Sekilas Pemerintahan dan Politik Thailand

Pemerintah Thailand mengatakan pemilihan umum akan berlangsung tanggal 23 Desember 2007 untuk pertama kalinya setelah kudeta militer tahun lalu. Pemilu ini dilakukan setelah referendum yang menyepakati konstitusi baru yang disusun oleh pemerintah sementara.

Banyak perubahan yang terjadi pasca disepakatinya konstitusi baru tersebut. Thai Rak Thai (TRT), yang merupakan partai mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra, diganti menjadi Partai Kekuatan Rakyat dan politisi veteran sayap kanan, Samak Sundaravej menjadi ketua partai tersebut. Meski Thaksin tetap mendapatkan dukungan rakyat miskin di utara dan barat laut Thailand, namun nampaknya partai ini tidak akan mendapatkan cukup suara untuk meraih suara mayoritas dalam pemilu nantinya.

Partai oposisi utama, yakni Partai Demokrat, berhasil bertahan dalam setahun terakhir ini tetapi dukungan bagi mereka berkurang dalam tahun-tahun terakhir dan tampaknya mereka juga tidak akan berhasil mendapatkan suara mayoritas.

Berdasarkan pengamatan-pengamatan tersebut, pemerintah Thailand berikutnya hampir pasti berbentuk koalisi. Sejak dahulu, pemerintah-pemerintah koalisi di Thailand memiliki reputasi hanya seumur jagung dan sangat korup.

Sumber: http://www.meetinthailand.com/

Overview

� Dari bentuk Monarki Absolut ke Demokrasi Parlementer

- Jatuhnya kerajaan Sukhothai berdirinya kerajaan Ayutthaya (sangat memuja raja).

- Militer dan sipil menjadi terpisah; sentralisasi pemerintahan.

- Pertengahan 1800, Raja Chulalongkorn membuat pemerintahan yang terdesentralisasi.

- Sebuah kudeta tidak berdarah terjadi thn 1932, menuntut monarki berdasarkan konstitusi.

- Raja Prajadhipok menyetujui penghapusan monarki absolut dan memberlakukan sistem pemerintahan berlandaskan konstitusi.

- Konstitusi pertama Thailand ditandatangani pada 10 Desember 1932.

� Sistem Check-and-Balance

- Raja adalah kepala angkatan bersenjata dan penegak semua agama.

- Sebagai Kepala Negara, Raja melaksanakan kekuasaan legislatifnya melalui parlemen; kekuasaan eksekutifnya melalui kabinet; kekuasaan yudisial melalui pengadilan.

- Kerajaan memiliki hak untuk mendukung dan hak untuk memperingatkan pemerintah apabila pemerintah tidak menjalankan urusan negara atas nama kebaikan rakyat.

- Badan legislatif Thailand adalah bikameral.

- 500 anggota legislatifnya (anggota parlemen) dipilih secara populer. Menduduki jabatan selama 4 tahun.

- 400 anggota berasal dari daerah (dipilih langsung oleh konstituennya; masing-masing mewakili sekitar 150.000 orang).

- 100 anggota berasal dari partai (dipilih secara tdk langsung oleh persentase suara yang diterima partai).

- Senat terdiri dari 200 kursi.

- Senator Thailand dipilih langsung untuk pertama kalinya pada 2 Maret 2000 (sblmnya diangkat oleh Raja atas rekomendasi Dewan Menteri). Menduduki jabatan selama 6 tahun.

- Lembaga eksekutif dipimpin oleh Perdana Menteri (sejak amandemen konstitusi 1992 harus anggota parlemen).

- Kabinet bertanggungjawab atas administrasi 14 kementerian, dan Kantor Perdana Menteri.

� Pemerintah

- Panitia kabinet yang lebih kecil dibentuk untuk menyeleksi proposal dari berbagai kementerian sebelum dimasukkan ke kabinet besar/full cabinet.

- Panitia tsb juga bisa diberi tugas oleh PM untuk memeriksa proyek atau kebijakan.

- Kantor PM adl sebuah badan sentral, yg sejajar dgn kementerian. Tanggungjawab utamanya: memformulasikan kebijakan nasional.

� Angkatan Bersenjata

- Raja adl Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata.

- Menteri Pertahanan mengkoordinasikan aturan kerja Angkatan Bersenjata.

Perkembangan Politik

� Pemilu pertama � dibawah Konstitusi 1997 � berlangsung pada 6 Januari 2001 (people�s constitution); jumlah pemilih 69.95%.

� Partai Thai Rak Thai (TRT) � didirikan 1999 oleh Thaksin Shinawatra � meraih 248 kursi.

� Pada 9 Februari 2001, Thaksin dilantik sbg Perdana Menteri.

� Thaksin memimpin koalisi pemerintahan (TRT, Chart Thai Party, New Aspiration Party).

� Pemilu tahun 2005: jumlah pemilih 72.3%.

� TRT meraih 10.130.251 suara (60.66%; 377 kursi dr 500 kursi di parlemen)

� Democratic Party (DP) meraih 3,062,184 suara (18.34%; 96 kursi)

� Chart Thai Party (TNP) meraih 1,902,470 suara (11.39%; 25 kursi)

� Mahachon Party (PP) meraih 1,382,858 suara (8.28%; 2 kursi di parlemen)

Hasil Pemilu Legislatif Thailand 2006 (tidak sah berdasarkan MK Thailand)

Partai Politik

� Menganut sistem multi partai.

� Pemilu pertama (1997) dilangsungkan di bawah �Konstitusi Rakyat�; pemerintahan koalisi.

� Pemilu 2005, Partai TRT memperoleh 377 kursi (dr 500 kursi di Majelis Rendah), menjadikannya �pemerintahan satu partai�.

Partai Politik Besar

Partai Politik Kecil

Partai Politik Hasil Pencampuran

Referendum Konstitusi 19 Agustus 2007

� Dewan Keamanan Bangsa membatalkan UUD 1997.

� UUD ke-18 yg dipakai Thai sejak 75 thn lalu.

- ketika kup tentara mengakhiri kerajaan mutlak dan menggantikannya dengan sistem demokratik dan kerajaan konstitusional.

� Dalam 75 tahun terakhir, Thailand mengalami 18 kudeta tentara.

� Perubahan besar dlm konstitusi yg diusulkan:

- Hampir setengah dari Senator ditunjuk, bukannya dipilih.

- Membatasi masa jabatan PM mjd 2 kali 4 tahun masa jabatan.

- Melarang PM memegang jabatan di perusahaan-perusahaan swasta.

- Mempermudah meminta pertanggungjawaban (impeach) PM.

� Poling menunjukkan bahwa 70% rakyat telah memilih untuk referendum konstitusi ini:

Sumber: KPU Thailand/Wikipedia