Fantasi Kemerdekaan

Yonky Karman

Taman Tugu Proklamasi di Jakarta sering menjadi simpul pertemuan untuk memperjuangkan hak-hak dasar rakyat. Bulan Juli lalu tugu itu dikunjungi ribuan anak-anak pinggiran dari Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Mereka bersenandung, "Kamilah ini anak merdeka…. Semua di dunia milik bersama, ’tuk dibagi sama adil dan beradab."

Dalam surat pembaca dari Medan, disimpulkan, negara telah mundur 45 tahun (Kompas, 18/7). Kondisi sekarang mirip pengalamannya semasa kecil tahun 1962-1966. Jalan-jalan rusak parah, sering terjadi pemadaman bergilir, antrean panjang minyak tanah, kelangkaan premium, serta harga beras, gula, dan minyak goreng melambung. Padahal, bahan dasarnya melimpah di Tanah Air. Kita masih berkutat dengan isu-isu pembangunan yang mendasar.

Negara kuat

Kita tak berdaya menghadapi serbuan produk murah dari China yang membuat produk dan produktivitas kita tertekan. Saat Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat melarang beberapa produk China, tak ada sikap reaktif dari China. Namun, saat otoritas Indonesia melakukan hal serupa, langsung ada reaksi balasan.

Dalam brosur bertajuk Politik (November, 1945), fantasi politik Tan Malaka adalah merdeka 100 persen. Merdeka secara bentuk (bernegara) dan isi (berdaulat). Kontroversi tentang perjanjian kerja sama pertahanan Indonesia-Singapura pada dasarnya mencerminkan kelemahan Indonesia dalam penguasaan teknologi militer sehingga konsesi yang diberikan mengganggu kedaulatan negeri.

Kita kaya bahan mentah industri dan bahan bakar minyak. Namun, emas, tembaga, logam lain, dan sebagian besar minyak dan gas kita dikuasai asing yang menguasai teknologi mutakhir. Seharusnya modal asing ditanam sejauh suatu barang belum bisa dibuat sendiri atau sejauh investasi itu tidak membahayakan perindustrian, pertahanan, dan kesejahteraan bangsa. Namun, hingga kini belum ada negosiasi ulang terhadap isi kontrak karya.

Namun, kurang dari satu tahun masa pemerintahan Evo Morales, Presiden Bolivia itu berhasil mewujudkan janji politiknya saat kampanye. Ia menjadikan perusahaan asing menjadi mitra yang ikut mengatasi problem sosial, bukan mengeruk kekayaan dan melestarikan kemiskinan. Berhadapan dengan keberpihakan tanpa pamrih, berbagai perusahaan minyak dan gas asing di Bolivia terpaksa menandatangani program nasionalisasi.

Problem "statism"

Rakyat Indonesia bagai menunggu Godot untuk kehadiran pemimpin seperti itu. Republik lebih didominasi peran penguasa daripada publik. Intervensi pemerintah dalam kehidupan bernegara begitu besar sehingga menyerap spontanitas warga. Kalaupun ada spontanitas, itu dibiarkan penguasa sebagai bagian dari skenario melanggengkan status quo. Birokrasi berkepentingan untuk membuat rakyat tidak cukup kuat menggoyang penguasa.

Untuk memeriksa pejabat yang terindikasi korupsi, birokrasi izin pemeriksaan dibiarkan rumit. Korupsi birokrasi mengerikan bagai gurita mafia nyaris di semua bidang. Kekayaan negara digerogoti di depan mata. Padahal, kekuatan suatu negara berbanding lurus dengan penegakan hukumnya. Demokrasi kita baru pada tahap prosedural yang melegitimasi oligarki kekuasaan.

Negara akan kuat jika birokrasi tak dibiarkan membangun kleptokrasi. Beberapa kali dana nonbudgeter menjadi kasus hukum. Seharusnya itu memiliki efek domino. Seharusnya segera ada penertiban rekening dana nonbudgeter di semua departemen. Seharusnya ada tindakan hukum yang memaksa semua (tidak satu-dua orang) penerima dana mengembalikannya ke kas negara.

Problem statism adalah rakyat ada untuk negara. Negara bukan untuk rakyat. Negara tidak menjalankan kewajibannya memenuhi dan melindungi hak dasar rakyat. Pembahasan RUU Pelayanan Publik di parlemen terus tertunda. Substansi kebijakan politik tidak memihak kesejahteraan rakyat. Negara korup dipadati kumpulan massa tanpa karakter yang merampas kesejahteraan rakyat.

Rakyat sejahtera

Bung Hatta dalam salah satu amanat pidatonya berkata, "Negara akan kuat kalau pemerintahnya dipercaya rakyat. Rakyat akan makmur kalau pemerintahnya mencintai rakyat" (rapat umum di Kabanjahe, 22 November 1950). Di era globalisasi, upaya negara untuk menyejahterakan rakyat berhadapan dengan kekuatan pasar global.

Peringkat daya saing global produk kita menurun, terutama di bidang manufaktur, garmen, tekstil, dan hasil alam. Berdasarkan hasil survei World Economic Forum (WEF) tahun 2007, Indonesia ada di posisi 50 dari 125 negara di dunia. Posisi itu masih di bawah India, Filipina, Vietnam, China, Sri Lanka, dan Banglades.

Semasa dijajah Belanda hingga abad ke-18, produk rempah Indonesia berjaya di pasar dunia. Cengkeh dan pala dari Maluku. Lada dari Bangka dan Belitung. Kayu manis dari Sumatera Barat. Vanili dari Bali dan Lampung. Namun, kini rempah kita kalah bersaing dengan India, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Petani rempah kita harus diberi penyuluhan dan insentif sebab produktivitas tanaman rempah baru 40-60 persen dari seluruh potensi.

Salah besar jika pemerintah negeri agraris membiarkan kemiskinan di kalangan petani. Harus ada langkah nyata membantu petani mengantisipasi fenomena tahunan, kekeringan, dan banjir. Masalah ini tidak cukup diatasi dengan imbauan menteri pertanian agar menghemat air. Kemiskinan adalah salah satu karakteristik rakyat lemah.

Bulan lalu, saat memperingati Ulang Tahun Ke-60 Kemerdekaan, Perdana Menteri Manmohan Singh menegaskan, rakyat India belum merdeka dari kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi baru dinikmati segelintir orang. Malanutrisi menjadi aib nasional, 46 persen anak di bawah usia tiga tahun menderita kurang gizi. Itulah fantasi kemerdekaan pemimpin India.

Menurut Laporan Bank Pembangunan Asia bulan lalu, globalisasi berperan memperlebar kesenjangan pendapatan di hampir seluruh negara Asia. Tanpa kebijakan afirmatif pemerintah, globalisasi berpihak pada warga berpendidikan baik. Jika pemerintah melepas pendanaan pendidikan kepada mekanisme pasar, kaum terdidik akan lebih sedikit lagi. Padahal, kekuatan daya saing bangsa berbanding lurus dengan penguasaan ilmu dan teknologi.

Negara kuat dan rakyat sejahtera adalah fantasi kemerdekaan para pendiri republik. Dalam segala keterbatasan, fantasi itu telah menghadirkan kemerdekaan. Jika tak terjadi kelangkaan fantasi kemerdekaan, seharusnya kita sedang membebaskan diri dari belenggu kemiskinan.

Yonky Karman Rohaniwan