Endang Suryadinata
Masyarakat Miskin Janganlah Ditinggalkan. Globalisasi Pendidikan Jangan Mempersubur Ketimpangan Sosial. Itulah judul salah satu berita (Kompas, 24/7).
Saat memikirkan kaitan globalisasi dengan dunia pendidikan kita, selalu muncul keresahan. Banyak gugatan dan pertanyaan yang menuntut jawaban serta langkah nyata.
Memang, kita menyambut positif berdirinya lembaga pendidikan bertaraf internasional sehingga bisa kompetitif pada era globalisasi, apalagi jika lembaga seperti itu didirikan atas inisiatif tokoh dan pendidik kita sendiri. Ditambah lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007, yang merupakan penjabaran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pemerintah baru menerapkan liberalisasi pendidikan. Karena itu, pintu dibuka lebar-lebar bagi lembaga pendidikan bertaraf internasional.
Kita perlu menghadapi globalisasi dengan pendidikan yang kompetitif dan bisa mendongkrak mutu SDM agar kita tidak semakin tergilas globalisasi. Pendidikan yang kompetitif menjadi salah satu strategi menghadapi globalisasi. Dan pendidikan kita yang tertinggal jelas harus dibenahi jika ingin kompetitif. Sekadar ilustrasi, hingga tahun 2007 belum ada satu pun perguruan tinggi di Indonesia yang masuk 100 besar dunia (versi majalah Times). Prestasi perguruan tinggi negeri/swasta kita masih kalah dibandingkan dengan Singapura yang sudah menempatkan dua perguruan tingginya di 50 besar dunia. Padahal, mereka baru merdeka pada tahun 1965.
Masih banyak indikator lain yang menunjukkan betapa tertinggalnya pendidikan kita, termasuk tertinggal tingkat gaji bagi para guru kita yang mayoritas tidak sejahtera, sehingga masih sering pinjam sana-sini (Kompas 20/7).
Oleh karena itu, berdirinya lembaga pendidikan bertaraf internasional yang dikelola para anak negeri tidak perlu dicemburui. Namun, kita jangan menutup mata pada fakta bahwa pada era globalisasi ini kian banyak kaum miskin yang tidak bisa sekolah, di jenjang pendidikan dasar sekalipun. Kabarnya saat ini hampir 7 juta anak tidak bisa sekolah, sedangkan estimasi UNESCO lebih dari jumlah itu. Tidak heran angka buta huruf pun masih tinggi. Data yang dilansir Departemen Pendidikan Nasional (Juni 2007) menunjukkan, 12.881.080 orang masuk kategori buta aksara. Malah ada yang menyebut 70 juta orang yang buta huruf (The New Rulers of the Word, Pilger).
Memang ada dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan berbagai kebijakan pemerintah yang terkesan berpihak kepada kaum lemah. Namun, dalam realisasinya justru masih cukup banyak warga kita tidak bisa sekolah, bahkan sekolah negeri pun kian mahal. Tiap awal tahun ajaran baru, selalu muncul 1.001 keluhan terkait kian mahalnya biaya sekolah. Kita pasti sudah mendengar ungkapan menyayat hati, orang miskin dilarang sekolah.
Deventer
Bagaimana kaum miskin itu akan bisa menghadapi globalisasi? Pertanyaan ini bisa kita jawab dengan mudah, bahwa mereka pasti akan tergilas dan termarjinalisasi. Namun, hidup jelas kian tidak mudah bagi mereka. Entahlah tiba-tiba saat memikirkan sikon mereka, penulis merindukan CTh Van Deventer. Mereka yang belajar sejarah Hindia Belanda atau bergelut di dunia pendidikan kita pasti mengenal sosok satu ini.
Secara singkat, bisa dipaparkan sosok satu inilah yang telah mengubah wajah penjajah Belanda dari watak eksploitatifnya yang dominan menjadi berwajah lebih manusiawi. Dari politik yang menguras habis Hindia Belanda ke politik etis sehingga kita tidak bisa menggeneralisasi yang berbau Belanda itu selalu buruk atau jahat. Dalam artikel bertajuk "Een Eereschuld" (Utang Kehormatan) di majalah De Gids (Nomor 63 Tahun 1899), Devanter menggugat sistem liberal dan cultuurstelsel (tanam paksa) yang hanya mengeruk kekayaan alam Hindia Belanda. Dia mengusulkan pembenahan tiga hal utama bagi warga bumi putra, yakni dengan migrasi, irigasi, dan edukasi (disebut trilogi Devanter).
Khusus terkait edukasi, usulan Devanter sangat revolusioner dampaknya. Menteri Tanah Jajahan Idenburg dan Gubernur Jenderal van Heurtz (1904-1909) juga mendukung Devanter dengan memberikan kesempatan kepada warga kelas bawah untuk bisa masuk sekolah yang didirikan Belanda dan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di sekolah itu. Jumlah siswa sekolah desa pun terdongkrak dari 110.000 siswa pada tahun 1900 menjadi 780.000 pada 1920. Kemudian, bertambah lagi hampir tiga kali lipat menjadi 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu) siswa pada 1940 (Watson, 1975, Ricklefs, 2001). Sosok seperti Bung Karno atau Hatta dan para pendiri bangsa lain adalah hasil didikan sekolah Belanda sehingga kalau dirunut kemerdekaan kita pun sebenarnya buah dari pemikiran Devanter, itu kalau kita percaya hukum sebab akibat.
Lalu apa relevansi pemikiran Devanter untuk memperbaiki nasib kaum miskin pada era globalisasi ini? Pemikirannya akhirnya dijadikan kebijakan Pemerintah Belanda ketika itu. Jadi, sekarang kita juga butuh kebijakan politik pendidikan yang jelas-jelas memihak kaum miskin, lebih dari sekadar kebijakan BOS. Jadi, pemerintah bisa mengadopsi lagi pemikiran Deventer. Tanpa ada kebijakan signifikan dan nyata, kaum miskin akan semakin menjadi bulan-bulanan sehingga globalisasi menjadi "gombalisasi" bagi mereka (meminjam istilah Cak Nun). Atau meminjam istilah Joseph Stiglitz, jangan sampai kaum miskin di negeri kita lebih buruk nasibnya daripada sapi-sapi di Eropa ("It is better to be a cow in Europe than to be a poor person in a developing country", Stiglitz, 2006:85).
No comments:
Post a Comment