Politik sebagai Sumber Kekerasan

JAKARTA, KOMPAS - Politik dan ekonomi dinilai sebagai sumber penyebab kekerasan yang utama. Agama, etnik, dan ideologi selama ini hanya disalahgunakan untuk instrumen mobilisasi politik.

Hal itu dikatakan Dewan Pendiri Pusat Dialog dan Kerja Sama Antarperadaban (Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations/CDCC) Rizal Sukma dalam konferensi pers dan dialog Refleksi Awal Tahun 2008 yang digelar CDCC, Kamis (3/1). Dalam pertemuan tersebut hadir pula Ketua CDCC Din Syamsuddin.

"Agama, etnis, atau ideologi tidak pernah menjadi penyebab peperangan dan konflik. Semua itu hanya menjadi instrumen politik dan ekonomi untuk memunculkan suatu konflik. Sekarang yang menjadi masalah adalah bagaimana menghapus kultur kekerasan dan mencari resolusi konflik yang muncul di Indonesia," kata Rizal.

Oleh karena itu, dalam sambutannya, Din Syamsuddin mengusulkan tahun 2008 menjadi tahun percakapan Indonesia, terutama dalam situasi gamang kultural dan krisis multidimensional yang terjadi saat ini.

"Indonesia sedang berada dalam kegamangan kultural yang sedang berusaha membebaskan diri dari krisis multidimensional, terutama kebodohan dan kemiskinan. Menghadapi itu semua, diperlukan percakapan dan kerja sama untuk menghindari konflik dan kekerasan," kata Din.

Di samping itu, menurut Din, percakapan penting untuk mengembangkan demokrasi guna mengurangi tindak kekerasan setiap adanya pemilihan kepala daerah hingga pemilihan presiden.

"Semua pihak harus siap menang dan siap kalah. Jangan menimbulkan sikap yang bertentangan dengan demokrasi, bahkan pembunuhan demokrasi seperti yang terjadi di Pakistan," ujar Din.

Selain politik, kusutnya penyelesaian masalah hak asasi manusia (HAM) yang terjadi pada masa lalu bisa menyebabkan kekerasan dalam bentuk lain pada pemerintahan saat ini.

"Dalam konteks penyelenggaraan HAM, ketidakpuasan dari berbagai pihak karena tidak tuntasnya proses pengusutan bisa menjadi akumulasi dan akhirnya melahirkan kekerasan dalam bentuk lain," kata Rizal.

Selesaikan cepat

Berkaitan dengan kasus HAM, Direktur Eksekutif CDCC Abdul Mu’ti mengatakan, pemerintah perlu menyelesaikan kasus-kasus tersebut secepatnya. "Jangan sampai masalah hukum dan HAM tersebut menjadi komoditas politik," ujarnya. (A08/a15)