Elite Diminta Menahan Diri

Empat Fraksi Laporkan Ketua DPRD

Jakarta, Kompas - Seluruh elite politik diminta menahan diri tidak melibatkan rakyat untuk bertikai dan menghentikan segala rekayasa yang terkait dengan proses pemilihan kepala daerah di Sulawesi Selatan yang dalam tahapan-tahapan sebelumnya sudah berjalan lancar.

Rekayasa politik yang hanya didasarkan pada kepentingan sesaat atau jangka pendek dikhawatirkan akan memicu benih-benih konflik yang melibatkan masyarakat di akar rumput.

Imbauan itu disampaikan sejumlah tokoh masyarakat yang tergabung dalam Forum Persaudaraan Sulawesi Selatan saat beranjangsana ke Kompas, Minggu (30/12).

Delegasi dipimpin Zainal Bintang (anggota Badan Pertimbangan Kerukunan Keluarga Sulsel). Hadir juga Kuneng Bau Massepe (anak Pahlawan Nasional Andi Abdullah Bau Massepe dan cucu Raja Bone Andi Mappanyukki), Samuel S Parantean (tokoh masyarakat Toraja, aktivis 66), Rahman Arge (seniman, budayawan), Andi Jamaro Dulung (intelektual dan Wakil Ketua PBNU), Aspar Paturusi (budayawan), serta Ramiz Parenrengi (seniman). Delegasi diterima Pemimpin Redaksi Kompas Suryopratomo.

"Apabila tidak segera diantisipasi lebih dini dan ditangani dengan bijak oleh masing-masing pihak dan pendukungnya, tidak tertutup kemungkinan situasi kondisi ini akan dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang senang memancing di air keruh untuk mengeruhkan kerukunan dan ketenangan di Sulawesi Selatan," kata Zainal.

Ketegangan dalam pilkada Sulsel terjadi pada tahap penghitungan akhir. Begitu KPU Sulsel memenangkan pasangan Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu’mang, pasangan Amin Syam dan Mansyur Ramli memprotes keputusan itu dan membawa ke Mahkamah Agung.

Suhu politik menjadi semakin tinggi setelah putusan MA meminta pilkada ulang di empat kabupaten, yaitu Bone, Tana Toraja, Gowa, dan Bantaeng.

Gerakan kultural

Rahman Arge juga menegaskan bahwa mereka tak bermaksud mencampuri urusan hukum. Gerakan ini hanya mengimbau elite politik di tingkat atas agar jangan sampai menimbulkan limbah politik tribalistik di Sulawesi Selatan.

Andi Jamaro juga meminta elite agar tidak melibatkan rakyat untuk mendukung atau menolak. Apabila di kemudian hari sampai terjadi konflik horizontal di Sulsel, dia juga secara tegas akan langsung menuding elite sebagai penyebabnya.

Menurut Samuel S Parantean, masing-masing calon sesungguhnya memiliki semangat kasih sayang. Kata "asmara" yang digunakan pasangan Amin Syam- Mansyur Ramli maupun kata "sayang" yang dipakai pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang bermakna saling menyatu, seiya sekata, dan saling menyayangi dalam suka dan duka (kaboro, mamali)

Suryopratomo menegaskan bahwa Kompas menyambut baik adanya gerakan kultural yang bertujuan membuat suasana di Sulawesi Selatan menjadi damai.

"Dengan pendekatan budaya, saya yakin tidak ada sekat-sekat lagi. Ini positif. Demokrasi yang damai harus dibangun," ucapnya.

Dilaporkan

Empat dari 7 fraksi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan berencana melaporkan Ketua DPRD Sulsel Agus Arifin Nu’mang kepada Badan Kehormatan DPRD Sulsel. Agus yang berpasangan dengan Syahrul Yasin Limpo sebagai calon wakil gubernur dalam pilkada pada 5 November lalu dinilai melanggar tata tertib dewan karena mengirim hasil pleno KPU Sulsel tentang hasil pilkada kepada Menteri Dalam Negeri tanpa melalui mekanisme dewan.

Dalam jumpa pers, Minggu (30/12), Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulsel H Ruslan mengatakan, berdasarkan Peraturan DPRD Sulsel Nomor 3/07 tentang peraturan tata tertib DPRD Sulsel, seluruh surat yang masuk ke dewan harus dibahas melalui rapat dewan.

Keempat fraksi yang akan melaporkan Agus adalah Fraksi Golkar, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Bintang Demokrasi Damai Merdeka. Mereka merupakan representasi dari partai pengusung Amin Syam dalam pilkada 5 November lalu. Tiga fraksi lainnya yang tidak menyatakan keberatan adalah Fraksi PAN, PDI-P, dan Partai Demokrasi Kebangsaan.

Menanggapi rencana keempat fraksi tersebut, Ketua BK DPRD Sulsel Ambas Syam mengatakan, BK akan mengambil tindakan apabila memang ada laporan yang masuk mengenai pelanggaran yang dimaksud.

Atas permintaan Wakil Presiden Jusuf Kalla, mantan Menteri Otonomi Daerah Ryaas Rasyid akhir pekan lalu menemui kubu Amin Syam dan Syahrul Yasin Limpo. Ia meminta kedua kubu menghindari pengerahan massa.

Ryaas menghargai upaya hukum yang dilakukan KPU Sulsel untuk mengajukan peninjauan kembali atas putusan MA yang memerintahkan pilkada ulang di empat kabupaten.

Sejumlah akademisi dari Universitas Hasanuddin dan perguruan tinggi lain di Makassar yang tergabung dalam Forum Perlawanan Masyarakat Akademisi Sulsel, Senin di Makassar, mendukung upaya PK oleh KPU Sulsel atas putusan MA yang kontroversial.

Mereka juga mendesak pelantikan segera pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang sebagai gubernur dan wagub selambatnya 19 Januari 2008. (SUT/DOE/NAR/REN)