Kisruh PKB (2)

SK Pembekuan Seharga Rp 100 Juta
Ronald Tanamas - detikcom



Jakarta - Konflik di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), bukan hal yang baru. Pencopotan Matori Abdul Jalil dan Alwi Shihab dari kursi ketua umum, merupakan hasil dari konflik internal PKB. Belakangan konflik itu kembali mencuat, ketika Yenny Wahid menduduki posisi Sekjen DPP PKB, menggantikan Lukman Edy yang diangkat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menjadi Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT).

Sejak Yenny berperan di PKB, sejumlah kebijakan mengejutkan diputuskan DPP PKB. Sebanyak 16 DPW PKB dan 60 DPC dibekukan. Kebijakan dramatis ini menandai babak baru konflik di partai tersebut. "Saat ini PKB sedang mengalami fenomena krisis kepercayan politik," kata Hanif Dakiri, mantan Wasekjen PKB kepada detikcom.

Menurut Hanif pembekuan 16 DPW diduga karena tidak memberi setoran saat diminta oleh orang suruhan Yenny. Pemerasan terhadap DPW dan DPC susah sekali untuk dibuktikan. Namun keresahan ini semakin bising terdengar bahkan sampai ke telinga Gus Dur. Orang suruhan Yenny yang disebut suka minta setoran adalah Sigid Haryo Wibisono. Menurut Hanif Dakiri, Sigid telah menikah dengan Yenny. "Sigid itu memang brengsek sudah saya buang dari kepengurusan partai," kata Hanif menirukan komentar Gus Dur mengenai pungli di internal PKB.

Contoh pembekuan yang terjadi ada di DPW Jatim, Jabar dan DPC Cirebon dan Lumajang. DPC Cirebon saat Muscab menetapkan Ayyub sebagai Ketua DPC. Karena sudah terpilih, ia kemudian mengajukan SK ke DPP dari hasil Muscab tersebut. Tapi bukan SK yang didapat Ayyub, melainkan surat pembekuan DPC dengan alasan korupsi.

"Saya ini di tuduh korupsi tapi saya ini korupsi dari apa? Saya belum menjabat sebagai pejabat negara. Kalau sebagai ketua, saya saja belum mendapat SK. Lalu apa yang mau dikorupsi?" kata Ayyub kepada detikcom.

M Sukrilla, Sekjen DPC PKB Lumajang juga punya pengalaman tidak mengenakkan terhadap Sigid. Soalnya ia sempat dimintai uang oleh Sigid sebesar Rp 100 juta. Alasan Sigid waktu itu, uang tersebut sebagai panjer supaya DPC Lumajang tidak dibekukan. Wacana pembekuan DPC Lumajang itu sudah bergulir setahun lalu. Karena terancam dibekukan, Sukrila kemudian meminta bantuan kepada Sigid. Sebab ia menggap Sigid orang dekatnya Yenny dan Gus Dur. Dengan melobi Sigid diharapkan bisa mengurungkan niat DPP membekukan DPC PKB Lumajang.

"Kami memang minta perlindungan agar jangan sampai DPC Lumajang dibekukan. Kami menganggap Sigid sebagai orang yang bisa memberikannya," jelas Sukrila kepada detikcom.

Pertemuan antara Sigid dan pengurus DPC Lumajang kemudian terjadi di Hotel Hyatt, Surabaya. Saat itu hadir KH Rofik Abidin Ketua Dewan Tanfidz DPC Lumajang dan Ustad Nurchotib, Wakil Ketua Dewan Tanfidz, Sekjen DPC Lumajang Sukrila, dan AM Romli. Di hotel tersebut Sigid menjanjikan tidak akan membekukan DPC Lumajang dengan cara melakukan maktour khusus terhadap Gus Dur, asal diberikan uang Rp 100 juta sebagai uang mukanya.

Permintaan Sigid kemudian dituruti. Uang yang diminta itu kemudian diberikan kepada Sigid melalui Musyafa Rouf, Ketua DPC PKB Surabaya, yang baru pekan lalu kantornya juga dibekukan DPP PKB. Namun meski sudah setor uang, putusan pembekuan DPC Lumajang tetap terjadi. Sekalipun surat resmi pembekuan dari DPP PKB belum sampai.

Tanggal 22 maret 2008 DPC PKB Lumajang kemudian menggelar Munas Cabang Luar Biasa di Hotel Bromoviu, Probolinggo. Muscablub itu dianggap Sukrila lucu. Sebab peserta tidak kredibel, misalnya 3 ketua dewan tanfidz yang sudah diberhentikan dan dicabut seluruh haknya ikut mengambil suara.

Aroma uang dalam pembekuan kantor cabang juga dialami Dedi Wahidi dari DPC PKB Bojonegoro, dan Musa Zainudin dari DPW PKB Lampung. "PKB tidak akan bersih sebelum para calo dan penghasut yang berada di dekat Gus Dur pergi," ujar Sukrila..

Sedangkan pembekuan tanpa alasan diterima Imam Nachrowi yang ditunjuk sebagai karteker PKB Jatim. Sebelum terpilih pada forum Muswilub di pasuruan, 2005 lalu, ia adalah tokoh penting PKB Jatim pascapartai ini diterjang konflik internal. Politikus muda yang pernah memimpin PMII Jatim ini masuk dan memegang kendali PKB Jatim ketika partai ini dalam kondisi dilanda konflik internal berat.

Jatim adalah ranah politik paling penting dan strategis bagi PKB. Partai ini mendulang suara sebanyak 12.002.885 suara pada Pemilu 1999 dan 11.989.564 suara pada Pemilu 2004. Suara sebanyak itu adalah lebih dari 50% total suara PKB secara nasional.

Dibekukannya kepengurusan PKB Jatim di bawah Imam Nachrowi terjadi pasca ditariknya Ketua DPW PKB Jateng Abdul Kadir Karding ke DPP PKB. Baik Imam Nachrowi maupun Abdul Kadir Karding adalah politikus muda berdarah NU, yang memiliki background aktivis Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Isu soal uang setoran dan pembuat kisruh di PKB memang sempat mendapat perhatian Gus Dur. Tapi sekalipun Gus Dur pernah mengecamnya, Sigid yang menjadi aktor kunci persoalan itu tetap aman di DPP. Bahkan sejumlah DPW dan DPC yang tidak menuruti keinginan Sigid akhirnya dibekukan. Tapi apa daya para tokoh muda PKB tidak bisa berbuat banyak. Sebab mereka sangat menghormati pendiri PKB tersebut.

Dalam kasus pemecatan Muhaimin, Sigid juga dianggap paling berperan. Kubu Muhaimin menilai keputusan itu karena manuver Sigid yang merasa tidak senang dengan kebijakan Muhaimin sebelumnya. Sebab setelah Syaifullah Yusuf dicopot dari Menteri PDT, rupanya Sigid sangat berminat menggantikan Syaiful yang akrab di sapa Gus Ipul. Namun Ambisi Sigid kandas karena Muhaimin lebih menjagokan Lukman Edy menjadi menteri. Padahal Yenny sudah melobi ke sejumlah petinggi PKB untuk menggolkan Sigid.

Pascapemilihan Lukman Edy, hubungan Yenny dan Muhaimin jadi renggang. Belakangan Lukman Edy dan Muhaimin dituding Gus Dur telah berjalan sendiri-sendiri alias bukan berdasarkan kebijakan DPP PKB. ( ron / ddg )