Berita Pemilu di Media Massa Perlu Dibuat Aturan

Jakarta, Kompas - Aturan yang jelas tentang berita dan iklan di media massa yang terkait dengan pemilihan umum perlu dibuat secara jelas dan tegas. Sebab, dampak dari berita dan iklan tersebut diyakini amat besar. Sementara di sisi lain, banyak media yang cenderung tidak obyektif dalam pemilihan umum.

Demikian pemikiran yang muncul dalam peluncuran buku Kampanye Media yang Demokratis di Jakarta, Selasa (30/10). Sebagai pembicara dalam acara ini, peneliti Centre for Strategic and International Studies Indra J Piliang serta Arief Suditomo dari Rajawali Citra Televisi Indonesia.

Besarnya dampak iklan dan pemberitaan di media terlihat jelas saat Pemilihan Umum 2004. "Kunci kemenangan pasangan Yudhoyono-Kalla saat itu amat ditentukan oleh citra yang dibuat dan ditampilkan di media. Sebab, mereka tidak memiliki mesin partai sekuat pasangan lain, seperti Megawati-Hasyim Muzadi," kata Arya Mahendra Sinulingga, salah satu penyusun buku itu.

Kesadaran terhadap peran media ini juga amat dipahami pasangan Yudhoyono-Kalla. Ini terlihat dari besarnya dana yang mereka alokasikan untuk belanja iklan di media. Dari total dana kampanye pasangan ini yang besarnya Rp 24,722 miliar, sebanyak 84,29 persen atau Rp 20,838 miliar di antaranya ternyata dipakai untuk biaya kampanye di media cetak, televisi, dan radio.

Persentase belanja media pasangan Yudhoyono-Kalla ini paling besar jika dibandingkan dengan pasangan lain, baik dari segi jumlah maupun persentase.

Menurut Indra J Piliang, penggunaan media seharusnya tidak hanya dilihat ketika kampanye. Sebab, titik puncak peran media justru terjadi sebelum kampanye. Pada tahun 2004, titik puncak ini misalnya terjadi ketika Partai Golkar mengadakan konvensi atau saat Yudhoyono mulai dicitrakan sebagai orang yang dizalimi pemerintahan Megawati.

"Dengan demikian, pengaturan seharusnya tidak hanya ketika kampanye. Pengaturan juga harus menyangkut bagaimana berita seharusnya disajikan dan bagaimana menyelesaikan sengketa yang terjadi. Sebab, banyak berita tentang pemilu yang tidak berimbang dan saat itu juga sering terjadi sengketa yang melibatkan media," ucap Indra.

Sementara itu, Arief Suditomo menuturkan, tidak semua media, terutama televisi, bersikap partisan pada saat pemilihan umum. (NWO)