Wednesday, June 6, 2007

Demokrasi dan Institusi

Ketidakhadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di DPR terkait interpelasi Resolusi DK PBB mengenai Iran mengundang interupsi para anggota DPR.

Kita ikuti bagaimana Menko Politik Hukum dan Keamanan Widodo AS harus menunggu beberapa saat sebelum bisa menyampaikan penjelasan pemerintah berkaitan dengan pertanyaan para penggagas interpelasi. Jawaban pemerintah akhirnya terpaksa ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan karena para anggota DPR tidak mencapai kesepakatan untuk memperbolehkan Presiden mewakilkan penyampaian jawabannya melalui Menko Polhukam atau tidak.

Pengajuan hak bertanya oleh DPR berkaitan dengan kebijakan yang diambil pemerintah sebenarnya merupakan sesuatu yang biasa dalam tatanan politik sistem demokrasi. Penjelasan diperlukan agar kita semua sampai pada pemahaman yang sama mengapa keputusan seperti itu harus diambil. Kita memang mengharapkan setiap keputusan pemerintah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan kita sebagai bangsa.

Persoalan menjadi muncul ketika ada kepentingan politik sesaat di sana. Interpelasi menjadi pintu masuk untuk menyampaikan semacam "mosi tidak percaya" yang bisa mendelegitimasi pemerintah.

Dalam sistem presidensial sebenarnya tidak dikenal yang namanya "mosi tidak percaya". Karena itu, tidaklah mungkin pemerintah bisa jatuh karena itu. Namun, kalau kekhawatiran interpelasi bisa berkembang begitu jauh dan bahkan menjatuhkan presiden dan pemerintahan, sebenarnya wajar juga karena dalam perjalanan pembangunan demokrasi selama sembilan tahun ini kita pernah mengalami hal seperti itu. Presiden Abdurrahman Wahid ketika itu jatuh dengan menggunakan pintu masuk interpelasi DPR berkaitan dengan penggunaan dana nonbudgeter Bulog.

Sekarang hal seperti itu memang tidak mungkin terjadi. Empat kali amandemen terhadap UUD 1945 yang dilakukan sudah memberikan rambu yang lebih jelas baku berkaitan dengan pemakzulan presiden.

Kunci bagi kita sekarang adalah membangun rasa saling percaya. Kita membangun kedewasaan berpolitik. Sekarang ini dirasakan sistem sudah berubah, tetapi kepercayaan di antara kita begitu rendah. Sikap tersebut sangat merugikan upaya kita untuk meneguhkan demokrasi, apalagi ketika praktiknya demokrasi kita masih sarat dengan kepentingan politik sesaat.

Karena itulah penting untuk dipelajari pengalaman pembangunan demokrasi yang terjadi di India. Bahwa selain sistem demokrasi, yang tidak kalah penting kita bangun adalah institusi atau lembaga-lembaga negara.

Setiap lembaga harus mengokohkan diri dan juga perannya, serta kredibel. Terutama sosok dan peran itu bukan hanya untuk kepentingan sendiri, tetapi bagi kepentingan perikehidupan bangsa.

Sekarang ini, dalam pembangunan demokrasi kita, yang lebih diutamakan hanyalah kebebasannya. Namun, bebas untuk apa, jarang untuk mau dipahami. Akibatnya, demokrasi dibajak oleh kepentingan dan bangsa ini tidak mendapat manfaat apa pun dari sistem demokrasi ini.

***

No comments:

A r s i p