Partai Kebangkitan Bangsa

Konflik di PKB Diyakini Tidak Akan Pengaruhi Konstituen


Rabu, 2 April 2008 | 00:30 WIB

Jakarta, Kompas - Konflik kepengurusan yang terus terjadi dalam Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB diyakini tidak akan memengaruhi sikap konstituen. Keyakinan itu muncul sebab konflik antara Ketua Umum Dewan Syura PKB Abdurrahman Wahid dan Ketua Umum Dewan Tanfidz sudah terjadi beberapa kali.

Hal itu diungkapkan anggota Dewan Syura PKB, Muslim Abdurrahman, di Jakarta, Selasa (1/4). Permintaan pengunduran diri Ketua Umum Dewan Tanfidz Muhaimin Iskandar adalah pengulangan atas pemberhentian Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB sebelumnya, yaitu Matori Abdul Djalil dan Alwi Shihab.

”Berbagai konflik itu terbukti tak memengaruhi pilihan konstituen,” katanya.

Saat pengajian di kediaman dinasnya, Selasa malam, Muhaimin meminta pendukungnya agar tenang. Ia juga akan pulang ke Jombang, Jawa Timur, terlebih dahulu untuk menenangkan diri sebelum mengambil keputusan atas permintaan pengunduran dirinya pada rapat gabungan Dewan Tanfidz dan Dewan Syura PKB, 26 Maret lalu.

Persiapan pemilu

Muslim menambahkan, jika Muhaimin tak mau mengundurkan diri, DPP PKB akan memberhentikannya. Tindakan ini harus diambil secepatnya agar tidak mengganggu persiapan pelaksanaan Pemilu 2009.

Muhaimin diminta mundur karena dianggap tidak mematuhi garis politik Abdurrahman Wahid dan memilih garis politik pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Tindakan itu membuat Wahid tak memercayainya lagi. Kecil kemungkinan terjadi perdamaian di antara keduanya.

Dalam kesempatan berbeda, 11 Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB juga mendesak Muhaimin agar mengundurkan diri. Mereka juga mendukung keputusan Wahid untuk membesarkan PKB.

Ketua DPW PKB Jatim Hasan Aminudin mengatakan, Muhaimin sudah diperingatkan DPP PKB dua kali, yaitu saat penempatan mantan Sekretaris Jenderal PKB M Lukman Edy sebagai Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan saat menolak menandatangani perubahan kepemimpinan Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR dari Ida Fauziyah ke Effendy Choirie.

”Dalam rapat gabungan DPP PKB yang meminta Muhaimin mengundurkan diri, ia menegaskan akan mengikuti apa kata Abdurrahman Wahid,” lanjutnya.

Namun, ada pula Kaukus 15, yang beranggotakan 15 DPW PKB yang mendukung kepemimpinan Muhaimin, mendesak agar Sekjen PKB saat ini, Yenny Zannuba Wahid, beserta sejumlah pengurus PKB lainnya, yang dianggap menjadi pemicu berbagai kisruh di partai, agar dipecat.

Kaukus 15 juga mendukung langkah Muhaimin untuk mengambil tindakan tegas bagi penyelamatan partai. Tindakan pemecatan dan pembekuan pengurus PKB di daerah secara sewenang-wenang merusak tatanan organisasi.

Namun, antara DPW PKB yang mendukung Abdurrahman Wahid dan mendukung Muhaimin ini terdapat kesamaan. Perpecahan yang terjadi di DPP PKB saat ini memang dipicu konflik di DPW-DPW PKB akibat dibekukannya kepengurusan di daerah.

Kader PKB pendukung Muhaimin, Marwan Jakfar, menilai permintaan pengunduran diri Muhaimin merusak kehormatan PKB di mata publik dan konstituen partai. Pemecatan sejumlah anggota partai atas nama Abdurrahman Wahid oleh sejumlah pengurus DPP PKB merendahkan wibawa politik Wahid.

”Semua pihak di PKB harus menghentikan penistaan partai melalui penghentian pemecatan kader terbaik partai serta menjunjung moral dan tradisi politik PKB yang menghargai hasil Muktamar II PKB di Semarang,” kata Marwan. (MZW)