Implikasi Pilkada Langsung

Untuk pertama kali warga Jakarta memilih gubernur dan wakil gubernurnya secara langsung. Pemilihan langsung mempunyai kekhususan tersendiri.

Kekhususan itu, di antaranya, para calon berhadapan langsung dengan para pemilihnya. Serba terbuka dan arena berhadapan langsung secara pribadi, maka sosok pribadi calon pun tampak kental. Memang, calon yang terpilih sebagai gubernur bersama wakilnya dalam menjalankan pemerintahan disertai kebersamaan dengan para wakil partai di DPRD. Dalam DPRD itulah wakilwakil partai menempatkan posisi dan perannya.

Sedikit banyak kelangsungan pemerintahan gubernur dengan para warga terpengaruh. Bahkan, meskipun warga dapat mengontrol langsung di antaranya lewat protes atau unjuk rasa, misalnya dalam pembuatan peraturan daerah, hak budget, dan lain-lain, Dewan Perwakilan sangat berperan.

Namun, di sisi lain, juga hadirnya perwakilan dan perantaraan itu tidak menghapuskan benang merah yang langsung, jelas, dan kuat bahwa pemerintah hasil pemilihan langsung berimplikasi dan berkonsekuensi berhubungan langsung dengan rakyat, berhadapan, terbuka, dan kental hubungan pribadinya. Memang pemahaman terhadap implikasi dan konsekuensi itu masih perlu dipahami lebih lanjut secara konsisten dan konsekuen. Implikasi adalah akibat yang implisit, dengan sendirinya. Konsekuensi adalah akibat yang eksplisit serta karena itu lebih jelas, nyata, dan menuntut.

Pemahaman perihal implikasi dan konsekuensi pilkada langsung perlu dipahami karena, dengan sikap itu, tugas dan tanggung jawab pemerintah hasil pemilihan langsung bisa diselenggarakan secara lebih efektif.

Hal itu sekaligus merupakan semacam kompensasi terhadap sifat, kualitas, dan bobot pemilihan langsung, pilkada. Seperti kita kemukakan di atas, pemilihan langsung menempatkan posisi calon gubernur dan calon wakil gubernur berhadapan langsung dengan pemilih. Hubungan langsung itu mau tidak mau lebih berdimensi pribadi, terbuka, dan terus terang. Sikap itu berpengaruh terhadap posisi persoalan-persoalan yang merupakan agenda dan program pilkada. Program-program calon gubernur dan calon wakil gubernur mau tidak mau ditangkap dan dipahami para pemilih sebagai sesuatu yang sarat pula oleh tugas dan tanggung jawab pribadi gubernur baru dan wakilnya. Program seperti pengurangan kemiskinan warga, pengangguran, perbaikan lalu lintas, keamanan, banjir terangkat dari sekadar program rutin. Para warga akan menuntutnya secara eksplisit. Dan untuk jawaban dan realisasi eksplisit serta langsung itu, gubernur baru dan wakil gubernurnya memerlukan dukungan dan efektivitas berperan dan bekerjanya secara konkret pemerintahan yang langsung pula. Agar bisa serba lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien.

Selama ini pun telah kita rasakan, terhadap pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, dambaan dan tuntutan itu juga yang semakin tampak dan terasakan. Maka perlulah implikasi dan konsekuensi pilkada langsung itu dipahami dan diurai menjadi bahan membangun sosok kepemimpinan yang diperlukan.