Tuesday, September 11, 2007

Rakernas PDI-P


Partai Harus Berbuat Banyak

Jakarta, Kompas - "Kekalahan" Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pemilu 2004—dalam pemilu legislatif ataupun eksekutif—terjadi karena partai tersebut telah mengingkari rakyat. Untuk merebut kembali kepercayaan rakyat, PDI-P harus lebih banyak berbuat, tidak sekadar menebar janji. Elite partainya harus mau berperilaku sederhana dan mendekat kepada rakyat.

Demikian pandangan pengamat politik dari Universitas Indonesia Maswadi Rauf dan Arbi Sanit serta tokoh nasional Frans Seda dalam perbincangan dengan Kompas, Jumat (7/9), menanggapi acara Rapat Kerja Nasional II dan Rapat Koordinasi Nasional PDI-P, 8-10 September 2007.

Maswadi memberikan apresiasi kepada PDI-P yang mencoba mengonsolidasikan partai sampai pemimpin cabang. "Ini kesempatan yang paling baik untuk menyamakan pandangan," ucapnya.

Kegiatan semacam ini akan membuat partai berkembang. Apabila partai kuat, demokrasi pun akan kuat. "Kalau partai terus gurem, tidak baik untuk demokrasi. Partai itu pilar demokrasi," paparnya.

Ia berharap rakernas dan rakornas ini tidak sekadar seremonial, tetapi benar-benar dipersiapkan dengan matang dan terjadi proses sharing antara pengurus di pusat dan daerah. "Kalau itu tidak terjadi, hanya hambur-hamburkan uang saja," ujarnya. Kegiatan akbar ini sebagai upaya PDI-P untuk konsolidasi ke dalam setelah kalah saat Pemilu 2004, baik di eksekutif maupun legislatif.

"Kritik Megawati saat itu adalah banyak anggota partai yang lupa kepada rakyat," kata Maswadi mengingatkan.

Mengenai respons rakyat terhadap PDI-P saat ini, belum bisa dijadikan tolok ukur. Karena itu, tidak boleh ada partai yang merasa berpuas diri.

Menurut Maswadi, hal yang perlu dilakukan PDI-P saat ini adalah tidak cukup sekadar menebar janji, tetapi harus membuat program-program konkret yang terkait dengan rakyat langsung. Di daerah pertanian harus dikembangkan pertanian, di daerah nelayan berdayakan nelayan, demikian juga di daerah perkotaan," katanya.

Di sinilah para gubernur atau bupati atau wali kota yang berasal dari PDI-P berada di baris terdepan. "Para gubernur, bupati, dan wali kota orientasinya harus kepada rakyat, bukan kepada partai. Kalau rakyat terurus, imbasnya pasti akan dirasakan partai. Kalau kinerja bupati buruk, jangan harap PDI-P menang pemilu di daerah itu," katanya lagi.

Sementara itu, para anggota legislatif harus membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat banyak.

Partai berideologi

Frans Seda lebih menyoroti soal ideologi partai. Menurut dia, PDI-P harus kembali menjadi partai berideologi, bukan partai berkepentingan. Ideologi yang harus diperjuangkan oleh PDI-P secara tegas adalah ideologi kebangsaan yang religius, pluralis. "Ideologi itu yang dipegang," ucapnya.

Kader PDI-P juga harus kembali pada rohnya, yaitu semangat marhaenisme atau semangat kerakyatan. PDI-P harus propetani dan proproduksi. Kondisi rakyat itu sudah terpuruk sekali. Negara ini hanya bisa dibiayai oleh kemampuan produksi. Menurut Frans, semangat kerakyatan ini masih kuat tertanam di antara kader PDI-P. "Tapi, tetap perlu selalu diingatkan," katanya.

Ia juga mengimbau semua kader PDI-P untuk berpola hidup sederhana dan selalu kembali pada rakyat. "Nilai ini yang harus selalu diajarkan kepada kader PDI-P. Kalau berkuasa itu, tidak berpihak kepada kepentingan," ucapnya.

Ia mengkritik politisi PDI-P saat ini yang pola hidupnya lebih banyak berorientasi kepada kekuasaan, bukan seorang politisi berideologi kerakyatan. "Termasuk Megawati, ia harus kembali ke rakyat dan hidup sederhana," ujarnya.

Pemimpin yang dilahirkan oleh PDI-P pun harus merah putih, yaitu berani dan suci. "Dulu itu pemimpin kita tidak suci, tapi berani. Sekarang ini suci, tapi tidak berani berbuat apa-apa. Megawati harus berani dan suci," ucapnya.

Arbi Sanit menuturkan, momentum Rakernas II dan Rakornas juga harus dipakai PDI-P untuk memikirkan dan menyosialisasikan koalisi yang lebih permanen dengan partai lain seperti Golkar, yang sekarang telah mulai dirintis. Sebab, jika ingin berkuasa setelah 2009, PDI-P hampir tak mungkin sendirian.

"Dengan koalisi yang dibangun jauh-jauh hari, PDI-P akan lebih punya waktu untuk menyiapkan strategi guna melaksanakan program-programnya," katanya.

Secara organisasi, kata Arbi, PDI-P juga harus mulai memikirkan pemimpin alternatif selain Megawati dan mengubah sistem kerja partai dari sekarang yang cenderung sentralistis menjadi lebih terdesentralisasi. (sut/nwo)

No comments:

A r s i p