Tuesday, September 4, 2007

Masyarakat Tak Percayai Birokrasi

Institusi Negara Termarjinalkan

Jakarta, Kompas - Ketidakpercayaan masyarakat kepada negara dan birokrasi yang tambun menjadikan negara termarjinalkan, baik di tingkat domestik maupun internasional. Tidak hanya itu, sejumlah komisi negara yang awalnya dibentuk untuk membantu tugas negara justru semakin menjauhkan fungsi pengelolaan negara.

Kondisi seperti itu menyebabkan sistem yang ada menjadi tidak produktif, negara menjadi makin lemah dan ujungnya adalah rakyat pun lemah. Padahal, negara mempunyai fungsi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan bukan semakin membebani rakyat.

Demikian dikemukakan peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi ketika dihubungi pada Minggu (2/9) di Jakarta. Fenomena seperti kenaikan tarif tol, kontroversi konversi minyak tanah menjadi gas, dan berbagai macam kecelakaan transportasi udara hingga buruknya pengelolaan transportasi laut yang mengakibatkan antrean panjang di Merak, Banten, menjadi penanda makin lemahnya institusi negara itu.

"Untuk itu, berhentikanlah dahulu aneka eforia serta bangun kembali institusi negara dan institusi politik," tuturnya.

Tidak hanya itu, lanjutnya, berbagai kebijakan seperti pemekaran wilayah harus ditinjau dengan lebih kritis. Berbagai usulan dari badan dunia untuk tata kelola pemerintah juga harus disikapi dengan kritis pula.

Ia menegaskan kalau pragmatisme kekuasaan yang saat ini semakin tampak dalam ranah politik tidak dihentikan, negara pasti akan lemah dan terpinggirkan. Untuk itu dibutuhkan kepemimpinan yang tegas dan tidak sekadar mencari pujian.

Penguatan masyarakat

Dihubungi secara terpisah, sosiolog dari Universitas Airlangga, Surabaya, Hotman Siahaan, mengatakan, dalam kondisi seperti itu negara harus mulai memerhatikan upaya penguatan masyarakat. "Jangan sampai energi dihabiskan di wilayah politik," katanya.

Ia mengemukakan, demokratisasi yang tengah dibangun harus diakui belum menghasilkan tata kelola pemerintahan dan sistem bernegara yang baik. Sebaliknya, Siahaan mengatakan, proses demokratisasi justru dibajak oleh elite dan cenderung menghadirkan perpecahan.

Untuk itu, sudah waktunya, kekuatan ekonomi dan kemampuan kompetisi dikembangkan. Negara harus menjelaskan dengan gamblang orientasi pembangunan ekonomi nasional dan masyarakat dikuatkan dalam proses itu.

Jika tidak, semakin hari masyarakat semakin lemah dan tingkat kepercayaan kepada negara semakin kecil pula. Negara menjadi institusi yang tidak lagi kuat di hadapan masyarakatnya sendiri. (JOS)

No comments:

A r s i p