Jakarta, Kompas - Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menyatakan, demokrasi jangan sampai menjadi "agama", seperti halnya di Amerika Serikat. Akibatnya, atas nama demokrasi di Irak, AS menyerang Irak sehingga terjadi kekacauan di negara tersebut sampai saat ini.
Akan tetapi, demokrasi di Indonesia, sebagai sebuah proses, harus disesuaikan dengan tujuan akhirnya, yaitu untuk mencapai tujuan negara. Jika tata cara demokrasi selama ini dianggap rumit, tidak efisien, membuat rakyat berkelahi dan sangat mahal, maka tata cara itu harus diubah. Misalnya, dalam pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada), yang bisa disederhanakan, dibuat murah dan tidak memicu konflik di masyarakat.
Demikian disampaikan Wapres saat menjawab pertanyaan pers seusai shalat Jumat di Istana Wapres. Pernyataan Wapres itu disampaikan untuk menjawab kritik sejumlah kalangan terhadap pernyataannya mengenai proses demokrasi dan tujuan negara untuk mencapai kesejahteraan rakyat.
Menurut Wapres, demokrasi yang disampaikan saat Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar pekan lalu berada dalam konteks tata cara pelaksanaan demokrasi. "Tujuannya kesejahteraan. Caranya demokrasi. Akan tetapi, jika kita tidak cepat mencapai tujuannya, maka tata cara demokrasi itu harus diubah. Yang kita ubah bukan demokrasi secara menyeluruh," tambah Wapres.
Dalam kesempatan itu, Wapres meluruskan berita yang menyebutkan demokrasi itu nomor dua. "Saya tidak pernah mengatakan bahwa demokrasi nomor dua. Itu setelah lihat transkrip pidato saya. Bahwa demokrasi itu sebuah proses iya, tetapi bukan tujuan. Tujuan kita menyejahterakan rakyat. Demokrasi hanya proses. Proses dan tujuan sesuatu yang berbeda," katanya. (HAR)
No comments:
Post a Comment