Imam Prihadiyoko
Kemenangan kader Partai Amanat Nasional atau PAN, Dede Yusuf, yang berpasangan dengan kader Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Ahmad Heryawan, dalam Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Jawa Barat, meski baru di tingkat hitungan cepat (quick count), dinilai fenomenal. Dede, wakil rakyat yang juga bintang film, diyakini menjadi faktor dalam kemenangan pasangan itu selain karena berjalannya mesin politik partai.
Bersama dengan sejumlah partai lain, PAN sebelumnya juga berhasil menempatkan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang sebagai Kepala Daerah Sulawesi Selatan. Kemenangan PAN pada pilkada itu justru diraih dari daerah yang menjadi basis massa partai lain, terutama Partai Golkar. Tahun 2005-2005, 41 dari 61 kemenangan calon kepala daerah yang diajukan PAN, sendiri atau berkoalisi, berada di basis Partai Golkar, meski 18 kemenangan itu di antaranya juga dilakukan bersama koalisi Partai Golkar.
Apakah kondisi ini merupakan reaksi sesaat, keberhasilan bekerjanya mesin partai, atau fenomena yang bisa dipertahankan dalam jangka panjang, perlu kajian lebih mendalam. Kalau melihat dalam perspektif politik aliran, PAN sekarang memang lebih dekat dengan platform nasionalis ketimbang partai agama, meskipun PAN adalah partai yang dilahirkan tokoh Muhammadiyah, M Amien Rais. Soetrisno Bachir sebagai ketua umum tampaknya bisa membawa PAN lebih ke tengah sehingga terbuka ruang yang lebih luas bagi kader untuk mendapat dukungan dari massa nasionalis.
Soetrisno melihat kemenangan yang diraih PAN adalah kepiawaian dalam mendorong tokoh muda yang masih baru dalam pentas politik nasional dan mulai bergeraknya mesin partai. ”Masyarakat kita bosan dengan tokoh yang 4L, loe lagi loe lagi. Selain itu, kegairahan di PAN juga didorong dengan keputusan untuk memakai sistem suara terbanyak ketimbang nomor urut, seperti yang disepakati dalam UU Pemilu Legislatif,” ujar Soetrisno, Rabu (16/4), saat berbicara di Kampus Universitas Indonesia, Depok.
Keputusan memakai sistem suara terbanyak dalam pemilu legislatif mampu menggerakkan kader dan mesin PAN berputar ringan. Apalagi, pilkada bisa memanaskan mesin partai yang biasanya banyak menunggu perintah pusat. Dalam Pilkada Kabupaten Tangerang, PAN adalah bagian dari koalisi pendukung pasangan Ismet Iskandar-Rano Karno.
Selain menampilkan calon alternatif, menurut Soetrisno, PAN juga menggerakkan langkah solusi terhadap problem yang dihadapi masyarakat, seperti gerakan ekonomi di Jawa Tengah dan mobil kesehatan yang terus berkeliling memberikan pengobatan gratis kepada penduduk yang membutuhkan.
Koalisi
Sistem multipartai dengan jumlah partai yang banyak seperti saat ini sebenarnya menyulitkan parpol untuk mengusung kadernya dalam pemilihan presiden-wakil presiden secara langsung. Pilihannya adalah penyederhanaan partai atau melakukan koalisi. Pilihan pertama tampaknya tidak bisa dilakukan saat ini. Undang-Undang Partai Politik tak memungkinkan penyederhanaan partai. Bahkan, Ketua Komisi Pemilihan Umum Abdul Hafiz Anshary memperkirakan peserta Pemilu 2009 lebih banyak ketimbang peserta Pemilu 2004.
Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI, Arbi Sanit, juga merasa aneh dengan langkah yang diambil partai dalam penyusunan UU Parpol yang tak mendorong penyederhanaan partai. Partai terlihat tak konsisten dalam menerapkan keinginan untuk mewujudkan sistem politik yang bisa melahirkan pemerintahan yang kuat.
Pilihan kedua, untuk melakukan koalisi lebih rasional. Apalagi jika persyaratan untuk mengajukan calon presiden harus mendapatkan minimal 30 persen kursi di DPR, seperti usulan Partai Golkar. Wacananya akan bergerak pada pilihan membangun koalisi hanya sebatas pengajuan calon atau membangun koalisi permanen. Kalau politisi ingin mewujudkan pemerintahan yang kuat, pilihan jatuh pada koalisi permanen.
Dalam sistem politik saat ini, juga tidak mudah bagi partai untuk membangun koalisi permanen. Bukan karena partai sangat ideologis sehingga membuat mereka sulit untuk ketemu, tetapi, menurut Direktur Eksekutif Indo Barometer Mohamad Qodari, justru karena mereka tak punya ideologi yang jelas. Yang mengemuka adalah kepentingan kekuasaan. Apalagi, kalau melihat platform, visi, dan misi partai yang tertulis dalam dokumen, semuanya hampir sama.
Tak heran kalau dalam membangun koalisi pada pilkada, semua partai bisa berkoalisi dengan partai mana saja, dengan kesamaan kepentingan untuk bisa memajukan calon. Meski dalam Pilkada Jabar kedua partai berkoalisi, tetapi pada pilkada di Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan, misalnya, calon dari PAN dan PKS berhadapan. Hampir tak ada hambatan dari ideologi partai dalam koalisi itu. Partai nasionalis bisa bekerja sama dengan partai Islam dan sebaliknya.
Kondisi ini di satu sisi cukup membingungkan. Namun, di sisi lain memang banyak usaha untuk menghilangkan politik aliran yang dinilai bisa melanggengkan konflik di Indonesia. Tidak heran kalau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan membangun sayap Islam, Baitul Muslimin Indonesia, pula. PKS juga menerima kader politik dari non- Muslim, bahkan menjadi anggota DPRD. Partai Kebangkitan Bangsa juga mempunyai pengurus non-Muslim.
Kenyataan pilihan koalisi menunjukkan, hanya dibangun sampai pemenuhan syarat mengajukan calon dalam pilkada. Belum ada koalisi bersama yang bersifat lebih permanen dengan komitmen jangka panjang demi membangun pemerintahan yang lebih kuat dan melaksanakan program seperti yang dijanjikan selama kampanye.
Dalam ilmu politik, koalisi yang dikenal berada dalam lokus sistem parlementer bertujuan untuk membentuk pemerintahan. Sayangnya, Indonesia memiliki pengalaman sejarah yang buruk dalam menerapkan pembentukan koalisi saat menerapkan sistem parlementer. Pemerintahan sering jatuh bangun sebelum masa jabatannya selesai.
Keinginan untuk koalisi yang permanen sebetulnya ada sejak awal reformasi bergulir. Beragam gagasan membangun koalisi dilakukan, tetapi sayangnya belum beranjak dari koalisi parsial atau koalisi kepentingan sesaat. Belum ada yang mengarah pada koalisi yang lebih permanen.
No comments:
Post a Comment