Selasa, 29 Januari 08
Jakarta, Koran Internet – Usulan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung dihapus, terus menuai tanggapan. Pakar dan pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Dr Cornelis Laya menanggapi bahwa Pilkada secara tidak langsung hanya akan menghasilkan kepala daerah lebih lemah.
"Ini pun bisa bermacam-macam hasilnya. Mulai dari sekadar `juru bicara` daerah yang menjalankan fungsi seremonial saja, di mana keputusan politik berada di parlemen, hingga kepala daerah yang cukup kuat, yakni ada fungsi seremonial plus kewenangan-kewenangan tertentu namun tetap dibatasi dengan posisi parlemen semakin kuat," kata Cornelis di Jakarta.
Meski begitu, Cornelis Lay menyatakan, usulan Ketua Umum PB NU tentang penghapusan Pilkada langsung amat menarik untuk diperiksa lebih lanjut, karena beberapa hal berdasarkan kondisi obyektif di lapangan, kini serta ke depan.
"Pertama, densitas pemilihannya sangat padat sekarang memang punya implikasi yang luas. Mulai dari pembiayaan deokrasi yang semakin mahal, hingga pada potensi polarisasi masyarakat," katanya.
Kedua, lanjut Corlenis Lay, secara prinsip, sesungguhnya demokrasi itu tidak identik dengan Pilkada langsung. "Baik pilihan langsung atau lewat parlemen adalah praktik normal dalam tradisi demokrasi. Namun, perbedaan metode pemilihan tidak berimplikasi pada demokrasi, tetapi pada status politik kepada daerah," ujarnya lagi.
Bagi Cornelis Lay, pemilihan langsung wajarnya menghasilkan kepala daerah yang kuat, dengan kewenangan lebih luas, sementara pemilihan tidak langsung, sebagaimana ditegaskan sebelumnya, cenderung hanya akan menghasilkan kepala daerah lebih lemah.
"Hasilnya sebagaimana saya katakan tadi, bermacam-macam. Mulai dari sekadar `juru bicara` daerah yang menjalankan fungsi seremonial saja, di mana keputusan politik berada di parlemen, hingga kepala daerah dengan posisi cukup kuat, di mana fungsi seremonial juga diikuti oleh kewenangan tertentu," urainya.
Yang ketiga, demikian Cornelis Lay menanggapi usulan penghapusan Pilkada langsung, ia tidak setuju dengan ide ini. "Tegas saja. Saya tidak setuju dengan ide untuk mengembalikan lagi Pilkada melalui pemilihan di tangan DPRD sepenuhnya. Ada lebih baik jika membuka kemungkinan bagi daerah untuk bisa memilih metode mana yang paling sesuai dengan daerah dan perkembangan masyarakatnya," usulnya.
Kesemua ini, menurut Cornelis Lay, harus dituangkan dalam regulasi mengenai Pilkada, sehingga di samping dasar hukumnya jelas, kita tidak terjebak pada `penyeragaman` metode pemilihan seperti saat sekarang atau di era Orde Baru (Orba).
Memundurkan Konsolidasi Demokrasi
Secara terpisah, sebelumnya pakar dan pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif `Sugeng Sarjadi Syndicate`, Dr Sukardi Rinakit, menandaskan, usulan Ketua Umum PB NU mengenai tidak usah Pilkada langsung, bisa menarik mundur konsolidasi demokrasi yang sedang berlangsung.
"Usulan pak Hasyim Muzadi ini bahwa sebaiknya eksekutif lokal dipilih hanya oleh DPRD, tidak usah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung, memang efisien jika dilihat dari sisi biaya," katanya.
Tetapi, lanjut Sukardi Rinakit, jika dimaksudkan untuk menghindari konflik, masih bisa dipertanyakan efektivitasnya. "Sebab, dari sekitar 340 Pilkada, mungkin hanya sekitar satu persen yang dilanda konflik (keras). Jadi, relatif kecil presentase fenomena konfliknya," ungkapnya.
Selain itu, menurut Sukardi Rinakit, pemilihan eksekutif oleh anggota DPR (D) juga mengandung keraguan. "Pertama, biaya Pilkada langsung belum tentu lebih mahal dibandingkan dengan Pilkada oleh parlemen lokal, karena ini merupakan daerah yang sepenuhnya abu-abu," ungkapnya.
Kedua, kata Sukardi Rinakit, tindakan itu membuat parlemen bersama partai politik menjadi semakin oligarki, karena mereka menjadi pintu pamungkas terpilihnya kandidat. "Dan ketiga, akuntabilitas publik lemah (tidak ada), karena publik tidak tahu platform politik kandidat," tandas Sukardi Rinakit.(Ken/Ant)
"Ini pun bisa bermacam-macam hasilnya. Mulai dari sekadar `juru bicara` daerah yang menjalankan fungsi seremonial saja, di mana keputusan politik berada di parlemen, hingga kepala daerah yang cukup kuat, yakni ada fungsi seremonial plus kewenangan-kewenangan tertentu namun tetap dibatasi dengan posisi parlemen semakin kuat," kata Cornelis di Jakarta.
Meski begitu, Cornelis Lay menyatakan, usulan Ketua Umum PB NU tentang penghapusan Pilkada langsung amat menarik untuk diperiksa lebih lanjut, karena beberapa hal berdasarkan kondisi obyektif di lapangan, kini serta ke depan.
"Pertama, densitas pemilihannya sangat padat sekarang memang punya implikasi yang luas. Mulai dari pembiayaan deokrasi yang semakin mahal, hingga pada potensi polarisasi masyarakat," katanya.
Kedua, lanjut Corlenis Lay, secara prinsip, sesungguhnya demokrasi itu tidak identik dengan Pilkada langsung. "Baik pilihan langsung atau lewat parlemen adalah praktik normal dalam tradisi demokrasi. Namun, perbedaan metode pemilihan tidak berimplikasi pada demokrasi, tetapi pada status politik kepada daerah," ujarnya lagi.
Bagi Cornelis Lay, pemilihan langsung wajarnya menghasilkan kepala daerah yang kuat, dengan kewenangan lebih luas, sementara pemilihan tidak langsung, sebagaimana ditegaskan sebelumnya, cenderung hanya akan menghasilkan kepala daerah lebih lemah.
"Hasilnya sebagaimana saya katakan tadi, bermacam-macam. Mulai dari sekadar `juru bicara` daerah yang menjalankan fungsi seremonial saja, di mana keputusan politik berada di parlemen, hingga kepala daerah dengan posisi cukup kuat, di mana fungsi seremonial juga diikuti oleh kewenangan tertentu," urainya.
Yang ketiga, demikian Cornelis Lay menanggapi usulan penghapusan Pilkada langsung, ia tidak setuju dengan ide ini. "Tegas saja. Saya tidak setuju dengan ide untuk mengembalikan lagi Pilkada melalui pemilihan di tangan DPRD sepenuhnya. Ada lebih baik jika membuka kemungkinan bagi daerah untuk bisa memilih metode mana yang paling sesuai dengan daerah dan perkembangan masyarakatnya," usulnya.
Kesemua ini, menurut Cornelis Lay, harus dituangkan dalam regulasi mengenai Pilkada, sehingga di samping dasar hukumnya jelas, kita tidak terjebak pada `penyeragaman` metode pemilihan seperti saat sekarang atau di era Orde Baru (Orba).
Memundurkan Konsolidasi Demokrasi
Secara terpisah, sebelumnya pakar dan pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif `Sugeng Sarjadi Syndicate`, Dr Sukardi Rinakit, menandaskan, usulan Ketua Umum PB NU mengenai tidak usah Pilkada langsung, bisa menarik mundur konsolidasi demokrasi yang sedang berlangsung.
"Usulan pak Hasyim Muzadi ini bahwa sebaiknya eksekutif lokal dipilih hanya oleh DPRD, tidak usah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung, memang efisien jika dilihat dari sisi biaya," katanya.
Tetapi, lanjut Sukardi Rinakit, jika dimaksudkan untuk menghindari konflik, masih bisa dipertanyakan efektivitasnya. "Sebab, dari sekitar 340 Pilkada, mungkin hanya sekitar satu persen yang dilanda konflik (keras). Jadi, relatif kecil presentase fenomena konfliknya," ungkapnya.
Selain itu, menurut Sukardi Rinakit, pemilihan eksekutif oleh anggota DPR (D) juga mengandung keraguan. "Pertama, biaya Pilkada langsung belum tentu lebih mahal dibandingkan dengan Pilkada oleh parlemen lokal, karena ini merupakan daerah yang sepenuhnya abu-abu," ungkapnya.
Kedua, kata Sukardi Rinakit, tindakan itu membuat parlemen bersama partai politik menjadi semakin oligarki, karena mereka menjadi pintu pamungkas terpilihnya kandidat. "Dan ketiga, akuntabilitas publik lemah (tidak ada), karena publik tidak tahu platform politik kandidat," tandas Sukardi Rinakit.(Ken/Ant)
No comments:
Post a Comment