Monday, July 30, 2007

Musharraf Bertemu Bhutto


islamabad, minggu - Presiden Pakistan Pervez Musharraf dilaporkan bertemu diam-diam dengan mantan Perdana Menteri Benazir Bhutto di Abu Dhabi, Jumat lalu. Pertemuan itu diperkirakan terkait dengan pembicaraan aliansi kekuasaan pada periode pemerintahan selanjutnya.

Baik Bhutto maupun Musharraf tidak berkomentar tentang pertemuan rahasia tersebut. Namun, Menteri Urusan Parlemen Sher Afgan Khan Niazi membenarkan pertemuan itu.

"Saya bisa mengonfirmasi pertemuan itu, tidak diragukan lagi," kata Niazi, Minggu (29/7). Pertemuan itu merupakan pertemuan Musharraf-Bhutto yang kedua. Pertemuan pertama diadakan pada Januari lalu.

Surat kabar The News, Minggu, melaporkan kesepakatan telah tercapai. "Pertemuan di Abu Dhabi sebenarnya adalah ’semacam upacara pengesahan’ yang diadakan pada akhir proses pembicaraan yang panjang", demikian tulis surat kabar itu.

Dari tempat pembuangannya di London, Bhutto mengatakan, Partai Rakyat Pakistan yang dipimpinnya telah lama menggelar pembicaraan dengan pemerintah tentang pemulihan pemerintahan sipil. "Kami telah mengatakan, negosiasi sedang berjalan dan telah tercapai kemajuan dalam beberapa hal. Namun, ada beberapa hal yang perlu dibicarakan," ujarnya kepada stasiun televisi Geo.

Lepas seragam

Beberapa hal yang dimaksudkan Bhutto antara lain keengganan Musharraf untuk melepaskan jabatannya di militer. "Kami tidak menerima Presiden Musharraf dalam seragam. Itu adalah posisi kami dan saya teguh dengan pendirian itu," kata Bhutto.

Lepasnya seragam militer Musharraf merupakan syarat yang diajukan partai Bhutto jika Musharraf ingin terpilih kembali sebagai presiden dalam pemilu Oktober mendatang. Aliansi keduanya dipandang bisa meningkatkan kekuatan politik Musharraf sekaligus memberi tempat bagi Bhutto untuk menjadi PM ketiga kalinya.

Jika Musharraf bersedia melepaskan jabatannya di militer segera setelah pemilu parlemen, partai Bhutto akan memberikan dukungan penuh bagi Musharraf dalam pemilu presiden.

Musharraf mengalami masa paling lemah dalam pemerintahannya selama delapan tahun. Keputusan Mahkamah Agung pekan lalu untuk mengangkat kembali Hakim Agung Muhammad Chaudhry memunculkan pertanyaan tentang kemampuan Musharraf mengamankan posisinya dalam pemilu mendatang.

Niazi mengatakan, kompromi antara Musharraf dan Bhutto memerlukan perubahan legal dan konstitusional. "Harus ada amandemen konstitusi yang melarang pemegang jabatan PM dua kali maju untuk ketiga kalinya," katanya.

Bhuto dan Musharraf sama-sama memiliki visi membawa Pakistan menjadi negara moderat dan progresif. Jika kemitraan keduanya berhasil, mereka bisa membentuk pertahanan melawan kelompok militan.

Menyusul pengangkatan kembali Hakim Agung Pakistan, Bhutto melihat posisi tawarnya untuk kembali menjabat sebagai PM menguat. Dia juga mengatakan, kesempatan untuk maju dalam pemilu mendatang sudah 90 persen.

Bhutto tinggal dalam pengasingan di London dan Dubai sejak tahun 1998. Dia menjadi PM Pakistan akhir 1980-an hingga awal 1990-an. (ap/reuters/fro)

No comments:

A r s i p