10 Tahun Reformasi, Indonesia Tak Berubah

Senin, 11 Februari 2008 | 02:59 WIB

BANDUNG, KOMPAS - Sepuluh tahun pascareformasi, Indonesia tidak banyak mengalami perubahan, baik di segi politik maupun ekonomi. Ini terbukti dengan belum adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat.

Demikian diutarakan Ketua Nasional Gerakan Mahasiswa 1977/1978 Indro Tjahjono pada diskusi bertajuk ”Peringatan 30 Tahun Pemasungan Kebebasan Akademik dan Pendudukan Kampus oleh Rezim Soeharto” di Bandung, Sabtu (9/2).

Menurut Indro, agenda reformasi yang digembar-gemborkan tidak ada satu pun yang terwujud. ”Keadaan Indonesia tidak bertambah baik. Bahkan pemerintah gagal menstabilkan harga bahan pokok, harga kedelai tetap berada di atas daya beli masyarakat. Harga terigu serta beras juga merambat naik,” tutur Indro.

Sosiolog Musni Umar berpendapat, reformasi selama ini pun tidak berpengaruh terhadap tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan pemberantasan korupsi. ”Pada tahun 2007, kemiskinan di daerah Jakarta Utara saja mengalami kenaikan 77 persen dibanding tahun 2005,” tutur Musni.

Ia mengatakan, ketidakberhasilan reformasi di bidang ekonomi ini disebabkan pengadopsian kebijakan yang salah oleh Pemerintah Indonesia.

”Pemerintah meneruskan sistem neoliberalisme dan neokapitalisme dengan mengadopsi kebijakan ekonomi berdasarkan Konsensus Wahington (Washington Consensus),” kata Musni.

Konsensus ini merupakan sistem liberalisasi perdagangan, liberalisasi investasi langsung, dan deregulasi (pengubahan peraturan yang menghalangi persaingan bebas). Ia menilai ketidaksiapan Indonesia menghadapi kebebasan tersebut mengakibatkan kerugian bagi rakyat Indonesia.

Dari segi politik, Indro berpendapat, kesalahan pemerintah terletak pada belum berubahnya sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia. ”Saat ini masih berlaku demokrasi kapitalisme yang dulu berlaku pada rezim Soeharto,” katanya.

Demokrasi kapital, menurut Indro, merupakan demokrasi yang tunduk kepada modal atau mereka yang memiliki uang. Selama keadaan ini berlangsung, maka demokrasi nilai yang seharusnya bersuara pada aspirasi rakyat tidak akan tercapai.

Oleh karena itu, menurut Indro, solusi terbaik adalah menempatkan rakyat sebagai pengambil keputusan pemerintah. Ini dapat dilakukan dengan memilih pemimpin yang benar-benar berasal dari rakyat dan mengutamakan kepentingan rakyat. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan pun merupakan kebijakan yang pro kepada rakyat.

”Kita membutuhkan pemimpin yang mengedepankan kepentingan publik, seperti mampu menstabilkan harga kebutuhan pokok, bukan sibuk mengonversi kebutuhan energi minyak ke gas,” katanya. (A15)