Gayung Bersambut

Itulah reaksi kita atas pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di depan Sidang Paripurna DPR tanggal 15 Agustus lalu.

Pidato menyambut HUT Proklamasi RI Ke-62 sekaligus pidato pengantar budget tahun 2008. Kita katakan gayung bersambut karena dalam pidato itu pemerintah sekaligus menyambut pendapat, kritik, dan harapan masyarakat.

Pendapat dan masukan itu menyangkut perihal paham kebangsaan, dasar, dan ideologi Pancasila, gejala separatisme, keamanan, pengangguran, dan kemiskinan, serta rencana dan program untuk mengatasinya. Di antaranya, pertumbuhan ekonomi tahun 2008 ditargetkan 6,8 persen. Gaji pegawai negeri serta anggota Polri dan TNI naik 20 persen. Tertinggal pemenuhan amanat UUD agar budget pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen. Amanat itu bisa dipenuhi secara penuh jika penghasilan negara bertambah. Penghasilan bertambah jika pertumbuhan ekonomi semakin tinggi.

Kita menghargai kenaikan gaji pegawai negeri, anggota TNI dan Polri. Kecuali masih termasuk "mepet", juga agar dedikasi, kejujuran, dan disiplin melaksanakan tugas yang berkonotasi pelayanan publik semakin benar, baik, efektif, dan efisien.

Kita menangkap ditambahnya budget untuk perhubungan dan infrastruktur. Kita merasakan dan mengalami betapa, di antaranya, kedua bidang itu mendesak diperbaiki dan ditambah. Perhubungan dan berbagai prasarana seperti perbaikan dan pembangunan jalan. Prasarana itu melancarkan mobilitas ekonomi dalam negeri serta menarik investasi dari luar.

Apa yang selanjutnya kita harapkan dan agar kita usahakan bersama, yakni antara pemerintah dan masyarakat yang diwakili DPR serta partai-partai, organisasi kemasyarakatan—masyarakat madani—serta para pelaku usaha? Pelaksanaan alias implementasi secara sungguh-sungguh, konsisten, efektif, dan efisien. Seperti ditegaskan dalam atributnya, yakni pemerintah adalah eksekutif, maka tugas realisasi dan implementasi, pemerintahlah pemegang peran utama.

Selama ini pemerintah yang dinilai cukup cerdas, memiliki common sense—akal sehat—dinilai kurang efektif dan efisien dalam implementasi. Kita tidak mengingkari kompleksnya tata pemerintahan dewasa ini— presidensial dalam sistem multipartai—bahkan justru karena kompleksitas itu, kepemimpinan pemerintah dan pemerintahannya yang efektif dan efisien amat diperlukan.

Anggaran pendidikan niscaya harus terus-menerus ditingkatkan sesuai dengan amanat konstitusi. Di samping itu, seperti halnya bidang-bidang lain, budget pendidikan yang tersedia agar semakin optimal dan efisien pemanfaatannya.

Kita ingatkan pula persiapan Pemilihan Presiden 2009 jangan dibiarkan mengganggu konsentrasi pemerintah dalam mengimplementasikan budget, perbaikan rencana dan program sosial ekonomi, seperti terpaparkan dalam pidato Presiden.