhitungan keuangan bagi tanah jajahan yang miskin sebagai kompensasi atas keuntungan yang sudah dikeruk dari Jawa melalui Sistem Tanam Paksa, yang pada tahun 1900 jumlahnya sekitar 200 juta dollar.

Sementara peri kehidupan di Jawa terus menurun, melahirkan kemiskinan akut. Pimpinan urusan jajahan dari Partai Sosial Demokrat Belanda, HH van Kol, juga banyak menyerang kebijakan kolonial dan politik jajahan, dan dalam soal kemiskinan ungkapannya mengingatkan orang pada ucapan tokoh Perancis, Mirabeau, yang dikutip Van Niel, ”La misere, la hideuse misere est la, et vous, vous deliberez.” (Kesengsaraan, kesengsaraan mengerikan itu, ada di sana dan Anda, Anda harus bebaskan itu.)

Meski hasilnya disebut kurang signifikan, sekurang-kurangnya arah baru di atas berperan dalam peningkatan kesadaran orang pribumi di Nusantara. Putra-putri pribumi menjadi punya kesempatan merasakan pendidikan menengah dan tinggi, memungkinkan munculnya sosok seperti Dr Wahidin Sudirohusodo dan Dr Sutomo mendirikan Budi Utomo.

Seperti juga diakui sarjana Belanda, WF Wertheim, ”Pendidikan Barat punya efek dinamit terhadap sistem status kolonial.” (Indonesian Society in Transition: A Study of Social Change, 1956).

Pendidikan membuka pikiran kaum muda terhadap ide-ide politik Barat, termasuk pemerintahan sendiri dan kebebasan dasar bagi pers, untuk berserikat dan berbicara. Pendidikan pula yang membuat riwayat tentang revolusi di tempat lain diketahui, khususnya Revolusi Perancis dan Amerika, juga gerakan gegap-gempita pada pertengahan abad ke-19 di Eropa yang bisa menggantikan otokrasi dengan hak individu.

Bangkitnya nasionalisme

Budi Utomo telah seabad dipandang sebagai simbol ikhtiar lahirnya kesadaran kebangsaan. Untuk hal terakhir ini, sejumlah faktor eksternal tampak besar peranannya. Pengaruh yang dimunculkannya pun tidak saja dirasakan di Hindia Belanda, tetapi juga Asia Tenggara dan bahkan di Asia secara umum.

Dalam Southeast Asia–Past and Present (Macmillan, 1989), sejarawan DR SarDesai dari Universitas California di Los Angeles menulis, ”Nasionalisme tak diragukan lagi merupakan elemen tunggal paling kuat, dinamik, emotif (menggugah) yang telah mengubah konfigurasi politik Asia dan Afrika pada abad ke-20.” Nasionalisme merupakan respons atas imperialisme dan eksploitasi politik dan ekonomi atas pihak yang diperintah.

Menarik juga apa yang dicatat SarDesai bahwa kekuasaan kolonial Barat juga melakukan aktivitas yang dampaknya justru membangunkan ingatan bangsa-bangsa Asia Tenggara terhadap kejayaan masa lalu. Yang dimaksud di sini adalah penggalian arkeologi yang lalu menemukan kembali benda antik bersejarah, candi-candi direstorasi, kesenian dipelajari. Semuanya— khususnya yang dilakukan Thomas Stamford Raffles di Malaya dan Jawa pada awal Abad ke-20—ikut berperan mengobarkan kebanggaan kaum nasionalis, bahwa di masa lalu pun sudah ada kejayaan di tanah mereka.

Kejayaan di tempat lain

Akses terhadap informasi juga memungkinkan warga Asia Tenggara mengetahui peristiwa penting di negara tetangga, dan ini pun ikut membesarkan rasa nasionalisme di kalangan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Pemberontakan Boxer melawan kehadiran dan dominasi bangsa Barat di China tahun 1899 menumbuhkan simpati di berbagai tempat di Asia, demikian pula bangkitnya perlawanan Filipina terhadap Spanyol. Yang lebih hebat lagi pengaruhnya adalah kemenangan militer Jepang atas Rusia pada tahun 1905.

Dengan contoh itu, mitos bahwa bangsa Eropa tidak bisa dikalahkan runtuh. Lebih dari itu juga muncul harapan, kalau ada kesempatan, bangsa Asia juga bisa membangun kekuatan militer dan ekonominya hingga ke tingkat maju.

Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1911, terjadi penggulingan Dinasti Manchu di China dan proklamasi Republik China. Pemimpinnya, Dr Sun Yat-Sen, dan partainya (Kuomintang, KMT) kemudian amat memengaruhi banyak nasionalis di berbagai wilayah Asia Tenggara, terutama di Vietnam.

Akhirnya yang juga harus disebut adalah perjuangan nasionalis di India, di mana Kongres Nasional India (KNI) yang sudah muncul sejak tahun 1885 dan masuknya Mahatma Gandhi ke kancah politik selama Perang Dunia I membangkitkan semangat jutaan warga. Tidak sedikit kaum nasionalis Asia Tenggara yang menghadiri acara tahunan KNI dan berkonsultasi dengan Gandhi dan Nehru. Keberhasilan perjuangan nasionalis India menimbulkan efek gelombang di Asia Tenggara dan Afrika dalam dua dekade berikutnya.

Semua disemaikan dalam satu proses fermentasi yang merebak pada awal abad ke-20. Saat itulah Asia, menurut sejarawan DGE Hall (dalam A History of South-east Asia, 1988), secara menyeluruh menjadi sadar atas dirinya. Persemaian itu sendiri mengingatkan orang pada apa yang untuk sejarah Eropa dikenal sebagai Renaisans atau kelahiran kembali yang terjadi pada abad ke-15 dan ke-16. Bedanya dengan Eropa, di Asia Tenggara serangan terhadap tradisionalisme, pengenalan terhadap cara berpikir baru, dan runtuhnya tata sosial feodal lama merupakan hasil dominasi politik dan ekonomi asing.

Seabad kemudian

Hasil fermentasi satu abad silam itu sekarang justru sedang dihadapkan pada tantangan yang amat hebat. Bila seabad silam kekuatan kolonial mempersatukan bangsa terjajah untuk bangkit melawan dominasi asing, kini kekuatan asing yang ada bukan lagi invasi atau okupasi kekuatan kolonial Eropa baru, tetapi gelombang kapitalisme global yang dengan amat dahsyat menerobos batas-batas ekonomi dan politik bangsa- bangsa, termasuk di Asia Tenggara.

Dalam pidatonya ketika memperingati Peringatan Emas Konferensi Asia-Afrika Bandung tahun 2005, Presiden Susilo Bambang Yodhoyono mengenangkan kembali tumbuh dan berkembangnya solidaritas bangsa- bangsa di dua kontinen, betapa mereka di paruh kedua dekade 1940-an memberikan sokongan terhadap RI, republik muda yang waktu itu terancam oleh kekuasaan kolonial yang ingin kembali.

Nasionalisme Indonesia yang telah lahir karena diilhami oleh perkembangan dunia kemudian berbalik menjadi salah satu inspirasi dunia, khususnya bagi bangsa-bangsa Asia-Afrika yang—meminjam pidato Presiden Yudhoyono di atas—melihat RI sebagai anak pertama dari solidaritas kedua benua.

Kaum Merah Muncul dari Sudut Peneleh

2008-05-14T10:10:00.000+07:00

SURYA/SUGIHARTO

Gedung Nasional Indonesia di Jalan Bubutan Surabaya.

Senin, 12 Mei 2008 | 08:36 WIB

Laporan Wartawan Surya Kuncarsono Prasetyo

SUDAH sering saya datang ke Gedung Nasional Indonesia (GNI) Jl Bubutan . Namun ternyata selama ini saya luput memperhatikan tanda sejarah di bangunan pendopo yang sebenarnya lebih sederhana ketimbang bangunan bergaya joglo kebanyakan.

Sebab baru kemarin saya melihat sebuah prasasti yang terselip di beton pagar bagian depan GNI. Begini tulisannya: Batoe Partama dari: Pagar Gedoeng Nasional Indonesia . Terpasang oleh Keoem Istri Indonesia, pada 13 Juli 1930. Peringetan ini terpasang oleh Dames Congressisten PPII pada 13 December 1930.

“Sejak dipasang pertama kali, prasasti itu tidak pernah dipindah. Bahkan ada dua prasasti bersejarah lain yang tetap di tempatnya,” kata Kepala Balai Pemuda dan GNI Nirwana Juda, saat saya temui beberapa waktu lalu.

Dua prasasti ini adalah tahapan pemugaran GNI yang ditandatangani Presiden Soekarno pada 1961 dan prasastri tertanggal 30 Juli 1965 oleh Kepala Biro Teknik Pemugaran Soedjasmono.

GNI adalah simbol pergerakan nasional baru kaum priyayi pascaperiode Kebangkitan Nasional 1908. Motornya adalah Dr Soetomo, seorang dokter lulusan Belanda yang sejak 1923 mengajar di Nederlandsche Indische Artesen School (NIAS). Kelak menjadi Faktultas Kedokteran, Unair.

Saya melihat foto asli Dr Soetomo yang kondisinya lusuh namun masih dipajang di tembok ruangan di belakang pendopo GNI. GNI lahir di masa kota ini menjadi sentra gerakan nasional. Beberapa tahun sebelum perkumpulan di GNI berdiri dan organisasi Nahdlatoel Olema (NO) lahir pada 1926, sebuah gerakan massa yang lebih masif dihimpun Hadji Omar Said (HOS) Tjokroaminoto (Pak Tjokro) dalam wadah Sjarekat Islam (SI).

Pusatnya di Peneleh VII, sebuah kampung yang berjarak 500 meter dari GNI. Di rumah bercat hijau yang masih ada hingga sekarang ini Pak Tjokro mengubah Sjarekat Dagang Islam menjadi SI pada Mei 1912. Delapan bulan kemudian, pada 26 Januari 1913 digelar Kongres SI pertama di Kebun Bintang Surabaya atau Dierentuin. Surabaya kembali menjadi tuan rumah Kongres SI ketiga pada 1918 dan Kongres SI ke empat pada 1919. SI yang pada 1923 berubah menjadi Partai Sarekat Islam (PSI) juga menggelar kongres luar biasa di Surabaya pada 24-26 Desember 1924.

Saya tidak bisa membayangkan Tjokro memimpin satu juta anggota SI dari sebuah rumah yang seukuran tipe 36. Sebuah organisasi paling besar yang tercatat pada jamannya. Namun dari rumah sempit ini, banyak tokoh sejarah lahir. Selain Ir Soekarno dan Ki Hajar Dewantoro , juga Semaoen, Alimin dan Darsono, pemuda SI merah yang hilang dari ingatan sejarah.

Kelompok ini menyempal dan mengagas berdirinya Partai Komunis Indonesia (PKI). Begitu kuatnya pengaruh SI dari Surabaya, aktivis antikapitalis berdarah Belanda sempat cemburu. Di Surabaya-lah embrio PKI lahir dengan nama Indische Sociaal Democratische Vereeninging (ISDV) pada 9 Mei 1914.

Pendirinya adalah HJFM Sneeveliet, HW Dekker, P Bergsma, dan JA Brandsteder. Menurut catatan sejarah, kelak pada 23 Maret 1920 ISDV berubah nama menjadi Perserikatan Komunis di Hindia dan kemudian menjadi. Hingga tahun 1920-an, kekuatan Surabaya sebagai pusat gerakan semakin tinggi. Dr Soetomo (Pak Tom) mendirikan Indische Studieclub pada 1924 di Bubutan .

Pada 16 Oktober 1930 perkumpulan ini menjadi Persatuan Bangsa Indonesia yang setahun kemudian menjadi partai politik disingkat PBI . Sentra gerakan dipusatkan di GNI. Kompleks ini dibangun dengan dana patungan termasuk hasil iuran pergerakan perempuan yang dibuktikan dengan prasasti yang tersebut di awal tulisan ini.

Rapat tahunan PBI pertama dilakukan di GNI pada 14-16 Mei 1932. PBI kemudian menjadi parpol termodern yang pernah ada bahkan tidak tertandingi sampai sekarang. PBI mendirikan Bank Negara Indonesia , memiliki koran agitasi Soeara Oemoem dan Panjebar Semangat yang ada hingga sekarang, lembaga pendidikan Lembaga Pergoeroean Rakjat, membuka toko Pertoekangan, kamar dagang dan Industri yang bernama Madjelis Sodagar, dan masih banyak lagi, yang semuanya berpusat di GNI.

Bersama Kita Bisa Apa, Ya?

2008-05-14T10:08:00.000+07:00

KOMPAS/ IWAN SETIYAWAN

Pendiri Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, berkampanye di hadapan ribuan massa yang datang ke Stadion Gelora 10 Nopember, Surabaya, pada kampanye Pemilu 2004.

Selasa, 13 Mei 2008 | 07:07 WIB

Oleh Budiarto Shambazy

Pada awal dekade 1980-an, Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew sebal kepada warganya sendiri, terutama yang berkecimpung di sektor layanan umum. Mereka punya dua kebiasaan buruk: kurang ramah dan suka buang dahak di sembarang tempat.

PM Lee lalu melancarkan kampanye nasional mengajak warga belajar senyum lagi. Ia memanfaatkan Mr Groovy, ikon asosiatif berwajah kuning serupa matahari dengan kedua ujung bibir ditarik ke atas pertanda senyum. Ikon itu ditambahi tulisan ”Smile, Please!” Tanda seru sengaja ditampilkan untuk menimbulkan kesan paksaan karena PM Lee tahu sukarnya mengubah tabiat warga Singapura yang kurang ramah itu.

Ia menerbitkan jutaan stiker, spanduk, pin, lambang, dan aneka barang cetakan dengan beragam ukuran yang bergambar ikon itu. Ada stiker di taksi, gambar besar di atas mesin kasir, dan spanduk di jembatan penyeberangan.

Pada awalnya kampanye senyum itu sempat ditentang karena kalau orang tersenyum terus bisa dibilang kurang waras. Namun, sikap ramah paling tidak membuat betah wisman dari sini rajin berbelanja ke Singapura.

Andaikan produk yang dicari tak ada, pelayan toko rela mencarikan alamat toko-toko lain— bahkan menelepon—untuk Anda. Beda dengan pelayan toko di sini yang kalau ditanya telah terbiasa menjawab, ”Wah, saya enggak tahu.”

Soal buang dahak, PM Lee menerapkan aturan denda yang nilainya besar. Denda besar diberlakukan pula untuk yang tertangkap tangan merokok, lupa menyiram kloset sehabis buang hajat, dan sebagainya.

PM Malaysia Mahathir Mohamad hebat ketika mencanangkan ”Malaysia Boleh!”. Tujuannya satu: membangkitkan patriotisme rakyat untuk mencetak prestasi di berbagai bidang, termasuk olahraga dan pariwisata. Hasilnya antara lain sukses kampanye pariwisata ”Malaysia, Truly Asia”. Di bidang olahraga, prestasi mereka menjulang di tingkat dunia, Asia, dan Asia Tenggara.

Amerika Serikat (AS), bangsa penemu internet, sejak 1993 telah menyiapkan ”manusia analis-simbolik” untuk mempertahankan daya saing pada abad ke-21. Mereka mendagangkan simbol-simbol yang dimanipulasi—data, kata, atau isyarat oral-visual.

Mereka peneliti, perancang, ahli perangkat lunak komputer, ahli bioteknologi, pakar suara, konsultan, musisi, penulis, dan lainnya. Mereka menjual jasa menyelesaikan, mengidentifikasi, dan memperantarai simbol-simbol yang telah dimanipulasi itu. Mereka menyederhanakan semua abstraksi yang potensial dijual. Abstraksi itu diatur ulang, diolah tuntas, dieksperimentasi, dikomunikasikan dengan analis-simbolik lainnya, dan diubah menjadi produk baru yang siap dipasarkan.

Banyak jalan menuju Roma, banyak cara bagi bangsa untuk bangkit. Pas Mei 2008 ini kita memperingati 100 Tahun Kebangkitan Nasional sekaligus 10 tahun reformasi dan lengser ing keprabon. Bangsa ini sejak 1908 mendapat kesempatan bangkit karena sempat ”tidak hidup lagi” dua kali, tahun 1965 dan 1998. Namun, kebangkitan tahun 1965 dan 1998 tak berlangsung lama.

Kebangkitan 1965 dan 1998 berlangsung sebentar saja karena yang bangkit cuma segelintir orang yang punya kuasa dan uang. Sisanya, kayak Anda dan saya, tidur lagi seperti habis digigit lalat tsetse dari Afrika. Anda dan saya dipaksa ikut ”Kesetiakawanan Sosial”, ”Gerakan Disiplin Nasional”, atau ”Aku Cinta Produk Indonesia”. Ya, sudahlah.

Kebangkitan ala 1908 masih akan tetap susah karena, seperti ditulis Mochtar Lubis tahun 1977, ada enam ciri manusia Indonesia. Selama 31 tahun kita masih terbelenggu kultur yang lama sekalipun sistem dan struktur telah berubah-ubah.

Ciri pertama manusia Indonesia munafik. Pak Mochtar menulis ”kata sakti” itu dengan huruf-huruf kapital—mungkin pertanda saking sebalnya dia. Setiap kali mendengar kata munafik, saya langsung ingat watak presiden kita yang kedua. Bagaimana dengan Anda?

Ciri kedua, enggan bertanggung jawab. Dalam setiap pemeriksaan kasus korupsi sang pejabat biasanya enggan ”menjawab” interogasi, apalagi ”menanggung” kesalahan dia. Sampai kini tak ada yang mengaku bertanggung jawab atas tragedi 12 Mei, padahal militer mengajarkan pentingnya bersikap ksatria. Ciri ketiga, feodal.

Ciri keempat, masih percaya takhayul dan jago bikin perlambang tanpa makna. Masih percaya takhayul dalam bahasa abad ke-21 artinya ”masih menunggu kedatangan Ratu Adil/ Satria Piningit untuk memimpin bangsa”.

Jauh sebelum Pak Mochtar sudah ada yang menulis parahnya watak memercayai takhayul, yakni Pahlawan Nasional Tan Malaka. ”Dunia mistis dan takhayul menyebabkan orang mudah menyerah,” tulis Tan Malaka.

Ciri kelima, artistik. ”Bagi saya ciri artistik ini yang paling memesonakan, merupakan sumber dan tumpuan harapan bagi hari depan,” tulis Pak Mochtar.

Ciri keenam, punya watak yang lemah sehingga mudah dipaksa berubah keyakinannya demi kelangsungan hidup manusia Indonesia.

Momentum bangkit bagi setiap bangsa selalu tersedia. AS saja kini bangkit lagi lewat slogan ”Ya Kita Bisa!” ala Barack Obama.

Dalam rangka 10 tahun Reformasi, ada mahasiswa bertanya tentang kelanjutan slogan SBY-JK, ”Bersama Kita Bisa”. Saya menjawab, ”Bersama Kita Bisa Apa, Ya?” Nah, marilah kita temukan jawabannya bersama-sama.

Paling Menguntungkan NU

2008-05-08T13:45:00.001+07:00

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur mana yang paling menguntungkan NU? Itulah pertanyaan dari dua orang jurnalis di Surabaya kepada saya.

Pertanyaan itu diajukan karena satu calon gubernur berasal dari kalangan NU, satu calon gubernur lain tokoh struktural NU, dua calon wakil gubernur tokoh struktural NU, dan satu calon wakil gubernur berasal dari kalangan NU kultural.

Saya jawab, yang paling menguntungkan NU ialah pasangan yang paling menguntungkan rakyat. Mengapa demikian? Kita meyakini bahwa warga Jawa Timur mayoritas warga NU. Berapa jumlahnya? Tidak ada angka yang pasti. Saya ingin mendekati jumlah warga NU Jatim secara tidak langsung, melalui hasil survei Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Ciputat (2002) dengan sekira 2.000 responden dari seluruh Indonesia.

Ada pertanyaan: apakah Anda merasa menjadi bagian dari komunitas (jama'ah) NU? Yang menjawab positif berjumlah sekira 42 persen. Karena jumlah terbesar warga NU ada di Jawa Timur, jumlah mereka yang merasa menjadi bagian dari jamaah NU di sini secara persentase tentu lebih besar.

Secara ekstrem bisa mencapai 60 persen dari warga keseluruhan provinsi ini. Mereka biasa disebut sebagai NU kultural,bukan anggota resmi organisasi (jam'iyah) NU atau NU struktural. Mungkin yang anggota resmi hanya separuh dari jumlah itu. Kalau selama ini diperkirakan jumlah warga NU ada 40 juta, maka yang dimaksud adalah warga organisasi NU.

Kalau warga NU kultural mencapai 60 persen dari warga Jawa Timur, tidak salah kalau saya mengatakan bahwa kandidat yang menguntungkan NU adalah yang menguntungkan rakyat- yang 60 persennya adalah warga NU-bukan yang menguntungkan organisasi NU apalagi tokoh struktural NU. Pertanyaan berikutnya, siapa pasangan calon gubernur yang menguntungkan rakyat? Bagaimana kita dapat mengenalinya?

Yang paling awal tentu melihat dari visi dan misi yang diajukan oleh pasangan calon itu. Kalau kita lihat visi dan misi pasangan calon gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat yang disampaikan dalam debat di TV, tidak terlalu banyak bedanya. Debat itu hanya terbatas waktunya sehingga tidak mungkin kita mengetahui secara lengkap visi dan misi tokoh. Yang di sampaikan dalam debat atau visi dan misi secara tertulis yang di-bagikan, tentu semuanya bagus.

Kita melihat bahwa materi kampanye Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) amat bagus, tetapi ternyata survei menunjukkan bahwa kebanyakan rakyat kini tidak puas terhadap kinerja SBY. Jadi materi kampanye yang bagus tidak menjamin kinerja yang bagus. Indikator kedua ialah paradigma calon gubernur,apakah memihak rakyat atau tidak?

Bagaimana kita mendeteksi atau mengetahui hal itu? Ada calon yang memasang slogan "APBD untuk Rakyat" untuk meyakinkan pemilih bahwa calon itu prorakyat.Apakah itu berarti bahwa APBD 2003- 2008 tidak untuk rakyat, padahal calon tersebut juga ikut menyusun APBD 2003-2008.

Paradigma para kandidat (terutama calon gubernur) dapat juga dilihat dari rekam jejak (track record) mereka selama ini, baik sebagai pejabat pemerintah, anggota DPR,kepala daerah, maupun tokoh partai atau tokoh organisasi kemasyarakatan. Di dalam pemilihan presiden Amerika Serikat, rekam jejak para bakal calon dilacak dan dipertentangkan dengan apa yang mereka sampaikan dalam kampanye mereka saat ini.

Pers dan para cendekiawan dapat berperan dalam mengungkap rekam jejak para calon. Yang amat penting ialah karakter, integritas,dan etika para calon.Faktor utama integritas ialah kejujuran. Ini pun dapat ditelusuri melalui rekam jejak para calon. Kembali kita perlu mengangkat pentingnya peran pers dan cendekiawan dalam masalah itu.

Memang di dalam masyarakat kita upaya mengungkap hal semacam itu bukanlah sesuatu yang dinilai positif oleh masyarakat. Tetapi tujuan dari upaya itu sebetulnya untuk melindungi masyarakat dari potensi masalah yang dimiliki para calon pemimpin kita.

Banyaksekalimasalahyangdihadapi rakyat Jawa Timur yang perlu mendapat perhatian dan dikuasai oleh calon gubernur,seperti pengangguran, kemiskinan, mahalnya kebutuhan pokok masyarakat, kerusakan lingkungan, pendidikan yang bermutu dan merata, tersedianya pupuk pada waktunya dalam jumlah yang cukup dan harganya terjangkau, perlindungan terhadap buruh migran di LN (yang kabarnya terbanyak berasal dari provinsi ini),penanggulangan masalah sosial Lapindo, dan masih banyak lagi.

Terhadap sejumlah masalah tersebut di atas, sejauh mana penguasaan para calon gubernur dan komitmennya? Kalau selama ini mereka tidak pada posisi yang mengharuskan mereka menaruh perhatian terhadap sejumlah masalah di atas, tidak apa-apa. Tetapi mereka yang selama ini menduduki posisi yang mengharuskan mereka untuk memberi perhatian dan komitmen terhadap sejumlah masalah itu, bisa kita lacak sejauh mana komitmen mereka. Bisa diteliti sejauh mana komitmen mereka terhadap tugas yang mereka pikul selama ini.

Dengan memperhatikan rekam jejak para calon itu, kita akan menemukan siapa yang akan menguntungkan rakyat, yang berarti juga menguntungkan NU. Rakyat sudah kritis dan mengetahui siapa yang layak dipilih dan siapa yang tidak. Kalau diberi uang atau sesuatu secara in-natura, mereka akan menerimanya tetapi belum tentu akan memilih calon yang memberi. Dukungan partai besar tidak menjadi jaminan. Pemilihan Gubernur Jawa Barat dan Sumatra Utara memberi kita, dan para calon, pelajaran yang berharga. (*)

Salahuddin Wahid
Pengasuh Pesantren Tebuireng (//mbs)

Dekade (Tanpa) Reformasi

2008-05-08T13:40:00.000+07:00

Memasuki tahun kesepuluh, reformasi masih jauh panggang dari api. Berbagai kebijakan pemerintah yang berjalan selama ini terkesan kuat masih lebih menampakkan sikap akrobatik ketimbang capaian-capaian yang bersifat substantif.

Sebagai misal, persoalan-persoalan masa lalu dalam masyarakat seperti kasus kerusuhan Mei 1998 (termasuk kekerasan seksual) belum ditangani secara serius, sistematis, dan tuntas. Sejalan dengan itu, penegakan hukum yang sejatinya merupakan salah satu dasar utama reformasi justru mengalami hambatan, bahkan dari unsur negara sendiri. Ambil contoh, upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menguak merebaknya korupsi di lembaga perwakilan rakyat terkesan kuat (agak) dihalanghalangi oleh elite di lembaga tersebut.

Elite Layar Kaca

Melihat fenomena yang menggejala kuat semacam itu, reformasi bukan hanya berjalan di tempat, tapi justru mengalami keguguran dini. Sejauh ini reformasi tak lebih dari semacam ilusi yang sulit diwujudkan ke dalam realitas konkret. Di atas kertas, kebijakan hukum dan pembentukan lembaga yang bernuansa reformasi telah banyak mengalami "perkembangan".

Ada undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perlindungan korban dan saksi, ada KPK dan sebagainya. Namun, dalam pelaksanaannya masih sangat jauh dari harapan. Jika digali, akar tunggang persoalan semua itu tampaknya berujung pada saratnya negara yang dijejali dengan- meminjam ungkapan Sindhunata- para politikus sinetron.

Orang dan para tokoh yang bertanggung jawab atas kelangsungan negara (entah di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif), menurut Romo Sindhu (Basis, 2007), senang bermain dengan perang semboyan, tidak tahan kritik, dan sulit untuk mengaca diri. Kalaupun mereka mau becermin, mereka hanya mau melihat kebaikan dan tidak mau melihat keburukan mereka, yang sejatinya memang buruk dan busuk.

Di sini mereka nyaris tidak ada bedanya dengan artis sinetron. Bedanya, mereka bukan menjual kecantikan atau ketampanan, tapi omong kosong yang membujuk rakyat. Tengok saja para wakil rakyat yang terhormat. Mereka banyak yang asyik memperkaya diri, terlibat tindak kejahatan korupsi, dan sejenisnya tinimbang mendengarkan keluhan masyarakat dan menindaklanjutinya melalui kebijakan konkret.

Pada sisi itu pula kita melihat korban kerusuhan Mei 1998 yang cenderung diabaikan dan kurang mendapat perhatian dan penanganan sebagaimana mestinya. Bahkan sebagian lembaga negara cenderung resisten dalam menyikapi hal itu. Dari sini tampak sekali bahwa perhatian mereka hanya pada hal-hal yang bersifat permukaan.

Mereka selalu berbicara pengembangan demokrasi, kepentingan rakyat, penegakan hukum dan keadilan, dan ungkapan-ungkapan lain yang bernuansa profetik. Namun di saat yang sama, mereka menjadikan wacana itu sebagai tameng untuk menutupi perilaku mereka yang sarat dengan kepentingan diri sendiri dan kelompok, bahkan bejat dan tidak bermoral.

Mereka tampaknya mendukung reformasi bukan untuk pencapaian misi reformasi, tapi sekadar aji mumpung; mengambil kesempatan berkah kebebasan reformasi (yang sering kebablasan) untuk menikmati kue kekuasaan. Mereka masuk ke dalam lingkaran kekuasaan sekadar mengejar status, fasilitas, dan kekayaan. Di sana mereka lalu mereguk kekuasaan sepuas-puasnya, yang nyaris semuanya menusuk telak hati nurani sebagian besar masyarakat.

Tanggung Jawab Negara

Karut-marut persoalan yang dihadapi negara dan masyarakat, serta wajah buram negeri ini tentu tidak bisa dibiarkan berlanjut terus. Selain mengkhianati cita-cita reformasi, pembiaran juga akan mengantarkan kepada kebangkrutan negara. Bukan hanya bangkrut ekonomi, tapi juga bangkrut sosial, dan tentu saja moral.

Secara moral bangsa ini memang pernah mengalami kebangkrutan. Di antaranya kejadian kekerasan seksual, perkosaan massal pada kerusuhan Mei 1998. Saat itu, moralitas bangsa mencapai titik nadir yang benar-benar memalukan sebagai bangsa taat beragama. Ironisnya, banyak kalangan meragukan realitas tragedi itu.

Padahal Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) sudah menemukan bukti-bukti konkret. Memetieskan persoalan semacam itu, selain bertentangan diametral dengan visi reformasi, juga akan memperlihatkan bahwa moralitas bangsa memang sedang menuju keambrukan. Pembiaran terhadap kejadian serupa itu menunjukkan bahwa bangsa ini sudah mengalami pemudaran dalam rasa keadilan dan moralitas universal sejenis.

Pada sisi itu, upaya serius untuk menindaklanjuti misi reformasi menjadi tidak terelakkan. Upaya bukan hanya berputar-putar pada masalah permukaan, tapi menukik pada inti visi reformasi. Dalam kerangka itu, dasar untuk melangkah terletak pada pengembangan reformasi yang harus berujung pada tindakan konkret.

Sebagai tindakan, reformasi beserta pelbagai turunannya-termasuk persoalan yang ada di dalamnya-meniscayakan adanya tanggung jawab. Negara yang sebermula sekali hadir untuk melindungi warga negara tentu harus menjadi penanggung jawab pertama.

Sebagai lembaga yang bukan personal, negara dalam melaksanakan tanggungjawabnya perlu diurai kepada organ-organ negara, yang masing-masing dilaksanakan oleh orang per orang, pejabat sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing. Person-person ini yang harus memikul tanggung jawab sesuai peran dan beban di pundak mereka.

Masing-masing tidak bisa berkilah mereka hanya sebagai pembuat kebijakan yang tidak bertanggung jawab dalam pelaksanaannya; atau mereka hanya sebagai pelaksana yang tidak bertanggung jawab atas sukses-gagalnya program, atau terjadinya persoalan dan tragedi. Tanggung jawab semacam itu harus dilabuh-kokohkan saat ini dan terus ke depan. Tanpa tanggung jawab dalam arti hakiki semacam itu, mereka bukan hanya sebagai artis sinetron.

Lebih dari itu mereka seutuhnya adalah penjual obat pinggir jalan, yang menjajakan obat antikanker tapi sesungguhnya mereka sedang menjual bahan kimia penyebab kanker. Tentu semua itu harus mendapat dukungan dari masyarakat sipil dan masyarakat secara luas. Sikap Komnas Perempuan, misalnya, membentuk pelapor khusus untuk perempuan korban kerusuhan Mei 1998 merupakan upaya yang seutuhnya mengarah kepada hal tersebut.

Demikian pula dukungan masyarakat luas yang begitu kuat atas langkah-langkah KPK. Sekarang semuanya tergantung pada seluruh elemen negara untuk merespons hal semacam itu secara sungguh-sungguh. Hanya dengan cara demikian reformasi akan membumi dalam realitas kehidupan konkret bangsa. Jika tidak, sepuluh tahun yang dilalui bangsa terakhir ini tak lebih dari kepanjangan dari masa-masa buram sebelumnya. (*)

Abd A'la
Guru Besar IAIN Sunan Ampel Surabaya,
dan komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (//mbs)

KH Idham Chalid Kini

2008-05-07T19:36:00.000+07:00

Oleh : Asro Kamal Rokan

Setelah berdoa mohon kesembuhan, saya mencium wajahnya yang bersih dan teduh. KH Idham Chalid tokoh besar bangsa, sejak sepuluh tahun lalu terbaring lemah. Sebuah selang dipasang di lambungnya untuk memasukkan makanan dan obat-obatan. Pak Idham tak dapat lagi berkomunikasi. Beliau terbaring dan lemah.

Pak Idham adalah tokoh penting dalam sejarah politik modern Indonesia. Atas jasa dan pengabdiannya. Maret lalu di Jakarta, Ketua PPP, Arief Mudatsir Mandan, menerbitkan buku Napak Tilas Pengabdian Idham Chalid setebal 466 halaman.

Dilahirkan di desa kecil Setui, Kalimantan Selatan, 86 tahun lalu, Pak Idham--yang berjuang sejak remaja dan dua kali dipenjara masa pendudukan NICA--memegang jabatan penting pada masa Soekarno dan Soeharto. Pada usia sangat muda, 30 tahun, Pak Idham sudah dipercaya sebagai sekretaris jenderal PB Nahdlatul Ulama. Empat tahun kemudian, 1956, menjadi ketua umum Tanfidziah PBNU.

Pada tahun yang sama, 1956, Pak Idham dari unsur NU menjadi Wakil Perdana Menteri pada Kabinet Ali Sastroamidjojo II bersama Mr Mohammad Roem. Kabinet ini dikenal sebagai kabinet Ali-Roem-Idham. Dalam kabinet ini, Pak Idham bertugas pula sebagai kepala Badan Keamanan.

Penyusunan kabinet hasil Pemilu 1955 ini sangat alot. Presiden Soekarno mendesak agar unsur PKI masuk dalam kabinet, yang disebutnya sebagai Kabinet Kaki Empat (PNI, Masjumi, NU, PKI). Namun, Ali Sastroamidjojo (PNI), Mohammad Roem (Masjumi), dan Idham Chalid (NU) menolak dengan keras usul Soekarno itu. Ali bahkan sampai pada keputusan: take it or leave it!

Setelah setengah bulan, Soekarno akhirnya menerima susunan kabinet yang diajukan Ali itu. Namun, Soekarno tidak bersedia memimpin pengambilan sumpah menteri kabinet. Presiden hanya menyaksikan setiap menteri membaca teks sumpah sendiri-sendiri. Ini tidak pernah terjadi. "Kalau beliau (Soekarno) tidak senang, memang begitu," kata Ali pada Pak Idham yang menanyakan keganjilan tersebut.

Kabinet yang tak direstui Presiden ini hanya bertahan setahun. Menyusul penarikan dukungan Masjumi dan PSII terhadap kabinet, Ali dan Idham akhirnya mengembalikan mandat. Kabinet berakhir, 14 Maret 1957. Ini disusul keputusan Soekarno memberlakukan keadaan bahaya perang (SOB--Staat van Oorlog en van Beleg). Presiden kemudian menunjuk dirinya sendiri menjadi formatur kabinet. Ini dianggap melanggar konstitusi. Dalam kabinet ini, Djuanda menjadi Perdana Menteri, Pak Idham kembali dipercaya menjadi wakil Perdana Menteri.

Dalam perkembangan politik yang berlangsung sangat cepat, Pak Idham tetap mengambil peran penting. Beliau dipercaya menjadi wakil ketua MPRS (1963-1966), menteri Kesejahteraan Rakyat (1966-1967; 1967-1968; dan 1968-1973). Pada 1971-1977, Pak Idham dipercaya sebagai ketua DPR/MPR.

Pada masa itu pula, 1973, Pak Idham menjadi ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pertama. Di NU, posisinya sebagai ketua umum berakhir pada 1984. Terakhir, 1978-1983, Pak Idham menjadi ketua Dewan Pertimbangan Agung dan Mudir'Am Jam'iyyah Ahlith Thariqoh al-Mu'tabarah an-Nahdliyyah.

Setelah tidak lagi di politik, Pak Idham memimpin Perguruan Darul Ma'arif di Cipete Selatan, Jakarta Selatan, selain Lembaga Pendidikan Darul Qur'an dan Rumah Yatim di Cisarua. Di Cipete kediaman Pak Idham, ratusan santri--anak-anak dhuafa, bahkan di antaranya ada yang telah menjadi pejabat dan menteri--dididik ilmu agama. Di sini, setiap hari di tengah derai senda gurau para santri, Pak Idham terbaring lemah. Tiga bulan setelah tidak berkuasa, Pak Harto mengunjungi tokoh besar ini. Pak Habibie dan Gus Dur semasa menjadi presiden, juga datang ke sana.

Tanpa sedikit pun biaya dari negara, selang di lambung Pak Idham harus selalu diganti dengan biaya tidak sedikit. Tiga rumah telah terjual untuk biaya pengobatan terus-menerus itu.

Pak Idham kini terbaring dalam kehangatan cinta anak-anaknya. Beliau tokoh besar bangsa--tokoh yang berjuang untuk Indonesia yang seimbang dan harmoni--seperti dilupakan oleh negara besar ini, negara yang diperjuangkannya, yang dicintainya.

2008-05-07T19:31:00.000+07:00

Jelang 100 Tahun Kebangkitan Nasional

2008-05-07T19:29:00.000+07:00

Oleh : Ahmad Syafii Maarif

Jelas sebagian pembaca pasti kaget pada judul Resonansi hari ini. Pada saat negara dan masyarakat lagi giat-giatnya memperingati 100 Tahun Kebangkitan Nasional melalui berbagai agenda, saya malah 'menyimpang' dari alur yang dianggap benar selama ini. Sebagai seorang peminat sejarah, saya harus mengemukakan masalah penting ini untuk didiskusikan secara mendalam, jujur, dan objektif.

Ada dua pertanyaan yang perlu dijawab: (1) apa yang dimaksud dengan kebangkitan nasional; (2) kapan kebangkitan itu dimulai disertai dengan parameter dan fakta sejarah yang digunakan. Kebangkitan nasional harus diartikan sebagai kebangkitan Indonesia sebagai bangsa, bukan kebangkitan suku-suku bangsa.

Sebelum lanjut, saya harus menegaskan bahwa kelahiran Budi Utomo (BU) pada 20 Mei 1908 adalah sebuah terobosan kultural-intelektual yang sangat penting bagi sebuah suku yang kebetulan berjumlah mayoritas dibandingkan dengan suku-suku lain, yaitu suku Jawa, yang sekarang meliputi Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jasa tokoh-tokoh seperti Dr Wahidin Soedirohoesodo dan Dr Soetomo dengan gagasan pencerahannya bagi suku Jawa (saat itu disebut bangsa Jawa), tentu punya makna tersendiri.

Kemudian, para priayi Jawa yang mendominasi struktur pengurus pertama, sedangkan Dr Wahidin hanya sebagai wakil ketua mendampingi ketua pertamanya, Raden Tumenggung Aria Tirtokoesoemo, bupati Karanganyar, menunjukkan bahwa BU memang punya filosofi alon-alon nanging klakon.

Di tangan para priayi yang menjabat sebagai bupati, jaksa, dokter, mantan letnan pada legiun Pakualam Jogjakarta, tentu orang tidak boleh berharap bahwa organisasi ini akan mengkritik tatanan kolonial, betapa pun menghisapnya.

Dalam Anggaran Dasar BU, ditetapkan di Yogyakarta 9 Oktober 1908, pasal dua berbunyi: "Tujuan organisasi untuk menggalang kerja sama guna memajukan tanah dan bangsa Jawa dan Madura secara harmonis." Tetapi, juga harus dikatakan bahwa sebelum tahun 1920-an, memang tidak ada organisasi manapun di nusantara yang sudah menggagas tentang kemungkinan munculnya sebuah bangsa yang kemudian bernama Indonesia yang tegas dengan watak nasionalnya. Apalagi pada abad ke-19, sosok bangsa Indonesia dalam mimpi pun tidak terbayang. Dalam perspektif ini, mengangkat tokoh seperti Imam Bonjol, Diponegoro, Hasanuddin, Pattimura, dan sederetan nama lain sebagai Pahlawan Nasional sama sekali tidak punya pijakan historis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jika mau ditetapkan juga sebagai pahlawan, mungkin bisa diusulkan sebagai pahlawan nusantara. Demikian juga BU yang belum berpikir tentang Indonesia tentu perlu dikaji ulang, apakah pantas ditetapkan sebagai awal kebangkitan nasional atau kita cari dasar yang lebih kokoh, kebangkitan Perhimpunan Indonesia (PI) di negeri Belanda 1922, misalnya, atau malah Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928.

Mengapa saya berpikir ke arah ini? Alasannya sederhana saja: ketetapan politik untuk sebuah peristiwa penting tanpa dasar sejarah yang solid, posisinya tentu tidak lebih dari mitologi, rapuh sekali. Kata seorang penyair: "Sebuah sarang di atas dahan yang rapuh, tidak akan tahan lama". Apakah Indonesia pada permulaan abad ke-21 ini masih juga harus berkubang dalam mitologi, sementara kita untuk menentukan hari Kebangkitan Nasional memiliki data sejarah yang sangat kuat?

Saya lebih cenderung pada Sumpah Pemuda 1928, itulah sebabnya judul Resonansi ini dianyam seperti formula di atas. Dengan kata lain, 100 Tahun Kebangkitan Nasional baru tepat diperingati pada 28 Oktober 2028, masih 20 tahun lagi. Tetapi, akan sangat bijak jika pemerintah dan masyarakat kita sekarang mau membetulkan keputusan politik tahun 1948 (atas usul Ki Hadjar Dewantara, info dari Dr Anhar Gonggong) yang menetapkan kelahiran BU, 20 Mei 1908, sebagai tonggak kebangkitan nasional.

Bahwa BU telah berjasa dengan caranya sendiri, tak seorang pun yang dapat menyangkal. Begitu juga gerakan pemuda kedaerahan, seperti Jong Java, Jong Minahasa, Jong Ambon, Jong Batak, Jong Sumateranen Bond, dan Jong Islamieten Bond dalam kapasitasnya masing-masing tentu telah pula berjasa dalam upaya penyadaran dan pencerahan kelompok masing-masing dalam suasana kolonial yang masih mencekam.

Dengan Sumpah Pemuda, semua gerakan kedaerahan ini, sekalipun dengan susah payah, akhirnya meleburkan diri dan bersepakat untuk mendeklarasikan trilogi pernyataan yang tegas-tegas menyebut tumpah darah/tanah, bangsa, dan bahasa Indonesia. Sumpah ini didukung oleh berbagai anak suku bangsa dan golongan. Jadi, cukup repsesentatif bagi awal kelahiran dan kebangkitan sebuah bangsa: Indonesia! Mari kita tinggalkan mitos, jadikan fakta keras sejarah sebagai tonggak sebuah kebangkitan.

PILPRES 2009

2008-05-06T16:36:00.001+07:00

Partai Demokrat Calonkan Yudhoyono Lagi

RAD / Kompas Images
Andi Mallarangeng

Selasa, 6 Mei 2008 | 00:21 WIB

Jakarta, Kompas - Meskipun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjanji baru akan mengumumkan pencalonannya kembali atau tidak dalam Pemilihan Presiden 2009 tiga bulan sebelum masa kampanye, Partai Demokrat sudah terlebih dahulu bersiap-siap mencalonkan kembali Yudhoyono sebagai Presiden RI periode 2009-2014.

Wacana pencalonan kembali Yudhoyono, yang saat ini duduk sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, sudah mengemuka di berbagai forum internal partai. Di forum umum, Yudhoyono dan petinggi partai yang didirikan Yudhoyono ini sama sekali tidak menyinggung pencalonan ini. Yudhoyono tidak ingin tergesa-gesa karena ingin berkonsentrasi memimpin pemerintahan yang tidak sedikit tantangannya.

Salah satu forum internal yang menyebut pencalonan kembali Yudhoyono dalam Pilpres 2009 adalah kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Kader Partai Demokrat (PKKPD) kedua. PKKPD kedua ditutup dengan acara peninjauan ke Gedung DPR dan Istana Negara oleh para kader Partai Demokrat, Jakarta, Minggu (4/5).

Dalam forum PKKPD, Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng yang duduk sebagai Ketua Departemen Sumber Daya Manusia DPP Partai Demokrat menyatakan pencalonan kembali Yudhoyono. Pernyataan itu diberitakan situs resmi Partai Demokrat.

”Kontribusi saya adalah memberikan pemikiran-pemikiran tentang bagaimana memenangkan Partai Demokrat pada Pemilu 2009 dan mengusung kembali SBY jadi Presiden RI 2009-2014,” ujar Andi.

PKKPD kedua diikuti peserta dari Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat. PKKPD pertama diikuti peserta dari Nanggroe Aceh Darussalam, Maluku, Sulawesi Tenggara, Bengkulu, Bali, dan Sumatera Barat serta di akhir acara diterima Presiden Yudhoyono di kediamannya di Puri Cikeas Indah, Bogor, Jawa Barat, akhir April 2008.

”Penolakan” Yudhoyono untuk dicalonkan kembali dalam Pilpres 2009 pernah dikemukakan kepada publik saat secara terbuka dicalonkan kembali oleh Ketua Umum Parmusi Bachtiar Chamsyah dalam Muktamar Parmusi, 22 Februari 2008. Atas pencalonannya kembali itu, Yudhoyono meminta para pendukungnya berpikir ulang.

”Akan banyak pilihan pada Pemilu 2009 nanti. Jangan tergesa-gesa untuk mengatakan harus memilih ini atau mencalonkan ini. Baca hati dan pikiran calon pemimpin nanti dengan hati dan pikiran saudara.,” ujar Yudhoyono ketika itu.

Secara terpisah, Ketua Bidang Politik DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum memuji Yudhoyono sebagai tokoh terbaik bangsa. Namun, menurut dia, Partai Demokrat baru akan membahas calon presiden dan wakilnya setelah pemilu legislatif. Alasannya, Partai Demokrat sedang berkonsentrasi untuk mengejar target perolehan suara sebanyak 15 persen. (INU)

POLITIKA

2008-05-06T16:31:00.001+07:00

"Ni Bu Yao, Wo Pakse"!

Selasa, 6 Mei 2008 | 00:25 WIB

BUDIARTO SHAMBAZY

Sewaktu KPK menggeledah Gedung DPR, ada perasaan mendua. Di satu pihak senang karena pemberantasan korupsi tidak kalah seru dibandingkan razia ekstasi di tempat-tempat hiburan. Di lain pihak, dalam istilah ABG, ada rasa gaib. Parlemen lembaga wakil rakyat dan Gedung DPR—seperti halnya Istana Negara/Merdeka—adalah rumah rakyat.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kerja untuk kita, rakyat, karena dibentuk sesuai amanat kita, didanai uang kita, dan bertanggung jawab kepada kita. Ia jadi tumpuan harapan— sekaligus ujung tombak—kita yang muak dengan korupsi.

Jadi, saat rumah kita digeledah, yang sebetulnya terjadi ”saling geledah sesama kita”. Kebetulan sinonim dari geledah artinya lebih kurang obok-obok.

Sayangnya, penggeledahan di DPR tidak sejenaka lagu Diobok-obok yang dinyanyikan Joshua. Apalagi mengobok-obok diri sendiri jelas perilaku yang menyimpang—coba saja Anda lakukan di depan cermin.

Tamu pada acara ”Pers & Peristiwa” di Astro yang dipandu Riza Primadi belum lama ini adalah Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR Gayus Lumbuun. Kami sependapat korupsi di DPR—juga lembaga kepresidenan—tidak ubahnya pengkhianatan.

Sebab, anggota-anggota DPR—juga presiden/wakil presiden—dipilih langsung rakyat. Beda dengan polisi atau petugas Bea dan Cukai yang ketahuan korupsi, misalnya, yang bukan pejabat publik yang dipilih langsung oleh rakyat.

Korupsi di lembaga legislatif/eksekutif bukan hanya sederajat dengan pengkhianatan, tetapi juga sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan. Di China, tidak sedikit pejabat koruptor yang dihukum mati untuk menimbulkan efek jera.

Penggeledahan dan berbagai cara paksa, seperti menjebak atau menangkap basah calon-calon tersangka, ternyata ampuh. Cara-cara ini membuktikan teori ”sekali maling tetap maling”.

Cara-cara ini juga mengatasi kebuntuan moral yang mengatakan bahwa tak ada maling yang mau mengaku karena kalau begitu penjara pasti sudah penuh. Lagi pula cara-cara paksa menghindari kultur ”maling teriak maling” yang amat digemari koruptor di negeri ini.

Cara-cara paksa bukan mustahil bermanfaat untuk mencegah munculnya perilaku-perilaku baru koruptor yang, sepanjang pengetahuan saya, belum ada presedennya di negara lain. Misalnya, pertama, koruptor buru-buru mengembalikan aset yang diduga berbau korupsi.

Tentu aneh ada yang cepat-cepat mengembalikan aset, lalu mereka merasa persoalan sudah selesai. Mereka mengaku membuang gas, dengan bangga bilang menghirup hawanya, tetapi bersumpah tidak mencium bau busuk apa pun—walau semua orang di sekeliling mereka menutup hidung.

Perilaku kedua, para koruptor menganggap vonis pengadilan sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah moral. Contohnya, ada saja terpidana korupsi yang tak mau mengundurkan diri dari jabatannya meski sudah dikurung di balik jeruji.

Perilaku ketiga—dan ini yang terpenting—para koruptor terlindungi oleh proteksi yang sistematis dari para penguasa di atasnya. Itulah sebabnya, pemberantasan korupsi kerap kali sia-sia karena praktik tebang pilih atau pilih kasih.

Alhasil, perang terhadap korupsi—jika merujuk kepada jadwal liga sepak bola Indonesia—yang melelahkan.

Rakyat terhibur dengan cara-cara paksa seperti penggeledahan Gedung DPR atau jebak-menjebak saat temaram di hotel mewah oleh KPK. Pada saat rasa frustrasi sosial makin meluas, gebrakan demi gebrakan ala KPK tak ubahnya serangan-serangan tajam Manchester United yang berjuluk ”Setan Merah”.

Untungnya lagi, masyarakat yang telah lama pesimistis terhadap pemberantasan korupsi tidak lagi mau terjebak dalam ”kegilaan” (insanity). Pepatah bahasa Inggris mengatakan kegilaan sebagai ”doing the same thing and expecting a different result”.

Sebab, rakyat sebenarnya sudah lama lelah, ba’al, atau cuék terhadap janji-janji gombal setiap rezim yang bertekad menegakkan hukum. Marilah kita nikmati saja berbagai aksi menarik KPK.

Apalagi bangsa ini sejak dulu telanjur kompatibel dengan kultur paksa-memaksa. Belanda menerapkan tanam paksa, lalu Jepang memberlakukan rodi alias kerja paksa.

Sehari menjelang Proklamasi, Bung Karno dan Bung Hatta diambil paksa para pemuda ke Rangkasbitung. Untung Nagasaki dan Hiroshima dibom atom Amerika Serikat, memaksa Jepang menyerah dan Indonesia merdeka.

Pak Harto takkan lengser ing keprabon andai tidak dipaksa mundur. Saya belum tahu siapa yang memaksa Gus Dur mundur sebelum dipaksa wakil rakyat yang gedungnya baru saja digeledah KPK.

Ketua Umum PSSI belum mau mundur meski ditekan para penggemar, klub-klub liga, AFC, sampai FIFA. Kalau PSSI kalah, media massa menulis judul besar, ”Timnas Terpaksa Menyerah di Tangan Singapura”.

Saya jadi ingat gurauan tahun 1970-an saat rakyat gandrung ”film China”. Si cowok bilang kepada céwéknya, ”Wo ai ni. Ni ai wo ma? ”

Terjemahannya, ”Aku mencintaimu. Apakah kamu mencintaiku?” Rupanya cinta si cowok bertepuk sebelah tangan.

Ia marah dan mengancam, ”Ni bu yao, wo pakse”! Kamu enggak mau, saya paksa!

Hidup KPK!

ANALISIS POLITIK

2008-05-06T16:27:00.000+07:00

Menanti "Sang Pemimpin"

DIK / Kompas Images

Selasa, 6 Mei 2008 | 00:28 WIB

EEP SAEFULLOH FATAH

Demokrasi tak mengajarkan ketergantungan pada pemimpin. Akan tetapi, dalam situasi krisis, demokrasi senantiasa menempatkan pemimpin dalam pusat sorotan lampu. Di tengah krisis, pemimpin tak bisa menghindar dari posisi sebagai pembuat keputusan yang ditunggu.

Di tengah krisis ketersediaan dan lonjakan harga pangan dunia saat ini, wajar jika banyak orang di Indonesia mencemaskan akan datangnya krisis pangan. Di tengah lonjakan harga minyak dunia yang sempat mencapai 119,9 dollar AS per barrel, pantaslah jika publik mulai berspekulasi tentang kemungkinan kenaikan harga bahan bakar minyak dengan segenap konsekuensinya dalam waktu dekat.

Hari-hari ini, politik Indonesia pun dilanda kepastian tentang makin mendekatnya krisis sekaligus ketidakpastian mengenai kehadiran ”sang pemimpin”. Mengapa, ketika krisis begitu tegas, kehadiran sang pemimpin begitu samar-samar?

Tak mudah

Dalam situasi krisis, demokrasi di mana pun senantiasa menempatkan pemimpin dalam pusat sorotan lampu. Di tengah krisis, pemimpin tak bisa menghindar dari posisi sebagai pembuat keputusan yang ditunggu.

Sebagaimana digarisbawahi Arjen Boin dan kawan-kawan dalam The Politics of Crisis Management: Public Leadership under Pressure (2005), krisis menghadapkan pemimpin pada situasi yang tak mudah dan penuh risiko. Kesulitan dan risiko terutama menyelinap dari balik empat situasi khusus.

Pertama, keputusan pemimpin di saat krisis memiliki konsekuensi sangat tinggi. Keputusan itu akan berkait langsung dengan kepentingan masyarakat yang amat mendasar. Harga dari keputusan itu pun menjadi amat mahal. Keputusan itu punya risiko sosial, ekonomi, politik, dan kemanusiaan yang tidak main-main.

Kedua, krisis kerap menghadapkan pemimpin pada dilema. Keputusan yang diambilnya sangat boleh jadi akan menunjukkan ”pilihan barter”. Aspek politik diselamatkan (misalnya popularitas sang pemimpin), tetapi aspek ekonomi mesti dikorbankan. Bahkan, sang pemimpin akhirnya mesti mengambil ”pilihan tragis”, yakni tak mampu mengoptimalkan aspek mana pun.

Ketiga, krisis menghadapkan pemimpin pada ketidakpastian mengenai akhir dari masalah. Setiap kebijakan yang diambil akan ikut membentuk arah dan dinamika baru dari aspek-aspek dalam krisis itu. Maka, krisis mendesak pemimpin untuk mengambil tindakan berani. Pemimpin dituntut punya keberanian untuk mengelola dampak dan ekses dari langkah atau kebijakan yang diambilnya.

Keempat, krisis mendesak pemimpin untuk mengambil keputusan yang sigap. Tak ada kemewahan waktu. Tak ada peluang untuk terlampau memanjakan kehati-hatian yang berlebihan. Tak ada peluang untuk memanjakan ragu.

Keluar dari perangkap

Walhasil, dalam keadaan krisis, pemimpin berhadapan dengan situasi yang sama sekali tak mudah. Celakanya, kesulitan sang pemimpin hari-hari ini makin berlipat-lipat. Sebab, krisis pangan dan energi itu datang ketika pemilu sudah di ambang pintu.

Di satu sisi, krisis memaksa sang pemimpin mengambil kebijakan tepat dengan berani dan sigap. Sementara pemilu yang makin mendekat membikin sang pemimpin mematut-matut diri dengan hati-hati untuk menjaga popularitas secara saksama.

Krisis memaksa pemimpin untuk mengambil langkah-langkah berani dan luar biasa. Celakanya, langkah seperti itu kerap tidak populer. Maka, membuat langkah yang diperlukan untuk mengatasi krisis seolah-olah sama artinya dengan menggadaikan popularitas. Sementara itu, menggadaikan popularitas di tengah pemilu yang sudah begitu dekat bisa sama artinya dengan tindakan bunuh diri politik.

Inilah perangkap besar yang berpotensi mengurung sang pemimpin. Manakala sang pemimpin tak mampu keluar dari perangkap ini, ia terancam tak terasa kehadirannya secara fungsional dan sekadar hadir secara simbolik.

Kehadiran simbolik ditandai beragam bentuk, yakni keberadaan fisik sang pemimpin ke tengah masyarakat yang dirundung krisis, kunjungan ke lokasi bencana, dan pidato yang mengharu- biru. Sementara ”kehadiran fungsional” dibuktikan melalui aksi konkret, yakni langkah dan kebijakan yang tertata, terukur, dan mengatasi persoalan secara cepat, tepat dan cerdas.

Jika sang pemimpin gemar menghadirkan dirinya sekadar secara simbolik dan tak juga hadir secara fungsional, maka krisis bisa makin tak terkelola. Sang pemimpin pun berpotensi untuk terkena hantaman ganda: tersapu krisis sekaligus kehilangan popularitas.

Bahkan, manakala sang pemimpin tak juga menunjukkan kehadiran fungsionalnya, sederet pertanyaan serius akan diajukan publik.

Punyakah kita pemimpin? Di manakah ia berdiri? Apakah setelah 10 tahun menjalani demokratisasi dan punya empat presiden, kita tak juga punya pemimpin?

Perintah Kiai-Kiai

2008-05-02T16:08:00.001+07:00

Rapat gabungan DPP PKB pada Rabu malam, 26 Maret 2008, telah melakukan voting dan hasilnya meminta saya untuk mundur dari jabatan Ketua Umum DPP PKB.

Seperti dinyatakan oleh pimpinan rapat,dr Sugiat,saya diberi hak untuk menolak atau menerimanya. Malam itu saya tidak langsung memberi jawaban karena beberapa alasan.Pertama, karena menyangkut kepentingan organisasi,para kiai dan warga PKB yang berjumlah puluhan juta, saya merasa perlu untuk memikirkan secara mendalam dan saksama agar keputusan yang saya ambil adalah yang terbaik bagi PKB.

Kedua, dalam pandangan saya, secara substantif keputusan itu cacat hukum. Seperti diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Partai PKB No. 0 5 3 4 / D P P - 0 2 / I I I / A . I / I / 2 0 0 2 , personalia dewan pengurus dapat diberhentikan jika; (a) tidak aktif selama enam bulan, (b) jelas-jelas melanggar AD/ART partai, dan (c) menjadi pengurus partai lain.

Saya tidak pernah tidak aktif, tidak ada satu butir pun ayat dalam AD/ART yang saya langgar, saya juga tidak menjadi pengurus partai lain. Menyangkut jabatan ketua umum, pemberhentian hanya dapat dilakukan melalui muktamar, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ART PKB.

Beberapa waktu yang lalu,keputusan kasasi Mahkamah Agung juga sudah menyatakan bahwa pemberhentian ketua umum partai sebagai mandataris muktamar hanya sah bila dilakukan melalui mekanisme muktamar atau forum permusyawaratan tertinggi partai. Ketiga,keputusan rapat gabungan itu menurut saya secara prosedural juga cacat hukum.

Rapat DPP PKB tanggal 26 Maret 2008 adalah rapat gabungan sehingga rapat tersebut tidak memiliki kewenangan untuk membahas pemberhentian personalia dewan pengurus sebagaimana diatur Pasal 22 ayat (2) ART PKB.Jadi semua pemberhentian personalia dewan pengurus DPP PKB selama ini yang dilakukan melalui rapat gabungan adalah tidak sah dan cacat hukum.

Di luar masalah hukum (syar'i) seperti itu,ada masalah yang tidak kalah pentingnya, yaitu soal moral dan tanggung jawab terhadap amanah yang telah diberikan oleh Muktamar II PKB di Semarang, 16-19 April 2005. Berbeda dengan Ketua Umum Dewan Syura yang dipilih melalui penetapan setelah pemandangan umum DPWDPW, tanpa ada proses pemilihan,saya dipilih secara langsung dan aklamasi oleh DPW dan DPC-DPC se-Indonesia.

Karena itu, di samping beristikharah, saya juga melakukan konsultasi dan meminta nasihat kepada kiai-kiai, tokoh-tokoh NU, para pendiri dan deklarator PKB, serta tokohtokoh PKB di berbagai daerah. Dari proses seperti itulah saya kemudian berketetapan hati dengan niat menata kembali PKB dan menyelamatkan politik NU, saya memutuskan untuk tidak mundur.

KH A Mustofa Bisri, Rais Syuriah PBNU dan deklarator PKB,misalnya, menyatakan kepada saya bahwa kalau saya mundur akan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Saya juga sudah bersilaturahmi dengan Rais Am PBNU KH Sahal Mahfudh yang menyatakan hal yang sama.

KH A Malik Madani juga mendukung sikap saya untuk tidak mundur. Rais Syuriah PBNU itu menyatakan bahwa menyerah kepada kesewenang-wenangan yang tidak mengindahkan aturan sangat bertentangan dengan prinsip al-amru bilma'ruf wan-nahyu ?anil munkar yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Menyerah berarti mewariskan preseden buruk dalam perpolitikan umat.

KH Mahfud Ridwan Jateng bahkan secara khusus mengirim surat pribadi kepada saya yang meminta saya agar tetap berjuang menjaga dan melaksanakan amanah sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB sampai akhir periode pada 2010 nanti.Menurut Kiai Mahfud Ridwan, tidak ada alasan-alasan yang kuat secara organisasi maupun agama yang bisa dijadikan dasar untuk memaksa saya berhenti di tengah jalan ataupun mundur. Sementara kiai-kiai lain seperti KH Abdul Aziz Mansur Jombang,KH Subhan Ma'mun Brebes,dan KH Muhlas Dimyati Cirebon bahkan secara tegas mengharamkan saya untuk mundur.

Mundur berarti lari dari pertempuran, lari dari tanggung jawab, dan itu diharamkan dalam Islam. Kemudian pada 6 April 2008, dalam acara Silaturahmi Nasional Ulama NU dan PKB yang diikuti 103 kiai NU dan pengasuh pesantren se- Indonesia, para kiai memberikan fatwa bahwa, pertama, hasil Muktamar II PKB di Semarang merupakan bentuk kesepakatan tertinggi seluruh warga PKB (ijmak) dan karena itu merupakan bentuk perjanjian yang mengikat (al-?ahdu) seluruh pengurus dan warga PKB.

Ijmak dan al-?ahdu tersebut tidak dapat dibatalkan kecuali oleh forum yang sama tingkatannya. Kedua, para kiai meminta saya untuk tidak mundur dan tetap menjalankan mandat (amanah) Muktamar II PKB di Semarang sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB sampai berakhir masa jabatannya pada tahun 2010.

Ketiga, para kiai memerintahkan saya untuk menyelamatkan dan menata kembali manajemen PKB demi tegaknya kebenaran,hukum(AD/ ART), dan etika politik (al-akhlaq al-karimah), dengan menggunakan cara-cara yang dicontohkan para kiai dan ulama saleh terdahulu (as-salaf as-salih). Keempat, para kiai juga memerintahkan saya untuk terus berkomunikasi dan berkonsultasi dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan para kiai sehingga PKB bisa menjadi lebih membawa kemaslahatan bagi umat dan bangsa karena PKB lahir dari PBNU beserta para kiai dan merupakan alat perjuangan politik NU.

Bagi saya, sudah sangat tegas dan jelas bahwa para kiai dan deklarator PKB memerintahkan kepada saya untuk tidak mundur. Karena kalau saya mundur, itu hanya akan menguntungkan bagi segelintir orang di DPP PKB dan membiarkan kezaliman serta mudarat berkembang luas yang merusak sendi-sendi kehidupan partai.

Sementara kalau saya tidak mundur, hal itu akan lebih membawa maslahat bagi PKB secara keseluruhan yang dalam setahun terakhir ini mengalami karut-marut sistem karena syahwat politik yang tidak terkendali dari segelintir pengurusnya.(*)

A Muhaimin Iskandar
Ketua Umum DPP PKB

Elite Neopatrimonial

2008-05-02T16:06:00.000+07:00

Salah satu isu penting yang selalu muncul dalam hubungan antara elite dan massa adalah loyalitas. Era pascareformasi menunjukkan betapa loyalitas massa kepada para pemimpin mereka terjadi begitu massif dan menyebar.

Dalam sejarah berdirinya republik, boleh dibilang fenomena ini lebih unik dibandingkan saat revolusi atau saat meletusnya sejumlah gerakan separatisme sekalipun. Dulu, massa digerakkan elite karena adanya ide dan cita-cita yang ideal; kemerdekaan atau harapan akan sosok ratu adil (Kartodirjo, 1997), misalnya. Orang mengikuti Soekarno karena menaruh harapan besar akan terselenggaranya kemerdekaan. Orang mengikuti gerakan Kartosuwirjo karena "tersihir" oleh cita-cita negara Islam.

Akhir 1950-an, orang mengikuti pemimpin yang berkonflik karena alasan ideologis. Pada paruh akhir 1960-an, massa mahasiswa mendukung Soeharto karena keyakinan bahwa sosok ini akan membebaskan negeri dari krisis. Sekarang rasanya tidak demikian. Kita sering menemukan loyalitas massa kepada sosok tertentu di mana-mana, tapi kita tidak pernah menemukan alasan mengapa loyalitas itu terjadi dan diungkapkan sedemikian ekspresif.

Fenomena itu terutama berkembang saat pemilihan kepala daerah langsung mulai digelar pada 2005. Di Tuban, massa dari calon kepala daerah yang kalah mengamuk dan merusak sejumlah bangunan. Yang mutakhir, misalnya, terjadi di Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Gorontalo, atau Jawa Barat. Terjadi pertikaian antarpendukung calon. Masing-masing tidak terima jika jagonya dikalahkan oleh yang lain.

Yang menarik, loyalitas massa tersebut tidak selalu berdasarkan afiliasi organisasi politik tertentu, tidak juga terhadap muasal etnisitas. Para pendukung Syahrul Yasin di Sulawesi Selatan, misalnya, bukan hanya kader PDIP, partai yang mengusungnya, tapi juga kader Golkar, partainya sendiri sekaligus partai pengusung pesaingnya.

Mereka bukan hanya Suku Makassar yang menjadi afiliasi etnis Syahrul, tapi juga Suku Bugis yang merupakan suku pesaingnya. Orang barangkali akan menemukan kerumitan lain saat Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur digelar bulan Juli kelak. Tiga orang petinggi NU sekaligus bersaing dalam pemilihan kepala daerah melalui partai "non- NU". Nah, kalau di kemudian hari terjadi konflik, tentulah itu konflik antarorang NU sendiri.

Neopatrimonialisasi

Dalam hal ikatan yang bersifat patron-kliental dalam sebuah relasi, kaum akademisi menyebutnya patrimonialisme. Dalam sistem tradisional, elite patrimonial merupakan suatu kelas istimewa yang, karena status sosial mereka, menguasai sumber daya politik dan ekonomi. Mereka membatasi akses massa pada kekuasaan dan kekayaan.

Menurut Gunther (1960), patrimonialisme menganut hukum pertukaran, tapi pertukaran yang terjadi antara patron dan klien umumnya bersifat idealis.Kewajiban klien untuk memberikan loyalitas dan penghormatan kepada patron akan dibalas dengan jaminan perlindungan dan rasa aman.

Seiring runtuhnya sistem tradisional, patrimonialisme tampaknya tetap dirawat. Tapi menurut kajian Brown (1994), pola pertukarannya yang mesti diubah. Jaminan pemimpin akan perlindungan dan rasa aman harus dilengkapi dengan jaminan sumber daya material. Sebaliknya, jaminan loyalitas dari para pengikut harus dilengkapi dengan mobilisasi dukungan politik secara aktif. Inilah yang disebutnya sebagai neopatrimonialisme.

Ini pula yang terjadi di masa Orde Baru (Anderson, 1991). Namun, saat itu elite neopatrimonial memusat hanya pada satu figur, Soeharto. Kliennya adalah birokrat, tentara, juga para pengusaha. Soeharto tidak hanya mengayomi, tapi juga memberi kesejahteraan dan jalan pada kekayaan. Sebaliknya para klien tidak hanya loyal, tapi secara aktif memobilisasi kekuatan untuk menopang kekuasaan sang patron.

Saat Orde Baru tumbang, neopatrimonialisme Soeharto juga berakhir. Tapi, tradisi ini justru berkembang dan menyebar. Saya ingin menyebut proses penyebaran itu sebagai neopatri monialisasi dan fenomena yang kita bahas di muka adalah salah satu bentuknya. Karakternya sama, tapi modusnya berubah. Dengan desentralisasi kekuasaan negara, para elite sekarang ingin menjadikan diri mereka sebagai patronpatron baru. Membangun rezim-rezim baru.

Caranya, mengikat sebanyak mungkin orang untuk jadi pengikut yang akan loyal dan berjuang untuk mereka. Media pengikat utamanya adalah materi. Gelaran "pesta demokrasi" adalah momentum kontestasi elite neopatrimonial. Saat itu mereka seolah menjadi sosok sinterklas. Menebar uang ke sana-sini, memberi janji kemakmuran kepada setiap orang, dan menghasut untuk membenci para pesaing.

Para pengikut yang "loyal" dengan seluruh jiwa dan raga akan membela mereka. Tapi, neopatri monialisme selalu mengandaikan tegangan antara kohesivitas dan faksionalisme elite. Di satu sisi, terjadi persaingan antarelite karena perebutan sumber daya politik dan ekonomi. Pada saat itu, kaum elite mengalami faksionalisasi yang, pada gilirannya, juga berdampak pada perpecahan di tingkat massa.

Di sisi lain, kaum elite adalah anggota kelas atas yang memiliki kepentingan sama, terutama, dalam mempertahankan segenap privilese mereka. Dalam kaitan ini, mereka akan melakukan kompromi dan dengan mudah melupakan persaingan masa lalu. Sementara itu, massa yang sudah terpecah secara komunal tidak mudah disatukan kembali. (*)

Irsyad Zamjani
Mahasiswa Pascasarjana Departemen Sosiologi UI (//mbs)

Era Kepemimpinan Kaum Muda

2008-05-02T16:05:00.001+07:00

Kemerdekaan bangsa ini sudah mendekati 68 tahun, suatu kurun waktu yang tidak pendek bila dipersandingkan dengan umur seorang manusia.

Kemerdekaan ini sudah memasuki usia yang sangat matang, dewasa, dan tentu saja pada kondisi normatif mandiri. Perjuangan yang begitu gigih dari para pejuang kita yang melelahkan itu akhirnya memberikan hadiah yang tak ternilai bagi seluruh warga bangsa ini. Para pejuang dan pendiri bangsa ini menyerahkan bangsa ini kepada generasi penerusnya tanpa minta "ganti rugi" terhadap seluruh jerih payah, penderitaan, dan pengorbanan mereka.

Seluruh anak bangsa ini dapat menikmati udara segar yang menyejukkan dari upaya kemerdekaan yang telah digenggam sejak lama. Para pendiri bangsa ini meletakkan fondasi yang kuat, fondasi kemerdekaan dengan segala isinya yang direfleksikan secara jernih dan cermat dalam goresan pena hati yang begitu luhur, yaitu memerdekakan bangsa ini dari penjajahan bangsa asing, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kecerdasan para pendahulu telah terdokumentasikan dengan baik, dipelajari, dan dihayati dengan baik, bahkan sangat sering dan berulang-ulang dibicarakan, didiskusikan, disemangati kembali tetapi ironis juga nyatanya karena ternyata keringat, pengorbanan, dan dedikasi mereka yang telah memerdekakan bangsa ini tidak secara tepat dilanjutkan oleh generasi penerus.

Integrasi keberagaman dalam sebuah perjuangan yang terfokus pada pemerdekaan bangsa ini tentu tidak serumit saat sekarang yang dihampari dengan berbagai pergolakan dan kesemrawutan tatanan bangsa ini, yang notabene para penontonnya adalah orang-orang yang jauh lebih tinggi pendidikan formalnya dan masih dibingkai dengan berbagai pengalaman, jauh lebih sejahtera, dan hidup berkecukupan kalau tidak dapat dikatakan berkelebihan.

Skenario ini mengandaikan bahwa apabila kondisi dan tuntutan normatif minimalnya terpenuhi, seyogianya segala arus kehidupan kebangsaan berjalan secara dinamis melaju tanpa hambatan. Bung Karno dan Bung Hatta adalah dua serangkai yang mengumandangkan proklamasi kemerdekaan bangsa ke antero Nusantara dan dunia. Dengan keyakinan yang kuat, mereka memberanikan diri untuk menentukan sikap membebaskan diri dari penjajahan.

Bung Karno dan Bung Hatta adalah pemimpin bangsa sejati. Pada saat memimpin bangsa ini, mereka tercatat masih sangat muda. Jiwa patriotismelah yang mengantar mereka pada kursi kepemimpinan nasional saat masih sangat muda. Mereka pada saat itu belum pernah atau tidak mempunyai pengalaman sebagai presiden dan wakil presiden, toh nyatanya bisa menjalankan tugas pemerintahan dengan baik dan benar.

Presiden Soekarno sangat populer dengan orasinya yang sangat menggugah dan Wakil Presiden Mohamad Hatta, dengan totalitas intelektualisme di bidang ekonomi kerakyatan, mampu mengantarkan bangsa ini menapaki perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Mencoba mencermati naluri perjuangan Bung Karno dan Bung Hatta, baik pada masa perjuangan maupun masa pemerintahan mereka, tebersit cahaya pemahaman bahwa mereka melakukan itu dengan ikhlas, tulus demi kepentingan bangsanya.

Mereka mungkin tidak pernah membayangkan, apalagi memikirkan sebelumnya memikirkan kemungkinan hasil perjuangan mereka. Mereka hanya berjuang, bekerja, dan berbuat demi bangsa. Pengalaman adalah guru, skenario cerita yang mengatakan banyak hal. Pengalaman menunjukkan hal-hal tertentu, pengalaman memberikan inspirasi dan isyarat bagi manusia untuk menentukan sikap dan perilaku dalam menentukan target tertentu.

Dari catatan sejarah dan cerita rakyat dipahami bahwa semakin lama seseorang memimpin akan ada kecenderungan untuk menyisipkan kepentingan pribadi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kepentingan umum. Pada sisi yang lain, dapat dilihat bahwa semakin "tua" (maaf) seseorang terlihat semakin lamban mengambil keputusan, apalagi keputusan-keputusan strategis. Memang benar bahwa tidak selamanya kecekatan, daya juang, dan keberanian mengambil keputusan hanya area bagi orang muda karena toh banyak kaum tua yang bahkan lebih tanggap dan cekatan, berani, serta andal dalam berbagai kesempatan pengambilan kebijakan.

Kalau sudah terkesan lamban, tentu saja akan tertinggal, ditinggalkan kesempatan-kesempatan emas bagi bangsa dan rakyatnya. Hal itu dapat dimaklumi karena stamina atau daya tahan yang menurun. Seiring dengan penurunan atas segala potensinya, kemungkinan bisa saja terjadi seseorang akan mengambil kebijakan atas keputusan yang menyimpang, keluar arah dan tujuan.

Apalagi segala keputusannya lebih banyak memberikan pertimbangan pada kematangan emosional- psikologis. Kaum tua selalu berusaha mencari aman, yang nyatanya juga tidak memberikan rasa aman kepada bangsanya. Secara ilustratif digambarkan David Hume bahwa setiap orang yang dilahirkan di dunia ini tidak dilengkapi dengan pikiran atau gagasan sama sekali dan segala sesuatu yang seseorang pikir dan rasakan dipelajari sejak kanak-kanak. Mencoba merujuk pada ilustrasi itu, adalah juga benar bahwa seorang pemimpin tidak selamanya mesti yang berpengalaman. Artinya siapa pun bisa jadi pemimpin di tingkat mana pun, bahkan termasuk menjadi pemimpin nasional sebagai presiden dan wakil presiden di negeri ini.

Pertanyaan klasik dan kusam yang sering dilontarkan adalah apakah kaum muda, generasi muda siap untuk menerima estafet kepemimpinan itu? Apakah mampu kaum muda itu meneruskan kepemimpinan bangsa ini dengan baik dan benar, tidak menyimpang dari cita-cita luhur para pendirinya? Masih pula ada sederet pertanyaan lain yang tendensius negatif, yang terkesan menjadi penghambat atas pengalihan kepemimpinan kepada kaum muda, generasi muda. Kekhawatiran-kekhawatiran itu sudah seharusnya ditinggalkan mengingat banyak contoh kepemimpinan nasional di berbagai belahan dunia yang juga berada di tangan generasi mudanya. (*)

Nicolaus Uskono
Mahasiswa S-3 (MSDM) Universitas Negeri Jakarta, Deputy President Pemuda Asia (//mbs)

Keterangan Pers KPU Mengenai Rencana Anggaran Pemilihan Umum 2009

2008-04-28T19:49:00.000+07:00

I . POKOK-POKOK PANDANGAN

Jumlah rencana anggaran sebesar Rp 47,9 trilyun yang dilansir media merupakan penjumlahan rencana anggaran tahun 2008 dan tahun 2009. Jadi, bukan hanya tahun anggaran 2009 saja. 2.Rancangan anggaran sebesar itu merupakan penjumlahan dari rencana anggaran yang dibiayai APBN yang direncanakan sebesar Rp 22,3 trilyun dan prediksi anggaran yang dikeluarkan APBD sebesar Rp 25, 6 trilyun rupiah. Penjumlahan dilakukan oleh karena pendaan Pemilu 2009 menurut UU 22 Tahun 2007 ’’satu pintu’’ melalui APBN. Karena itulah, komponen-komponen yang dibiayai APBD mesti dihitung.
Jika biaya Pemilu 2004 dihitung berdasarkan penjumlahan anggaran APBN dan APBD, total biayanya (2003 dan 2004) mencapai Rp 56 trilyun. Komponen biaya APBD dihitung berdasarkan laporan dari KPUD seIndonesia.
Rancangan anggaran Pemilu 2009, masih merupakan gambaran kasar agar KPU dapat segera menyusun rencana anggaran dengan asumsi regulasi yang digunakan adalah UU 12 Tahun 2003.
Rancangan anggaran yang disusun ini masih dapat diefisiensikan secara siginifikan, dengan asumsi bahwa RUU Politik yang dikeluarkan nanti juga mendorong munculnya efisiensi. Misalnya menyangkut jumlah pemilih per TPS, jumlah dan besaran daerah pemilihan, format dan bentuk surat suara, kelengkapan logistik pemilu (seperti paku coblos, bantalan dan tinta).

Sebagai contoh, rancangan awal jumlah TPS 684.977 dengan jumlah pemilih per TPS 300 orang. Jumlah anggota KPPS 7 orang dengan honor KPPS Rp 50 ribu per orang pada Pemilu 2004. Selama proses Pemilu Kepala Daerah honor KPPS berkisar antara Rp 200-400 ribu di tiap daerah. Pada anggaran tahun 2009 honor mereka dinaikkan menjadi Rp 300 ribu per orang (enam kali lipat). Honor KPPS saja mencapai Rp 300 ribu x 7 x 684.977 TPS = Rp 1,44 triliyun.

Jika UU yang baru mengamanatkan jumlah pemilih tiap TPS 600 orang, maka jumlah TPS minimal mencapai 342.500-an (angka ini bisa bergerak lebih besar karena faktor demografis, politis dan sosiologis), maka honor menjadi Rp 300 ribu x7x 342.500 = Rp 719,25 milyar. Jadi, bisa dihemat Rp 721 milyar. Penghematan yang sama bisa dilakukan di PPK dan PPS yang jumlahnya juga signifikan.

Begitu pula jika daerah pemilihan bisa didorong pola menengah besar maka akan terjadi efisiensi dibandingkan pola kecil. Tahun2004 jumlah daerah pemilihan mencapai 2000-an. Jika pola kecil akan mencapai 4000-an. Ini berpengaruh terhadap biaya pencetakan surat suara.

II. Penjelasan

Berdasarkan rapat pembahasan pagu indikatif anggaran untuk membiayai program dan anggaran Pemilu 2009 antara KPU, Bappenas dan Departemen Keuangan, disepakati pembiayaan Pemilu 2009 untuk tahun 2008 dan 2009 dibiayai dari 2 (dua) sumber anggaran yaitu dari bagian anggaran 76 dan dari bagian anggaran 69. Untuk tahun anggaran selanjutnya dibiayai kembali dari anggaran 76. Bagian anggaran 76 untuk membiayai biaya rutin dan operasional KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sedangkan bagian anggaran 69 untuk membiayai penyelenggaraan Pemilu 2009 sesuai dengan tahapan.

A.Bagian Anggaran 69.

Bagian anggaran 69 diarahkan untuk membiayai tahapan penyelenggara Pemilu 2009 khusus untuk tahun 2008 dan 2009.

a. Renja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tahun 2008.

Sesuai dengan hasil Rapat Trilateral antara KPU, Bappenas dan Departemen Keuangan, sisa anggaran sebesar Rp. 8.284.306.314.747,- akan dialokasikan pada bagian anggaran 69, untuk membiayai keperluan Logistik Pemilu 2009 sebesar Rp. 3.822.141.608.898,- dan biaya tahapan dan penunjang Pemilu di KPU, KPU Provinsi., KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS dan petugas pemutakhiran data pemilih pada rencana kebutuhan tahun 2008 sebesar 4.462.164.705.849,- yang terdiri dari :

1. Komisi Pemilihan Umum = Rp. 2.298.785.208.856
a. Logistik = Rp. 1.505.988.974.547
b. Tahapan dan penunjang Pemilu = Rp. 792.796.234.309

2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi = Rp.526.382.226.899
a. Logistik = Rp. 380.852.226.899
b. Tahapan dan penunjang Pemilu = Rp. 145.530.000.000

3. Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota = Rp. 2.344.423.278.933
a. Logistik = Rp. 1.397.938.594.949
b. Tahapan dan penunjang Pemilu = Rp. 946.484.684.044

4. Anggaran PPK = Rp. 437.672.700.000

5. Anggaran PPLN = Rp. 43.884.000.000

6. Anggaran PPS = Rp.2.153.675.000.000

7. Petugas Pemutakhiran data Pemilih = Rp. 479.483.900.000

Jumlah = Rp.8.284.306.314.747

Rincian program/kegiatan dan anggaran terlampir)

b. Renja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2009.

Pada tahun 2009, program/kegiatan prioritas : distribusi logistik Pemilu 2009, sosialisasi, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2009 untuk legislatif, advokasi hukum, verifikasi calon Presiden dan Wakil Presiden, pemutakhiran data pemilih calon Presiden dan Wakil Presiden, pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD dan DPRD, kampanye calon Presiden dan Wakil Presiden, logistik dan distribusi Pemilu 2009 untuk Presiden dan Wakil Presiden, pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2009 untuk Presiden dan Wakil Presiden, penetapan calon terpilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta advokasi hukum dan pengambilan sumpah/ janji Presiden dan Wakil Presiden, yang terdiri dari :

Komisi Pemilihan Umum = Rp. 1.784.494.310.819
Komisi Pemilihan Umum Provinsi = Rp. 793.905.341.375
Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota = Rp. 2.978.527.058.760
Anggaran PPK = Rp. 367.678.800.000
Anggaran PPLN = Rp. 143.520.000.000
Anggaran PPS = Rp. 2.379.150.000.000
Anggaran KPPS = Rp. 4.418.101.650.000
Anggaran KPPSLN = Rp. 11.748.000.000
Petugas Pemutakhiran data Pemilih = Rp. 479.483.900.000

Jumlah = Rp. 14.110.083.760.954

(Rincian program/kegiatan dan anggaran terlampir)

III.PERBEDAAN ANGGARAN PEMILU 2004 DAN 2009

a.Tahun Anggaran 2003 dan 2008

i.Tahun Anggaran 2003:
1.APBN : Rp. 2.373.603.768.000,-
2.Perkiraan APBD : Rp.16.615.226.376.000,-
Jumlah : Rp.18.988.830.144.000,-

ii.Tahun Anggaran 2008:
1.APBN : Rp. 8.284.306.314.748,-
2.Perkiraan APBD : Rp.10.326.576.850.000,-
Jumlah : Rp.18.610.883.164.748,-

Perkiraan efisiensi anggaran Pemilu 2009 tahun 2008 sebesar Rp. 377.946.979.252,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh dua rupiah).

b.Tahun Anggaran 2004 dan 2009

i.Tahun Anggaran 2004 :
1.APBN : Rp. 4.615.093.684.000,-
2.Perkiraan APBD : Rp.32.305.655.788.000,-
Jumlah : Rp. 36.920.749.472.000,-

ii.Tahun Anggaran 2009:
1.APBN : Rp.14.110.083.760.955,-
2.Perkiraan APBD: Rp.15.220.235.250.000,-
Jumlah : Rp. 29.330.319.010.955,- Perkiraan efisiensi anggaran Pemilu 2009 tahun 2009 sebesar Rp.7.590.430.461.045,- (tujuh trilyun

lima ratus sembilan puluh milyar empat ratus tiga puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu empat puluh lima rupiah).

(Matrik rincian terlampir)

IV.FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN MENINGKATNYA ANGGARAN PEMILU YANG BERSUMBER DARI APBN 2008 DAN 2009

Berdasarkan Pasal 114 dan 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, sumber anggaran KPU untuk penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD hanya bersumber dari APBN (dalam Pemilu 2004, sumber anggaran KPU untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 bersumber dari APBN dan APBD).
Berdasarkan Pasal 8 huruf p, Pasal 9 huruf k, Pasal 10 huruf r, Pasal 44 huruf l, Pasal 47 huruf p, Pasal 51 huruf k, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007, program/kegiatan sosialisasi Pemilu 2009 tidak hanya dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tetapi juga oleh PPK, PPLN dan PPS.
Berdasarkan Pasal 47 huruf c Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007, PPS berkewajiban mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih.
Berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007, KPPS berkewajiban menyerahkan daftar pemilih tetap (DPT) kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan.
Berdasarkan Pasal 129 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007, Panitia Pengawas Pemilu yang dalam Pemilu 2004 merupakan lembaga adhock, pada Pemilu 2009 menjadi lembaga permanen yang harus dibentuk 5 (lima) bulan setelah terbentuknya anggota KPU baru serta adanya tambahan petugas pengawas lapangan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya serta dibentuknya pengawas Pemilu di luar negeri dimasing-masing kantor perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (pada Pemilu 2004 Panwaslu hanya sampai dengan tingkat Kecamatan dan hanya ada di dalam negeri).
Bertambahnya wilayah administrasi pemerintahan/pemekaran wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya.
Meningkatnya jumlah penduduk dan jumlah pemilih pada Pemilu 2009.
Meningkatnya daerah pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD.
Meningkatnya standar harga/biaya pengadaan barang dan operasional.

V.HAL-HAL YANG MEMERLUKAN KERJASAMA ANTARA KPU, KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA DENGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

a.Rencana anggaran Pemilu 2009 untuk tahun 2008 dan 2009, belum mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan Bawaslu dan biaya distribusi barang-barang keperluan Pemilu 2009 dari KPU Kabupaten/Kota ke TPS, dan dari TPS ke KPU Kabupaten/Kota, sehubungan dengan variasi dan jumlah kebutuhan anggaran yang sangat besar. Anggaran Bawaslu akan diusulkan oleh bawaslu sendiri sebagai lembaga permanen.

b.Meningkatnya kegiatan rutin dan operasional pada tahun2008 dan 2009 belum disertai meningkatnya anggaran rutin KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari sumber anggaran 76.

c.Adanyakebutuhan riil KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam pengamanan proses dan penetapan hasil Pemilu 2009 yang tidak tersedia dalam anggaran APBN. d.Adanya kebutuhan riil untuk kegiatan desk Pemilu 2009 untuk koordinasi dengan instansi terkait mengenai penanganan masalah-masalah di lapangan dari masing-masing daerah yang juga belum tersedia dalam anggaran APBN.

e.Berkenaan dengan angka 1 sampai dengan 4, perlu adanya kerjasama antara KPU dengan Pemerintah dan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Daerah dengan mempedomani Pasal 121 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 (Untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, KPU, KPU Prvinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta memperoleh bantuan dan fasilitas, baik dari Pemerintah maupun dari Pemerintah Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

Jakarta, 2 November 2007

KETUA,

Prof. Dr. H. A. HAFIZ ANSHARY, MA
(KPU)

Menghapus Pilkada Langsung

2008-04-28T19:40:00.001+07:00

Oleh : Eko Prasojo

Dikutip dari Kompas, Selasa, 5 Februari 2008

Polemik tentang pemilihan kepala daerah langsung muncul kembali.

Jika pada pembahasaan naskah akademik UU No 32 Tahun 2004, polemik terkait pertanyaan apakah pilkada langsung dapat meredam politik uang selama 2001-2004, kini debat terarah pada mahal dan rendahnya kualitas pilkada. Maka, Ketua Umum PB NU KH Hasyim Muzadi mengusulkan agar pilkada dihapus (Kompas, 26/1/2008).

Demokrasi itu lokal

Pemilihan kepala daerah langsung adalah instrumen untuk meningkatkan participatory democracy dan memenuhi semua unsur yang diharapkan. Apalagi, sebenarnya demokrasi bersifat lokal, maka salah satu tujuan pilkada adalah memperkuat legitimasi demokrasi.

Meski demikian, di negara-negara lain, keberhasilan pilkada langsung tidak berdiri sendiri. Ia ditentukan kematangan partai dan aktor politik, budaya politik di masyarakat, dan kesiapan dukungan administrasi penyelenggaraan pilkada. Kondisi politik lokal yang amat heterogen, kesadaran dan pengetahuan politik masyarakat yang rendah, jeleknya sistem pencatatan kependudukan, dan penyelenggaraan pemilihan (electoral governance) sering menyebabkan kegagalan tujuan pilkada langsung.

Manor dan Crook (1998) menyebutkan, dalam banyak hal pemilihan langsung kepala daerah dan pemisahan antara mayor (kepala daerah) dan counceilor (anggota DPRD) di negara berkembang menyebabkan praktik pemerintahan kian buruk. Faktor utamanya adalah karakter elite lokal yang kooptatif dan selalu menutup kesempatan pihak lain untuk berkompetisi dalam politik, pengetahuan dan kesadaran politik masyarakat yang rendah, dan tidak adanya pengawasan DPRD terhadap kepala daerah.

Faktor-faktor itu terefleksi di Indonesia. Kooptasi kekuasaan dilakukan incumbent dengan memanfaatkan akses birokrasi. Akibatnya tidak jarang data kependudukan dimanipulasi, proses penyelenggaraan pilkada tidak obyektif dan tidak independen.

Sebagian besar problem dan gugatan pilkada di Indonesia bermula dari data kependudukan yang tidak valid. Demikian pula, rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap esensi pilkada menyebabkan praktik politik uang dalam pilkada. Khusus untuk Indonesia, problem pilkada diperberat kualitas partai politik dan aktor politik yang tidak memadai. Kasus Pilkada Malut dan Sulsel menunjukkan betapa sulitnya menghasilkan pilkada berkualitas dan diterima semua pihak.

Demokrasi ”versus” efisiensi

Tuntutan untuk menghapus pilkada langsung bukan tanpa alasan. Di negara-negara demokrasi modern yang memiliki tradisi pemilihan langsung, penyelenggaraan pemilu dilakukan secara terintegrasi dengan sistem birokrasi lokal. Lebih konkret, pilkada langsung di negara-negara itu dilakukan Biro Statistik Lokal atau Dinas Kependudukan Lokal yang memiliki perangkat dan sistem kependudukan memadai.

Dengan cara itu, ada dua manfaat efisiensi. Pertama, penyelenggara pemilu tidak dibayar hanya untuk menyelenggarakan pemilu. Hal ini kontradiktif terjadi di Indonesia, bahwa biaya KPUD menjadi amat mahal untuk menyelenggarakan semua tahapan, mulai dari pendaftaran pemilih hingga penetapan pemenang.

Kedua, pilkada adalah pesta demokrasi biasa yang menjadi hal biasa pula sehingga tidak dibutuhkan persiapan dan biaya khusus untuk penyelenggaraan. Mahalnya pilkada di Indonesia karena merupakan pesta akbar dan harus dibiayai secara khusus, mulai dari pendaftaran ulang yang sering tidak valid, pengadaan barang dan jasa untuk pencoblosan yang berulang tiap pemilihan, sampai kampanye jorjoran yang dilakukan parpol dan calon. Dengan kata lain, pilkada adalah ”proyek besar”, harus dibiayai anggaran besar pula. Akibatnya, inefisiensi terjadi dalam paradigma proyek pilkada.

Logika berpikir proyek dalam pilkada ini tidak saja merasuki pemikiran penyelenggara pilkada, tetapi juga partai politik, aktor politik, calon kepala daerah, birokrasi di pusat dan daerah, serta masyarakat pemilih. Proyek ini berlanjut sampai esensi dan tujuan kemenangan pilkada. Tidak heran jika partai politik dan aktor politik rela mengeluarkan miliaran rupiah untuk dapat mengikuti kompetisi pilkada.

Uang ini digunakan mulai dari menentukan parpol pengusung, kampanye besar-besaran untuk mendongkrak popularitas calon, sampai upaya memengaruhi pilihan masyarakat. Tentu saja tidak ada yang gratis dalam pesta akbar pilkada. Biaya yang dikeluarkan ini harus diganti oleh uang rakyat dalam APBD melalui arisan proyek bagi investor politik yang ikut membiayai pilkada. Jadi, apa yang dikhawatirkan banyak pihak tentang mahal pilkada mendekati kebenaran. Pilkada bukan hanya mahal dari sisi biaya penyelenggaraan yang harus ditanggung APBD, tetapi juga mahal dari ongkos yang harus dibayar masyarakat dalam arisan proyek bagi investor politik. Cukup valid untuk mengatakan pilkada langsung memboroskan uang negara dan belum memberi hasil optimal.

Meski demikian, saya kurang sependapat jika pilkada langsung dihapus. Perubahan kebijakan yang radikal dapat menimbulkan situasi chaos. Yang harus dilakukan, mengubah cara pandang pilkada sebagai pesta biasa.

Untuk jangka panjang, birokrasi yang netral dan profesional dapat menjadi pilihan penyelenggara pilkada untuk menjadikan pilkada sebagai hal biasa dalam kehidupan parpol, aktor politik, dan masyarakat pemilih.

Eko Prasojo Guru Besar FISIP UI; Anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)

DAFTAR NAMA SEMENTARA PARTAI POLITIK

2008-04-28T19:36:00.003+07:00

DAFTAR NAMA SEMENTARA PARTAI POLITIK YANG MENGAJUKAN BERKAS PERMOHONAN PENDAFTARAN PENDIRIAN PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI TAHUN 2004 dan 2007

Data s/d tanggal :

1. PARTAI GENERASI
K : WALI YUNUS, SR
S : H.JUMALA
B : belum tercantum dalam susunan pengurus.
Jl. Kayumanis Raya No. 6 Condet - Balekambang Jakarta Timur 13530
Telp.80871873 Fax.80871873

2. PARTAI INDONESIA MUDA BANGKIT
K : Ir. MOHAMAD DJATI AJIS
S : DARONO PROJO SOETIKSNO, SE
B : Ir. PUNGKI PURNOMO SLAMET M. ENG
MENARA SUPRA, Lantai 8 Jl. Letjen. S. Parman Kav. 76 Slipi Jakarta Barat.11411
Telp. (021)35666028 Fax. (021)53666030

3. PARTAI INDONESIA MAJU
K : Prof.DR.KH. NURULLAH MARZUKI, Phd
S : H. JUMALA
B : H. ASNAWI AZIS
JL. Satria Raya No. 88 Pulo Gadung Jakarta Timur,
TELP. (021) 4713180,4896949, FAX (021)4786616

4. PARTAI NUSANTARA INDONESIA
K : IIM SARKIM, MSc
S : MOHAMMAD GOLAM ADITIA
B : Ir. NUR CHOLIS
Jl. Tanah Abang I No.12 Jakarta Pusat Telp. / Fax : (021) 3860587
Sekretariat : Jl. Abdul Muis No. 68 Telp. (021) 3505046
Pindah alamat :
Jl. Andong Raya No. 1 RT5/RW 7 Kelurahan Kotabambu Selatan, Kec Palmerah
Jakarta Barat, Telp. 021-5689136

5. PARTAI ISLAM PERSATUAN
K : Prof.Dr. KH. JAILANI SITOHANG, SH
S : Drs. H.J. HAMZAH
B : DASRIL SYAMSUDIN
Jalan Duyung III / IIA Rawamangun Jakarta Timur 13220
Telp. 021-47869642, HP. 081317688306

6. PARTAI SOLIDARITAS BURUH
K : SAMUEL EJ MINTJE, M.MIN
S : Drg. DIAH INDRIASTUTI, Sp. RKG
B : JOHN SUKANTO SIDAURUK, SH
Jalan Manggarai Selatan VIII No. 181 C Manggarai , Jakarta Selatan
Telp. 021-70382213, 9178192, Fax 021-9178192

7. PARTAI BURUH
K : DR. MUCHTAR PAKPAHAN, SH. MA
S : SONNY PUDJISASONO, SH. MM
B : SYAIFUL ANWAR '
Jl. Tanah Tinggi II No.44 B Kec. Johar Baru Jakarta Pusat,
Telp. 021- 42802561, Fax 021- 4280257

8. PARTAI REPUBLIKU
K : LAKSDYA TNI Purn WAHYU SASONGKO, S.Sos, MM
S : DR. TONY P. TAMBUNAN, SE, MBA
B : Ir. WIDOYOKO HEKSANTO
Jl. Letjen Suprapto No. 38, Cempaka Putih, Jakarta Pusat
Telp. (021) 4288 3860, Fax. (021) 4288 3861

9. PARTAI MURBA INDONESIA
K : Drs. H. KUSRIN, SH. MA
S : Ir. MATHIAS J LADO
B : SRI WIDODO SUROSO
Jalan Condet Raya No. 101 Kel. Bale Kambang RT. 06/02 Kec. Kramat Jati Jakarta Timur
Telp.8002285, 87706921, HP. 081513887840

10. PNI MASSA MARHAEN
K : MOH GEMPAR SOEKARNOPUTRA, SH
S : Drs. WING ISKANDAR
B : REAPELT AHARISTIAN KAIRUPAN
Jl. Menteng No. 1 E Kelurahan Jagakarsa Lenteng Agung Jakarta Selatan- 16210
Telp. 021- 78886178

11. PNI MARHAEN
K :ANDI BASO AMIR, MBA
S : DAVID PESTAMEN NAPITUPULU
B : REAPELA KAIRUPAN
Jl. Kalisari, Caraka Buana II No. 6 Cijantung IV Jakarta Timur
Telp/ Fax : 021-8711142

12. PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL
K : BRIGJEN (PURN) TARIDA HASAHATAN SINAMBELA
S : ANTON ODJAK SIHOTANG
B : DOKTOR SIHAR SITORUS
Jl. Pahlawan Revolusi No. 147 Pondok Bambu, Jakarta Timur
Tel. 86600230- 86600284

13. PARTAI SOLIDARITAS NASIONAL
K : HARSONO BADAI SAMODRA
S : DRS. ACHMAD HAFIED
B : ENDANG ASTUTIK, SE
Jl. Lenteng Agung RayaNo-41B Jakarta Selatan 12610
Telp(021)78888161Fax(021)78888337

14. PARTAI BELA NEGARA
K : EDDY HARTAWAN SISWONO
S : HERMANSYAH M. NOOR
B : HENGKY WIJAYA
Jl. Raya Pintu Air Raya No28A Jakarta Pusat
Tlp.(021)3504247Fax.(021)3810548

15. PARTAI KRISTEN DEMOKRAT
K : MICHAEL H LUMANAUW
S : SONNY WUISAN
B : ROBERT ROLLIES PURBA
Jl. Letjen. Soeprapto No. 100 Jakarta Pusat
Telp.(021)4262119

16. PARTAI ORDE BARU
K : Drs. H. ZAUFI LUBIS
S : Mhd. DEDE HERDIANSYAH Nst, SH
B : JAMILAH
Jl. Perdatam Raya No. 54 C Jakarta 12770
Telp. 7943075 Fax. 7943236

17. PARTAI SATRIA PININGIT
K : DR. ACHMAD SAEFUDINNUR
S : Prof. DR. HARYONO, MBA
B : H. ASEP CHAERUDIN
Jl. Buncit Raya Ujung No. 1A Ragunan Jakarta Selatan
Tlp.(62-21)7807647, 78841533, Fax.(62-21)78832290

18. PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN
K : H. ROY BB JANIS, SH, MH
S : KRHT. H. DIDI SUPRIYANTO, SH
B : TJIANDRA WIDJAJA
Jl. Sisingamangarja No. 21 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120,
Tlp.(62-21)7264705, 7253151, 7208J Fax.(62-21)7208374, 7262867

19. PARTAI BINTANG BULAN
K : HAMDAN ZOELVA, SH, MH
S : YASIN ARDHY, SH
B : NOOR MUHAMMAD, SE
Jl. Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 18 Jakarta Selatan
Tlp.(021)79180734 Fax. (021)79180765

20. PARTAI KRISTIANI INDONESIA
K : PADMONO SASTROKASMOJO, S.Th
S : MALKAN BOUW, SH
B : WAHAB WAHYUDI
Komplek Sinar Kasih Rt.001/002 Blok A Jalan Agape No. 19 Jatimakmur Pondok Cede
Telp.(021)8460986Fax.(021)4206553

21. PARTAI NASIONAL
K : DAVID PESTAMAN NAPITUPULU
S : JAK TUMEWAN, SE
B : ANDI ASLINA
Patra Office Tower 15th Floor, Suite 150B, Jl. Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta 12950
Telp. 62-21.70043119 Fax. 62-21.52906871

22. PARTAI DAMAI SEJAHTERA INDONESIA
K : GIDEON MAMAHIT, SH
S : HERMANUS B GINTING
B : ARTHABAN ARIANTO
Jl. Pondok Kelapa LA Blok A.3/24 RT.001/04 Kel. Pondc Kelapa Duren Sawit - Jakarta Timur

23. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
K : H. MENTIK BUDIWIYONO
S : Ir. SUTRISNO RACHMADI SOETARMO
B : Hj. LASMIDARA, SH
Jl. Letjen Soeprapto No. 22 - G Cempaka Putih Jakarta Pusat
Telp.(021)42803281 Fax. (021) 4200838

24. PARTAI PEMBAHARUAN DAMAI SEJAHTERA
K : VICTOR E. SAERANG
S : BAMBANG GINTING, SH
B : LUKAS WAHYU UTOMO
Jl. Tole Iskandar Raya, Ruko Sukmajaya No. 11 Depok II Tengah, Kota Depok 16412
TeIp.(+6221)77829276Fax.(+6221)77829277

25. PARTAI RAKYAT MERDEKA
K : H. ABD. AZIS HALID, SE, MM
S : HASANNUDIN M. KHOLIL, SIP
B : HJ. DIANA DEWI, SE
Jl. Mampang Prapatan XII No. 6 Jakarta Selatan 12790
Telp./Fax. (021)7991439

26. PARTAI DEMOKRAT SEJAHTERA
K : HENDRIK AJOB RURU
S : JERNIHMAN GULO
B : SJANE DUMALANG
Jl. H. Kamang No. 28 Pondok Labu Cilandak - Jakarta Selatan
Telp./Fax. (021)

27. PARTAI KEMERDEKAAN RAKYAT
K : ALMA SHEPARD SUPIT
S : BAMBANG SUSANTO
B : MICHAEL TJAHJADI
1. Jl. Gajah Mada No. 153 (Lt II) Jakarta Barat
2. Jl. Pilin No. 5 R Jembatan Dua Jakarta Utara
Telp. (021) 68642428, 6612288, Fax (021) 6616317

28. PARTAI KARANG BAJA SEJAHTERA
K : ANTORI DASIHAN SH.,MH
S : SURYANSYAH
B : FREDDIANSYAH HARAHAP
JL. Masjid Al-Khairot No. 02. Rt.16 Rw.03 Batu Ampar III Kelurahan Batu Ampar. Kecamatan Kramat Jati-Jakarta Timur .
Tlp./ Fax : (021) 9234697, Email : Karang baja sejahtera@yahoo.com

29. PARTAI INDONESIA SEJAHTERA
K : H. BUDIYANTO DARMASTONO, SE
S : Drs. ROY H. RITONGA, S.Th
B : ZAKARIANI SANTOSO
JL. Slamet Riyadi Raya No. 19 Matraman, Jakarta Timur
Telp. (021) 8513890, 8512690, 8512686, Fax (021) 8512686

30. PARTAI KEDAULATAN
K : H. IBRAHIM BASRAH, SH
S : SHIRATO SYAFEI
B : MALIK ABDUL KADIR, MM
JL. Cempaka Raya No. 1 Cempaka Putih, Jakarta Pusat
Telp. (021) 4209032; Fax. (021) 4209032

31. PARTAI KARYA PELITA SOEHARTO
K : PANDARA HR
S : SALADIN PADANTA RANGKUTI
B : MURSIN
Bekasi Regensi II, Jl. Cermai V No. 9, Cibitung- Bekasi
Telp/HP : 081585456095, 08161633235

32. PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA
K : DRS. H. CHOIRUL ANAM
S : H. IDHAM CHOLIED
B : RIDWAN ZAI
Jl. Kramat VI No. 8 Jakarta Pusat 10430
Telp. (021) 31923717, Fax (021) 3905686

33. PARTAI KEBANGSAAN
K : DR. KRH. SUPRAYITNO K. MBA
S : JAK T.W. TUMEWAN, SE
B : SRI SULARTINI, SE., Ak
Jl. Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta 12950
Phone: 62-21-70043119, Fax : 62-21-52906871, Hp: 081806561426/ 08159549409
E-Mail : kebangsaan@telkom.net

34. PARTAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)
K : RMH. HEROE SYSWANTO Ns. (Sys Ns)
Wakil Sekjen : BUDI SANTOSO
B : DODI PREMADI
Jl. Cipaku V No. 15 Rt. 006 Rw. 005, Kel. Petogogan, Kec. Kebayoran Baru. Jakarta Selatan
Telp. (021) 70 993 187, Fax : (021) 70 233 187
E-mail : dpp@partainkri.or.id
www.partainkri.or.id

35. PARTAI PERHIMPUNAN KEBANGSAAN Berubah nama menjadi PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)
K : JEND TNI (PURN) H. WIRANTO, SH
S : H. YUS USMAN SUMANEGARA, SE.,MBA.
B : BAMBANG SUJAGAD, SE.,MM
Jl. Proklamasi No : 69 Menteng Jakarta Pusat
Telpon / Fax : 021-3921785 – Fax 021-3921790

Permohonan perubahan nama Tgl. 7 Desember 2006 No. 64/Sek-DPP/P4/PK/XII-06
Berubah Alamat :
Jl. P Diponegoro No. 1 Kel Menteng , Kec Menteng, Jakarta Pusat

36. PARTAI INDONESIA MADANI
K : H. EDY SUSANTO, SH.,MH,MM
S : Ir. H. SYAIFUL AZRI, MM
B : FD WIDODO, SE
Jl. Kramat Raya No. 25 Jakarta Pusat
Telp. (021) 3200228; Fax (021) 39835606

37. PARTAI GARUDA
K : Drs. H. ABDUL MALIK MOHAMAD RAZIF
S : Ir. TUBAGUS SUFYAN
B : DR. H . MOHAMMAD NASRUN
Jl. Tebet Timur Dalam VII No. 8 RT 006 RW 006 Kel Tebet Timur, Kec Tebet Jakarta Selatan
Telp/ Fax (021) 8290080

38. PARTAI KEMAKMURAN
P : ABDUL BASIT H. YUSUF, SH
S : RACHMAT IMANUDIN, BSc
B : JHONY BAHTERA, SH
Jl. Berlian II No. 7 Jakarta 10640

39. PARTAI AMANAT PERJUANGAN RAKYAT (AMPERRA)
K : DJABROS DJABARIN
S : IKHSAN ALIAN
B : AMIR SIREGAR
Jl. Swadarma Raya No. 24 Rt. 018/003 Kel. Ulujami, Kec Pesanggrahan, Jakarta Selatan
Telp (021) 585-3777

40. PARTAI NASIONALIS BERSATU (PNB)
K : EDDY TOEGINO
S : DIDIN SYAEPUDIN, SE
B : Ir. WAHYU INDAYATI
Komp. R.S. Fatmawati Flat III No. 8 B, RT. 004/09, Kel. Cilandak Barat, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7669945-75915606, Fax. 7503460

41. PARTAI PENGAMAL THAREQAT ISLAM NEGARA ISLAM INDONESIA
P : MASYKUR LOAMENA, S. Ag. M. Ag, SH
S : AMRULLAH SP
Jl. Setuwisata Citayam Kampung Lio Rt. 001/08 No. 25 Kel. Pondok Terong Kec. Pancoran Mas Depok

42. PARTAI PERSERIKATAN RAKYAT
K : SYAIFUL BAHARI
S : SUDARNO
B : TEDDY WIBISANA
Jl. Prof DR. Supomo No. 28 Tebet Jakarta Selatan
Telp. /Fax : (021) 8370 5011

43. PARTAI AMAN SEJAHTERA
Jl. Raden Inten No. 8, Raden Inten Centre, Malaka Sari, Duren Sawit Jakarta Timur

44. PARTAI SYARIKAT ISLAM INDONESIA
K : H HARTONO HARSONO TJOKROAMINOTO, SH
S : Ir. RIDZALUDDIN IMBAN
B : SITI HAWA MAYUTI AMIN
Jl.. Taman Amir Hamzah No. 2 Jakarta Pusat
Telp. (021) 3904101

45. PARTAI MATAHARI BANGSA
K : IMAM ADDARUQUTNI
S : AHMAD ROFIQ
B : ARMYN GULTOM
Jl. Bukit Duri Tanjakan Kav. 7 Tebet Jakarta Seltan
Telp. (021) 68860381, 83785159; Fax (021) 83785159
www.mataharibangsa.org
pmb_pusat@yahoo.com

46. PARTAI KEMAKMURAN RAKYAT
K : Ir. KOMARDIN
S : ABDULLAH DJAMALUDDIN, S.Si
B : FIRMAN, SP
Jl. Perserikatan No. 4 D Lt. 2 RT. 002/ 08 Rawamangun Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur
Telp. (021) 4892312; Fax (021) 4758235

47. PARTAI PERMATA NUSANTARA
K : AGUNG YULIANTO, SE
S : SIGIT BUDI NUGROHO, S.Kom
B : NANDOR, SE
Jl. Pala 3 No 191 Kel Lubang Buaya Kec Cipayung Jakarta Timur 13810
Telp. (021) 8412222 Fax (021) 8416262

48. PARTAI SOLIDARITAS PEKERJA SE-INDONESIA
Presiden Partai : Dr. H. RASYIDI
S : LEONI BR
B : Dra. SURTIKA YUDHAPRAJA
Jl. Kayu Putih Utara IV No. 162, Pulomas Jakarta Timur
Telp/ Fax : (021) 4898988 HP. 02170780237
E-mail : dara-rasyidi@yahoo.com

49. PARTAI PEMUDA INDONESIA
K : HASANUDDIN YUSUF
S : M. RIFAI DARUS
B : MILA OKYAVIA
Jl. Bunga Rampai IX No. 76 Duren Sawit Jakarta
E-mail : partaipemudaindonesia@yahoo.co.id
Telp : (021) 68728868 Fax : 8621179

50. PARTAI PARADE NUSANTARA (*)
K : H. SUDIR SANTOSO, SH
S : SURJOKOTJO, SE
B : KUMIAYI AGUNG SAPUTRA
Komplek Sentra Pemuda Kav 6 Jl. Pemuda No. 61- Rawamangun, Jakarta Timur
Telp/ Fax : (021)47864978-9/ (021) 47864977

51. PARTAI RAKYAT INDONESIA (PARI)
Berubah nama menjadi PARTAI BANGSA INDONESIA
K : Drs. PJP GINTING, MM
S : Ir. THOMAS ARIES PURJANTO
B : EDDY SUNARTO, SH
Jl. Moncokerto Raya I No. 30 Utan Kayu Selatan Matraman, Jakarta Timur
Telp. (021) 8581256/ 08176329492 Fax (021) 8581256

52. PARTAI KONGRES
K : ZAKARIANI SANTOSO
S : Drs. FACHRUDIN HASAN
B : TRINARNI, SH
Jln. Pramuka Raya 137, Jakarta Timur 13120
Telp/ Fax : 021- 85902275

53. PARTAI KEADILAN RAKYAT (PAKAR)
K : MARAJO ELEON HUTAGAOL, SH
S : Ir. WASHINGTON G. SIRAIT
B : JOSO FIENE JOHAN, SE.,MM
Jl. Pemuda Kav. 721 Rawamangun Jakarta Timur
Telp. : 021- 68813488, Fax 021- 4614282

54. PARTAI WALISONGO
K : H BAMBANG MULYONO, SSi
S : Ir. ANTO BAMBANGTJIPTO UTOMO
B : IKE CHOERNIA ARISANTI, SE
Taman Bougenville Blok F1 No. 3 Kel. Jati Bening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi
Telp. 021-71159644 Fax 021-8645865

55. PARTAI SOSIAL DEMOKRAT
K : H. A.Z. ARIFIEN SYAFE’I, SH
S : Dr. RM. WAHJOE A. SETIADI, SH.,MH
B : SAIBUN, S.Kom, MBA
Jl. Ciledug Raya No. 71 Kebayoran Lama Jakarta Selatan
Telp. 021- 72790620, 72798571. 70820965 Fax. 021-72790620
Sekretariat Khusus:
Graha Samali No. 31 B Lt.3 Room 301 Kalibata Jakarta Selatan
Telp. (021) 7994475,7975639; Fax (021) 7975639

56. PARTAI PERJUANGAN RAKYAT MISKIN DAN TERTINDAS
K : MUHAMMAD MANSYUR
S : SUBIYANTORO
B : ROBI ANGGARA PUTRA
Perum Bumi Lestari Jl. Cendrawasih 6 Blok H9 Tambun- Bekasi
Telp. 021- 8827071

57. PARTAI NUSA BANGSA
K : JAMAL MIRDAD
S : AMARNO Y WIYONO
B : SOLO PATI ANDREAS SIMBOLON
Jl. Bendi Besar No. 36 Tanah Kusir Kebayoran Lama Jakarta Selatan
Telp (021) 7247174; Fax (021) 7806787

58. PARTAI BARISAN NASIONAL
K : Ir. SILO MARBUN
S : Drs. SF REHATTA
B : ANGKY GERUNGAN
Jl. Gunawarman No. 32 Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Telp. 021-72669588 Fax. 021 72669588/ 83791976

59. PARTAI PEMBAHARUAN NASIONAL
K : BENNY HANDOKO
S : SUHARNO
B : YOHANES HARYANTO
Jl. M. Saidi Raya No. 20 Jakarta Selatan
Telp . 021-71027844

60. PARTAI PATRIOT
K : YAPTO SOELISTIO SOERJOSOEMARNO, SH
S : YUSRIL ANDI, SE
B : JEANETTE GANDA TRESNA
Jl. Manggis 12 A Ciganjur Jakarta
Telp/ Fax : 021-7873109

61. PARTAI NASIONAL INDONESIA
K : AGUS SUPARTONO
S :TJAHJO HADIANTO
B : FIRDAUS JUVEN
Jl. Sriwijaya II No.19 Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Telp. (021) 70522073. 70552274; Fax (021) 7220017

62. PARTAI INDONESIA RAYA
K : DODOT MULYAWAN DARMOJO POETRO, SH
S : TISNAYA IRAWAN KARTAKUSUMA, SH
B : SETIAWATI FARIDA BUDHININGSIH, SH
Jl. Ceger Raya No. 49 Jakarta Timur 113840
Telp / Fax : 021-8445050
Website : http:/pir.blog.com

63. PARTAI NASIONAL PRIBUMI BERSATU
K : H. SUHARDI SOMOMOE, SH
S : TATAQ HARTJAHJO
B : H. THAMRIN ANANG, SH
Jl. Raden Saleh No. 91F Jakarta Pusat
Telp : 021-3919565 Fax : 021-3161569

64. PARTAI PEMBAWA DAMAI SEJAHTERA
K : BONAR L SIMANGUNGSONG
S : Brigjend TNI (Purn) ADOLF HERMAN MAMBU
B : DEDY BUDIMAN
Jl. Hayam Wuruk No. 68 Jakarta 11160
Telp 021-6255565 Fax : 021-6255566

65. PARTAI ISLAM INDONESIA MASYUMI
K ; UMAR TUASKIKAL, SH
S : Drs. H.T. HASBALLAH ALY, Msi
B : NY. Hj. FATMAH NOOR SANTY
Jl. Tali Raya, No. 10 Lt. 2-3 Slipi, Jakarta Barat – 11410
Telp : (021) 5356783 Fax : (021) 5346713

66. PARTAI NASIONAL DEMOKRASI KEADILAN SOSIAL
K : Prof. DR.H.R.P BUDI KELANA SOSROSUBROTO,SH,MH
S : MARCELLO ALEXANDRO PATTINA,SH,MH
B : NINING YUANINGSIH, SE
Jl. Asia Afrika Pintu IX. Gd STC Senayan Lt No. 1062-1063, Gelora Senayan Jakarta
Tel / Fax : (021) 57936124, 71555556 Hp. 081380007666, 081387437777
Email : partainasionaldemokrasikeadilansosial@yahoo.com

67. PARTI BHAKTI PUTRA NUSANTARA
K : SYAMSUDDIN ANGGIR MONDE
S : TATAQ HARTJAHYO
B : ADAM SUGIARTO, S.Pd
Jl. Cikini Raya No. 91 F Jakarta Pusat
Telp (021) 3919565, Faz : (021) 3181481

68. PARTAI MASYARAKAT MADANI
K :H.Drs. JUWARNO,Ak
S : DEOFAVAN YULIANTO PUTRA, SH
B : SRI WAHYUNI,SE
Jl. Gading Elok Barat II Blok CC 1 No. 12 Kelapa Gading Permai Jakarta Utara
Hp. 08561627504, 08158046018

69. PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA
Presidium : LETJEN (PURN) DRS. H. SYAHRIR,MS.SE
S : Drs. YUS SUDARSO, SH, MM
B : MARIA M.FARIDA BOU
Jl. Wijaya I No. 381 I Blok Q, Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Telp (021) 7232144, fax (021)7232112

70. PARTAI RAKYAT NUSANTARA
Belum dilampirkan kepengurusannya
Jl. Sakti VII No. 2, Slipi Kemanggisan Jakarta Barat.
Telp : (021) 53676736, 5438547

71. PARTAI KARYA PERJUANGAN (PAKAR PANGAN)
K : JACKSON W. KIMAAT
S : MUH RODLI KAELANI
B : DWINITA FEBY PURNAMAYANTI
Jl. Proklamasi -45 Jakarta Pusat
Telp ( 021) 98581945, 71116000
Fax ( 021) 3916074

72. PARTAI GOLONGAN PEMBERKAT PERSATUAN INDONESIA (PBPPI)
K : Drs. DJAMANUMPAK RADJAGOEGOEK
S : NOLDY SOMPOTAN,S.Th
B : SHERLY TAMPI, SE
Jl. Bima No. 12 RC Veteran Rt/RW 01/001 Kel. Bintaro, Kec Pesanggrahan
Jakarta Selatan

73. PARTAI KASIH
K : WILLIAM HASUNDUNGAN SIRAIT.
S : FRANS J. WENAS, S.Sos
B : DON PETER ROREK
Jl. Baru 2 No. 6 Kebayoran Lama Utara Jakarta Selatan
Telp (021) 7357644, 7395805; Fax (021) 73881877
Email : kasih@centrin.net.id

74. PARTAI KERAKYATAN NASIONAL (belum ada surat permohonan)
Pjs. K : Ir. SOEBIANTORO, MM
S : JEMMY SETIAWAN, SH
B :
Jl. Pintu I Senayan Blok C lantai 5 No. 50, Wisma Fajar Gelora Bung Karno, Jakarta – 10270
Telp. 021 – 68502299 Fax 021 – 8308274
Email : partai_kerakyatan_nasional@yahoo.co.id

75. PARTAI KRISTEN DEMOKRAT INDONESIA
Belum ada data lain.

76. PARTAI DEMOKRAT KRISTEN INDONESIA
Belum ada data lain.

77. PARTAI PERSATUAN SARIKAT INDONESIA
K : RAHARDJO TJAKRANINGRAT
S : Hj. DIDI URIP AFFANDI
B : ISPIADI
Jl. Kemang Utara Raya No.6 Kelurahan Bangka - Kec. Mampang Prapatan -Jakarta Selatan

78. PARTAI KRISTEN DEMOKRAT SEJAHTERA
K : MICHAEL LUMANAUW
S : RUDOLF RONDONUWU
B : FRELLY MANOPO
Jalan Johar Baru II No. 24 Johar Baru Jakarta – 10560
Telp. 021 – 4257969 Fax 021 - 4212413

79. PARTAI PERSATUAN KASIH BANGSA ( PERKASA )
K : DR. REMY JESAJA LEIMENA
S : BUDI ILLIADI
B : SWANYTA GUNADI
Jalan Suryopranoto No.11 I-J, Jakarta Pusat
Telp. 021-68953347 Fax 021-5326280
Email : partai_perkasa@yahoo.co.id

80. PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
K : Drs. HENGKY BARAMULI, MBA
S : Mayjen. (Purn). AMIR TOHAR, SiP
B : DANIEL MASENGI
Jalan Jenggala I No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12810
Telp. 021-7254204 Fax 021-7254204

81. PARTAI PERJUANGAN KASIH BANGSA
Belum ada data lain.

82. PARTAI PEDULI DAERAH
K : H. MOHAMAD RAFI”IE HUSEIN
S : AGUNG GIANTORO
B : KODE IRSAN, SE. MBA
Jalan Prof.DR. Satrio C4 – 18 lantai II Casablanca Jakarta Selatan
Telp. 021 – 5273250 Fax 021 - 5273249

83. PARTAI NASIONAL INDONESIA BANGKIT (PNI – BANGKIT)
K : WASYONO W. SHOBARI
S : Ir. HARRIS TAMPUBOLON
B : M. KARYAWAN
Jl. Industri Raya Blok C No.4 Rajawali Selatan, Jakarta – 10720
Telp. 021 - 98565390, 98566185 Fax. 021- 6411206
Email : pni_bangkit@yahoo.com

84. PARTAI PENYELAMAT ANAK BANGSA
K : IKRAMAN THALIB, SH. M.Si
S : SAMSUDIN, SPd
B : WONG IVONNE EMMY
Jl. Mangga Besar V/55 Kel. Mangga Besar Kec Taman Sari Jakarta Barat
Telp. 021-6294626, 6240184, 6459883 Fax. 021- 5273249

85. PNI BANGKIT KESATRIA
K : Ir. PUDJIONO
S : MATKALI SUGIHARTO
B :
Jl. Cikajang No.25 Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Telp. 021-32396710, 32253213, 32261669 Fax. 021- 7250215

86. PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA
K : DR. DANIEL HUTAPEA
S : Ir. MANGARA SILALAHI
B : Drs. RUDDY TRI SANTOSO
Jalan Imam Bonjol No.44 Menteng, Jakarta Pusat
Telp. 021-3149355, 91263047, 98284904 Fax. 021- 3905447, 7251966

87. PARTAI KEBANGSAAN NASIONAL
Data lengkap dapat dilihat di Tambahan Partai Politik Baru

JAKARTA,
SUB DIREKTORAT HUKUM TATA NEGARA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM

Keterangan :
K : Ketua Umum Partai
S : Sekretaris
B : Bendahara

Sumber : Dep. Hukum & HAM - tgl. 3 Jan. 2008

Pilpres 2

2008-04-28T19:33:00.000+07:00

Hasil Final Pemilu Presiden Ke 2
Tgl. 20 September 2004

Presiden RI Terpilih Periode 2004 - 2009
60,62 %	39,38 %
69.266.350	44.990.704
Susilo B.Y. - J. Kalla	Megawati - Hasyim M.

Rekapitulasi Suara

Jumlah Suara Sah : 114.256.054
Jumlah Suara Tidak Sah : 2.405.651
Total Suara Nasional : 116.662.705

Pilpres Putaran 1

2008-04-28T19:32:00.001+07:00

Hasil Akhir Pemilihan Presiden RI Putaran 1 tgl. 5 Juli 2004

Sumber data : KPU.

Ranking	Pasangan Capres	Suara	Persen
1	Susilo B.Y. - J. Kalla	36.070.622	33.58 %
2	Megawati - Hasyim M.	28.186.780	26.24 %
3	Wiranto-Sallahudin W.	23.827.512	22.19 %
4	Amien Rais - Siswono Y.H.	16.042.105	14.94 %
5	Hamzah H. - Agum G.	3.276.001	3.05 %
Jumlah suara		107.403.020	100%

Dengan demikian pasangan Susilo B. Yudhoyono / Jusuf Kalla dan Megawati / Hasyim Muzadi berhak maju ke putaran ke 2 pemilihan Presiden tgl. 20 September 2004.

Rekapitulasi Surat Suara

Surat Suara	Jumlah
Sah	107.403.020
Tidak sah	2.746.937
Pendaftaran tambahan	470.337
Rusak	1.200.397
Tidak terpakai / Golput (?)	30.181.391

Peserta Pemilu 2004

2008-04-28T19:30:00.000+07:00

PARTAI PESERTA PEMILU 2004
1		Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme)
2		Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD)
3		Partai Bulan Bintang (PBB)
4		Partai Merdeka
5		Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
6		Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PDK)
7		Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB)
8		Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK)
9		Partai Demokrat
10		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia)
11		Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)
12		Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia
13		Partai Amanat Nasional (PAN)
14		Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)
15		Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
16		Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
17		Partai Bintang Reformasi (PBR)
18		Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
19		Partai Damai Sejahtera
20		Partai Golongan Karya (Partai Golkar)
21		Partai Patriot Pancasila
22		Partai Sarikat Indonesia
23		Partai Persatuan Daerah (PPD)
24		Par

Pemilu 2004

2008-04-28T19:28:00.000+07:00

Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Nasional Pemilu 2004

Dan Jumlah Perolehan Kursi Parpol di DPR RI

Ranking Suara	Partai Politik	Perolehan Suara		Jml. Kursi DPR RI
Ranking Suara	Partai Politik	Jumlah	Persen	Jml. Kursi DPR RI
1	Partai Golongan Karya	24.480.757	21,58	128
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	21.026.629	18,53	109
3	Partai Kebangkitan Bangsa	11.989.564	10,57	52
4	Partai Persatuan Pembangunan	9.248.764	8,15	58
5	Partai Demokrat	8.455.225	7,45	57
6	Partai Keadilan Sejahtera	8.325.020	7,34	45
7	Partai Amanat Nasional	7.303.324	6,44	52
8	Partai Bulan Bintang	2.970.487	2,62	11
9	Partai Bintang Reformasi	2.764.998	2,44	13
10	Partai Damai Sejahtera	2.414.254	2,13	12
11	Partai Karya Peduli Bangsa	2.399.290	2,11	2
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.424.240	1,26	1
13	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	1.313.654	1,16	5
14	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	1.230.455	1,08	1
15	Partai Patriot Pancasila	1.073.139	0,95	0
16	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	923,159	0,81	1
17	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	895.610	0,79	0
18	Partai Pelopor	878.932	0,77	2
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	855.811	0,75	1
20	Partai Merdeka	842.541	0,74	0
21	Partai Sarikat Indonesia	679.296	0,60	0
22	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	672.952	0,59	0
23	Partai Persatuan Daerah	657.916	0,58	0
24	Partai Buruh Sosial Demokrat	636.056	0,56	0
Total		113.462.414	100	550

Sumber : Pengumuman Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu KPU

Waktu : Rabu, 5 Mei 2004

Puisi Tidak utk DPR

2008-04-23T07:28:00.000+07:00

Mana yang lebih penting bagi DPR: melaksanakan rencana mengganti karpet lantai di Gedung DPR dengan biaya miliaran rupiah atau berupaya menolong rakyat kecil yang hari-hari ini kesulitan mendapatkan gas dan minyak tanah?

Mana yang lebih penting bagi wakil rakyat yang duduk di DPR karena mendapatkan kepercayaan rakyat itu: melakukan studi banding ke Brasil dan ke negara-negara lain, atau menyambangi rakyat kecil di daerah-daerah yang dilanda krisis pangan maupun bencana alam? Tentu masih banyak pertanyaan sejenis yang dapat diajukan sebagai ungkapan kekecewaan kita terhadap para anggota DPR/DPRD yang kian lama kian jauh dari gambaran ideal sebagai wakil rakyat yang terhormat.

Itu sebabnya kita sontak marah mendengar berita bahwa DPR berencana akan menggugat grup musik Slank lantaran lagunya yang berjudul Gosip Jalanan itu dianggap menghina DPR. "Seluruh bangsa di negara ini kehormatannya ada di gedung ini (DPR). Ini rumah rakyat," ujar Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR Gayus Lumbuun (Senin,7/4). Benarkah kehormatan bangsa ini ada di DPR? Jika ada anggota DPR yang tertangkap tangan menerima suap, apakah kehormatan bangsa Indonesia ikut ternoda karenanya?

Jika ada anggota DPR yang gambargambar adegan syurnya dengan seorang perempuan bukan istrinya tersebar luas, haruskah bangsa Indonesia tertunduk malu karenanya? Mungkin Lumbuun salah ucap. Dengan "bangsa",mungkin maksudnya adalah "rakyat".Tapi, kalaupun itu yang dimaksud, apakah kehormatan rakyat Indonesia identik dengan kehormatan DPR? Bahwa suara DPR identik dengan suara rakyat, di atas kertas,itu benar.Itu juga logis,karena DPR adalah lembaga perwakilan rakyat.

Tapi, apa benar kehormatan DPR juga kehormatan rakyat Indonesia? Di mana logikanya dan bagaimana menjelaskan hubungannya? Kalau itu memang benar, tidakkah ini pun mestinya benar: bahwa kekayaan DPR adalah juga kekayaan rakyat? Maka konsekuensinya, setiap anggota DPR mestinya rela memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada rakyat.

Untuk itu,tak perlu repot menginventarisasi berapa harta benda mereka. Cukuplah menyepakati sekian persen dari gaji mereka setiap bulan diberikan untuk rakyat. Kembali pada Slank, syukurlah akhirnya DPR tak jadi menggugat grup musik itu. Sebab kalau jadi, tak terbayang para slankers (sebutan penggemar Slank) akan membanjiri Gedung DPR di Senayan setiap harinya demi mengekspresikan kemarahan mereka.

Lagipula, bukankah sebenarnya hanya sepenggal saja dari lirik lagu Gosip Jalanan tersebut yang berkenaan dengan DPR? Itu pun tidak tegas menyebut DPR, melainkan hanya "mafia Senayan".Jadi,mengapa DPR begitu sensitifnya? Kalaupun mereka merasa dikritik, yang mengkritik rakyat sendiri bukan?

Entahlah DPR sadar bahwa mereka harus berjiwa besar sebagai wakil rakyat, sehingga batal menggugat Slank,atau mungkin karena pada saat bersamaan tersiar berita heboh tentang tertangkapnya anggota DPR Al Amin Nasution oleh KPK, dini hari (Rabu, 9/4), di sebuah hotel mewah di Jakarta seusai menerima suap dari seorang pejabat daerah Kabupaten Bintan. Yang jelas, DPR bagaikan terkena pukulan telak yang membuatnya terkapar di ring politik.

Apalagi, akhir tahun silam Transparency International Indonesia (TII) mengumumkan hasil surveinya dalam Indeks Baromoter Korupsi Global 2007 menyebutkan DPR dan partai politik sebagai dua lembaga terkorup di negara ini.Makanya, alih-alih terlalu sensitif, lebih bijaklah jika DPR mengevaluasi kinerjanya selaku wakil rakyat selama ini. Menjadi anggota DPR sesungguhnya memang tak mudah.

Tak heran jika negara memberi mereka gaji dan tunjangan plus fasilitas ini dan itu yang sangat menggiurkan. Tapi sayangnya, sebagian wakil rakyat justru memperlihatkan secara kasatmata bahwa mereka berada di gedung parlemen untuk mencari nafkah. Alhasil, bukan keterpanggilan mengabdi bagi rakyat yang memotivasi mereka menjadi politisi, melainkan spekulasi oportunistis.

Tak heran jika sebagian dari elite politik itu seiring waktu terbukti memiliki kualitas yang rendah untuk berlaga dalam sidang-sidang di DPR. M Mahfud Md, mantan anggota DPR yang kini menjadi anggota Mahkamah Konstitusi, pernah menulis tentang hal itu dalam artikelnya berjudul Bye Bye DPR di Harian Jawa Pos/Indo Pos edisi 31 Maret 2008.

Kutipannya: "Tetapi, begitu dilantik dan mulai ikut dalam sidang-sidang DPR, saya agak shocked karena apa yang pernah dikatakan Gus Dur bahwa DPR seperti ?taman kanakkanak' mulai terasa," demikian tulis Mahfud MD."Pada hari-hari pertama sidang DPR, saya punya kesan bahwa yang diperlukan adalah keahlian celometan, rebutan ngomong tanpa arah melalui interupsi yang salah kaprah. Bayangkan, sidang baru dibuka dan pimpinan baru memberikan pengantar sudah ada teriakan-teriakan interupsi. Interupsi yang dalam teknik persidangan hanya dipergunakan untuk meluruskan pembicaraan yang melenceng agar kembali ke pokok masalah yang sedang dibahas ternyata dibelokkan menjadi alat celometan.

Belum ada pokok masalah yang dibahas sudah diinterupsi dengan berbagai hal yang remeh-temeh." Lebih lanjut, dia menulis begini. "Bahkan,menyebutkan interupsi pun banyak yang salah. Ada yang meneriakkan ?instruksi', ada yang meneriakkan ?instrupsi', yang lain lagi meneriakkan ?intruksi'. Bahkan, ada yang meneriakkan ?interaksi' tanpa kikuk. Kacaunya lagi, belum diberi izin bicara banyak penginterupsi yang nyerocosberbicara." Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang?

Di satu sisi, bersabarlah menunggu periode DPR yang sekarang ini berakhir. Di sisi lain, catatlah nama-nama wakil rakyat yang tak layak mewakili rakyat untuk tak lagi kita pilih nanti. Katakan "tidak" kepada mereka, seperti puisi yang pernah dibacakan WS Rendra di Gedung DPR menjelang lengsernya Presiden Soeharto (Mei 1998),

Sajak Orang Kepanasan: Karena kami makan akar/dan terigu menumpuk di gudangmu/Karena kami hidup berimpitan/ dan ruanganmu berlebihan/ Maka kita bukan sekutu//Karena kami telantar di jalan/dan kamu memiliki semua keteduhan/Karena kami kebanjiran, dan kamu berpesta di kapal pesiar/Maka kami tidak menyukaimu// Karena kami dibungkam/ dan kamu nyerocos bicara/Karena kami diancam/dan kamu memaksakan kekuasaan/Karena kami cuma bersandal/dan kamu bebas memakai senapan/Karena kami harus sopan, dan kamu punya penjara/Maka kami bilang "Tidak!"kepadamu. (*)

Victor Silaen
Dosen Fisipol UKI, Pengamat Sospol

Satu Perempuan, Satu Generasi

2008-04-22T21:13:00.001+07:00

Senin, 21 April 2008 | 00:11 WIB

Oleh Naurah Najwa Hairrudin

If you educate one man, you educate one person. But, if you educate one woman, you educate one generation. (Meutia Hatta)

Berbicara tentang perempuan Indonesia, biasanya tidak akan dilepaskan dari sosok RA Kartini, yang diusung sebagai tokoh emansipasi wanita.

Hari Kartini, 21 April, kerap dijadikan momen perbaikan nasib perempuan. Meski banyak polemik terkait penokohan Kartini, sejarah membuktikan perempuan Indonesia ikut memberikan kontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan. Bagaimana pembangunan perempuan Indonesia saat ini?

Kesenjangan jender

Dengan menggunakan Human Development Report Indonesia 2004, kesenjangan jender dalam pembangunan perempuan masih signifikan. Nilai Gender Development Index (GDI) 2002 hanya 0,592. Nilai itu di bawah Human Development Index (HDI) 0,658, sedangkan Gender Empowerment Measurement (GEM) pada posisi 0,546. Pada tingkat internasional, GDI Indonesia pada peringkat ke-33 dari 71 negara.

Pada 2006, mengacu hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), persentase penduduk perempuan buta aksara usia 10 tahun ke atas dua kali lebih tinggi daripada laki-laki meski sudah mulai ada penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Tingkat buta aksara perempuan sekitar 10,33 persen, sedangkan penduduk laki-laki 4,88 persen.

Pada periode sama, di bidang kesehatan, kondisi dan status kesehatan perempuan Indonesia masih rendah. Ini terlihat dari masih tingginya angka kematian ibu (AKI) saat melahirkan dibanding negara lain di ASEAN.

Berdasar hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2006, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan 48,63 persen. Nilai ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki 84,74 persen. Untuk angka pengangguran, perempuan lebih tinggi 13,72 persen dibanding laki-laki 8,58 persen.

Berdasarkan data Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, tindak kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2001-2005 meningkat 56-69 persen (20.391 kasus) setiap tahun. Dari jumlah itu, sekitar 82 persen merupakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); sekitar 45 persen adalah perempuan korban berstatus ibu rumah tangga.

Hasil Susenas 2006 menunjukkan, prevalensi kekerasan terhadap perempuan sebesar 3,1 persen atau sekitar 3-4 juta perempuan yang mengalami kekerasan setiap tahun.

Menurut Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, hingga Desember 2005, kekerasan yang dialami tenaga kerja perempuan yang bekerja di luar negeri sebanyak 1.091 kasus.

Rincian atas kasus itu adalah: gaji tidak dibayar 372 kasus, pelecehan seksual 30 kasus, penganiayaan 81 kasus, kecelakaan kerja 27 kasus, pemutusan hubungan kerja 140 kasus, sakit 124 kasus, putus komunikasi 253 kasus, kriminal 11 kasus, dan penipuan yang berakibat gagal berangkat 43 kasus.

Rekonstruksi paradigma

Dari data itu diketahui, pembangunan perempuan Indonesia masih relatif rendah. Keadaan itu terjadi akibat kompleksnya persoalan yang dihadapi perempuan Indonesia, mulai dari praktik diskriminasi, ketimpangan struktur sosial-budaya masyarakat, minimnya akses layanan kesehatan bagi perempuan, adanya kesenjangan layanan pendidikan serta kesempatan dalam kegiatan publik dan politik, rendahnya kualitas hidup perempuan, hingga tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan.

Pemerintah, terutama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, sudah menempuh banyak upaya. Namun, masalah pembangunan perempuan bukan hanya tanggung jawab Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, tetapi tanggung jawab bersama, terutama kaum perempuan Indonesia, guna menjawab tantangan pembangunan perempuan Indonesia.

Hal paling prinsip dalam pembangunan perempuan Indonesia adalah merekonstruksi paradigma kaum perempuan itu sendiri. Untuk itu, pendidikan merupakan keniscayaan guna membiakkan paradigma baru ini. Bagi perempuan, sekolah bukan untuk memenuhi tuntutan mencari pekerjaan, tetapi merupakan kewajiban sekaligus kebutuhan guna mengubah paradigma berpikir dan melihat dunia dengan perspektif berbeda. Bagi perempuan, pendidikan adalah tuntutan untuk mencetak generasi yang lebih baik, bijak, berkualitas, dan bermoralitas. Di tangan perempuan, akan lahir generasi yang melanjutkan pembangunan negeri ini.

Maka, dalam rangka satu abad kebangkitan bangsa, 10 tahun reformasi, dan 104 tahun wafatnya Kartini, momen ini perlu dimanfaatkan guna membangun semangat dan kedigdayaan berpikir perempuan Indonesia. Ayunkan langkah perempuan menuju perubahan diri yang lebih baik. Bangun motivasi dan jangan putus asa dalam meraih perbaikan diri. Mari, kita bangun perempuan Indonesia!

Naurah Najwa Hairrudin Mantan Jurnalis, Mahasiswa Program Doktoral di Universitas Airlangga

Survei Pengusaha

2008-04-22T21:10:00.000+07:00

Saatnya Dipimpin oleh Saudagar

Sabtu, 19 April 2008 | 02:12 WIB

GIANIE

Kalangan pengusaha memandang bangsa ini menghadapi masalah kepemimpinan untuk keluar dari persoalan ekonomi yang seperti benang kusut. Untuk itu, kalangan ini berpendapat, pengambil keputusan atau pemimpin di negeri ini sebaiknya diisi dari kalangan mereka.

Sosok pengusaha dianggap mampu memimpin dan menuntaskan persoalan di negeri ini. Hal ini disampaikan oleh 79,7 persen responden dari kalangan pengusaha yang dijaring opininya oleh Litbang Kompas pada bulan Desember 2007. Sayangnya, keinginan ini terkendala minimnya jumlah pengusaha yang mau terjun ke dunia politik. Setidaknya 60,4 persen responden menyatakan tidak tertarik terjun ke politik saat ini. Lima dari 10 responden bahkan mengaku hingga kini belum ada sosok pengusaha yang tepat atau siap mengemban posisi presiden RI.

Kalangan pengusaha ini menyatakan, meskipun kinerja keseluruhan pemerintahan Presiden Yudhoyono cukup memuaskan (disampaikan oleh 47,5 persen responden), berbagai persoalan di dunia usaha menyebabkan ketidakpuasan mereka terhadap kinerja ekonomi pemerintah (52,5 persen).

Menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi Indonesia saat ini lebih pada bidang ekonomi atau dunia usaha. Ini diutarakan oleh 54,8 persen responden. Persoalan selanjutnya barulah menyangkut ketidakpastian hukum (25,7 persen) serta masalah politik (23,3 persen). Persoalan lainnya dengan persentase yang lebih kecil adalah masalah kemiskinan dan pengangguran, sosial budaya, kualitas sumber daya manusia dan pendidikan, serta lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam.

Persoalan dunia usaha yang diutarakan pengusaha memerlukan penanganan yang serius terkait dengan iklim investasi atau iklim usaha yang kurang kondusif, birokrasi perizinan yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi, infrastruktur yang minim, kualitas tenaga kerja yang belum sesuai harapan, perhatian terhadap usaha kecil dan menengah yang minim, jiwa kewirausahaan yang rendah, dan sebagainya.

Padahal, jika persoalan-persoalan ini teratasi, Indonesia akan berkembang dengan kekuatan ekonomi yang kuat karena para pengusaha meyakini Indonesia memiliki peluang investasi yang sangat luas. Hal ini disampaikan oleh mayoritas responden (83,9 persen).

Figur kepemimpinan

Nama-nama yang dianggap paling layak menjadi presiden RI mendatang cukup banyak, namun mengerucut pada satu nama yang sudah dikenal, yakni Jusuf Kalla. Saudagar Sulawesi yang sekarang menjabat sebagai wakil presiden ini berada di posisi pertama pilihan pengusaha dengan persentase terbanyak di antara 35 nama yang muncul (14,2 persen).

Menyusul di posisi kedua adalah Sandiaga S Uno, saat ini Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, yang diajukan oleh 7,3 persen responden. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Muhammad Lutfi dipilih oleh 3,8 persen responden. Selanjutnya, ada Surya Paloh (3,5 persen), Aburizal Bakrie (2,8 persen), Fadel Muhammad (2,5 persen), Chaerul Tanjung dan Siswono Yudo Husodo (masing-masing 1,9 persen).

Selebihnya, 27 nama berbagi 11,8 persen dengan perolehan masing-masing di bawah satu persen. Mereka adalah Mari Elka Pangestu, Kwik Kian Gie, Ciputra, Hutomo Mandala Putra, Bob Sadino, Arifin Panigoro, Rachmat Gobel, Abdullah Gymnastiar, Soetrisno Bachir, dan sebagainya.

Sifat kepribadian

Alasan pengusaha memilih jagoan mereka sebagai calon presiden ternyata tidak semata didasarkan pada kemampuan kewirausahaan atau manajerial yang mendukung kiprah mereka di dunia usaha. Alasan ini berada di urutan keempat yang hanya diajukan oleh 4,1 persen responden. Bukan pula atas alasan kekuatan ekonomi atau modal yang dimiliki pengusaha. Karena alasan ini juga hanya diajukan oleh 3,2 persen responden.

Alasan utama yang mengantarkan seorang pengusaha dianggap layak menjadi presiden RI adalah memiliki sifat-sifat kepribadian (personality traits) seorang pemimpin (13,9 persen). Sifat-sifat kepribadian itu, antara lain tegas, jujur, bijaksana, berani, berkomitmen, adil, memiliki integritas, berkharisma, pragmatis, dan sejenisnya.

Jusuf Kalla, selain karena intelektualitasnya, ia dipilih karena keberanian, sikap tegas, konsistensi, dan selalu mencari solusi. Sandiaga Uno pun demikian, ia diajukan oleh responden selain karena faktor intelektualitas dan usianya yang muda, juga karena dianggap memiliki sifat jujur, tegas, santun, sederhana, dan memiliki jiwa kepemimpinan.

Setelah sifat kepribadian, alasan kedua terbesar adalah pengakuan terhadap pengalaman memimpin yang dimiliki (9,8 persen), baik dalam memimpin bisnis ataupun memimpin organisasi nonbisnis. Alasan selanjutnya adalah intelektualitas (7,9 persen).

Jika ditarik ke tataran tokoh nasional yang lebih beragam, tidak hanya dari kalangan pengusaha, sosok yang dianggap paling layak menjadi presiden RI mendatang adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Ia dipilih oleh 28,2 persen responden pengusaha. Agaknya, meskipun di dalam lingkaran kalangan pengusaha nama Jusuf Kalla paling menonjol, namun di lingkaran ketokohan yang lebih luas masih berada di bawah popularitas Susilo Bambang Yudhoyono. Jusuf Kalla hanya dipilih oleh 4,1 persen responden. Selain kedua tokoh ini, sejumlah nama juga disebut, di antaranya Sultan Hamengku Buwono X (6,6 persen), Amien Rais (4,7 persen), dan Sutiyoso (4,4 persen).
(GIANIE/Litbang Kompas).

Survei LSM

2008-04-22T21:09:00.000+07:00

Yang Tahu Masalah, Malas Terjun ke Politik

Sabtu, 19 April 2008 | 02:13 WIB

BE JULIANERY

Harapan yang pernah menyingsing akan adanya perbaikan dalam pembangunan dan demokrasi sesudah keruntuhan Orde Baru begitu sulit menjadi kenyataan. Perbaikan ekonomi berjalan dengan langkah berat dan tersandung-sandung. Demokrasi, menurut sebagian orang, berlangsung salah kaprah dan kebablasan. Masalahnya, kata pendapat yang lain, Indonesia tidak punya pemimpin.

Pada peringatan ke-79 Hari Sumpah Pemuda bertajuk ”Saatnya Kaum Muda Memimpin” di Gedung Arsip Nasional, Jakarta, 28 Oktober 2007, berkumpul sekitar 600 tokoh muda. Meski membawa atribut organisasi masing-masing dan datang dari berbagai latar belakang—akademisi, aktivis lembaga swadaya masyarakat, elemen lain dengan beragam latar belakang profesi, agama dan aliran pemikiran—mereka mengumandangkan Ikrar Kaum Muda Indonesia.

Bersamaan dengan itu, kaum muda di 25 provinsi juga mengikrarkan hal yang sama. Ikrar itu bisa ”dibaca” sebagai bersatunya kaum muda Indonesia untuk mendorong terjadinya alih generasi kepemimpinan.

Apa yang salah dengan generasi yang lebih tua? Untuk sebagian, mereka dinilai tidak terlepas dari cacat masa lalu. Sebagian yang lain dianggap sebagai generasi yang sudah aus, kehilangan kreativitas dalam memimpin bangsa dan negara. Orde Baru dinilai telah mematikan potensi dan bakat kepemimpinan yang muncul sebagai oposan pada masanya. Entah itu benar, entah tidak, masalah kepemimpinan di Indonesia sekarang muncul sebagai persoalan yang mengundang diskusi publik.

Ketika kepada 173 aktivis LSM ditanyakan—melalui survei yang diselenggarakan Litbang Kompas—apa tiga masalah utama bangsa ini yang selayaknya diprioritaskan untuk diatasi, 76,3 persen dari semua responden menyebut problem politik sebagai soal yang paling berat saat ini. Proses demokrasi yang tak jelas arahnya, hilangnya kepercayaan kepada pemerintah, desentralisasi yang tidak sukses, birokrasi yang berbelit, mencuatnya banyak kepentingan golongan, ketiadaan arah tujuan yang jelas, ketidakkonsistenan kebijakan, lemahnya fungsi lembaga-lembaga politik, dan lunturnya rasa nasionalisme hanyalah sebagian dari sejumlah alasan mengapa problem politik demikian ruwet.

Problem hukum menempati urutan kedua sebagai masalah pelik yang membelit bangsa ini. Respons terhadap problem ini berjumlah 49,1 persen. Korupsi yang demikian mengakar bahkan hingga ke lembaga-lembaga penegak hukum, ketidakadilan hukum, banyaknya tindak kekerasan, dan tidak tuntasnya sejumlah kasus HAM, menjadi ciri melekat yang mewarnai wajah hukum Indonesia.

Bagi para responden ini tidak sulit mengidentifikasi masalah yang sebaiknya mendapatkan prioritas untuk diatasi. Tetapi tidak demikian halnya manakala kepada mereka ditanyakan, dari kalangan mana sebaiknya pemimpin baru itu berasal.

Kelompok responden yang menyatakan tidak tahu atau tidak dapat memberikan jawaban, dari golongan mana sebaiknya pemimpin baru itu, mencapai 59,5 persen. Hanya 9,8 persen yang menyatakan bahwa figur pemimpin itu hendaknya dari kalangan birokrat, 8,1 persen mengatakan dari partai politik, 6,4 persen mengusulkan dari pemuka agama. Sisanya, 16,2 persen, adalah responden yang memilih jawaban ”lain-lain” (pengusaha, ilmuwan, budayawan). Apakah ini mengisyaratkan bahwa sekarang begitu sulit menentukan latar belakang yang sesuai untuk memimpin bangsa ini?

Pertanyaan itu tentu tak mudah untuk dijawab. Boleh jadi, itu ada kaitannya dengan syarat yang dituntut dari seorang pemimpin. Syarat yang dituntut para responden itu adalah integritas (66,7 persen), sifat yang menunjukkan semangat kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan, serta memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Syarat lainnya adalah mengerti kebutuhan masyarakat (16,8 persen) serta memiliki visi dan konsep yang jelas (13,3 persen).

Persyaratan itu, bisa jadi, muncul karena kondisi negara dan bangsa dewasa ini yang tidak menggembirakan hampir di segala sektor kehidupan. Desentralisasi dengan otonomi daerah cenderung berlangsung dalam semangat yang mengabaikan kesatuan nasional. Pembentukan provinsi dan kabupaten baru lebih banyak terjadi sekadar untuk memuaskan keinginan mendapatkan kekuasaan dan penguasaan atas sumber daya daerah ketimbang buat membangun wilayah. Semangat primordial pun sering ”merusak” pluralisme yang menjadi syarat mutlak demokrasi.

Untuk bidang lain, data Badan Pusat Statistik Juli 2007 menyebutkan, 37,17 juta orang atau sekitar 16,58 persen dari total penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Pengangguran tak kunjung berkurang, masih sekitar 10 juta orang. Lapangan kerja baru tidak berkembang karena investasi bagaikan jalan di tempat.

Kerusakan gedung sekolah dasar di berbagai daerah yang hingga kini begitu berat untuk direhabilitasi adalah salah satu indikator kemunduran bidang pendidikan. Bidang kesehatan setali tiga uang dengan itu. Wabah penyakit dan angka korbannya bercerita banyak tentang ini. Prestasi Indonesia di bidang olahraga untuk kawasan Asia Tenggara saja ”tak ada apa-apanya” seperti ditunjukkan hasil SEA Games yang lalu. Ketertiban sosial dan keamanan sering meniupkan rasa cemas ke tengah masyarakat.

Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum pada umumnya tetap berada dalam kondisi yang tidak menjanjikan akan datangnya era yang lebih baik.

Problem kepemimpinan

Sayangnya, kalangan LSM yang biasa bergelut dengan masalah-masalah sosial, politik, hukum dan sebagainya itu kurang tertarik untuk masuk ke jantung sistem politik. Mereka, 74,6 persen responden, menyatakan tidak tertarik masuk ke dalam partai politik.

Meski demikian, ketika para aktivis LSM itu diminta untuk menyebut siapakah di antara mereka yang layak tampil untuk memimpin bangsa ini, tersebutlah beberapa nama, di antaranya: Chalid Muhammad, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi); Anies Baswedan, Direktur Eksekutif The Indonesian Institute yang juga Rektor Universitas Paramadina; Bambang Widjojanto, praktisi hukum dan konsultan Partnership for Governance Reform; serta Binny Buchori, Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa, Center for Welfare Studies. Oleh sejumlah aktivis LSM yang menjadi responden, mereka termasuk sosok yang cocok untuk menjadi pemimpin nasional karena dinilai memenuhi ketiga syarat itu tadi.

Akan tetapi, apakah memang persoalan Indonesia sekarang adalah mencari pemimpin muda yang fresh (segar), yang dapat menggantikan orangtua yang dililit cacat begitu banyak? Diskusi tentang ini dapat berlangsung panjang lebar. Hanya saja, agaknya masalah kepemimpinan di Indonesia bukan sekadar muda atau tua. Pikiran seperti itu terasa bagaikan menggampangkan masalah. Persoalan leader dan leadership di Indonesia adalah tak ada orang yang punya ide atau konsep tentang Indonesia hari ini dan esok. Umur tidak menjadi urusan dalam hal ini. Dikotomi orang lama atau orang baru tampaknya tidak relevan.

Masalah Indonesia adalah tidak ada seorang tokoh pun yang dapat membawa bangsa ini berjalan dalam cita-cita bersama—ini artinya ideologi—dalam pluralisme yang berkecenderungan mempertajam perbedaan satu sama lain, pada masa situasi ekonomi yang sulit, berbarengan dengan perilaku sosial yang buruk.

Soekarno punya ideologi serta karisma, dan piawai mengomunikasikan gagasannya kepada rakyat. Karena itu, dia dapat mempersatukan orang yang berbeda-beda (walau diam-diam tetap dalam perbedaannya) untuk ikut di belakang dia. Kendati keadaan ekonomi buruk, orang ikut apa yang dikatakan Soekarno, mengganyang imperialisme dan neokolonialisme ketika hiperinflasi membuat kehidupan begitu sulit, misalnya.

Soeharto punya kekuatan (militer, Golkar, dan juga pengusaha) yang menggiring orang masuk wadah persatuan dan kesatuan nasional (walau diam-diam tetap dalam perbedaannya) dan membawa semua orang berjalan dengan ”ideologi” pembangunan yang harus berlangsung dalam stabilitas politik dan ekonomi. Satu-satunya ideologi adalah Pancasila. Semuanya seragam: monolitik. UUD 45 adalah landasan konstitusional pembangunan, walau juga dilanggar, termasuk dalam hal membungkamkan semua pengkritik.

Setelah Soeharto, semua pemimpin negeri ini habis ”dikeroyok”. MPR menolak pertanggungjawaban BJ Habibie. Abdurrahman Wahid dijatuhkan sendiri oleh Poros Tengah yang mendudukkan dia di kursi kepresidenan. Penggantinya, Megawati Soekarnoputri, bermandikan kritik. Presiden yang sekarang, Susilo Bambang Yudhoyono, pun ”babak belur” didera pernyataan tidak puas. Kini, begitu banyak orang merasa ”saya tahu, saya bisa, dan—mungkin juga—saya layak”. Padahal, pada saat dia duduk di posisi yang sama, bisa jadi dia tidak memiliki ide yang dapat ditawarkan untuk mempersatukan Indonesia. Peristiwa yang sama dapat terulang: dia ”dikeroyok”.

Para tokoh muda yang muncul saat ini memang pintar dan well-educated. Tapi untuk menjadi presiden atau pemimpin bangsa tidaklah sesederhana yang dibayangkan. ”Modal” pendidikan yang tinggi tidaklah cukup. Yang harus dia miliki adalah konsep tentang Indonesia seperti apa yang dia kehendaki.

Kepada rakyat Amerika Serikat yang sudah begitu maju, seorang calon presiden selalu harus dapat merumuskan Amerika Serikat seperti apa yang dia inginkan. Itu yang akan menjadi dasar orang mendukung dan memilihnya. Di Indonesia? Tampaknya, tidak mudah menemukan manusia yang sanggup merumuskan itu sekarang, tidak dari mereka yang tua, tidak dari mereka yang merasa belum tua, dan juga tidak dari mereka yang memang masih muda.
(BE Julianery/ Litbang Kompas)

Survei Parpol ( Punggawa Politik )

2008-04-22T21:07:00.000+07:00

Punggawa Politik Pun Sulit Tentukan Pilihan

Sabtu, 19 April 2008 | 02:13 WIB

SULTANI

Selain punya kemampuan memimpin bangsa dan mampu mengartikulasikan kebutuhan masyarakat, figur pemimpin nasional yang mengutamakan kepentingan negara menjadi hal yang langka saat ini. Bahkan, 45 persen responden yang terdiri dari ketua atau sekjen partai bimbang, apakah dirinya layak untuk menjadi presiden. Hanya 35 persen yang merasa yakin akan kemampuannya sehingga merasa layak menduduki jabatan tertinggi di pemerintahan ini.

Pemimpin nasional, yang dalam hal ini secara spesifik mengarah pada pengertian kepala pemerintahan atau presiden, menjadi konsep yang tidak mudah dirumuskan, kecuali dengan merujuk pada sejumlah kriteria yang harus dimiliki. Tiga hal pokok disebutkan oleh para petinggi partai politik sebagai syarat utama yang harus dimiliki, yakni kemampuan memimpin, kemampuan mengartikulasikan kepentingan masyarakat, dan sikap lebih mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Tingkat penerimaan masyarakat terhadap sosok tertentu juga menjadi pertimbangan selain soal integritas moral yang juga mengemuka sebagai salah satu syarat.

Kurangnya keberanian untuk menjadi pemimpin politik tampaknya menjadi salah satu kendala sulitnya kader pemimpin di tingkat nasional muncul. Meskipun telah terjun ke dalam partai politik, bukan jaminan mereka telah sesuai dengan ”takaran” untuk menjadi pemimpin nasional.

Terlebih, di tengah memanasnya suhu politik menjelang Pemilu 2009, tarik-menarik kepentingan terlihat sangat kentara. Proses politik yang terjadi dalam pembahasan RUU Pemilu Legislatif misalnya, secara jelas mencerminkan hal ini. Elite partai, kader kepemimpinan yang kini duduk mewakili rakyat pun, tampak lebih menonjolkan kepentingan partainya masing-masing.

Tak berlebihan jika jajaran elite partai, seperti sekretaris jenderal atau ketua umum partai, saat ini sulit menentukan pilihan siapa yang paling kuat di antara sesama elite partai. Survei terhadap pucuk pimpinan partai ini menunjukkan, mereka lebih memilih untuk memberikan respons jawaban ”tidak ada” dan ”tidak jawab” (55 persen) terhadap pertanyaan mengenai siapakah di antara pimpinan atau elite partai politik yang mereka pandang paling pantas untuk menjadi presiden mendatang.

Namun, dari mereka yang memberikan pilihannya terhadap figur pemimpin partai, nama Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla paling banyak dirujuk sebagai calon presiden yang layak di antara jajaran pemimpin partai lainnya. Sementara, ”pemilik” Partai Demokrat dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berada di urutan kedua.

Pilihan yang jatuh kepada Jusuf Kalla lebih didasari pada penilaian atas sifat Wakil Presiden RI ini yang dipandang memiliki karakter cepat mengambil keputusan. Sementara itu, pilihan kepada Yudhoyono lebih didasarkan pada pertimbangan akan sempitnya pilihan bahwa hingga kini belum ada tokoh yang dipandang lebih memiliki kemampuan mengurus negara daripada dia. Selain itu, tokoh berlatar belakang militer ini juga relatif terbuka dalam menerima pendapat orang lain.

Pilihan internal di tubuh sesama partai politik pun bukan perkara mudah. Meskipun ada keinginan partai-partai politik lebih memilih Jusuf Kalla sebagai presiden, namun akan terkendala pada masalah popularitas calon di mata masyarakat. Beberapa survei yang dilakukan sejumlah lembaga penelitian, termasuk jajak pendapat Litbang Kompas, menunjukkan bahwa dalam soal ketenaran dan preferensi publik Wakil Presiden RI ini masih terpaut jauh dari Presiden Yudhoyono. Dalam jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas pada Oktober 2007, misalnya, Yudhoyono dipandang layak untuk jadi presiden oleh 75,2 persen responden, sementara Kalla dipandang layak oleh 42,4 persen responden.

Sama halnya terhadap tokoh dari dalam lingkaran partai, dalam cakupan yang lebih luas pun masih sulit bagi elite partai untuk menentukan siapa yang paling pantas untuk menjadi presiden pada pemilu mendatang. Separuh dari pimpinan/sekjen partai belum bisa memastikan siapa tokoh nasional yang paling pantas untuk diusulkan menjadi calon presiden.

Namun, ada fenomena cukup menarik. Nama mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso ternyata disebut lebih banyak (10 persen) dibanding beberapa tokoh lain, termasuk Yudhoyono yang hanya sekali disebutkan. Tampaknya harapan beberapa partai kepada tokoh alternatif ini cukup menonjol. Di balik kontroversi sejumlah kebijakannya, ketegasan mantan Pangdam Jaya ini cukup memberi harapan. Di tengah kebutuhan akan pemimpin yang mampu bersikap tegas, dan kalau perlu siap untuk tidak populer karena pilihan kebijakannya, maka pilihan yang diambil oleh partai politik mungkin akan mengarah pada pribadi-pribadi yang punya potensi mengisi kekosongan itu.

Kaderisasi dan dana

Masalah kaderisasi menjadi problem yang sama beratnya dengan masalah keuangan partai. Dua hal inilah yang dirasakan paling mengganjal dalam menjalankan roda kehidupan partai politik. Implikasi dari sulitnya melakukan kaderisasi bisa sangat berdampak pada seretnya pemimpin-pemimpin baru muncul dari kalangan partai. Namun, untuk menyiapkan teknis pengaderan dan memperluas cakupan basis massa partai juga dibutuhkan biaya yang besar.

Kendala inilah yang pada akhirnya membuat partai politik sering kali tidak siap jika dihadapkan pada pertarungan memperebutkan pucuk pimpinan, baik di level pusat maupun daerah. Dengan demikian, sering kali terjadi partai mencari figur lain di luar kader partainya sendiri.

Tak heran jika kemudian mekanisme pencarian figur pemimpin lewat survei menjadi mode yang semakin diminati kalangan partai politik saat ini. Hal tersebut diakui oleh 35 persen jajaran pimpinan partai yang menjadi responden survei Kompas. Daripada melakukan penjaringan calon pemimpin lewat konvensi atau kongres/muktamar/munas, partai saat ini cenderung lebih memilih metode survei untuk menentukan siapa calon yang akan dimajukan ke dalam arena pemilihan. Dengan metode ini, kemungkinan pilihan menjadi relatif lebih terbuka. (SULTANI/ Litbang Kompas)

Dominasi Partai Golkar dan PDI-P Berakhir

2008-04-22T21:05:00.000+07:00

Senin, 21 April 2008 | 00:02 WIB

Jakarta, kompas - Kemenangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf dalam Pilkada Jawa Barat dan Syamsul Arifin-Gatot Pujonugroho dalam Pilkada Sumatera Utara tidak serta-merta membuat Partai Keadilan Sejahtera optimistis memenangi Pemilu 2009. Kemenangan tersebut, bagi Presiden PKS Tifatul Sembiring, hanya membuktikan bahwa dominasi dua partai besar (Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P) sudah berakhir.

Hal tersebut dikemukakan Tifatul, Minggu (20/4) di Jakarta. ”Saya tidak mengklaim bahwa dengan kemenangan calon yang didukung PKS (Partai Keadilan Sejahtera) di dua pilkada tersebut membuat kami yakin memenangi Pemilu 2009. Hanya saja, yang saya amati di Jabar dan Sumut, dominasi Golkar dan PDI-P berakhir,” ujarnya.

Ia tidak mengklaim PKS bakal menang dalam Pemilu 2009 mengingat duet dua pasangan tersebut tidak hanya didukung PKS. Di Jabar, Heryawan dan Dede juga didukung Partai Amanat Nasional. Sementara itu, dalam Pilkada Sumut, PKS berkoalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan, Partai Bulan Bintang, dan parpol kecil lainnya.

Namun, pendapat tersebut dibantah Direktur Desk Pemilu dan Pilkada Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Lily Romli. Menurut Lily, kemenangan pasangan yang didukung PKS dan koalisi partai lainnya hanyalah kebetulan semata. Hipotesis berakhirnya dominasi partai besar butuh pembuktian di dalam pilkada-pilkada selanjutnya.

”Ini hanya masalah figur yang diusung diterima masyarakat,” ujarnya.

Meskipun demikian, Lily mengemukakan, hasil pilkada Jabar dan Sumut menjadi lampu kuning bagi parpol besar.

PDI-P optimistis

Kemarin, Ketua DPP PDI-P Bidang Hukum dan HAM Firman Jaya Daeli mengatakan, pada pemilihan presiden tahun 2004 perolehan suara PDI-P di Sumut hanya sekitar 14,9 persen. Pada pemilihan kepala daerah kali ini, perolehan suara pasangan yang didukung PDI-P, yaitu Tritamtomo-Benny Pasaribu, mencapai sekitar 23 persen.

”Kemungkinan perolehan suara itu akan terus naik,” tutur Firman Jaya Daeli. Bagi Firman Jaya Daeli, perolehan suara itu menjadi modal politik awal untuk memenangi pemilihan presiden 2009.

Untuk itu, yang perlu dilakukan sekarang adalah terus memperkuat dan merawat basis-basis suara PDI-P, terutama di tingkat akar rumput. Pendekatan ke tingkat bawah, mencermati dan merespons apa yang dibutuhkan petani, buruh, dan nelayan, adalah salah satu langkah yang bakal digunakan untuk perkuatan itu. (JOS/ANA)

Rakyat Menuntut Perubahan

2008-04-22T21:02:00.000+07:00

elasa, 22 April 2008 | 01:36 WIB

Oleh J KRISTIADI

Kemenangan sementara pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada di Jawa Barat dan Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho di Sumatera Utara mendapat reaksi beragam di masyarakat. Sebagian menganggap kemenangan kandidat itu merupakan kemenangan kubu politik beraliran keagamaan (Islam) dan kekalahan bagi kekuatan nasionalis.

Pandangan dikotomi yang didasarkan teori politik aliran oleh Clifford Gerrtz itu sudah ketinggalan zaman. Persepsi itu sama kelirunya dengan pendapat teoretikus Barat yang menganggap negara berpenduduk mayoritas Islam tak dapat berdemokrasi. Perpolitikan Indonesia jauh lebih kompleks dan plural sehingga tak dapat dipahami secara simplistik melalui teori itu.

Sejarah politik Indonesia modern membuktikan, Islam dan nasionalis bukan dua hal yang berhadap-hadapan, apalagi berlawanan. Ia membaur menjadi entitas politik yang sangat cair dan pragmatis. Hal itu bisa jelas dilihat dari pencalonan kepala daerah. Tak ada benang merah yang bisa membuktikan teori dikotomi Islam dan nasionalis.

Pasangan Heryawan-Dede didukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional, dua partai yang dapat bekerja sama dengan partai apa saja dalam pencalonan kepala daerah. Bahkan, PKS bisa bekerja sama dengan Partai Damai Sejahtera mencalonkan seorang Kristen dalam Pilkada Papua beberapa saat lalu. Dikotomi juga kian tak relevan dengan penegasan PKS sebagai partai bernuansa nasionalis, yang menyatakan tak setuju dengan negara Islam dan negara sekuler, sebagaimana terangkum dalam buku berjudul Memperjuangkan Masyarakat Madani, yang diluncurkan Minggu lalu.

Dinamika politik dewasa ini justru menjadi momentum untuk lebih memperkuat bangunan nation Indonesia mengingat pilihan rakyat tak lagi primordialistik. Pilihan rakyat dewasa ini lebih menuntut legitimasi politik yang didasarkan atas kinerja daripada pidato dan janji atau sikap yang mengundang iba.

Siapa pun pemimpin yang dinilai dapat melakukan perubahan ke arah perbaikan hidup, ia akan mendapatkan dukungan rakyat. Menyikapi kemenangan para calon itu, yang lebih dapat diterima adalah manifestasi dari suasana kebatinan rakyat yang menuntut perubahan. Rakyat ingin perubahan agar kehidupannya yang semakin sulit menjadi lebih baik. Kandidat dari parpol yang mapan, terutama Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, secara deterministik dianggap tak mungkin melakukan perubahan.

Masyarakat mungkin merasa telah memberikan cukup kesempatan pada mereka mandat kekuasaan, bahkan mandat sebagai presiden dan wakil presiden. Namun, kesempatan itu tidak digunakan dengan semestinya. Bahkan, PDI-P, yang pernah mendapatkan dukungan rakyat lebih dari 30 persen dalam pemilu legislatif, dihukum oleh pemilihnya dengan hanya memperoleh sekitar 20 persen pada Pemilu 2004, yang notabene pada saat ketua umumnya menjadi presiden.

Mungkin hal yang sama akan dihadapi Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Empat tahun kurun waktu pemerintahannya belum bisa mewujudkan janji yang pernah ditebarkan saat kampanye. Dukungan 60 persen dari rakyat tak bisa dimanfaatkan untuk menjadi kekuatan penyeimbang menghadapi DPR yang sering rewel dalam merespons kebijakan pemerintah. Pemerintahan SBY-JK yang merupakan bagian dari 10 tahun usia reformasi belum beranjak dari kesan mengobral janji, tebar pesona, perilaku teatrikal dan melankolis, tetapi lemah dalam manajemen pemerintahan.

Fenomena suara rakyat yang menuntut perubahan tak mustahil akan memengaruhi hasil Pemilu 2009, dalam pemilu legislatif dan presiden. Partai Golkar dewasa ini menjadi tulang punggung pemerintah akan menerima beban yang paling berat, meski pemerintah didukung hampir semua partai yang mempunyai perwakilan di DPR.

Partai Golkar dan Yudhoyono tak mudah menjelaskan kepada rakyat bahwa kemiskinan dan pengangguran bukan hanya semata masalah Indonesia, tetapi juga disebabkan krisis pangan dunia, bencana alam, perubahan iklim, dan perekonomian dunia yang kacau. Selain itu, rakyat yang tertindih beban berat tak mudah memahami kompleksitas serta kerumitan proses pengambilan kebijakan.

Selama ini rakyat dijejali retorika politik yang hanya memberikan persepsi keliru mengenai hidup berbangsa dan bernegara. Elite tidak memberikan pendidikan dan pemahaman berpolitik yang benar agar rakyat mengerti betapa berat dan kompleksnya permasalahan yang dihadapi bangsa dewasa ini. Bila parpol yang mapan tak mengubah strategi, sejalan dengan tuntutan masyarakat, tidak mustahil mereka akan mengalami kemunduran dalam perolehan suara pada Pemilu 2009.

Akhirnya, perlu disadari bersama, siapa pun yang menjadi pemimpin di Indonesia dewasa ini akan menghadapi tantangan dan kesulitan yang berat. Selain masalah yang berkaitan dengan perkembangan dan persaingan global yang kian sengit, tetapi yang jauh lebih penting adalah tantangan domestik yang mendesak untuk diselesaikan: pertama, sistem pemerintahan yang rancu, dan kedua, birokrasi yang sangat korup dan bobrok.

Tanpa perbaikan mendasar terhadap dua masalah itu, tidak ada pemimpin yang bisa mengubah kesengsaraan itu. Masyarakat boleh berharap terjadi perubahan dengan memilih calon pemimpin yang dinilai ideal.

Negeri Para Mafioso

2008-04-22T21:01:00.001+07:00

Senin, 21 April 2008 | 00:10 WIB

Oleh Denny Indrayana

Ini negeri para mafioso. Segala jenis mafia ada. Sebutlah mafia kayu, mafia preman, mafia pendidikan, mafia haji, dan paling utama mafia koruptor. Seakan semua abadi karena absennya efek jera. Hukum sebagai sistem penjatuh sanksi kehilangan efektivitasnya.

Mengapa ini terjadi? Penyebabnya, hukum sendiri mandul karena kontaminasi korupsi peradilan. Maka, tidak ada jalan lain, kecuali mengenyahkan praktik mafia peradilan dari bumi pertiwi.

Pembersihan aparatur hukum itulah yang seharusnya menjadi prioritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Efek jera hukum harus dikembalikan. Pemberantasan judicial corruption adalah pintu pertama dan utama yang harus dibuka untuk membongkar berbagai korupsi di bidang lain, utamanya korupsi politik. Selama hukum tidak dibersihkan dari anasir jual- beli keadilan, political corruption akan selalu membajak keadilan.

Artinya, untuk membersihkan korupsi, mau tidak mau hukum harus disucikan dari praktik korupsi itu sendiri. Hanya sanksi hukum efektif yang bisa menjadi rel bagi penyimpangan perilaku politik. Perlu diingat, perilaku politik yang korup adalah sumber segala kerusakan sebab politik adalah saudara kembar kekuasaan, padahal kekuasaan cenderung korup.

Tugas KPK

Mengapa KPK diberikan amanah untuk fokus memberantas korupsi politik dan peradilan?

Pertama, KPK relatif lebih bersih dibandingkan dengan penegak hukum lainnya. Seandainya institusi kejaksaan dan polisi tidak merupakan salah satu episentrum mafia peradilan, pembersihan oleh KPK tidak diperlukan. Namun, karena oknum jaksa dan polisi nakal adalah fenomena ”nila sebelanga di antara susu setitik”, pembersihan harus dari luar.

Kedua, KPK adalah komisi negara yang independen, berbeda dengan kejaksaan dan kepolisian, di bawah supervisi presiden. Maka, independensi KPK diperlukan guna membongkar inti korupsi yang tidak jarang ada di urat nadi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Apa yang perlu dilakukan KPK? Strategi luar biasa pemberantasan korupsi harus dilakukan menyeluruh melalui pencegahan (preventif) dan penindakan (represif). Pencegahan untuk memberi pendidikan bagi masyarakat bahwa korupsi itu kejahatan maha-haram. Dan pendekatan pendidikan dapat dilakukan banyak institusi, termasuk pendidikan, dari play group hingga perguruan tinggi.

Jadi, yang harus diprioritaskan KPK sebagai institusi penjera adalah tetap melakukan penindakan yang efektif dengan terus menghadirkan terapi kejut. Penangkapan tangan harus dilakukan secara terpilih dan tepat sasaran. KPK jelas tidak dapat menindaklanjuti puluhan ribu laporan korupsi dari masyarakat, tetapi harus ”memilih” target episentrum korupsi. Jika ada korupsi di Senayan, yang menjadi sasaran tembak adalah aktor utama, bukan hanya aktor lapangan. Jika ada korupsi di kejaksaan, pembongkaran menuju sel inti korupsi tidak hanya mengorbankan perantara suap di lapangan.

Terfokus

Mengapa penindakan terfokus harus dilakukan? Alasannya, elite yang korupsi bukan karena tidak tahu peraturan. Anggota DPR yang korupsi pasti bukan karena mereka tidak paham bahwa menerima uang suap untuk pengalihan areal hutan lindung bertentangan dengan peraturan perundangan. Juga mustahil seorang jaksa tidak mengerti, menerima uang miliaran rupiah dari pihak yang terkait kasus adalah tindakan haram mafia peradilan.

Bagi pelaku elite, yang seharusnya melek hukum dan paham korupsi, tidak diperlukan pendekatan pendidikan. Alasannya, para koruptor kerah putih bukan melakukan corruption by need, tetapi corruption by greed. Pendidikan antikorupsi hanya efektif dilakukan bagi koruptor karena kebutuhan (need), bukan karena keserakahan (greed). Terhadap pelaku corruption by greed, diperlukan tindakan yang menjerakan.

Terkait penindakan yang menjerakan pun diperlukan pembenahan sistem hukum pemidanaan agar efek jera benar-benar hadir. Selama tahun 2007, Putusan Pengadilan Tipikor rata-rata menjatuhkan vonis 4,4 tahun penjara bagi koruptor. Rata-rata hukuman itu sama sekali tidak memadai untuk membuat kapok pelaku korupsi yang merugikan negara miliaran bahkan triliunan rupiah. Belum lagi sistem lembaga pemasyarakatan memanjakan para narapidana korupsi dengan kemungkinan fasilitas hotel berbintang dan diskon remisi penjara besar-besaran. Maka, tidak tertutup kemungkinan, setelah divonis bersalah, sang koruptor tetap beruntung mendapat remisi, bahkan tenang menikmati hasil korupsinya.

Untuk mempertegas pemberantasan korupsi, pemidanaan penjara harus lebih maksimal, jika perlu hukuman seumur hidup atau mati. Selain itu, pemberian pengampunan sejenis grasi maupun remisi harus dihentikan dulu. Moratorium grasi dan remisi itu tidak melanggar HAM karena secara hukum adalah hak prerogatif presiden. Jika presiden memberlakukan moratorium grasi dan remisi, hal itu tidak ada pelanggaran konstitusional.

UU Pengadilan Tipikor

Terkait pidana penjara yang menjerakan, eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi harus diselamatkan. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) hanya memberi masa transisi tiga tahun untuk pembuatan pengadilan korupsi terpisah dari peradilan umum. Ini untuk menjamin tiadanya dualisme penanganan kasus korupsi, yang berdampak hadirnya peradilan korupsi yang berbeda dan diskriminatif. Putusan MK itu dikeluarkan Desember 2006. Namun, hingga 1,5 tahun belum juga dilaksanakan dengan hadirnya UU Pengadilan Tipikor. Padahal, tahun 2009, batas akhir masa transisi, adalah tahun pemilu. Maka, sulit mengharapkan UU itu akan mendapat perhatian. Untuk itu, UU Pengadilan Tipikor harus disahkan dan berlaku tahun 2008.

Perlu dicatat, ketiadaan Pengadilan Tipikor sama dengan membunuh agenda pemberantasan korupsi karena KPK tanpa Pengadilan Tipikor sama dengan institusi cacat tanpa kewenangan penindakan. Maka, presiden dan DPR harus segera bergerak menyegerakan pembahasan RUU Pengadilan Tipikor dan menghalangi para mafioso korupsi kegirangan karena tandem KPK hilang.

Denny Indrayana Direktur Indonesian Court Monitoring; Ketua PuKAT Korupsi Fakultas Hukum UGM

QUICK COUNT PILKADA JABAR

2008-04-22T20:55:00.000+07:00

Perhitungan Suara KPUD

1. Danny & Iwan		24,95 %
2. Agum & Nu'man		34,55 %
3. Heryawan & Dede		40,50 %

Perhitungan Suara Litbang Kompas

1. Danny & Iwan		24.296%
2. Agum & Nu'man		35.3381%
3. Heryawan & Dede		40.3659%

LSN: Keok di Dua Pilkada, Golkar Tetap Favorit 2009

2008-04-19T11:58:00.001+07:00

Ken Yunita - detikcom

Jakarta - Partai Golkar keok di dua pilkada yang baru-baru ini digelar. Meski begitu, partai berlambang pohon beringin ini tetap akan menjadi favorit dalam Pemilu 2009.

Demikian salah satu hasil survei terbaru Lembaga Survei Nasional (LSN) yang dilakukan di 33 provinsi di Indonesia Maret 2008 lalu.

"Temuan survei LSN menegaskan Partai Golkar masih tetap menjadi harapan publik untuk mengatasi persoalan bangsa pasca 2009," kata Direktur Eksekutif LSN Umar S Bakry dalam rilis kepada detikcom, Jumat (18/4/2008).

Menurut Umar, 23.8 persen publik menyakini, keadaan ekonomi Indonesia akan lebih baik jika Partai Golkar memenangkan Pemilu 2009. Sementara itu bersaing ketat 23.7 persen publik memilih PDIP.

Sementara itu 15.7 persen responden percaya keadaan ekonomi akan membaik jika Partai Demokrat menang dalam Pemilu 2009. Sedangkan kepercayaan terhadap partai-partai berbasis agama (Islam) yang tertinggi adalah PKS (12.7%), PAN (9.1%), PPP (8.7%), dan PKB (8.2%).

Total responden dalam survei ini adalah 2178 orang dengan margin of error + 2.1% pada tingkat kepercayaan 95%. Survei dilakukan dengan metode penarikan sampel multistage random sampling. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner. ( ken / ken )

Keok di Dua Pilkada

2008-04-19T11:57:00.001+07:00

Pengamat: Golkar Salah Pilih Calon

Ken Yunita - detikcom
Jakarta - Golkar keok di dua pilkada yang baru saja digelar. Partai berlambang Pohon Beringin itu dianggap kurang jeli memilih calon yang didukung masyarakat.

"Selama ini Golkar salah kalkulasi dan strategi dalam menentukan calon yang mendapat dukungan dari masyarakat, jadi sering kalah," kata pengamat politik Maswadi Rauf kepada detikcom, Sabtu (19/4/2008).

Maswadi mengatakan, agar Golkar tidak lagi menelah pil pahit di kancah pilkada, partai yang dipimpin Jusuf Kalla itu harus lebih jeli membaca peta di lapangan.

"Kalau ingin menang, parpol harus melakukan strategi jangka panjang. Calon yang akan didukung harus dipersiapkan dengan matang," lanjutnya.

Perolehan suara Partai Golkar di dua pemilihan gubernur, yakni Jawa Barat dan Sumatra Utara kedodoran. Perolehan calon gubernur yang diusung Golkar dalam Pilkada Jabar, Danny Setiawan-Iwan R. Sulanjana terpuruk di urutan terakhir.

Nasib itu juga dialami pasangan Ali Umri-Maratua Simanjuntak dalam pilkada Sumatra Utara. ( ken / ken )

Mencari Pemimpin Republik

2008-04-19T11:50:00.000+07:00

Sabtu, 1 Maret 2008 | 02:37 WIB

B HERRY PRIYONO

Indonesia hanya akan menjadi sebuah nama bagi kerumunan gejala sebab ia cuma hasil sampingan dari kerumunan tindakan individual atau sektoral yang kita lakukan. Mungkin itu yang sedang terjadi pada cita-cita tentang Indonesia dewasa ini.

Apabila mudah kita temukan pemimpin baru dalam bisnis, teknologi, media, seni, atau akademik, namun sulit menemukan pemimpin baru Republik, mungkin lantaran Republik jauh melampaui bidang sektoral seperti bisnis, teknologi, media, seni, akademik, atau bahkan gabungan itu semua. Tentu selalu ada guna membandingkan keduanya, pun seandainya itu hanya sebagai cara mengimbau agar seorang pemimpin Republik ingat bahwa hidup sebuah Republik berjalan di atas taman keragaman berbagai sektor kegiatan yang punya ciri sendiri.

Wakil Presiden Jusuf Kalla sangat gemar mengatakan bahwa pemimpin Republik, baik nasional maupun lokal, sebaiknya berlatar pebisnis (Kompas, 22/11/2006). Tentu ia punya alasan yang dibuat masuk akal, juga seandainya kemasukakalan itu sekadar hasil perpanjangan egonya. Gagasan yang sama validnya diajukan oleh Butet Kertaradjasa dengan bilang bahwa pemimpin Republik sebaiknya berlatar seniman.

Pemimpin Republik—dan dengan itu juga kepemimpinan Republik—dipandang jauh lebih luas dan melampaui corak khusus sektor seperti bisnis, seni, teknologi, akademik, media, dan seterusnya. Karena itu, kebiasaan menyamakan secara kategoris bisnis dan Republik ibarat memaksa kita menganggap sebatang pohon sebagai hutan. Republik punya kategori berbeda dari dunia akademik, seni, media, teknologi, dan seterusnya.

Lalu, di mana letak bedanya? Catatan kecil ini tak bermaksud menjawab pertanyaan mahabesar itu. Ia hanya mengiris bagian sangat kecil dari pertanyaan itu sebagai titik berangkat, terutama yang menyangkut implikasinya bagi pencarian pemimpin Republik. Perkenankan saya mengajukan irisan kecil problematik itu dalam pertanyaan: bila Republik jauh melampaui bidang sektoral hidup-bersama seperti bisnis, teknologi, seni, media, ataupun akademik, apa implikasinya untuk pemimpin dan kepemimpinan Republik?

Kesempitan sektoral

Mulailah dari soal kecil. Mengapa pemimpin yang sukses di bidang tertentu tak serta-merta cocok jadi pemimpin Republik? Jawabnya dua lapis. Pertama, dengan mengandaikan Republik jauh lebih besar dan melampaui bidang sektoral yang spesifik, cara-berpikir seperti yang biasa diajukan Kalla adalah bagian kesesatan elementer pars pro toto. Ini sesat logika paling sederhana. Kedua, lebih serius dari lapis pertama, cara-berpikir itu mengabaikan perbedaan raison d’être antara Republik dan bidang sektoral yang spesifik. Ambil satu contoh. Apa alasan adanya tata-pengadilan (hukum)? Tentu: pengelolaan tata kesamaan hukum bagi keadilan, dan bukan untuk dakwah atau mengeruk laba. Penerapan prinsip bisnis dalam kinerja tata-pengadilan akan berakibat ”keadilan” selalu hanya dimenangkan oleh mereka yang mampu membayar paling tinggi sebab bisnis beroperasi dengan prinsip keramat ”pembayar tertinggi adalah pemenang”. Dengan itu, keadilan tak lagi soal hak, tetapi daya-beli. Akhirnya, tata-pengadilan kehilangan alasan adanya.

Keragaman raison d’être bidang sektoral itu indah dan sesungguhnya dapat bekerja sebagai pencegah kecenderungan totalitarianisme, entah totalitarianisme oleh doktrin agama, politik, atau bisnis. Keragaman raison d’être bidang sektoral itu dapat dipandang sebagai cerminan institusional keragaman antropologis manusia sendiri. Jadi, ada semacam paralel antara bidang sektoral tata hidup-bersama (pendidikan, ekonomi, budaya, dan seterusnya) dan ragam dimensi pribadi manusia (homo educationis, homo oeconomicus, homo culturalis, dan seterusnya).

Pokok di atas punya implikasi jauh. Manusia pasti seorang homo oeconomicus, tapi homo oeconomicus pasti bukan keseluruhan manusia. Begitu pula, sebuah Republik pasti mencakup bisnis, pendidikan, dan seterusnya, tapi bisnis, pendidikan, dan seterusnya pasti bukan keseluruhan hidup Republik. Inilah pokok paling sederhana yang perlu dipegang oleh seorang pemimpin atau calon pemimpin Republik.

Lalu apa alasan adanya sebuah Republik? Bagi RI, itu sudah jelas dalam Pembukaan UUD 1945: ”membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Cukup jelas, alasan adanya RI tak dalam kategori sama dengan dimensi sektoral. Pokok ini punya implikasi lanjut bagi kualitas pemimpin Republik.

Mengatasi ”ceteris paribus”

Ceteris paribus adalah ungkapan Latin yang harfiah berarti ”dengan mengandaikan hal-hal lain sama/konstan”. Ceteris paribus biasa dipakai dalam literatur bahasa Latin untuk mengatakan atau menjelaskan sesuatu dengan menangguhkan faktor lain yang mungkin terkait, namun tak diperlakukan sebagai penjelas atau penjelasan pada momen itu.

Contoh: mengapa mutu kebanyakan acara televisi di Indonesia begitu rendah? Andaikan kualitas rendah acara televisi diberi simbol Y. Andaikan pula, berdasarkan studi awal, seorang peneliti menemukan lima kemungkinan penjelas. Misalnya: selera kultural para pembuat program yang rendah (X1), tidak ada badan standar mutu acara televisi dengan otoritas regulatif (X2), kriteria rating didasarkan pada histeria suka dan tidak-suka (X3), acara televisi ditentukan oleh iklan (X4), kultur voyeuris para pembuat acara televisi (X5), dan seterusnya (Xn). Kita tidak tahu apakah faktor penjelas itu memang menjelaskan Y. Karena keterbatasan, sang peneliti coba menjelaskan Y hanya dengan X2 serta X4, dan dengan itu menangguhkan X1, X3, X5, dan Xn. Dalam ungkapan formal, Y dijelaskan oleh X2 dan X4, ceteris paribus X1, X3, X5, dan Xn. Masalahnya, dalam dunia riil, penyebab rendahnya mutu acara televisi tidak mengenal ceteris paribus.

Contoh di atas terdengar teknis. Yang mau diajukan adalah pokok sederhana berikut. Analog dengan itu, pemakaian cara-berpikir bisnis, atau cara-berpikir teknologi, ataupun yang lain selalu merupakan bentuk ceteris paribus terhadap semesta hidup Republik. Implikasinya sangat besar bagi pemimpin atau calon pemimpin Republik. Ia pemimpin Republik jika, dan hanya jika, mampu mengatasi ciri ceteris paribus cara-berpikir sektoral tiap bidang.

Tentu pokok itu tak berarti pendekatan sektoral tak berguna bagi diagnosis dan solusi berbagai masalah yang mendera Republik. Justru sebaliknya, dinamika hidup dan konstelasi masalah Republik yang riil berisi pertautan tak terpisahkan antara gugus-gugus tersebut—tanpa ceteris paribus. Itu juga sama sekali tak berarti seorang pemimpin Republik harus ahli dalam semua atau bahkan satu bidang. Namun, cukup pasti, kedalaman, keluasan, dan kepekaan wawasan seorang pemimpin Republik adalah syarat mutlak. Ia disebut pemimpin Republik persis karena mengerti kesempitan cara-berpikir sektoral bidang sekaligus mampu melampauinya. Hal ini mengisyaratkan bahwa kedalaman, keluasan, dan kepekaan pemimpin Republik merupakan syarat mutlak, namun itu tak identik dengan kepandaian akademik, apalagi ilmiah. Kapasitas melampaui ceteris paribus itu hanya terasa bila kita mengerti bahwa perangkat utama kepemimpinan Republik adalah kebijakan publik.

Penjaga kebijakan publik

Sesuatu disebut ”kebijakan publik” bukan karena diundangkan atau karena diberlakukan untuk semua warga, tetapi karena substansinya menyangkut jatuh-bangun kelangsungan Republik. Terdengar sederhana, namun pokok ini dalam banyak hal menentukan apakah kepemimpinan Republik mampu membawa kita membentuk Indonesia sebagai bangsa.

Berbicara tentang Republik selalu mengandaikan ada cita-cita tentang tata hidup-bersama. Itu juga berarti, tak ada guna bicara Republik bila kita tak mengandaikan ada cita-cita hidup-bersama. Cuma, cita-cita itu berisi tegangan abadi. Di satu pihak kita ingin bebas melakukan apa pun yang kita kehendaki dengan cara sesuka kita. Di pihak lain cita-cita hidup-bersama hanya mungkin terwujud jika, dan hanya jika, tersedia cara mengoordinasi kebutuhan semua warga yang menjadi anggota tata hidup-bersama. Itulah tegangan abadi antara individualitas dan sosialitas. Mengelola tegangan antara keduanya bagi pencapaian persis merupakan raison d’être kebijakan publik.

Dapat diringkaskan: selama kita hendaki ada Republik, selama itu pula kita butuh kebijakan publik. Seorang yang lewat proses politik dipilih sebagai pemimpin Republik punya ”kebijakan publik” sebagai perangkat utama menjalankan kepemimpinan. Sampai di sini semua terdengar indah, tetapi keindahan sering jadi induk kekecewaan. Berikut ilustrasi.

Beberapa tahun ini kita cemas dengan luasnya kemiskinan dan pengangguran. Dengan menyadari tarik-ulur data orang miskin di Indonesia, kita tak keliru total memakai data orang miskin dan ambang-miskin berjumlah 108,78 juta (Bank Dunia 2006). Berbagai perdebatan atas kebijakan ekonomi dikaitkan dengan upaya memecahkan masalah kemiskinan kolosal ini. Itu mulia. Dalam rangka hidup Republik, alasan adanya sektor ekonomi memang untuk mewujudkan kesejahteraan material semua warga.

Strateginya berkisar pada dua arus. Pertama, kebijakan ekonomi sibuk diarahkan ke penciptaan iklim investasi yang kondusif bagi para investor besar dan global melalui investasi langsung. Maksudnya, agar investasi besar-besaran oleh perusahaan raksasa diharapkan mengurangi orang miskin melalui penyerapan jumlah besar penganggur. Kedua, sudah beberapa tahun berlangsung kesibukan slogan mengarahkan kebijakan pada pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Cuma, jalur kedua ini dipahami secara sempit sebagai urusan kredit modal bagi UMKM. Kutak-kutik kebijakan pun difokuskan pada fungsi intermediasi bank. Ketika bicara tentang bank, yang dimaksud adalah perbankan modern.

Ada kebangkrutan cara-berpikir tentang kebijakan publik yang terlibat dalam perkara itu. Pertama, mengandalkan solusi masalah kemiskinan 108,78 juta orang kepada investasi perusahaan besar sama dengan menyerahkan hidup-mati 108,78 juta orang kepada kebaikan hati perusahaan besar. Dalam corak globalisasi dewasa ini, bahkan sejak awal kita sudah tahu, solusi itu akan gagal. Kedua, kendati keberadaan perusahaan besar bisa sangat berperan sebagai ”faktor penarik” bagi penciptaan ekonomi Indonesia menuju korporatisasi, kita mengerti strategi itu akan gagal memecahkan pengangguran dan kemiskinan dalam skala kolosal. Ketiga, dilihatnya kemacetan UMKM terutama sebagai soal kegagalan kredit dan fungsi intermediasi perbankan modern sesungguhnya menunjukkan bahwa UMKM dipahami secara instrumental dari cara-berpikir serta tujuan korporatisasi, dan bukan sebagai cara memberdayakan 108,78 juta orang.

Jadi, pada akhirnya strategi ekonomi yang ditempuh untuk memecahkan masalah kolosal kemiskinan dan pengangguran bukan strategi UMKM, tetapi korporatisasi. Bahkan, hanya dengan mendasarkan diri pada angka 108,78 juta orang miskin dan ambang-miskin, sudah jelas sejak awal strategi itu tak akan berhasil. Strategi itu sama sekali bukanlah kebijakan-publik ekonomi, melainkan siasat korporatokrasi (pemerintahan oleh perusahaan-perusahaan besar). Dalam lautan kemiskinan dan ambang-kemiskinan di Indonesia, siasat korporatokrasi bukanlah kebijakan publik sebab ia bukan kebijakan, apalagi publik. Kebijakan publik adalah perangkat utama di tangan pemimpin Republik, namun tampak jelas kebijakan publik dan kepemimpinan Republik selalu dilaksanakan dalam perangkap kekuasaan.

Dalam perangkap kekuasaan

Selain keutamaan manusiawi lain yang biasa kita dapati pada negarawan unggul, kemampuan melampaui kesempitan sektoral dan mengatasi ceteris paribus merupakan dua kemampuan paling penting bagi pemimpin Republik. Mengapa? Karena pelaksanaan kebijakan publik berlangsung dalam simpang-siur tualang kekuasaan yang dengan mudah dapat melumpuhkan pemimpin Republik.

Dalam simpang-siur itu beroperasi kekuasaan para preman, cukong, militer, makelar, spekulan, fundamentalis agama, aktivis, akademisi, politisi, media, pelagak, pengusaha, konglomerat, tuan keuangan global, kawanan massa, dan seterusnya. Masing-masing atau beberapa kombinasinya bersikeras membawa Republik ke arah kepentingan sendiri. Begitu cerdik cara sosok-sosok itu beroperasi sehingga pemimpin Republik dengan mudah tersandera dalam kelumpuhan. Kelumpuhan itu biasanya tecermin dalam ketaktegasan mengambil keputusan. Kecenderungan sang pemimpin Republik tersandera sangat nyata dan lewat proses itu berbagai keputusan kehilangan status sebagai kebijakan publik. Korporatokrasi yang diklaim sebagai kebijakan-publik ekonomi dalam contoh di atas merupakan gejala ketersanderaan yang luas terjadi di bidang lain: dari pendidikan sampai tata kota, dari kasus lumpur Lapindo sampai penggundulan hutan.

Hal di atas juga mengisyaratkan: seorang pemimpin Republik akan selalu terlibat dengan soal kekuasaan. Atau, andai ia tak mau, kekuasaan akan selalu berurusan dengan pemimpin Republik. Ia pemimpin Republik justru karena kekuasaan yang paling besar untuk mengelola Republik kita berikan kepadanya, dan bukan kepada para cukong, pengusaha, ataupun pemimpin agama. Dalam banyak hal dapat dikatakan, kepemimpinannya adalah kisah tentang bagaimana ia memakai kekuasaan paling besar yang kita berikan kepadanya untuk membentuk Republik. Maka, ketika kita menyaksikan banyak keputusannya ditawan oleh sosok kekuasaan lain, ia tak mengerti bahwa kita memberikan kekuasaan paling besar kepadanya justru supaya ia mampu melakukan pemihakan.

Pemihakan biasanya dituntut saat terjadi konflik kepentingan antara beberapa pihak yang ditandai oleh asimetri kekuasaan yang tajam. Dalam contoh tentang kebijakan ekonomi di atas, cukup pasti hubungan antara 108,78 juta orang miskin/ambang-miskin dan perusahaan besar ditandai asimetri tajam. Perusahaan punya akses lebih besar dibandingkan dengan 108,78 juta orang miskin/ambang-miskin dalam menentukan corak kebijakan ekonomi. Maka, tidak mengherankan bila arah pembangunan ekonomi dikuasai siasat korporatokrasi. Tugas pemimpin Republik adalah melakukan tindakan-afirmatif bagi 108,78 juta orang dalam relasi asimetris dengan para korporatokrat.

Pokok ini membawa kita ke argumen utama yang ingin diajukan refleksi kecil ini: pemimpin Republik adalah orang yang kita beri otoritas tertinggi menyuntikkan agenda kesengajaan dalam simpang-siur tindakan individu atau sektor yang pada dirinya tak pernah dimaksudkan secara sengaja untuk membentuk negeri ini sebagai bangsa dan RI.

Membentuk Indonesia

Ketika bangun pagi dan buru-buru pergi ke kantor, kita ingin segera sampai di kantor mengerjakan tugas; paling jauh dibayangi tujuan agar kita tetap punya pekerjaan yang menghasilkan upah/gaji buat menyangga hidup kita dan keluarga. Cukup pasti, tindakan itu dilakukan bukan dengan maksud sengaja membentuk Indonesia sebagai bangsa. Ciri sentrifugal tindakan itu begitu rupa sehingga arus kegiatan sehari-hari yang kita lakukan membentuk berlaksa interaksi yang terjadi tanpa maksud lain kecuali pemenuhan kebutuhan diri. Itulah genius yang muncul dari spontanitas dan kebebasan. Dalam bahasa akademik, proses itu disebut ”sistem kebebasan alami”. Namun, juga segera jelas bahwa berlaksa tindakan itu tidak dengan sendirinya menciptakan tatanan Republik. Atau, semua itu tidak dengan sendirinya membentuk Indonesia sebagai bangsa.

Antara ciri sentrifugal berlaksa tindakan individu dan terbentuknya Indonesia sebagai bangsa terbentang jurang menganga. Tidak juga argumen laissez-faire yang paling ketat pun mampu membuktikan kaitan itu, karena tindakan sektoral individual dan Indonesia sebagai bangsa adalah dua hal yang kategoris berbeda. Kesesatan kaum libertarian terletak dalam pandangan bahwa komunitas politik seperti bangsa akan terbentuk dengan sendirinya dari ketaksengajaan tindakan bebas dan spontan tiap individu. Itu sebuah fatamorgana.

Republik dan pembentukan Indonesia sebagai bangsa adalah proyek yang menuntut agenda kesengajaan. Itulah tugas paling pokok seorang pemimpin dan kepemimpinan Republik. Semua bakat dan kemampuan yang diperlukan melakukan tugas yang tertulis di atas akan sia-sia bila tak diarahkan jadi agenda kesengajaan demi membentuk Indonesia sebagai bangsa. Tanpa kesungguhan tugas menyuntikkan agenda kesengajaan, Indonesia tak akan terbentuk sebagai Republik dan bangsa. Lugasnya, Indonesia hanya akan menjadi sebuah nama bagi kerumunan gejala sebab ia cuma hasil sampingan kerumunan tindakan individual atau sektoral yang kita lakukan. Mungkin itu sedang terjadi pada cita-cita tentang Indonesia dewasa ini.

Kita tak tahu persis siapa lagi besok pagi menyatakan diri maju dalam Pemilu 2009. Siapa pun itu, ada guna kita mengukur gerak-geriknya menurut kriteria yang tertulis di atas. Mampukah ia melampaui kesempitan sektoral? Mampukah ia mengatasi ceteris paribus? Penjaga andal kebijakan publikkah ia? Pahamkah ia sepenuhnya bahwa kekuasaan besar di tangannya kita berikan untuk melakukan affirmative actions bagi kaum yang paling membutuhkan? Mampukah ia mengubah keempat syarat itu menjadi agenda kesengajaan membentuk Republik dan Indonesia sebagai bangsa?

Setelah membaca sketsa kecil ini, barangkali kita merasa betapa sulit jadi pemimpin Indonesia. Sesungguhnya syarat yang tertulis di atas tak lebih dari suara akal sehat biasa. Ia belum menyentuh standar paling unggul. Bila syarat paling sederhana itu tampak terlalu tinggi, mungkin bukan karena semua itu memang terlalu tinggi, melainkan karena kondisi Indonesia dan kualitas para pemimpin tua yang ada kini telah jatuh sedemikian rendah.

Itulah mengapa masa depan Indonesia laksana lorong panjang yang menganga tanpa jelas menuju ke mana. Ia sekadar nama yang nyaris kehilangan alasan adanya.

B Herry Priyono Pengajar Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta

[Disampaikan dalam seminar akhir tahun Lingkar Muda Indonesia dan Kompas di Bentara Budaya Jakarta, 18 Desember 200]

Survei Akademisi

2008-04-19T11:46:00.000+07:00

Yang Pintar Segan Jadi Pemimpin

Kompas/Lasti Kurnia / Kompas Images
Hingga kini belum muncul figur pemimpin yang kredibel untuk menggarap dengan serius problem penegakan hukum, pengangguran dan kemiskinan, serta persoalan lemahnya sumber daya manusia. Padahal di mata kalangan akademisi, problem tersebut menjadi perhatian utama yang harus menjadi fokus kerja pemimpin negara saat ini. Kalangan akademisi tengah berkumpul di Universitas Pelita Harapan, Tangerang, awal Maret 2008.

Sabtu, 19 April 2008 | 02:10 WIB

PALUPI PANCA ASTUTI

Di mata kalangan akademisi, problem penegakan hukum, pengangguran dan kemiskinan, serta persoalan lemahnya sumber daya manusia menjadi perhatian utama yang harus menjadi fokus kerja pemimpin negara saat ini. Sayangnya, hingga kini belum muncul figur pemimpin yang kredibel untuk menggarap dengan serius problem tersebut, termasuk dari kalangan pendidikan.

Kesimpulan tersebut mengemuka dari hasil survei Litbang Kompas yang mewawancarai 223 responden dari kalangan akademisi. Ketika kepada setiap responden diajukan pertanyaan tentang masalah besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, masalah penegakan hukum mendapat respons sebanyak 54,1 persen, problem kesejahteraan dan kemiskinan 47,7 persen, dan kualitas sumber daya manusia 40,5 persen.

Maraknya praktik KKN yang dilakukan mulai dari level masyarakat terendah hingga para pemegang kekuasaan di negeri ini mengaburkan tingkat kepercayaan responden terhadap upaya penegakan hukum. Peringkat indeks korupsi Indonesia yang selalu berada di level terburuk kian menegaskan lambatnya perbaikan di bidang hukum.

Problematik berikutnya adalah pengangguran dan kemiskinan yang masih dialami sejumlah besar masyarakat Indonesia. Setelah hampir sepuluh tahun reformasi bergulir, memang belum tampak tanda-tanda pemberantasan kemiskinan dan penanganan problem pengangguran menjadi lebih baik. Harga barang kebutuhan yang terus meningkat, sementara pendapatan stagnan mengakibatkan daya beli masyarakat rendah.

Kualitas sumber daya manusia adalah permasalahan terbesar ketiga setelah ekonomi dan penegakan hukum. Dikatakan, buruknya mutu pendidikan Indonesia telah menghasilkan manusia-manusia yang tidak hanya memiliki tingkat intelektualitas yang kurang, tetapi juga minim keterampilan dan profesionalisme yang rendah.

Selain persoalan di atas, beberapa problem lain seperti kualitas kepemimpinan, politik (mulai dari buruknya sistem pemerintahan hingga rendahnya nasionalisme) juga menjadi perhatian responden (lihat tabel).

Sikap apolitis

Ketertarikan kalangan akademisi, sebagai modal paling dasar untuk terjun ke politik praktis, tak begitu kuat tergambar. Hanya 13,9 persen responden yang tertarik untuk terjun ke dunia politik praktis. Terbanyak, 84,8 persen, justru tidak tertarik untuk mendalami bidang ini.

Keraguan juga masih membayangi benak kalangan akademisi manakala kepada mereka dihadapkan pada soal kemampuan dan stok pemimpin dari kalangan mereka. Di satu sisi, mereka merasa yakin, ditunjukkan oleh 75,8 persen responden, bahwa kalangan mereka memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin bangsa. Namun, di sisi lain, 80 persen dari mereka belum tahu siapa yang paling cocok untuk menjadi presiden dari kalangan akademisi.

Akan halnya figur kepemimpinan, karakter utama yang diharapkan dari calon pemimpin adalah kepribadian positif. Sebanyak 40,8 persen responden menginginkan pemimpin yang memiliki integritas moral yang baik atau berkepribadian positif, yakni yang memiliki sifat jujur, adil, arif, bijaksana, dan rendah hati. Kepribadian positif itu harus dibarengi dengan kompetensi dan dedikasi tinggi (38,6 persen). Berikutnya, sifat seorang negarawan yang visioner, dapat menjadi teladan, serta mampu berdiri di atas semua golongan adalah syarat ketiga yang disebutkan responden (17,9 persen).

Figur pilihan

Sejumlah nama memang dirujuk oleh kalangan akademisi yang menjadi responden, tetapi belum muncul figur baru yang cukup kuat. Amien Rais, meskipun sejak Pemilu 1999 lebih lekat dengan dunia politik praktis, diakui oleh 7,2 persen responden dapat mewakili calon pemimpin dari dunia akademisi.

Belum mengerucutnya dukungan atau pilihan kaum akademisi pada sosok baru bisa dipahami mengingat rezim pemilu memang berpotensi membuat popularitas kalangan ini tidak begitu menonjol di arena politik praktis. Dunia politik saat ini lebih identik dengan dunia partai, terlebih setelah partai politik menjadi satu-satunya pintu masuk menuju kursi kepemimpinan mulai dari level kabupaten/ kota, provinsi hingga presiden.

Sistem perekrutan presiden yang memanfaatkan jalur kepartaian sebagai pintu masuk calon, tidak memberi peluang cukup besar kepada mereka yang berada di luar partai. Akibatnya, banyak calon potensial yang rekam jejaknya dikenal cukup baik kecil peluangnya untuk dapat dicalonkan ataupun mencalonkan diri sebagai presiden, kecuali bersedia masuk dalam sistem kepartaian. Cendekiawan sekelas mendiang Nurcholish Madjid pun terpental ketika dihadapkan pada tata cara dunia partai.

Dalam survei ini, muncul beberapa nama yang cukup diakui memiliki kaitan erat dengan dunia akademis dan dianggap layak untuk memimpin bangsa Indonesia. Meskipun hanya disebutkan oleh sejumlah kecil responden, nama-nama tersebut dipandang memiliki kedekatan dengan dunia akademis. Mereka adalah Gumilar Rusliwa Somantri, Din Syamsuddin, Emil Salim, Muladi, A Syafi’i Ma’arif, Syamsul Ma’arif, Ichlasul Amal, Imam B Prasodjo, dan lain-lain. Gumilar adalah tokoh muda yang mulai dikenal namanya setelah menjabat sebagai Rektor Universitas Indonesia (UI) dalam usia yang relatif muda, 44 tahun. Dalam survei ini, namanya menduduki peringkat kedua terbanyak disebutkan responden setelah Amien Rais.

Berbeda dengan tokoh dari kalangan akademik, preferensi responden kepada tokoh politik umum relatif lebih mengerucut pada figur tertentu. Meskipun 71,8 persen belum bisa memastikan siapakah yang pantas menjadi presiden dalam Pemilu 2009, peluang Susilo Bambang Yudhoyono untuk kembali mencalonkan diri menjadi calon presiden tampaknya masih terbuka lebar. Setidaknya, pilihan dari kalangan terdidik lebih banyak tertuju kepada figur tokoh berlatar belakang militer ini daripada tokoh-tokoh lain. Padahal, dari segi kinerja, kualitas pemerintahan Yudhoyono dianggap buruk oleh 49,8 persen responden dari kalangan akademik ini.

Tokoh politik berikutnya yang berpotensi menjadi ”kuda hitam” untuk dipilih oleh kalangan akademisi adalah Sultan Hamengku Buwono X. Nama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ini sebetulnya sudah sering mencuat sebagai tokoh nasional, terlebih setelah ia ikut dalam pertemuan Ciganjur menjelang jatuhnya kekuasaan Soeharto. Dalam beberapa jajak pendapat Kompas sebelumnya, nama Sultan pun cukup banyak disebut. Dalam jajak pendapat Oktober 2007, ia dan Amien Rais menempati peringkat ketiga setelah Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri. Bahkan, dalam penilaian terhadap kelayakan, Sultan dinilai layak oleh 61,3 persen responden. Sekarang sosoknya makin berkibar setelah menyatakan tidak akan memperpanjang jabatan sebagai gubernur, terlebih setelah ada tanda-tanda beberapa elite partai memperbincangkannya untuk masuk dalam bursa capres 2009.
(PALUPI PANCA ASTUTI/ Litbang Kompas)

Survei LSM

2008-04-19T11:45:00.001+07:00

Yang Tahu Masalah, Malas Terjun ke Politik

Sabtu, 19 April 2008 | 02:13 WIB

BE JULIANERY

Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum pada umumnya tetap berada dalam kondisi yang tidak menjanjikan akan datangnya era yang lebih baik.

Problem kepemimpinan

Survei Pengusaha

2008-04-19T11:44:00.001+07:00

Saatnya Dipimpin oleh Saudagar

Sabtu, 19 April 2008 | 02:12 WIB

GIANIE

Figur kepemimpinan

Sifat kepribadian

Survei Parpol

2008-04-19T11:42:00.000+07:00

Punggawa Politik Pun Sulit Tentukan Pilihan

Sabtu, 19 April 2008 | 02:13 WIB

SULTANI

Kaderisasi dan dana

Pemimpin yang Pantas

2008-04-19T11:41:00.001+07:00

THOMDEAN / Kompas Images

Sabtu, 19 April 2008 | 00:35 WIB

MT Zen

Pemilihan Presiden 2009 sudah di ambang pintu. Semua yang berkepentingan sudah geared ke arah 2009. Dan pekerjaan lain, termasuk mengurus rakyat, harus menunggu. Selain itu, di mana-mana sedang berlangsung pilkada. Pada masa lalu, rakyat sering salah pilih. Ini amat merisaukan.

Kelihatannya lembaga-lembaga tinggi negara tidak lagi peka terhadap penderitaan rakyat. Jumlah pengangguran semakin membengkak, harga barang-barang pokok untuk kehidupan sehari-hari sudah melambung dan mencekik, ditambah lagi biaya pendidikan bagi anak-anak mereka, biaya pemeliharaan kesehatan dan harga obat-obatan.

DPR bukan lagi wakil rakyat. Mereka adalah wakil partai, sedangkan kehidupan kepartaian di Indonesia secara total sudah membusuk.

Bahwa para pejabat bekerja, itu tidak diragukan. Setiap hari rapat, bahkan banyak yang merasa mereka hanya diharuskan rapat saja dan tidak ada lagi waktu untuk melakukan tugas yang diperintahkan.

Meski demikian, sense of urgency dan sense of emergency tidak kunjung tampak. Pulang dari luar negeri justru ngurusin album dan nonton film Ayat-Ayat Cinta, sementara banyak bagian di Tanah Air terendam banjir. Di Jawa Timur, banjir melanda sebagian besar provinsi itu selama beberapa bulan.

Belum lagi masalah korban Lapindo tak kunjung usai. Demonstrasi demi demonstrasi digelar. Namun, baik para pejabat tinggi maupun tertinggi seakan-akan tidak ambil pusing. Penderitaan rakyat dianggap biasa.

Sesudah Perang Dunia II, di China juga amat jelek. Negeri itu dilanda korupsi besar-besaran. Para pejabat kehilangan kepekaan. Mereka menikmati eforia seusai perang, dengan China sebagai salah satu pemenang perang, sejajar dengan Amerika Serikat, Rusia, Inggris, dan Perancis.

Banjir demi banjir melanda negeri China, diikuti bencana kelaparan. Di China juga sudah terjadi pembusukan menyeluruh. Kaum Komunis bangkit dan tumbuh subur di bawah pimpinan Mao Tze Dong. Wilayah demi wilayah, kota demi kota, mereka rebut. Akhirnya, pemerintah nasionalis Tiongkok terpaksa lari tunggang langgang menyeberang Selat Formosa dan menetap di Pulau Taiwan atau Formosa hingga kini. Seluruh daratan China dikuasai kaum komunis.

Di Kuba, pemerintahan Batista juga mengalami pembusukan secara menyeluruh dari dalam. Rakyat kehilangan kepercayaan. Tampillah Fidel Castro. Wilayah demi wilayah direbut, akhirnya seluruh Kuba jatuh ke tangan pemerintahan komunis di bawah Fidel Castro sejak akhir tahun 1950-an hingga kini. Banyak lagi cerita yang hampir sama, seperti Kaisar Bao Dai di Vietnam yang akhirnya dijatuhkan.

Munculnya pemimpin

Apa yang terlihat? Di negara-negara yang menderita seperti itu muncul para pemimpin karismatik yang benar-benar pemimpin. Di Filipina juga terjadi pembusukan di bawah pemerintahan Ferdinand Macos. Tidak ada pemimpin seperti Mao Tze Dong dan Castro, tetapi muncul People Power yang melahirkan Corazon Aquino.

Di Indonesia, proses pembusukan berjalan dari dalam dan sudah terjadi sejak lama, dimulai dengan korupsi besar-besaran dari pusat hingga daerah.

Para gubernur dan bupati menjadi raja. Merekalah yang menguasai sumber daya alam. Dalam UUD Indonesia memang tertera, sumber daya alam digunakan untuk sebesar besarnya kesejahteraan rakyat (Pasal 33 Ayat 3). Jadi, sumber daya alam itu dikuasai negara. Artinya, oleh daerah, oleh gubernur, dan bupati.

Mengingat produksi industri kini amat rendah, penghasilan negara juga menciut. Satu-satunya cara untuk mendapatkan pemasukan dana yang penting hanyalah pajak. Pajak digenjot habis habisan.

Sebaliknya, di tengah kemiskinan rakyat, apa yang terlihat amat mencolok? Jalan raya penuh sesak dengan mobil mewah. Pada saat-saat tertentu Jakarta dan Bandung macet total oleh mobil pribadi dan motor. Mengapa? Karena transportasi publik tidak ada dan memang tidak disediakan. Di kota-kota besar di negeri orang, termasuk di Amerika Serikat, transportasi publik tersedia. Di Indonesia tidak.

Di Indonesia, pemimpin rakyat seperti Mao Tze Dong, Fidel Castro, dan Ahmadinejad dari Iran memang belum muncul ke permukaan, tetapi ada. Karena itu, kaum intelektual dan masyarakat kampus, para profesional, serta kaum praktisi jangan berhenti menyuarakan nurani rakyat dan menerangi rakyat atas segala kebohongan yang ditebar. Itulah kewajiban kaum intelektual, menyuarakan nurani rakyat dan membangunkan the silent majority, yakni massa rakyat yang masih membisu, masih belum berani berbicara, atau masih enggan berbicara. Sebarkan profil-profil seperti Ahmadinejad yang berani tidur di lantai agar rakyat dapat membuat perbandingan.

Berikan juga penerangan tentang cara memilih pemimpin jika tiba waktunya. Intinya, jangan memilih nama-nama yang sudah usang, mereka yang jelas terbukti gagal pada masa lalu. Arahkan ke nama-nama baru atau ke pribadi- pribadi yang jelas dan terbukti bersih, yang mempunyai prestasi nyata, dengan nama yang belum ternoda. Pilihlah pemimpin yang berani bertindak dan berani bertanggung jawab atas tindakannya. Jauhi orang yang mengaku pemimpin, tetapi saat gagal atau berbuat salah berkata, ”Saya siap mundur jika presiden memerintahkan.” Ini namanya pemimpin tak berprinsip.

Menyuarakan nurani

Harap diketahui, suatu bangsa akan mendapatkan pemimpin yang ”pantas” mereka peroleh. Kaum pencopet akan memilih pencopet yang lebih ”besar” untuk memimpin mereka. Manusia kerdil akan memilih pemimpin yang kerdil. A nation will get a leader it deserves. Ini kata-kata singkat dengan makna luas. Di dunia ini, kata-kata itu terbukti kebenarannya. Bagi kebanyakan orang di Indonesia, maknanya masih perlu dijelaskan.

Karena itu, tugas kaum intelektual dan anggota masyarakat kampus menerangkan hal-hal tersebut. Biasanya masyarakat masih tersilau oleh hal-hal yang mewah dan meriah, apalagi jika ada musik dangdut. Berbagai penerangan mengenai demokrasi dan pemilihan umum atau pilkada masih amat diperlukan.

Di balik semua kegiatan masyarakat itu, harus ada etika yang jelas dan kuat, yang melandasi semua tindakan. Dan, rakyat harus dibuat berani menuntut yang menjadi haknya. Di sinilah tugas dan fungsi kaum intelektual, menyuarakan nurani rakyat.

MT Zen Guru Besar ITB

Siapakah Rakyat Itu Sebenarnya?

2008-04-19T11:40:00.001+07:00

Sabtu, 19 April 2008 | 00:37 WIB

Makmur Keliat - Kita sering mendengar ucapan petinggi pemerintah, ”kepentingan rakyat harus didahulukan daripada kepentingan kelompok”. Beberapa petinggi juga kerap mengatakan, ”pemerintah telah bekerja untuk rakyat”.

Kita juga tahu, ada sejumlah partai yang menyisipkan kata rakyat sebagai namanya. Pada Pemilu 1999, misalnya, ada 141 partai yang disahkan Departemen Kehakiman. Dari jumlah ini ada 21 partai yang namanya menggunakan kata rakyat (Almanak Parpol Indonesia, Pemilu 1999).

Meski tidak semua menyisipkan kata rakyat sebagai nama resmi, hampir bisa dipastikan tidak ada partai dan politisi yang berani menyatakan tidak berjuang untuk rakyat.

Jika semua berjuang untuk rakyat, apa yang membedakan partai-partai itu? Jenis ”rakyat” apakah yang mereka perjuangkan? Jika semua berjuang untuk rakyat, mengapa negeri ini terus tertatih-tatih dalam memperbaiki nasib rakyat?

Bukan sekadar konstituensi

Ada tiga tantangan besar dalam kehidupan demokrasi saat kita melakukan proses pemaknaan rakyat.

Tantangan pertama, saat rakyat diidentikkan hanya sebagai konstituensi (constituency). Diinspirasikan kalangan liberal, pemikiran ini berargumen rakyat tidak pernah tunggal, tetapi majemuk. Pengelompokan sebagai akibat keragaman dalam kepentingan ekonomi, politik, dan sosio-kultural dipandang sebagai hal wajar. Bagi kalangan liberal, rakyat memiliki pusat-pusat kekuasaan yang tersebar dan harus saling berkompetisi secara reguler guna mendapat kekuasaan negara.

Implikasinya, pertama, rakyat sebagai konstituensi hanya dianggap penting saat kampanye pemilu. Setelah itu, rakyat dianggap kurang relevan.

Implikasi kedua, istilah kedaulatan rakyat hanya menjadi jargon politik menjelang pemilu. Meminjam istilah Bernard Yack (2003), demokrasi perwakilan yang dilaksanakan melalui pemilu menampakkan sosok kedaulatan rakyat sekaligus membungkam kedaulatannya (the people is the sovereign that cannot exercise its sovereignty).

Implikasi ketiga, negara cenderung dipahami sebagai mesin yang pasif, tidak memiliki ”roh”. Ia sekadar dimaknakan sebagai medan kompetisi dan pertarungan di antara berbagai kekuatan politik atas nama rakyat. Karena itu, tugas negara yang ideal, menurut kalangan liberal, adalah bagaimana menciptakan regulasi agar kompetisi itu terjadi secara reguler dan tanpa kekerasan.

Kesatuan integral

Tantangan kedua, saat rakyat diidentikkan dengan negara. Dinspirasikan oleh pemikiran strukturalis-kiri, konsep negara dan rakyat dikonstruksi sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipisahkan dan merupakan kesatuan integral. Ada dua alasan mengapa konstruksi mental diajukan. Pertama, adanya kecemasan, kalangan pemilik modal berpotensi membajak negara demi kepentingan akumulasi modal. Kedua, adanya ketidakpercayaan terhadap mekanisme demokrasi melalui pemilu yang kompetitif guna mengatasi kecemasan itu. Akibatnya, kelompok ini cenderung mengurung istilah rakyat dalam konsep demokrasi satu partai (demokrasi totaliter) dengan tujuan melahirkan kesatuan antara rakyat dan negara.

Amat berbeda dengan kelompok liberal, pandangan ini cenderung membuat negara amat otonom, kebal, dan tak responsif terhadap berbagai tekanan dari luar negara. Maka, dalam beberapa kasus di negara yang menganut ideologi komunis, kita menemukan istilah rakyat dalam penggunaan nama resmi negara Republik Rakyat China (RRC) atau Republik Rakyat Korea untuk Korea Utara. Karena itu, dalam negara berideologi komunis, demokrasi dengan pemilu kompetitif tidak pernah dilakukan.

Diidentikkan pengikut agama

Tantangan ketiga adalah saat rakyat diidentikkan dengan pengikut agama yang mungkin diberi label jemaat atau umat. Karena dikemas dalam pengertian seperti ini, tentu ada kecenderungan untuk membuat ”rakyat” berperilaku sektarian dan eksklusif. Dirumuskan dalam kalimat negatif, yang bukan bagian dari jemaat atau umat cenderung tidak diperlakukan sebagai rakyat.

Meskipun tampak amat parokial, inspirasi dari kelompok ini sebenarnya berasal dari klaim universal, yaitu ”kedaulatan Tuhan”. Disebut universal karena tidak ada agama di dunia yang berani menyatakan, ”Tuhan itu tidak berdaulat”.

Rakyat sebagai warga negara

Karena itu, hati-hati dengan siapa pun yang menyuarakan kata rakyat. Seperti diungkapkan, rakyat dapat dipahami dalam berbagai makna, baik sebagai konstituensi, pemilik negara, maupun umat-jemaat dengan berbagai implikasi politik. Ketidakcukupan seluruh konsep ini menyebabkan ada kebutuhan untuk mengonstruksikan konsep rakyat sebagai warga negara.

Istilah warga negara mengacu pengertian, kumpulan manusia yang disebut rakyat yang tidak sama kemampuan ekonominya. Pengakuan atas situasi ini, mewajibkan negara atas nama keadilan harus menciptakan kesetaraan (equality). Operasionalisasinya dapat dilakukan melalui berbagi cara, seperti pemajakan progresif (progressive taxation) dan redistribusi pendapatan hingga regulasi terhadap sektor industri dan badan usaha publik.

Dengan kata lain, saat rakyat dikonstruksi sebagai warga negara, negara tak lagi dalam posisi pasif seperti dipegang kalangan liberal. Negara harus mampu melakukan intervensi positif demi kesejahteraan dan keadilan. Ketidakmampuan melakukan intervensi positif menjadi salah satu sebab mengapa 60 persen penduduk negeri ini masih menerima pendapatan kurang dari 2 dollar AS per hari dan 6 persen menerima pendapatan sekitar 1 dollar AS per hari (Indonesia Country Strategy Paper 2000-2006, ASEAN European Meeting).
MAKMUR KELIAT Pengajar di FISIP Universitas Indonesia

Pemimpin Bicara, Rakyat Tertidur

2008-04-19T11:39:00.000+07:00

/ Kompas Images
oom pasikom

Sabtu, 19 April 2008 | 00:38 WIB

Rhenald Kasali

Benarkah perubahan cepat yang dialami Indonesia dewasa ini telah membuat rakyat sulit mendengarkan? Sudah tiga kali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berang melihat tamu-tamunya tertidur saat mendengarkan pidatonya di Istana Negara.

Ada indikasi kuat, para tamu terhormat itu sudah terbiasa berpidato ditinggal tidur audience-nya. Di DPR, suara rakyat pun banyak yang tidak didengarkan. Mereka sibuk berbicara, tetapi saat menteri menjawab, sebagian besar penanya sudah menghilang.

Dalam kampanye politik, situasinya tak jauh berbeda dengan demonstrasi yang digelar para tokoh publik di bundaran Hotel Indonesia. Jika tidak diiming-imingi duit atau kaus, yang ikut berbaris bisa dihitung dengan jari. Para menteri yang membawa misi dagang ke luar negeri pun kesulitan. Mereka yang diajak promosi tidak mau mendengarkan, apalagi ikut.

Malas mendengarkan

Sulitnya berbicara di publik bukan cuma urusan pejabat. Presenter CNN, Lary King, bahkan pernah menyatakan, banyak perempuan yang merasa lebih nyaman melahirkan (disaksikan 1-2 dokter) daripada berbicara di depan publik.

Namun, di era perubahan, mendengarkan jauh lebih sulit. Jika cuma mendengar, tentu tak sulit sebab telinga selalu terbuka. Namun, mendengarkan butuh pikiran, untuk itu diperlukan energi amat besar.

Jauh sebelum Presiden mengeluhkan tamu-tamunya yang tertidur, pakar komunikasi McGregor pernah mengingatkan (1970), manusia adalah makhluk yang malas. Kita malas mendengarkan jika yang bicara tidak benar-benar mampu membujuk (persuasif). Maka McGregor tidak menyalahkan pendengar jika mereka tertidur sebab secara alamiah manusia benar-benar malas mendengarkan.

Mendengarkan, merupakan upaya yang memerlukan energi dan konsentrasi. Energi bisa hilang di jalan karena kemacetan lalu lintas, amarah, dan berbagai masalah pekerjaan. Sementara konsentrasi ditentukan oleh daya persuasi pemimpin, gangguan-gangguan informasi, desain ruangan, pencahayaan, kualitas suara, dan intonasi serta protokoler.

Bayangkan, apa jadinya mendengarkan sesuatu dalam keadaan yang penuh gangguan. Semakin sulit mendengarkan dan semakin mudah tertidur.

Era perubahan

Era perubahan ditandai dengan presentasi multimedia yang kaya ilustrasi. Kecepatan menjadi sangat penting. Lihatlah presenter-presenter dan dialog-dialog di televisi. Semua berbicara sangat cepat dalam hitungan detik. Tidak ada tempat lagi bagi narasumber yang lemot (lemah otak) atau laksmi (lambat mikir).

Intonasi suara yang naik-turun berirama secara ekstrem, bahkan berteriak, menjadi penentu apakah penonton memindahkan channel-nya atau tidak.

Mereka juga tampil lebih muda, lebih modis, lebih berani dengan warna, jokes, contoh, bahkan konflik dan drama. Terus terang, spontan, dan bicara tanpa teks.

Seorang tak akan dibiarkan bicara sendiri bermenit-menit. Selalu saja ada yang memotong pembicaraan.

Sehari-hari masyarakat juga mulai terbiasa berkomunikasi cepat dengan kalimat-kalimat pendek (SMS). Di luar itu, berita-berita digital dan lebih menghibur mengepung masyarakat. Semua lebih singkat, lebih cepat, lebih menarik. Suka atau tidak suka, kebiasaan baru masyarakat mendengar yang demikian telah membentuk cara baru berkomunikasi.

Bagaimana para pejabat pemerintah kita berbicara?

Jujur, harus kita katakan, mereka semua mengabaikan berbagai tuntutan perubahan itu. Pidatonya panjang, bertele-tele, terlalu banyak basa-basi dan nasihat, serta disampaikan sambil membaca dan tanpa ekspresi. Kecepatannya lamban, intonasinya lemah, tidak ada interaksi, sementara penampilannya serius dan kaku.

Kalau para pejabat publik mengabaikan semua itu, bisa dibayangkan bagaimana mereka mengurus pembangunan. Semua orang bicara sendiri-sendiri dan tidak ada lagi yang mendengarkan. Tensi meninggi, amarah tak terkendali, respek memudar karena kita mendengar hanya karena terpaksa.

Jangan terkejut bila rakyat lebih memilih dipimpin selebriti yang mengerti perubahan dan lancar berkomunikasi daripada politisi yang kurang memahami denyut nadi perubahan.

Reformasi keprotokolan

Kegagalan komunikasi para pemimpin dan gagalnya rakyat mendengarkan, sebenarnya tidak lepas dari gagalnya reformasi keprotokolan dalam beradaptasi dengan perubahan. Protokol telah menjadi sebuah ”komunitas pedalaman” yang pekerjaan sehari-harinya rutin, dan kalau ditanya mengapa harus demikian aturannya, jawabnya adalah karena kemarin juga demikian.

Presentasi dan pidato pemimpin dibuat tegang, kaku, dan tertulis secara runtut, dengan metode cut and paste, sehingga semua pembukaan dan penutupannya sama. Pemimpin seakan-akan dipenjara dan dibelenggu dengan aturan-aturan protokol dan tradisi yang dibuat satu-dua dekade lalu.

Pemimpin yang terbelenggu pun mengikuti semua itu dengan patuh sehingga administrasinya bagus, tetapi rakyatnya malas mendengarkan. Kalau pejabat yang berwenang berhalangan, penggantinya wajib membacakan teks yang sudah disiapkan. Hanya membacakan saja. Padahal, pemimpin perlu sadar konteks, mendengarkan sebelum berbicara.

Protokol zaman sekarang dituntut lebih cerdas, mendorong agar pemimpinnya sadar konteks dan membiasakan berpidato tanpa membaca, tetapi tetap bisa berbicara ringkas, padat, cepat, berirama, dan interaktif.

Hanya inilah yang bisa menyelamatkan respek masyarakat terhadap pemimpinnya. Ayo bongkar kebiasaan lama yang sudah ketinggalan zaman sampai tuntas. Pemimpin jangan lagi lemot dengan pidato sambil membaca teks.

Rhenald Kasali Pengajar di Universitas Indonesia

Pilkada, Embrio Koalisi Permanen

2008-04-19T11:37:00.000+07:00

Pilkada, Embrio Koalisi Permanen

Sabtu, 19 April 2008 | 00:23 WIB

Imam Prihadiyoko

Kemenangan kader Partai Amanat Nasional atau PAN, Dede Yusuf, yang berpasangan dengan kader Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Ahmad Heryawan, dalam Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Jawa Barat, meski baru di tingkat hitungan cepat (quick count), dinilai fenomenal. Dede, wakil rakyat yang juga bintang film, diyakini menjadi faktor dalam kemenangan pasangan itu selain karena berjalannya mesin politik partai.

Bersama dengan sejumlah partai lain, PAN sebelumnya juga berhasil menempatkan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang sebagai Kepala Daerah Sulawesi Selatan. Kemenangan PAN pada pilkada itu justru diraih dari daerah yang menjadi basis massa partai lain, terutama Partai Golkar. Tahun 2005-2005, 41 dari 61 kemenangan calon kepala daerah yang diajukan PAN, sendiri atau berkoalisi, berada di basis Partai Golkar, meski 18 kemenangan itu di antaranya juga dilakukan bersama koalisi Partai Golkar.

Apakah kondisi ini merupakan reaksi sesaat, keberhasilan bekerjanya mesin partai, atau fenomena yang bisa dipertahankan dalam jangka panjang, perlu kajian lebih mendalam. Kalau melihat dalam perspektif politik aliran, PAN sekarang memang lebih dekat dengan platform nasionalis ketimbang partai agama, meskipun PAN adalah partai yang dilahirkan tokoh Muhammadiyah, M Amien Rais. Soetrisno Bachir sebagai ketua umum tampaknya bisa membawa PAN lebih ke tengah sehingga terbuka ruang yang lebih luas bagi kader untuk mendapat dukungan dari massa nasionalis.

Soetrisno melihat kemenangan yang diraih PAN adalah kepiawaian dalam mendorong tokoh muda yang masih baru dalam pentas politik nasional dan mulai bergeraknya mesin partai. ”Masyarakat kita bosan dengan tokoh yang 4L, loe lagi loe lagi. Selain itu, kegairahan di PAN juga didorong dengan keputusan untuk memakai sistem suara terbanyak ketimbang nomor urut, seperti yang disepakati dalam UU Pemilu Legislatif,” ujar Soetrisno, Rabu (16/4), saat berbicara di Kampus Universitas Indonesia, Depok.

Keputusan memakai sistem suara terbanyak dalam pemilu legislatif mampu menggerakkan kader dan mesin PAN berputar ringan. Apalagi, pilkada bisa memanaskan mesin partai yang biasanya banyak menunggu perintah pusat. Dalam Pilkada Kabupaten Tangerang, PAN adalah bagian dari koalisi pendukung pasangan Ismet Iskandar-Rano Karno.

Selain menampilkan calon alternatif, menurut Soetrisno, PAN juga menggerakkan langkah solusi terhadap problem yang dihadapi masyarakat, seperti gerakan ekonomi di Jawa Tengah dan mobil kesehatan yang terus berkeliling memberikan pengobatan gratis kepada penduduk yang membutuhkan.

Koalisi

Sistem multipartai dengan jumlah partai yang banyak seperti saat ini sebenarnya menyulitkan parpol untuk mengusung kadernya dalam pemilihan presiden-wakil presiden secara langsung. Pilihannya adalah penyederhanaan partai atau melakukan koalisi. Pilihan pertama tampaknya tidak bisa dilakukan saat ini. Undang-Undang Partai Politik tak memungkinkan penyederhanaan partai. Bahkan, Ketua Komisi Pemilihan Umum Abdul Hafiz Anshary memperkirakan peserta Pemilu 2009 lebih banyak ketimbang peserta Pemilu 2004.

Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI, Arbi Sanit, juga merasa aneh dengan langkah yang diambil partai dalam penyusunan UU Parpol yang tak mendorong penyederhanaan partai. Partai terlihat tak konsisten dalam menerapkan keinginan untuk mewujudkan sistem politik yang bisa melahirkan pemerintahan yang kuat.

Pilihan kedua, untuk melakukan koalisi lebih rasional. Apalagi jika persyaratan untuk mengajukan calon presiden harus mendapatkan minimal 30 persen kursi di DPR, seperti usulan Partai Golkar. Wacananya akan bergerak pada pilihan membangun koalisi hanya sebatas pengajuan calon atau membangun koalisi permanen. Kalau politisi ingin mewujudkan pemerintahan yang kuat, pilihan jatuh pada koalisi permanen.

Dalam sistem politik saat ini, juga tidak mudah bagi partai untuk membangun koalisi permanen. Bukan karena partai sangat ideologis sehingga membuat mereka sulit untuk ketemu, tetapi, menurut Direktur Eksekutif Indo Barometer Mohamad Qodari, justru karena mereka tak punya ideologi yang jelas. Yang mengemuka adalah kepentingan kekuasaan. Apalagi, kalau melihat platform, visi, dan misi partai yang tertulis dalam dokumen, semuanya hampir sama.

Tak heran kalau dalam membangun koalisi pada pilkada, semua partai bisa berkoalisi dengan partai mana saja, dengan kesamaan kepentingan untuk bisa memajukan calon. Meski dalam Pilkada Jabar kedua partai berkoalisi, tetapi pada pilkada di Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan, misalnya, calon dari PAN dan PKS berhadapan. Hampir tak ada hambatan dari ideologi partai dalam koalisi itu. Partai nasionalis bisa bekerja sama dengan partai Islam dan sebaliknya.

Kondisi ini di satu sisi cukup membingungkan. Namun, di sisi lain memang banyak usaha untuk menghilangkan politik aliran yang dinilai bisa melanggengkan konflik di Indonesia. Tidak heran kalau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan membangun sayap Islam, Baitul Muslimin Indonesia, pula. PKS juga menerima kader politik dari non- Muslim, bahkan menjadi anggota DPRD. Partai Kebangkitan Bangsa juga mempunyai pengurus non-Muslim.

Kenyataan pilihan koalisi menunjukkan, hanya dibangun sampai pemenuhan syarat mengajukan calon dalam pilkada. Belum ada koalisi bersama yang bersifat lebih permanen dengan komitmen jangka panjang demi membangun pemerintahan yang lebih kuat dan melaksanakan program seperti yang dijanjikan selama kampanye.

Dalam ilmu politik, koalisi yang dikenal berada dalam lokus sistem parlementer bertujuan untuk membentuk pemerintahan. Sayangnya, Indonesia memiliki pengalaman sejarah yang buruk dalam menerapkan pembentukan koalisi saat menerapkan sistem parlementer. Pemerintahan sering jatuh bangun sebelum masa jabatannya selesai.

Keinginan untuk koalisi yang permanen sebetulnya ada sejak awal reformasi bergulir. Beragam gagasan membangun koalisi dilakukan, tetapi sayangnya belum beranjak dari koalisi parsial atau koalisi kepentingan sesaat. Belum ada yang mengarah pada koalisi yang lebih permanen.

Pemilu 2009

2008-04-19T11:32:00.000+07:00

Kampanye Mulai 8 Juli 2008

Sabtu, 19 April 2008 | 00:26 WIB

Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima laporan Komisi Pemilihan Umum mengenai tahapan yang akan dilaksanakan menuju pemilu, 5 April 2009. KPU melaporkan sembilan peraturan yang dibuatnya. Salah satu peraturan itu menyebut pelaksanaan kampanye partai politik dimulai 8 Juli 2008 sampai 1 April 2009.

Dalam Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2008, kampanye dilaksanakan oleh partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta Pemilu 2009. Pengumuman partai politik peserta Pemilu 2009 dilakukan KPU pada 5 Juli 2008.

Karena peraturan KPU terutama tentang kampanye ini berbeda dengan peraturan KPU saat Pemilu 2004, Presiden menekankan pentingnya sosialisasi kepada warga negara agar memahami betul hak dan kewajibannya dalam pemilu.

”Terutama karena pelaksanaan Pemilu 2009 berbeda dengan Pemilu 2004, perlu penjelasan dan sosialisasi sehingga masyarakat betul-betul memahami hak dan kewajibannya,” ujar Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, Jumat (18/4), dalam jumpa pers bersama semua anggota KPU.

Soal kampanye, misalnya, itu sudah dimulai tiga hari setelah pengumuman parpol peserta Pemilu 2009. ”Jangan ada protes kampanye dini karena peraturan memperbolehkannya mulai tanggal 8 Juli 2008,” lanjutnya.

Independensi KPU

Menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalatta, yang turut mendampingi Presiden menerima KPU, Presiden mengharapkan KPU sukses melaksanakan tugas dengan melakukan persiapan dan perlengkapan yang diperlukan. Presiden minta agar KPU daerah segera dibentuk untuk kesuksesan KPU.

Menurut Andi Mattalatta , Presiden menghormati independensi KPU dalam menjalankan tugas. Untuk itu, KPU harus tegar dengan independensi yang dipegangnya. (INU)

Kalah di Beberapa Pilkada, Golkar Optimistis

2008-04-19T11:29:00.000+07:00

Jusuf Kalla: Saya Masih Konsentrasi dengan SBY

KOMPAS/PRIYOMBODO / Kompas Images
Ketua DPP Partai Golkar Firman Subagyo (kanan) menyambut kedatangan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Soetrisno Bachir saat berlangsungnya diskusi bertema "Kekalahan Partai Besar dalam Pilkada" di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (18/4). Diskusi itu juga dihadiri pengamat sosial politik Yudi Latif.

Sabtu, 19 April 2008 | 00:30 WIB

Jakarta, Kompas - Meskipun banyak calon yang didukungnya mengalami kegagalan dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada di sejumlah provinsi, seperti Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Sumatera Utara, Partai Golongan Karya tetap menyatakan optimistis menghadapi Pemilihan Umum 2009.

Optimisme Partai Golongan Karya itu disampaikan Jusuf Kalla saat menjawab pers seusai shalat Jumat di masjid di kompleks Istana Wapres, Jakarta.

”Memang ada perbedaan saat memilih dalam pilkada dengan memilih di pemilu legislatif. Saat orang memilih dalam pilkada, pertimbangannya adalah figur orangnya, bukan partai. Kalau dalam pemilu legislatif, yang berperan adalah partainya. Setelah itu baru orangnya. Tetapi, jika orang atau partainya bermasalah, tentu kalah juga. Sebab itu, saya tidak khawatir dengan Pemilu 2009 akan seperti itu hasilnya,” ujar Kalla, Jumat (18/4).

Menurut dia, selama tiga tahun terakhir ini, dari 340 pilkada di Indonesia, perolehan Partai Golkar sekitar 41 persen.

”Untuk pemilihan bupati di Jabar, banyak sekali yang dimenangi Partai Golkar. Pemilihan bupati di Sumut, Partai Golkar menang sampai 50 persen. Jadi, dalam pilkada sangat bergantung pada orang,” kata Kalla.

Ia menambahkan, dari 340 pemilihan bupati, wali kota, dan gubernur, di antaranya 320 pilkada adalah untuk kabupaten. ”Sebanyak 120 atau sekitar 41 persen dimenangi calon yang diusung Partai Golkar atau bersama partai lain, sedangkan tujuh pilkada provinsi di antaranya dimenangi oleh Partai Golkar,” ujarnya.

”Jadi, jangan salah menilai, dalam pilkada selama ini banyak kader Partai Golkar yang dicalonkan oleh parpol lain. Seperti di Sumut, calon gubernur Syamsul Arifin dicalonkan parpol lain. Akan tetapi, dia sebenarnya pengurus dan kader Partai Golkar,” ujar Kalla.

Ia juga menampik pendapat yang menyatakan bahwa dalam pilkada masyarakat menginginkan perubahan atau menginginkan orang muda. ”Di Sumut dimenangi bukan orang baru karena yang mereka pilih itu adalah mantan bupati dan tidak tergolong muda. Jadi, polanya berbeda-beda,” papar Kalla.

Secara terpisah, pengamat politik JB Kristiadi mengakui, karakter perilaku politik pemilih acap kali memang membingungkan dan berubah dalam setiap kali pilkada maupun pemilu. Akibatnya, baik pilkada maupun pemilu legislatif adakalanya tidak menunjukkan korelasi dalam kriteria memilih.

”Dalam pemilu legislatif dengan pilkada memang ada faktor- faktor yang bisa menyebabkan distorsi karena parpol itu hanya berfungsi sebagai penyanggah. Namun, setelah ada deal-deal politik, tidak ada lagi urusan dengan parpol. Justru selanjutnya jadi urusan para kandidat karena mereka memiliki tim sukses sendiri,” kata Kristiadi.

Munaslub Golkar

Menjawab mengenai adanya desakan agar dilakukan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Partai Golkar akibat beberapa kekalahan dalam pilkada itu, Kalla mengatakan, sampai saat ini belum ada daerah yang mengusulkan munaslub. ”Kalau setiap ada kekalahan pilkada terus munaslub, berarti ada 60 persen pengurus yang harus diganti karena perolehan Golkar 41 persen. Jadi, yang dikalahkan 60 persen,” papar kalla.

Mengomentari spekulasi yang menyandingkan dirinya dengan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dalam Pemilu Presiden 2009, Kalla mengatakan, ”Saya masih berkonsentrasi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjalankan pemerintah,” ujarnya. (HAR)

POLITIKA

2008-04-19T11:27:00.000+07:00

Istana Mainan Hoya

Sabtu, 19 April 2008 | 00:59 WIB

BUDIARTO SHAMBAZY

Jika mau terpilih lagi jadi presiden, gubernur, bupati, atau lurah, syaratnya mudah: jangan nganggur. Itu dibuktikan Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi, Bupati Kebumen Rustriningsih, dan lurah saya.

”Pemimpin penganggur” tak berbakat jadi pemimpin karena terpilih untung-untungan. Setelah memerintah, ia menghabiskan dana, tenaga, perhatian, dan waktu untuk ngurusin musuh- musuhnya.

Dalam masa jabatan lima tahun, ”pemimpin pekerja” bekerja 2-3 tahun saja, selebihnya leha-leha. Pemilih di negeri ini baik hati dan tak suka berharap muluk.

Masa 2-3 tahun itu dikenang manis para pemilih yang baik hati. Saat kampanye pemilihan masa jabatan kedua mulai, pemimpin pekerja tak perlu ngutang atau melégo harta untuk dana jualan citra.

Beda dengan pemimpin penganggur yang antiteori. Mereka nekat mengumbar janji surga dan didukung uang yang ”tak ada sérinya” sampai menimbulkan histeria massa.

Setelah terpilih terbukti ia pemimpin penganggur yang lebih suka leha-leha. Menurut teori mantan Menkeu Bambang Subianto, ibarat sepak bola, pemimpin penganggur gemar pola permainan ”2-1-2”.

”Menurut pola 2-1-2, jumlah pemain cuma lima,” saya tanya Pak Bambang. ”Oh, yang enam kena kartu merah,” jawabnya.

Nah, menurut pola 2-1-2 di dua tahun pertama pemimpin penganggur sibuk konsolidasi tiada henti. Ia menempatkan sesama anték penganggur di mana-mana, gonta-ganti timnya, dan melampiaskan aneka hobinya.

Setelah itu, ia mau coba kerja serius satu tahun di tengah. Namun, berhubung terbiasa nganggur dan dihanyutkan aneka hobi, ia mirip anak balita yang sukar konsentrasi karena kurang perhatian.

Pada dua tahun terakhir masa jabatannya, ia kalap. Ia mengira ”bekerja sama dengan kampanye” agar bisa terpilih kembali.

Namun, seperti kata lagu Panbers, ”Terlambat sudah, terlambat sudah/Semuanya t’lah berlalu”. Pemimpin penganggur tidak hanya dikalahkan lawan-lawannya, tetapi juga dipermalukan pemilihnya.

Jadi, pelajaran paling berharga bagi yang menang di Pilgub Jabar dan Sumut: jangan jadi pemimpin penganggur. Partai-partai pemenang Pilgub Jabar dan Sumut membuktikan rekrutmen kaum muda berhasil.

Partai-partai yang kalah dapat pelajaran berharga juga, yakni jangan pernah lengah. Dan, yang menang dan yang kalah tetap dapat suara sebagai tanda rakyat masih percaya partai.

Meski MK membolehkan calon perseorangan/independen boleh ikut dalam pilkada, mereka kurang bertanggung jawab. Mereka tak punya ideologi, AD/ART, organisasi, dan seterusnya.

Betul istilah Rizal Ramli, mayoritas pemilih Jabar dan Sumut ogah memilih ”mobil bekas” (incumbent) dan ”tank mogok” (jenderal purnawirawan). Namun, calon perseorangan tak ubahnya ”mobil dan tank mainan”.

Jangan buru-buru memvonis wajah-wajah lama sama dengan mobil bekas. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, mobil bekas lebih murah ketimbang mobil baru.

Dan, pedagang mobil di mana pun sama. Mereka pasti bilang mobil Anda loyang dan mobil mereka emas.

Dan, kalau tak mau naik mobil, masih bisa jalan kaki alias jadi golput. Jumlah golput yang sepertiga dari total pemilih di Pilgub DKI, Jabar, dan Sumut pertanda demokrasi makin sehat.

Mudah membaca fenomena tank mogok yang diawali kegagalan dua jenderal purnawirawan, Tamlicha Ali dan Djali Yusuf, di Pilgub Aceh. Padahal, Tamlicha putra Aceh dan Djali bekas panglima kodam di sana.

Kegagalan mantan jenderal pertanda rakyat meragukan strong leadership. Di masa yang penuh cobaan ini dibutuhkan pemimpin pekerja yang bernurani—tak melulu yang ”serba kuat”.

Namun, kepemimpinan ala jenderal purnawirawan tetap relevan. Ada kemungkinan Sutiyoso, SBY, Wiranto, dan Prabowo Subianto mencalonkan diri sebagai presiden tahun depan.

Posisi mereka tak mudah. Apalagi Megawati Soekarnoputri dan PDI-P plus Jusuf Kalla dan Golkar makin populer di tingkat nasional.

Debacles di Aceh, Jabar, dan Sumut wajib diantisipasi melalui microtargeting pemilih yang berubah. Pilpres 2009 tak lagi ajang jualan citra, tetapi jualan substansi.

Kampanye Wiranto yang fokus ke hal-ihwal kemiskinan sudah tepat. Prabowo lewat iklan di media menawarkan tema yang ingin memperbaiki nasib petani.

Di zaman digital banyak moda untuk menyampaikan pesan. Taktik microtargeting bertujuan menyampaikan pesan yang ”dijahit” berdasarkan riset terhadap kelompok-kelompok masyarakat.

Lagi-lagi Pilgub Jabar dan Sumut membuktikan pemilih makin rasional. Capres-capres tipe pemimpin pekerja—bukan pemimpin penganggur—berkesempatan memodernisasi ”ilmu kampanye”.

Otomatis persaingan makin modern. Oleh sebab itu, patut disayangkan ulah tabloid Sambung Hati 9949 yang memuat kartun di rubrik ”Apa yang Kau Cari Palupi?”

Kartun menggambarkan ”pria uzur berpenyakit dan wanita gemuk terbang menunggang sapu seperti nenek sihir”. Olok-olok ternyata bukan monopoli anak- anak, melainkan juga dilakukan ”orang dewasa yang kekanak-kanakan”.

Lebih disayangkan, olok-olok berasal dari ”orang istana”. SBY harus bertindak tegas daripada mengorbankan citranya.

Pasti ada maksudnya para pendiri republik ini memberi embel-embel ”negara” dan ”merdeka” untuk istana. Kalaupun mau iseng menggambar kartun tak lucu, pergilah ke Istana Mainan Hoya.

Parpol Harus Berani Munculkan Tokoh Alternatif

2008-04-17T17:09:00.000+07:00

Jakarta-RoL -- Direktur Eksekutif Reform Institute, Yudi Latif, menyatakan partai politik harus berani memunculkan tokoh alternatif, terutama dari kalangan muda, jika tetap ingin mendapat kepercayaan publik.

"Jangan mendaur ulang figur lama yang tak lagi punya magnet (daya tarik)," kata Yudi usai menjadi pembicara dalam seminar bertajuk "Islam, Nasionalisme, dan Konsolidasi Ideologis Partai Politik" di Jakarta, Kamis (17/4).

Dikatakannya, masyarakat kini rindu pada perubahan dan harapan itu ada pada figur baru, figur alternatif, sebab figur lama dianggap sebagai bagian dari masalah.

Karena itu, lanjut dia, tidak mengherankan jika Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memenangi pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Jawa Barat dan Sumatera Utara, karena mereka mengajukan tokoh alternatif.

"Ini kritik mendasar bagi semua kekuatan parpol yang seringkali memakai asumsi lama untuk setting yang telah berubah," katanya.

Asumsi lama itu antara lain bahwa figur militer lebih efektif mengurus pemerintahan dibanding sipil, calon incumbent telah terbukti dan teruji, dan lain-lain.

"Figur baru bukan hanya milik PKS. Jadi, partai besar juga harus berani menampilkan figur baru," katanya.

Pada sisi lain, lanjut Yudi, PKS telah membuktikan diri sebagai partai yang relatif baik menjalankan fungsi kepartaian dalam menghadapi Pilkada.

Sementara partai-partai yang lain terkesan hanya "buka warung" di mana ketika transaksi dengan calon yang didukung selesai, mereka tak mau lagi bekerja dan membiarkan calon berusaha sendiri.

"Beda dengan pemilu legislatif. Mereka bisa meraih suara besar karena elitnya mau ikut memobilisasi karena punya kepentingan. Tapi, dalam pilkada tak banyak elit partai yang mendapat keuntungan," katanya. antara/is

Menghapus Jejak Berdarah

2008-04-17T17:08:00.000+07:00

Kamis, 17 April 2008 | 00:29 WIB

Asvi Warman Adam

Dalam tulisan HAM dan Kedewasaan Bangsa (Kompas, 15/4/2008) Tjipta Lesmana mengutip pandangan Francois Guizot, politikus dan sejarawan Perancis abad ke-19.

Francois Guizot (1787-1874) selain pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Perdana Menteri Perancis, juga dianggap organisator pertama pengembang ilmu sejarah di Perancis. Dalam metodologi sejarah, ia berjasa mengingatkan, tugas utama sejarawan adalah mencari sumber-sumber asli (sources originales) dan menilainya sebelum menggunakannya. Inilah yang kurang diperhatikan sejarawan abad ke-18.

Substansi pemikiran Guizot dikenal sejarawan Indonesia. Kuliah tentang sumber serta kritik sumber telah diberikan bagi mahasiswa tahun pertama. Mereka yang masih mengutip Guizot tentang aspek ini berarti ketinggalan satu abad. Lebih ironis jika teori kuno itu digunakan untuk membenarkan manipulasi sejarah.

Manipulasi sejarah

Meski intervensi politik atas bidang sejarah sudah terjadi sebelumnya, pada era Orde Baru hal itu dilakukan secara sistematis dan meluas. Sejak 1970-an, pengajaran sejarah di sekolah memberi legitimasi kepada penguasa (Soeharto) dan mendiskreditkan presiden sebelumnya. Soekarno dikatakan bukan penggali Pancasila. Sejak 1970, Kopkamtib melarang peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni. Peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 yang digambarkan melalui buku pelajaran, film, dan berbagai monumen, menyanjung Soeharto dan melupakan Sultan Hamengkubuwono IX sebagai konseptor.

Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) memberi legitimasi perjuangan Orde Baru, menetapkan kawan (militer yang mempertahankan Pancasila dan UUD 1945) dan lawan (ekstrem kiri dan ekstrem kanan). Surat Perintah 11 Maret 1996 (Supersemar) diperoleh dengan tekanan berulang-ulang dan disalahgunakan untuk meraih kekuasaan. Ketika muncul tudingan, rezim Orde Baru memperoleh kekuasaan secara tidak sah, kiranya itu didukung berbagai argumen kuat. Maka, amat naif bila dikatakan, ”kalau rezim Soeharto tidak sah, rezim-rezim berikut—dari Habibie hingga SBY—otomatis tidak sah”. Lebih kacau lagi, ”semua institusi negara, seperti Komnas HAM dan Mahkamah Konstitusi, tidak sah. Semua produk hukum yang dihasilkan pun tidak sah”.

Kedewasaan bangsa

Untuk mengoreksi manipulasi sejarah di masa lampau diperlukan pelurusan yang telah berlangsung sejak Soeharto jatuh tahun 1998 hingga kini. Ada berbagai hambatan akibat kebijakan Menteri Pendidikan Nasional (Peraturan Menteri No 22/23/24 Tahun 2006) dan Jaksa Agung (larangan buku pelajaran sejarah Maret 2007) yang menyebabkan pembakaran buku pelajaran sejarah. Kini, pelajaran sejarah dianggap tidak berharga untuk dimasukkan bahan ujian nasional.

Namun, dari waktu ke waktu muncul sejarah yang lebih membuka wawasan. Jika dulu sejarah dimonopoli penguasa, kini para korban dapat bersuara. Tesis magister sejarah di UI oleh Abdul Syukur, Gerakan Usroh di Indonesia, Peristiwa Lampung 1989, diterbitkan di Yogyakarta. Prolog oleh pakar Islam dari Belanda, Martin van Bruinessen, epilog oleh Munir, dan diluncurkan Kontras di Jakarta tahun 2004.

Buku ini adalah contoh teks sejarah tentang kasus Talang Sari Lampung yang ditulis secara ilmiah dan utuh, seperti dimaksudkan Francois Guizot, dan bukan didanai tokoh tertentu.

Sementara itu, buku yang menggunakan sumber-sumber sahih dan dibandingkan dengan satu sama lain, seperti dianjurkan Francois Guizot, telah bermunculan. Misalnya, buku terbaru tentang peristiwa 65 yang ditulis John Roosa, Dalih Pembantaian Massal, telah membongkar misteri gelap sejarah bangsa selama 40 tahun.

Dapat dikatakan, semakin dewasa suatu bangsa, semakin mampu menerima sejarah sebagaimana adanya dan belajar dari sana. Sejarah jangan dimanipulasi (dengan menghilangkan jejak berdarah para pelanggar HAM masa lalu) untuk kepentingan sesaat, misalnya Pemilu 2009.

Asvi Warman Adam Alumnus Sejarah dari EHESS Paris Tahun 1990; Anggota Tim Pengkajian Pelanggaran HAM Berat Era Soeharto yang Dibentuk Komnas HAM Tahun 2003

Kuasa Modal dan Reforma Agraria

2008-04-17T17:07:00.000+07:00

Kamis, 17 April 2008 | 00:27 WIB

Usep Setiawan

Tanggal 25 Maret 2008, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memenuhi sebagian dari tuntutan judicial review UU No 25/2007 tentang Penanaman Modal.

Mahkamah Konstitusi (MK) hanya membatalkan Pasal 22, terkait hak atas tanah yang tertuang dalam UU ini. Selebihnya, UU ini dianggap konstitusional.

Keputusan MK ini ditanggapi seragam. Uniknya, yang kecewa bukan hanya penggugat, tetapi juga yang mendukung UU ini. Kalangan investor menganggap keputusan MK ini memupuskan harapan mereka untuk menanamkan modal di lapangan agraria (Kontan, 26/5/2008).

Penggugat pun kecewa. Keputusan ini dinilai tidak secara keseluruhan menganulir ”kesesatan” ideologis yang tercermin dalam tubuh UU. Dikhawatirkan, Indonesia dengan mudah masuk ke alam penjajahan baru yang memanjakan investasi asing.

Tidak cermat

Gerakan Rakyat Melawan Neokolonialisme-Imperialisme (GERAK LAWAN)—koalisi lembaga-lembaga penggugat—memandang putusan para hakim konstitusi itu tidak cermat.

Pertama, perlakuan sama yang tidak membedakan asal negara (Pasal 3) dianggap konstitusional. Seharusnya, arah pembangunan lebih memprioritaskan kepentingan nasional. UUD 1945 tegas menyatakan cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat dalam sistem perekonomian berbasis ekonomi kerakyatan.

Kedua, kekhawatiran berlangsungnya capital flight karena dibolehkannya pemindahan aset kapan dan di mana pun (Pasal 8), dianggap tidak beralasan oleh MK. Padahal, fakta di lapangan menunjukkan, repatriasi aset berkorelasi langsung dengan kebijakan pemutusan hubungan kerja secara massal.

MK menyatakan, masalah penguasaan atas tanah akan dikembalikan pada UUPA 1960. Dalam praktik, UUPA 1960 tak pernah dicabut, tetapi tidak pula dijalankan. Yang justru berjalan adalah UU sektoral yang lebih menguntungkan modal internasional.

GERAK LAWAN mengingatkan para hakim konstitusi, pemerintah, parlemen, partai politik, dan pengusaha agen modal internasional untuk bertanggung jawab atas terjajahnya Indonesia, masifnya konflik agraria, PHK massal, kelaparan dan penderitaan rakyat, menyusul putusan atas UUPM ini.

Kembali ke UUPA

Bagi penulis, pembatalan klausul UUPM yang secara langsung menyentuh substansi UU No 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) patut diapresiasi dan diberi jalan alternatif. Paling tidak, pembatalan ketentuan tentang hak guna usaha (95 tahun), hak guna bangunan (80 tahun), dan hak pakai (70 tahun) sebagai pintu masuk bagi raksasa kapital asing di republik ini kini tertutup sudah.

Lebih lanjut, pembatalan Pasal 22 UUPM membawa konsekuensi yang menuntut perhatian para pembentuk kebijakan (legislasi) nasional. Setidaknya tiga tantangan menanti di depan mata.

Pertama, perlu pengukuhan kembali semangat, posisi, dan eksistensi UUPA sebagai dasar hukum segala legislasi dan peraturan operasional terkait tanah, air, udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Kedua, karena UUPA adalah payung, maka seluruh produk legislasi terkait perlu ditinjau ulang. Bagi UU yang bertentangan dengan semangat dan isi UUPA harus dicabut atau diganti. Untuk yang belum utuh perlu penyesuaian sehingga konsisten dengan UUPA. Untuk kebolongan-kebolongan hukum yang ada perlu ditambal dengan pembentukan peraturan perundang-undangan baru yang sifatnya mengoperasionalkan amanat UUPA.

Ketiga, salah satu agenda mendesak adalah penyusunan UU Reforma Agraria guna menambal kebolongan hukum terkait operasionalisasi program reforma agraria. Program pembaruan agraria nasional yang direncanakan pemerintah membutuhkan dasar hukum kuat dan konprehensif. Karena itu, penyusunan UU reforma agraria harus segera menjadi agenda prioritas pemerintah bersama parlemen.

Kemenangan kecil

Tahun lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjanji akan mulai menjalankan reforma agraria (31/1/2007). Hingga kini, belum terwujud. Dari segi momentum, reforma agraria dikhawatirkan kian memudar.

Memudarnya rencana reforma agraria, terkait ketidaktegasnya kepemimpinan politik nasional dalam mengarahkan reforma agraria. Tidak solidnya jajaran pemerintahan pusat dan daerah, melambatkan agenda besar ini.

Suhu politik menjelang Pemilu 2009 pasti akan menunda hampir semua agenda besar, seperti reforma agraria. Tajamnya perbedaan dan lebarnya spektrum kepentingan dalam konfigurasi politik lokal dan nasional memacetkan agenda populis yang dicetuskan presiden.

Dari sisa waktu, di tengah kemacetan politik, sulit mengharapkan pemerintahan mampu mewujudkan reforma agraria sebagai strategi alternatif menanggulangi kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan sosial.

Satu hal yang perlu dirawat adalah berkecambahnya harapan bahwa keadilan sosial lewat perwujudan keadilan agraria adalah solusi tak terbantahkan. Yang layak digencarkan, mendorong kekuatan rakyat untuk meraih aneka kemenangan kecil, meski terbatas tetapi terukur, sambil menunggu hasil Pemilu 2009.

Usep Setiawan Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria

Retorika Negara Kesejahteraan

2008-04-17T17:06:00.000+07:00

Kamis, 17 April 2008 | 00:29 WIB

Amich Alhumami

A welfare state is frightened of every poor person who tries to get in and every rich person who tries to get out (Harry Browne, 1933-2006, Politisi dan Pengarang Libertarian Amerika).

Menyimak retorika publik di kalangan pejabat pemerintah dan politisi di parlemen, tertangkap tataran gagasan mereka sepaham mengenai cita-cita membangun sebuah pemerintahan negara yang bertujuan menciptakan kesejahteraan rakyat.

Tema ini lalu menjadi grand narrative dalam wacana publik dan perdebatan politik. Pertanyaannya, apakah penyelenggara pemerintahan—eksekutif dan legislatif—sepakat membangun negara kesejahteraan merujuk konsep orisinal, yang semula berkembang di Eropa Barat (Inggris, Jerman) dan negara-negara Skandinavia (Finlandia, Swedia, Norwegia)?

Jika memiliki kesamaan cita-cita membangun negara kesejahteraan, mengapa dalam banyak hal yang amat fundamental pihak legislatif sering berseberangan dengan eksekutif, terutama berkenaan dengan policy prescriptions, dalam membangun perekonomian negara?

Sejauh ini partai politik di lembaga legislatif belum mempunyai dokumen atau blue-print (cetak-biru) yang secara solid dan komprehensif memuat rumusan ide negara kesejahteraan, yang menjadi dasar penyusunan kebijakan publik. Pihak eksekutif juga tak memiliki cetak-biru yang memuat agenda untuk mewujudkan cita-cita membangun negara kesejahteraan.

Kesejahteraan rakyat

Tema kesejahteraan rakyat yang selalu mengemuka dalam perdebatan publik hanya retorika politik, yang berangkat dari interpretasi sepihak, baik di kalangan pejabat pemerintah maupun politisi di parlemen. Dalam konteks ini, kita perlu menyimak ulang ide negara kesejahteraan dengan merujuk pemikir-pemikir klasik.

Para pemikir merumuskan konsep negara kesejahteraan sebagai berikut, ”a welfare state is a state in which organized power is deliberately used through politics and administration in an effort to modify the play of market forces to achieve social prosperity and economic well-being of the people.” Rumusan ini bersumber dari karya-karya klasik antara lain Asa Griggs, The Welfare State in Historical Perspective (1961); Friedrich Hayek, The Meaning of the Welfare State (1959); dan Richard Titmuss, Essays on the Welfare State (1958). Buku Titmuss ini bisa dibilang karya magnum-opus yang secara mendalam mengupas ide negara kesejahteraan.

Pemikiran mereka dapat disarikan menjadi tiga hal esensial. Pertama, negara harus menjamin tiap individu dan keluarga untuk memperoleh pendapatan minimum agar mampu memenuhi kebutuhan hidup paling pokok.

Kedua, negara harus memberi perlindungan sosial jika individu dan keluarga ada dalam situasi rawan/rentan sehingga mereka dapat menghadapi social contigencies, seperti sakit, usia lanjut, menganggur, dan miskin yang potensial mengarah ke atau berdampak pada krisis sosial.

Ketiga, semua warga negara, tanpa membedakan status dan kelas sosial, harus dijamin untuk bisa memperoleh akses pelayanan sosial dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pemenuhan gizi (bagi anak balita), sanitasi, dan air bersih.

Ada yang salah

Merujuk tiga gagasan itu, kita dapat menilai betapa Indonesia jauh dari cita- cita negara kesejahteraan. Tentu patut disyukuri, sistem pemerintahan demokratis perlahan mulai terlembaga. Institusionalisasi politik dan lembaga-lembaga pemerintahan yang menjadi ciri negara demokrasi modern sedang-dan-terus berproses menuju konsolidasi.

Namun, dapat dipastikan, ada sesuatu yang salah dalam tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan selama 10 tahun era reformasi. Saksikan, Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam melimpah. Namun, berbilang selama tahun pembangunan nasional justru bergantung pada utang. Sebuah negara agraris dengan tradisi pertanian amat panjang, tetapi para petaninya miskin dan negara menjadi pengimpor beras. Sebagai negara maritim yang hampir 70 persen (5,8 juta kilometer persegi) luas wilayahnya merupakan lautan yang mengandung potensi tak terbilang, tetapi laut tak terkelola dengan baik dan nelayannya terjerat kemiskinan.

Sebagai negara, jutaan anak usia sekolah tak bisa mendapat pendidikan memadai, bahkan anak SD-SMP bunuh diri hanya karena malu menunggak iuran sekolah. Sebuah negara di mana anak-anak balita menderita gizi buruk dan orang sakit tak bisa membeli obat atau mendapat layanan kesehatan secara manusiawi. Sebuah negara di mana seorang ibu meracuni anak sampai meninggal lalu ia bunuh diri karena tak kuat menanggung beban kemiskinan. Sebuah negara di mana seorang ibu yang sedang hamil meninggal karena kelaparan. Sebuah negara yang kombinasi angka kemiskinan dan pengangguran demikian tinggi, yang bila tak terkendali dapat memicu krisis sosial.

Tanggung jawab profetik

Rentetan ”fakta keras” itu belum menyadarkan kita bahwa sebagai bangsa, Indonesia sedang menyongsong krisis sosial seperti diingatkan para perumus/penggagas negara kesejahteraan. Maka, kita boleh menggugat di manakah tanggung jawab profetik negara atas berbagai peristiwa memilukan itu. Sungguh, amat jauh bentangan antara retorika politik dan fakta empiris. Tanpa lelah, presiden/wapres terus berpidato tentang kesejahteraan rakyat, tetapi menteri yang diangkat untuk mengurus hal ini adalah figur yang terkait/pemilik/pemegang saham korporasi besar yang membuat rakyat kehilangan properti, terusir dari tempat tinggal, lalu hidup merana di tenda-tenda pengungsian.

Penderitaan rakyat amat pedih dan tak berkesudahan. Mereka terus bertanya, di manakah negara? Bak panggung teater, anggota parlemen—sebagai demagog—dengan berbusa-busa menyuarakan kepentingan masyarakat dan mengklaim sebagai pejuang aspirasi rakyat. Namun, mereka terus melakukan korupsi dan menikmati gratifikasi, suap, dan sejenisnya yang menjadi sumber penggerusan dana publik sehingga menghalangi upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Kepada kaum bijak-bestari, rakyat bertanya sampai kapan bubble statements—gelembung pernyataan kosong—ini terus menghiasi wacana publik dan menjadi perdebatan politik?

Amich Alhumami Peneliti Sosial, Department of Social Anthropology, University of Sussex, United Kingdom

Politik

Bersama (Kita) Tidak Bisa

Pemimpin, pada Suatu Masa

“Fox Indonesia”

Hidup dan Perbuatan Soetrisno Bachir

Profesional di Balik Strategi Pencitraan Soetrisno Bachir (2-Habis)

Profesional di Balik Strategi Pencitraan Soetrisno Bachir (1)

Profesional di Balik Strategi Pencitraan Soetrisno Bachir (1)

Amien Rais: Reformasi Sudah Kandas dan Gagal

Jangan Biarkan Indonesia Jadi Negara Gagal

Indonesia Masih Terpuruk

Kipling, Ratu Wilhelmina, dan Budi Utomo

Renaisans Asia Lahirkan Patriotisme Bangsa-bangsa

Kaum Merah Muncul dari Sudut Peneleh

Bersama Kita Bisa Apa, Ya?

Paling Menguntungkan NU

Dekade (Tanpa) Reformasi

KH Idham Chalid Kini

Jelang 100 Tahun Kebangkitan Nasional

PILPRES 2009

POLITIKA

ANALISIS POLITIK

Perintah Kiai-Kiai

Elite Neopatrimonial

Era Kepemimpinan Kaum Muda

Keterangan Pers KPU Mengenai Rencana Anggaran Pemilihan Umum 2009

II. Penjelasan

III.PERBEDAAN ANGGARAN PEMILU 2004 DAN 2009

IV.FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN MENINGKATNYA ANGGARAN PEMILU YANG BERSUMBER DARI APBN 2008 DAN 2009

V.HAL-HAL YANG MEMERLUKAN KERJASAMA ANTARA KPU, KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA DENGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Menghapus Pilkada Langsung

DAFTAR NAMA SEMENTARA PARTAI POLITIK

DAFTAR NAMA SEMENTARA PARTAI POLITIK YANG MENGAJUKAN BERKAS PERMOHONAN PENDAFTARAN PENDIRIAN PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI TAHUN 2004 dan 2007

Pilpres 2

Hasil Final Pemilu Presiden Ke 2 Tgl. 20 September 2004

Pilpres Putaran 1

Peserta Pemilu 2004

Pemilu 2004

Puisi Tidak utk DPR

Satu Perempuan, Satu Generasi

Survei Pengusaha

Survei LSM

Survei Parpol ( Punggawa Politik )

Dominasi Partai Golkar dan PDI-P Berakhir

Rakyat Menuntut Perubahan

Negeri Para Mafioso

QUICK COUNT PILKADA JABAR

LSN: Keok di Dua Pilkada, Golkar Tetap Favorit 2009

Keok di Dua Pilkada

Mencari Pemimpin Republik

Survei Akademisi

Survei LSM

Survei Pengusaha

Survei Parpol

Pemimpin yang Pantas

Siapakah Rakyat Itu Sebenarnya?

Pemimpin Bicara, Rakyat Tertidur

Pilkada, Embrio Koalisi Permanen

Pemilu 2009

Kalah di Beberapa Pilkada, Golkar Optimistis

POLITIKA

Parpol Harus Berani Munculkan Tokoh Alternatif

Menghapus Jejak Berdarah

Kuasa Modal dan Reforma Agraria

Retorika Negara Kesejahteraan

Hasil Final Pemilu Presiden Ke 2
Tgl. 20 September 2004