Reformasi Militer

TNI Tidak Akan Lakukan Kudeta

Jakarta, Kompas - Guru besar ilmu politik dan pemerintahan serta pakar demokrasi dari Columbia University Amerika Serikat, Alfred C Stepan, menilai, "tren" kudeta militer, seperti terjadi di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara macam Thailand dan Myanmar, tidak akan terjadi atau ditiru militer Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Stepan, Senin (29/10), seusai berbicara dalam ceramah umum di Departemen Pertahanan. Turut berbicara dalam ceramah umum itu Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono.

Menurut Stepan, Indonesia sangat beruntung punya banyak kelompok masyarakat sipil, seperti kelompok agama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. "Organisasi besar seperti Muhammadiyah dan NU dalam jarak tertentu merepresentasikan suatu kehadiran sosial. Pada banyak negara, seperti India, Pakistan, Brasil, Argentina, dan Cile, mereka tidak memiliki apa yang ada di Indonesia," ujarnya.

Menurut Stepan, banyak hal mengesankan telah dilakukan TNI pasca-gerakan reformasi tahun 1998. Mengesankan mengingat setidaknya ada sejumlah momen kesempatan yang dia nilai sebenarnya bisa saja dimanfaatkan militer untuk mengambil alih pemerintahan (kudeta).

"Ada momen tertentu yang sangat menggoda sebetulnya bagi TNI. Namun saya melihat mereka tidak akan melakukannya. Proses perjanjian damai Aceh menunjukkan fakta bahwa militer (TNI) telah membiarkan hal itu terjadi. Dalam konteks penyelesaian konflik seperti itu, hal serupa tidak dilakukan oleh militer di Sri Lanka," ujar Stepan.

Kemajuan terbaik

Sikap mencoba mencari solusi tidak terjadi dalam upaya penyelesaian konflik Kashmir oleh pihak militer India dan Pakistan, sementara korban jiwa terus berjatuhan setiap harinya.

"Kita tahu, militer di Indonesia sebelumnya sudah berkuasa lebih dari 30 tahun saat pemerintahan Orde Baru. Jika dalam masa sembilan tahun mereka telah mencapai sejauh ini, hal itu menurut saya suatu kemajuan terbaik yang pernah saya lihat," ujar Stepan.

Dalam kesempatan sama, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengingatkan pencapaian-pencapaian yang telah dihasilkan selama ini, khususnya terkait dengan proses demokratisasi di masa transisi sekarang, masih tetap harus diikuti dengan perbaikan di sektor ekonomi.

"Apa yang dicapai Indonesia adalah prestasi yang melebihi harapan, terutama dengan surutnya tentara dari gelanggang politik formal. Akan tetapi, tantangan terbesar adalah mengisi pencapaian di bidang demokrasi politik itu dengan perbaikan di bidang ekonomi," ujar Juwono.

Juwono juga mengingatkan bahwa Indonesia memiliki karakteristik geografis yang khas sebagai negara kepulauan, yang menjadi persoalan tersendiri sekaligus sebagai faktor determinan dalam hal menghadirkan proses demokratisasi, baik secara politik maupun ekonomi. (DWA)