Friday, June 22, 2007

Koalisi Golkar-PDIP Diragukan

JAKARTA (SINDO) - Pertemuan tokoh sentral Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Medan,Rabu (20/1),diyakini tidak akan memengaruhi konstelasi politik nasional.

Bahkan, kemungkinan koalisi yang akan dibangun pada 2009 mendatang belum pasti terwujud. ”Jika pertemuan itu membahas kesepakatan untuk menggalang koalisi, forumnya tidak tepat,” ungkap Wakil Ketua Umum DPP Golkar Agung Laksono, kemarin. Menurut Agung, jika Golkar akan berkoalisi dengan partai lain, harus dibicarakan terlebih dahulu dalam forum resmi di Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Faktanya, sampai kemarin, belum ada pembicaraan tentang hal itu. ”Jadi pertemuan di Medan itu hanya silaturahmi dan kalaupun ada kesepakatan, itu lebih merupakan kesepakatan informal,” timpalnya.

Agung juga menegaskan, silaturahmi tokoh PDIP dan Golkar di Medan tak ada kaitannya dengan bergulirnya hak interpelasi di DPR. ”Karena interpelasi semata-mata urusan DPR,” tegasnya. Seperti diberitakan, sejumlah tokoh sentral Golkar dan PDIP bertemu dalam acara silaturahmi politik dengan ribuan kadernya di Balai Konvensi Tiara, Medan, Sumatera Utara, Rabu (20/6).Tokoh Golkar yang hadir di antaranya adalah Ketua Dewan Penasihat Surya Paloh, Sekjen DPP Soemarsono, Ketua DPP Syamsul Muarif. Sementara dari PDIP di antaranya Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufik Kiemas, Sekjen Pramono Anung,dan Ketua DPP Tjahjo Kumolo.Tokoh-tokoh Golkar dan PDIP yang hadir sepakat menjalin komunikasi lebih intens dan mematok target perolehan suara di atas 50% pada Pemilu 2009 mendatang.

Rencananya, setelah Medan, pertemuan kedua direncanakan berlangsung di Sumatera Selatan pertengahan Juli. Selanjutnya di Kalimantan Timur dan provinsi-provinsi lain. Puncak acara akan berlangsung di Jakarta, 28 Oktober mendatang. Tidak hanya Agung Laksono yang memastikan pertemuan Medan bukan sebagai perwujudan koalisi Golkar-PDIP. Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla juga mengemukakan hal yang sama. Menurut Kalla, dalam politik tidak ada yang permanen. ”Parpol akan sulit berkoalisi karena dalam pemilu legislatif itu harus bersaing,” ujarnya,kemarin. Kalla mengakui kemungkinan koalisi ke depan bisa saja terjadi.

Dia mencontohkan kasus pilkada di DKI di mana parpol-parpol seperti PDIP, PAN, Partai Demokrat (PD) juga melakukan koalisi bersama mengusung satu calon. Pengganti Akbar Tandjung itu menegaskan, pertemuan Medan semata-mata dalam kepentingan lingkup kebangsaan. Kendati dalam praktik politik sehari-hari Golkar dan PDIP berbeda, keduanya harus tetap bersahabat. Dia juga yakin, pertemuan Medan tidak akan membuat marah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Alasannya, sebelum melakukan kunjungan ke Jawa Timur, beberapa hari berselang Kalla mengaku telah memberi tahu pertemuan Medan kepada Presiden.

Sementara itu,PD tak merasa terusik dengan pertemuan tokoh Golkar dan PDIP karena tidak mengindikasikan koalisi yang nyata pada 2009. ”Ketua Dewan Pembina DPP PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hanya mengomentari singkat, ‘2009 masih jauh kok’,” ujar Juru Bicara DPP PD Ruhut Sitompul. Menurut dia, pertemuan tersebut belum mencerminkan koalisi keduanya benar-benar akan terjadi. Sebab, kehadiran Surya Paloh tidak merepresentasikan kekuatan Golkar sebenarnya. ”Apakah dia (Surya Paloh) sudah mendapat restu dari ketua umumnya (Jusuf Kalla)?” ujar Ruhut.

Berbeda dengan PD, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengaku tertarik bergabung dengan rencana koalisi yang dibangun Golkar dan PDIP.”Itu rintisan koalisi yang menarik,”kata Muhaimin. Sekretaris Jenderal PKB Yenny Wahid memastikan akan membahas ketertarikan PKB terhadap manuver Golkar dan PDIP dalam rapat partai.

Jajal Peluang

Terkait pertemuan Medan, Direktur Eksekutif Sugeng Sarjadi Syndicate (SSS) Sukardi Rinakit menilai ada tiga hal yang bisa dimaknai dari pertemuan tersebut. Pertama, keinginan dua parpol merevitalisasi komitmen kebangsaan agar tetap bersandar pada Pancasila. Kedua, menjaga agar proses politik (terutama pemerintahan sekarang) berjalan sesuai aturan main demokrasi, yaitu reguler sampai 2009. ”Ketiga, dan ini juga penting, membuka peluang untuk koalisi politik 2009 apabila calon pasangan presiden-wakil presiden dari salah satu partai gugur di putaran pertama,” ungkap Sukardi.

Hal lain yang perlu dicermati, tambah Sukardi, forum tersebut merupakan penjajakan awal kekuatan Surya Paloh untuk kepentingan 2009. ”Yaitu sebagai alternatif untuk bisa berdampingan dengan Megawati,”ungkapnya. Menurut Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris, kalaupun terealisasi, koalisi antara PDIP dan Golkar bukanlah sesuatu yang mengejutkan. ”Mereka sudah pernah berkoalisi sebelumnya,” ujar Syamsuddin saat dihubungi SINDO, tadi malam. (dian widiyanarko/ m iqbal/nurmayanti/ant)


No comments:

A r s i p