Polisi Pentungi Etnis India

Sebagian Etnis China dan Melayu Dukung Aksi Protes

Kuala Lumpur, Minggu - Polisi Malaysia mementungi dan menyemprot sekitar 10.000 pengunjuk rasa etnis India yang melakukan protes di Kuala Lumpur, Minggu (25/11). Pemerintah mengatakan, aksi itu harus dihentikan karena dapat makin memicu kebencian rasial di negara yang terancam perpecahan etnis.

Aksi etnis India itu (yang mayoritas dari Tamil) bertujuan mendukung gugatan yang diajukan ke sebuah pengadilan di London pada Agustus lalu oleh organisasi bernama Kekuatan Aksi Hak-hak Hindu (Hindu Rights Action Force). Aksi protes juga mengecam diskriminasi yang dilakukan Pemerintah Malaysia.

Kelompok itu menuntut kompensasi 4 triliun dollar AS (Rp 36.000 triliun) dari Inggris. Kelompok itu mengatakan, mereka dirugikan karena Inggris mendatangkan nenek moyang mereka ke Malaysia, yang kemudian diperlakukan sebagai budak dan dieksploitasi.

Etnis India itu mengatakan, mereka telah dirugikan sejak Malaysia merdeka dari Inggris 31 Agustus 1957. Etnis India mengalami perlakuan diskriminasi serta banyak warganya kecanduan alkohol dan terlibat kejahatan.

"Sekitar 50 tahun etnis India sudah terpinggirkan. Kami ingin menuntut hak yang dinikmati etnis lain," kata M Kulasegaran, anggota oposisi di parlemen Malaysia. "Mereka tidak berhak menghentikan kami."

Pemrotes membawa gambar Mahatma Gandhi, tokoh besar dunia asal India. Mereka juga membawa poster bertuliskan, "Kami menginginkan hak-hak kami."

Salah seorang pemrotes, Singam Suppiah, mengatakan aksi ini adalah refleksi dari ketidaksabaran yang sudah mengkristal. "Saatnya tiba, bom waktu akan meledak. Kami tak bisa lagi bersabar," katanya.

N Vijayan (40), teknisi, yang turun ke jalan, mengatakan aksi ini seharusnya membangunkan pemerintah bahwa kebijakan pemerintah mengganggu mereka.

Sebagian pemrotes meneriakkan ungkapan tidak ada demokrasi di Malaysia, tidak ada hak asasi di Malaysia. "Kami berjuang untuk meraih kemerdekaan di negara ini. Mengapa mengabaikan hak-hak kami?"

KK Krishna, pemrotes lain, mengatakan hanya sedikit warga India yang duduk di universitas. "Mengapa demikian, apakah etnis India bodoh?"

P Uthaya Kumar, oposisi dari parlemen, dan penyelenggara protes mengatakan kelompoknya sudah mengirimkan surat kepada pemerintah selama lima tahun terakhir, isinya meminta dialog. "Permintaan ditolak. Mereka tak menghargai kami," katanya.

Artifisial

"Aksi ini belum pernah terjadi," kata P Uthaya Kumar. "Ini adalah sebuah aksi komunitas yang sudah tidak bisa lagi menerima diskriminasi."

Aksi ini memperlihatkan kampanye gencar, tetapi artifisial, yang dilakukan PM Malaysia Abdullah Ahmad Badawi di CNN. Badawi menggambarkan Malaysia sebagai negara yang menghormati keharmonisan etnis.

Saat hendak menyampaikan protes ke Kedubes Inggris di Kuala Lumpur, aksi mereka diredam polisi. Polisi Malaysia lebih kuat dan berhasil meredam aksi yang berlangsung delapan jam di sekitar Menara Kembar Petronas. Etnis India itu dipentungi dan disemproti dengan gas air mata serta air bercampur bahan kimia yang merusak konsentrasi.

Polisi mengatakan telah menangkap sekitar 400 demonstran. Setengah dari jumlah itu kemudian dilepas setelah identitas pribadi mereka dicatat.

Aparat dikecam

Etnis India juga meminta kebijakan Dasar Ekonomi Baru (New Economic Policy/NEP) diakhiri. NEP pernah diakhiri tahun 2005. Politisi dari Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) memperpanjang NEP 15 tahun lagi hingga 2020. NEP bahkan dijadikan sebagai Agenda Nasional Baru. Tujuannya, memberdayakan Melayu, dengan alasan penguasaan aset ekonomi yang kalah dari etnis China.

Samy Vellu, politisi keturunan India yang propemerintah, mengecam aksi itu sebagai merusak citra pemerintah. "Kami tak mendukung aksi ini. Kami sudah bekerja di dalam sistem untuk mengatasi persoalan yang dihadapi etnis India," kata Samy.

Mohamed Nazri Abdul Aziz, pejabat dari Kantor Perdana Menteri, mendukung tindakan polisi. "Aksi protes ini ilegal."

Namun, Lim Kit Siang, oposisi dari parlemen dan Ketua Partai Aksi Demokrasi, mengecam tindakan aparat, yang digambarkan sebagai refleksi dari pemerintahan yang tidak demokratis.

ALIRAN, kelompok pembela hak asasi manusia di Malaysia, mendukung aksi etnis India itu.

Partai Keadilan, yang diketuai Wan Azizah Wan Ismail, istri Anwar Ibrahim, meminta polisi menghentikan tindak kekerasan.(REUTERS/AP/AFP/MON)