Jakarta, Kompas - Keikutsertaan perempuan dalam politik sangat bergantung pada kemauan partai politik sendiri untuk membuka akses bagi mereka. Syarat sekurang-kurangnya 30 persen perempuan dalam kepengurusan parpol merupakan langkah awal untuk memenuhi target 30 persen anggota legislatif perempuan.
Ketua Umum Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa sekaligus anggota Komisi II DPR Ida Fauziyah di Jakarta, Selasa (30/10), mengatakan masih muncul kekhawatiran dari sejumlah parpol tentang syarat 30 persen perempuan dalam kepengurusan parpol seperti yang diusulkan dalam RUU Partai Politik.
Keterbatasan jumlah dan kurangnya kemampuan kader perempuan dalam parpol masih menjadi alasan pengurus parpol yang didominasi laki-laki.
Alasan serupa juga dikemukakan partai saat penyusunan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Parpol untuk Pemilu 2004. Jika alasan tersebut masih digunakan untuk menghadapi Pemilu 2009, hal itu menunjukkan kurangnya komitmen partai untuk mengakomodasi perempuan.
"Seharusnya dari Pemilu 2004 hingga 2009 mendatang, parpol sudah mengonsolidasikan keterwakilan perempuan," katanya.
Karena itu, diperlukan kebijakan yang dapat memaksa partai politik segera mengakomodasi perempuan. Kemauan parpol untuk membuka kesempatan bagi perempuan secara otomatis akan melahirkan sikap aktif perempuan dalam politik dan meningkatkan jumlah partisipasi mereka dalam lembaga legislatif.
"Perempuan sendiri tak boleh diam, harus proaktif (masuk parpol)," ujarnya.
Secara terpisah, Direktur Eksekutif Pusat Pemberdayaan Perempuan dalam Politik Titi Sumbung mengatakan, penolakan terhadap kepengurusan partai yang berisi 30 persen perempuan umumnya justru berasal dari partai politik besar yang sudah lama berdiri.
"Pengurus parpol lama enggan menempatkan perempuan dalam posisi strategis karena akan menggusur jabatan pihak-pihak yang sudah lama berkiprah dalam partai," kata Titi yang menyangkal alasan sejumlah partai yang menganggap jumlah perempuan berkualitas dalam politik sangat sedikit. (MZW/A14)
No comments:
Post a Comment