Pertemuan PDI-P dan Golkar
Ditanggapi Beragam

Jakarta, Kompas - Koalisi Kebangsaan yang dideklarasikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golkar di Medan, Rabu (20/6), ditanggapi beragam. Satu pihak menghargai pertemuan dan berharap dimaksudkan untuk kepentingan bangsa. Namun, pihak lain mempertanyakan maksud sesungguhnya di balik pertemuan itu.

”Kalau pertemuan itu dimaksudkan untuk menyederhanakan partai, maka itu sebuah prestasi penting bagi perjalanan kepartaian bangsa ini,” ujar Ketua Penelitian dan Pengembangan Partai Amanat Nasional (PAN) Sayuti Asyathri, Jumat (22/6).

”Sebaliknya, jika pertemuan itu hanya simbolis dan dilakukan dengan niat tidak luhur, atau mengkhianati kebangsaan, maka hanya akan memancing orang- orang usil ikut melempar petasan di kelompok itu,” ujarnya.

Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir mengatakan, problem kebangsaan ini sudah cukup berat. Itu sebabnya, jangan segala pertemuan persahabatan dituduh sebagai pertemuan makar. ”Kita lebih baik berprasangka baik. Siapa tahu memang ada gunanya untuk bangsa,” ujarnya.

”Jika koalisi itu memang bertujuan idealis, yaitu menjaga Indonesia sebagai negara kebangsaan yang pluralis, tentunya harus didukung semua elemen masyarakat,” kata Ketua Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Letjen TNI (Purn) Suaidi Marasabessy pada kesempatan terpisah.

Namun, menurut Suaidi, Partai Hanura akan mempertimbangkan lebih jauh jika koalisi itu hanya untuk kepentingan pragmatis, misalnya mengamankan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta atau Pemilu 2009. ”Jika ternyata hanya untuk kepentingan seperti itu, kami tidak gentar,” ujar Suaidi.

Akan tetapi, jika koalisi itu bertujuan idealis, Suaidi bertanya mengapa pertemuan di Medan hanya melibatkan Partai Golkar dan PDI-P. Padahal, ada partai lain yang berpandangan hampir sama dengan mereka, misalnya Partai Demokrat.

Dinilai aneh

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Bintang Reformasi (PBR) Jusuf Lakaseng mengatakan, pihaknya masih melihat lebih jauh kepentingan Koalisi Kebangsaan karena hal yang aneh jika partai pendukung pemerintah berkoalisi dengan partai oposisi.

”Koalisi itu juga antara gajah dan gajah. Padahal, dalam koalisi biasanya ada partai besar yang menaungi. Jadi, saya menduga umur Koalisi Kebangsaan tidak akan lama,” kata Jusuf.

PBR akan menolak jika diajak masuk ke koalisi. Alasannya, mereka belum melihat kepentingannya. PBR juga akan tenggelam jika bergabung di dalamnya.

Menurut pengamat politik Eep Saefulloh Fatah, salah satu kemungkinan tafsir perubahan konstelasi politik dari pertemuan di Medan itu adalah penyamaan persepsi politik di tingkat legislatif, khususnya di antara kedua fraksi di DPR. ”Khususnya, menghadapi pembahasan paket rancangan undang-undang politik,” kata Eep saat diskusi di Ruang Pers Gedung DPR/MPR yang dihadiri Ketua Fraksi PDI-P Tjahjo Kumolo, Ketua Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso, dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Achmad Mubarok.

Tafsir lainnya, ujar Eep, adalah memelihara komunikasi politik semata, persekutuan dalam hal fungsi pengawasan di DPR, persekutuan di tingkat lokal atau pilkada, serta koalisi untuk maju menjelang Pemilihan Presiden 2009.

”Saya ingat, konsolidasi Golkar dan PDI-P di tingkat legislasi antarfraksi ini kan pernah terjadi menjelang Pemilu 2004. Keduanya ’merapat’ untuk membahas bersama UU Pemilu,” katanya.

Tjahjo membenarkan pandangan pentingnya penyatuan komitmen dan pandangan kedua partai, khususnya di tingkat fraksi, untuk mengarahkan kebijakan yang prorakyat.

Sementara itu, Priyo mengatakan, tidak ada agenda tersembunyi di balik pertemuan itu, termasuk rencana koalisi di antara kedua partai menjelang Pemilu 2009. ”Itu hanya didasari keterpanggilan Partai Golkar dan PDI-P terkait pentingnya persoalan kebangsaan dan nasionalisme. Kebetulan, karena sejarah yang kurang baik di antara keduanya, menjadikan ini peristiwa yang sangat heroik,” ujarnya.

(MAM/NWO/JON)/KOMPAS