Proporsional Terbuka Murni Tak Jamin Kualitas Parlemen

Jakarta, Kompas - Sistem proporsional daftar terbuka murni yang sepenuhnya didasarkan pada perolehan suara terbanyak dinilai tidak menjamin parlemen yang berkualitas. Saringan pertama dan paling menentukan adalah di partai politik dalam pengajuan calon anggota lembaga legislatif. Parpol tak bisa lagi hanya mencalonkan seseorang, tetapi harus menakar kemampuan calon itu jika terpilih ke parlemen.

Demikian dikatakan Fungsionaris Partai Golkar, Ferry Mursyidan Baldan, Rabu (13/6) di Jakarta. Proporsional terbuka tak menjamin kualitas calon terpilih jika hanya mengandalkan besarnya perolehan suara. Parpol sangat menentukan sehingga diperlukan agenda bersama untuk menjadikan parpol harus mengajukan calon yang "bergigi" demi terwujudnya parlemen yang berkualitas.

Dalam RUU Pemilu yang diajukan pemerintah disebutkan, calon terpilih didasarkan pada perolehan suara terbanyak. Tidak ada lagi nomor urut dalam daftar karena daftar calon disusun berdasarkan urutan abjad.

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Chozin Chumaidy menilai perlu keseimbangan penghargaan pada parpol yang mengajukan calon anggota legislatif dengan rakyat yang memilih. Perolehan suara yang besar menunjukkan ada dukungan rakyat.

Akan tetapi, untuk menjamin parlemen yang lebih berkualitas, seleksi awal oleh parpol juga sangat menentukan. Ketika di parlemen, tidak ada pembedaan antara calon anggota legislatif (caleg) dan perolehan suara besar dan kecil. Soal kinerja menjadi sangat bergantung pada kapasitas calon bersangkutan.

Namun, menurut Direktur Indo Barometer M Qodari, penerapan proporsional daftar terbuka memungkinkan caleg lebih rajin turun ke konstituennya. Cara lama hanya membuka kemungkinan caleg lebih memilih bermanuver ke elite parpol untuk mendapatkan nomor urut atas ketimbang berinteraksi intensif dengan konstituennya.

Sementara itu, dalam diskusi parpol di Jakarta, Rabu, anggota DPR dari Partai Amanat Nasional, Drajat Wibowo, menyatakan, untuk meningkatkan kredibilitasnya di mata masyarakat, parpol harus mereformasi dirinya. Reformasi juga dibutuhkan untuk menarik minat kaum profesional masuk ke parpol. Sedikitnya kader profesional membuat parpol kurang maksimal menjalankan fungsinya. (dik/nwo)