Thursday, April 17, 2008

Reformasi Politik

Liberalisasi Tidak Disertai Penataan Sistem
Kamis, 17 April 2008 | 00:20 WIB

Jakarta, Kompas - Reformasi politik yang dilakukan di Indonesia membuka kesempatan lebar bagi masyarakat untuk aktif dan terlibat langsung dalam politik. Namun, mudahnya akses untuk berpolitik belum disertai dengan penataan sistem politik.

Demikian dikatakan Rektor Universitas Paramadina, Jakarta, Anies R Baswedan dalam seminar ”Menyelamatkan Reformasi dengan Moral dan Etika” di Jakarta, Rabu (16/4). ”Liberalisasi politik yang dilakukan hanya ditafsirkan dengan kebebasan membentuk partai politik sebanyak-banyaknya,” katanya.

Banyaknya parpol yang tak disertai dengan penataan sistem politik membuat kualitas lembaga politik jauh dari harapan publik. Parpol hanya bekerja untuk kepentingan diri sendiri dan abai dengan kepentingan publik.

”Demokrasi bukan hanya menyerap aspirasi, tetapi juga harus mengimplementasikan harapan publik,” lanjutnya.

Mantan Menteri Keuangan Mar’ie Muhammad menambahkan, banyak produk legislatif kurang peka dengan kondisi riil masyarakat. Banyak kebijakan negara justru semakin mengukuhkan intervensi negara terhadap rakyat.

Akibatnya, kelompok menengah atas yang seharusnya mampu mandiri justru terlalu diatur pemerintah. ”Sebaliknya, kelompok menengah bawah yang lebih membutuhkan perhatian justru terabaikan haknya,” katanya.

Menurut pengamat ekonomi politik Christianto Wibisono, proses rekrutmen calon pemimpin melalui parpol masih mengutamakan kemampuan finansial calon dibandingkan dengan visi dan misi program yang akan ditawarkan kepada publik.

Hal ini membuat calon pemimpin yang tampil hanya didominasi tokoh lama. Munculnya tokoh baru yang berkualitas sulit diharapkan, sebab sistem oligarki yang ada menghalangi mereka.

Anies menambahkan, sistem politik saat ini tak mampu menciptakan perilaku positif politisi. Hal ini semakin melanggengkan perspektif masyarakat yang masih menganggap politik sebagai hal yang ”kotor”.

Buruknya sistem politik terjadi, karena sistem dibuat dengan asumsi hanya orang yang berkualitas yang masuk ke sistem. Padahal, kapabilitas dan kualitas mereka yang berada dalam lembaga politik sangat beragam.

Menurut Anies, aturan main dalam berpolitik tidak diatur berdasarkan moral dan etika sebagai wakil rakyat. Akibatnya, moral politisi hanya mencerminkan individu-individu tertentu.

Menteri Komunikasi dan Informatika Mohammad Nuh menambahkan, reformasi yang berlangsung 10 tahun hanya bisa diselamatkan dengan mengedepankan hati nurani. (MZW)

No comments:

A r s i p