Laporan Akhir Tahun 2007

Pemanasan Menuju Pemilu 2009

Sultani

Pemanasan politik terkait dengan Pemilihan Umum 2009 merupakan peristiwa yang banyak mencuri perhatian publik sepanjang tahun 2007. Dinamika politik nasional pun lebih banyak diwarnai oleh sepak terjang partai politik dan beberapa tokoh politik yang berkepentingan dengan pemilu nanti.

Munculnya partai baru, dan beberapa figur baru dalam bursa calon presiden, membawa angin segar dalam dinamika politik nasional tahun ini. Sebaliknya, partai lama dan beberapa tokoh politik wajah lama semakin memantapkan posisi mereka untuk maju dalam Pemilu 2009, dengan sejumlah strategi yang dimulai dari sekarang.

Sebut saja Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang sudah memulai strategi mereka dengan membangun Koalisi Kebangsaan yang dideklarasikan di Medan pada 20 Juni lalu. Koalisi ini bisa dibilang sebagai strategi bersama kedua partai pemenang Pemilu 2004 itu untuk meraup suara yang lebih banyak lagi pada pemilu legislatif nanti.

Aksi ini memicu beberapa partai Islam, Partai Demokrat, dan Partai Damai Sejahtera (PDS) berencana membentuk koalisi juga. Meski tidak bersifat tandingan, rencana koalisi antarparpol itu mampu membuat situasi politik nasional waktu itu memanas. Namun, publik menanggapi aksi koalisi politik dari kedua kubu itu secara positif.

Hampir separuh bagian (48,3 persen) responden yang terlibat dalam jajak pendapat bulan Juni lalu setuju dengan koalisi Golkar dan PDI-P. Responden yang menolak kerja sama kedua partai itu hanya 32,7 persen. Sebaliknya, lebih dari separuh bagian (56,2 persen) responden juga mendukung koalisi antarparpol (Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bulan Bintang, Partai Bintang Reformasi, Partai Demokrat, dan PDS) sebagai kekuatan politik baru untuk mengimbangi Golkar dan PDI-P.

Lepas dari tujuan yang hendak dicapai oleh semua partai yang membentuk koalisi enam bulan lalu, parpol di mata publik masih saja mengusung kelemahan dirinya, terutama dalam menjalankan fungsi kelembagaannya. Tidak heran, dalam jajak pendapat kali ini yang menyoroti kinerja lembaga politik selama setahun ini, partai masih mendapat tinta merah dalam penilaian publik. Sebagian besar (66,9 persen) responden menyatakan tidak puas dengan kinerja parpol selama tahun ini.

Dalam beberapa jajak pendapat tentang parpol selama tahun 2007, publik selalu kecewa dengan pelaksanaan fungsi partai. Fungsi pendidikan politik, sosialisasi politik, agregasi, dan artikulasi kepentingan, hingga kaderisasi politik ternyata tidak bisa dijalankan dengan baik.

Sebangun dengan parpol, lembaga politik yang dianggap paling tidak memuaskan kerjanya tahun ini adalah DPR. Hanya 27 persen responden yang menganggap DPR sudah bekerja dengan baik. Sebaliknya, 68,1 persen responden malah mencibiri kinerja wakil rakyat selama tahun 2007. Berkaca dari fungsi DPR, sebagian besar responden menyatakan tak puas dengan kinerja DPR, baik dalam membuat undang-undang (UU), menyalurkan aspirasi rakyat, maupun mengontrol kerja pemerintah.

Dari sisi eksekutif, ketidakpuasan masih saja mendominasi opini publik dalam satu tahun ini. Lembaga kabinet, misalnya, dalam setahun ini masih dipandang kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya. Sebagian besar (61,5 persen) responden tidak puas dengan kinerja kabinet. Berbeda dengan kabinet, kinerja presiden justru dipandang bagus oleh responden. Separuh bagian (50,9 persen) responden menanggapi secara positif kinerja presiden selama tahun 2007.

Bursa calon presiden

Catatan penting lain yang tertulis pada tahun ini adalah munculnya beberapa tokoh politik yang secara terbuka memasukkan nama mereka dalam bursa calon presiden. Upaya untuk mendongkrak popularitas pun ditempuh, seperti yang dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso melalui deklarasi pencalonan dirinya sebagai calon presiden dalam Pemilu 2009. Meski dinilai terlalu dini, langkah Sutiyoso ini tidak disalahkan oleh publik.

Selain Sutiyoso, tokoh lama juga tampaknya mulai mengambil ancang-ancang untuk menghadapi Pemilu 2009. Baik Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, M Jusuf Kalla, Wiranto, maupun Sultan Hamengku Buwono X terlihat berusaha mendekati rakyat dengan caranya masing-masing.

Dalam jajak pendapat baru-baru ini (Desember 2007), publik mencium aroma persaingan politik dari tokoh-tokoh itu untuk merebut hati rakyat Indonesia. Upaya kampanye diri, mulai dari cara yang paling halus, seperti peluncuran album lagu, iklan kepedulian sosial di media massa, silaturahim, dan safari ke daerah, hingga pernyataan terbuka melalui deklarasi politik, menandai kian hangatnya suhu politik menuju perebutan kekuasaan.

Kondisi politik stabil

Kondisi politik nasional pada tahun ini dinilai relatif stabil. Menurunnya intensitas konflik horizontal di tingkat massa boleh jadi merupakan kontribusi utama bagi terciptanya situasi yang damai ini. Tidak kalah penting juga, pertikaian antartokoh politik yang semakin kecil menjadi peredam konflik di antara mereka dan pendukungnya.

Setidaknya, stabilitas politik yang dirasakan publik hingga menjelang akhir tahun ini bisa dilihat dari kerukunan yang terbina di masyarakat. Sekitar 67,5 persen responden menyatakan kepuasan mereka dengan kerukunan antarpemeluk agama yang terbina selama tahun ini. Begitu juga dengan hubungan antarsuku bangsa yang dinilai harmonis oleh 63,7 persen responden. Bahkan, ikatan antarwilayah pun dirasakan semakin baik oleh publik. Setidaknya, 63 persen responden mengaku puas dengan kerukunan antarwilayah yang terbina hingga pengujung 2007 ini.

Stabilitas politik ini ternyata membawa dampak positif terhadap pelaksanaan hak dan kebebasan publik sebagai warga negara. Sebagian besar mereka mengaku bahwa jaminan negara terhadap hak dan kebebasan warga negara tahun ini terasa lebih baik sehingga mereka bisa mengekspresikan kebebasan tersebut lebih baik lagi.

Demikian juga kebebasan untuk berserikat atau berpolitik juga mengalami kemajuan meskipun UU Partai Politik yang baru disahkan Desember ini dinilai sebagian kalangan telah mematikan kebebasan warga negara untuk mendirikan parpol karena ketentuan mengenai syarat pendirian partai diperberat dibanding UU Parpol sebelumnya.(Litbang Kompas)