| TAJUK, Sinyal Koalisi Golkar-PDIP | |||
| Kamis, 21/06/2007 SINDO | |||
SILATURAHMI pucuk pimpinan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Medan,Sumatera Utara,menyiratkan banyak penafsiran. Ada statemen bahwa kedua partai besar ini akan menggalang koalisi untuk memenangkan pemilu parlemen 2009 mendatang.
Bahkan,diyakini dua partai berhaluan nasionalis ini jika bersatu akan mampu meraup 60% suara atau minimal 50%. Bukan tidak mungkin, setelah pemilu parlemen,Golkar-PDIP akan melanjutkan koalisi ke jenjang pemilihan presiden 2009. Tentu masih terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa Golkar-PDIP akan menjalin koalisi strategis maupun permanen dengan sinyal yang diawali dari Medan itu.
Namun, peluang ke arah koalisi bagi keduanya bukan berarti tertutup. Paling tidak ada beberapa kemungkinan yang menjadi dasar bagi Golkar-PDIP untuk berkoalisi. Pertama, kedua parpol memiliki platform yang sama,yakni nasionalis dan pro Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kedua, peluang menang yang sangat besar jika keduanya konsisten berkoalisi baik di tingkat pemilu parlemen maupun pemilihan presiden. Namun,proses politik menuju 2009 masih sangat panjang. Dan biasanya keputusan-keputusan politik yang paling menentukan akan dilakukan pada saat last minute.
Sehingga koalisi yang dibangun sejak lama akan tidak berarti apa-apa ketika dihadapkan pada realitas politik paling mutakhir. Kita belum tahu dan belum bisa memprediksi apa yang akan terjadi pada detik-detik menjelang pemilu nanti. Faktor lain yang tak kalah penting adalah pragmatisme parpol maupun elite-elite parpol dalam penentuan proses politik.
Terkadang atau bahkan seringkali pengaruh tokoh parpol yang kuat lebih menentukan ketimbang keputusan parpol itu sendiri. Sehingga perhitungan koalisi akan menjadi semakin rumit dan sulit ditebak seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Kendala lainnya,ada problem besar jika Golkar- PDIP membicarakan siapa capres dan cawapresnya. PDIP tentu tidak mau ketua umumnya Megawati Soekarnoputri akan dipasang sebagai cawapresnya Jusuf Kalla.
Demikian pula sebaliknya, Kalla belum tentu mau jadi pendamping Megawati. Nah, di sinilah koalisi akan berbenturan dengan tembok besar. Tapi bahwa sinyal Golkar-PDIP ini patut menjadi catatan serius parpol lain, memang seharusnya demikian.Parpol lain yang sudah ancangancang mengusung capres harus berhitung cermat dengan sinyal koalisi partai besar ini. Jadi, tegasnya, sinyal koalisi Golkar-PDIP sudah membuka wacana baru yang memanaskan suhu politik menjelang pemilu 2009. (*)
Bahkan,diyakini dua partai berhaluan nasionalis ini jika bersatu akan mampu meraup 60% suara atau minimal 50%. Bukan tidak mungkin, setelah pemilu parlemen,Golkar-PDIP akan melanjutkan koalisi ke jenjang pemilihan presiden 2009. Tentu masih terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa Golkar-PDIP akan menjalin koalisi strategis maupun permanen dengan sinyal yang diawali dari Medan itu.
Namun, peluang ke arah koalisi bagi keduanya bukan berarti tertutup. Paling tidak ada beberapa kemungkinan yang menjadi dasar bagi Golkar-PDIP untuk berkoalisi. Pertama, kedua parpol memiliki platform yang sama,yakni nasionalis dan pro Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kedua, peluang menang yang sangat besar jika keduanya konsisten berkoalisi baik di tingkat pemilu parlemen maupun pemilihan presiden. Namun,proses politik menuju 2009 masih sangat panjang. Dan biasanya keputusan-keputusan politik yang paling menentukan akan dilakukan pada saat last minute.
Sehingga koalisi yang dibangun sejak lama akan tidak berarti apa-apa ketika dihadapkan pada realitas politik paling mutakhir. Kita belum tahu dan belum bisa memprediksi apa yang akan terjadi pada detik-detik menjelang pemilu nanti. Faktor lain yang tak kalah penting adalah pragmatisme parpol maupun elite-elite parpol dalam penentuan proses politik.
Terkadang atau bahkan seringkali pengaruh tokoh parpol yang kuat lebih menentukan ketimbang keputusan parpol itu sendiri. Sehingga perhitungan koalisi akan menjadi semakin rumit dan sulit ditebak seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Kendala lainnya,ada problem besar jika Golkar- PDIP membicarakan siapa capres dan cawapresnya. PDIP tentu tidak mau ketua umumnya Megawati Soekarnoputri akan dipasang sebagai cawapresnya Jusuf Kalla.
Demikian pula sebaliknya, Kalla belum tentu mau jadi pendamping Megawati. Nah, di sinilah koalisi akan berbenturan dengan tembok besar. Tapi bahwa sinyal Golkar-PDIP ini patut menjadi catatan serius parpol lain, memang seharusnya demikian.Parpol lain yang sudah ancangancang mengusung capres harus berhitung cermat dengan sinyal koalisi partai besar ini. Jadi, tegasnya, sinyal koalisi Golkar-PDIP sudah membuka wacana baru yang memanaskan suhu politik menjelang pemilu 2009. (*)
No comments:
Post a Comment