Keswadayaan Perempuan

Mandiri dari Segala Sektor

EVY RACHMAWATI

Sejumlah perempuan mendatangi sebuah rumah di Dusun Kebon Konang, Bayat, Klaten, Jawa Tengah. Para perempuan berpenampilan sederhana itu membawa sejumlah buku besar kumal. Setelah berkumpul, mereka membahas pembukuan kas kelompok mereka.

Siapa sangka jika para ibu yang kebanyakan buruh batik itu tengah mengurus perputaran uang ratusan juta rupiah. Dengan hanya bermodal awal Rp 1 juta, kelompok perempuan buruh batik itu berhasil mengembangkan usaha simpan pinjam hingga ratusan juta rupiah. Dalam kurun waktu 15 tahun tanpa bantuan pemerintah, mereka pun berhasil keluar dari jerat utang kepada rentenir.

Keswadayaan yang dipelopori Suminah, perempuan desa setempat, ini ditunjukkan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sido Mukti Bayat, yang beranggotakan para perempuan buruh batik.

Pengembangan sistem simpan pinjam itu lalu dikembangkan menjadi dana sehat. Dengan hanya menyisihkan Rp 200 per bulan, anggota yang sakit dapat berobat gratis ke puskesmas. KSM itu juga berhasil memiliki mesin pencelup batik sendiri, Bahkan, tahun 2006, kelompok beranggotakan 45 orang itu membagi sisa hasil usaha Rp 21 juta.

Kisah perjuangan Suminah dan kelompoknya ini pun bergema hingga Thailand dalam Konferensi Pekerja Rumah Tangga. Bahkan, ide itu direkomendasikan untuk direduplikasi ke beberapa negara. "Saya tidak menyangka apa yang kami lakukan ternyata dijadikan contoh negara lain," kata Suminah.

Keswadayaan masyarakat desa juga dipelopori oleh Dalinem. Ia dan warga desanya membabat alas membuka jalan di Dusun Sumber Watu, di Pegunungan Kapur Candi Boko, Sleman, DI Yogyakarta. Pihak kecamatan dan program ABRI Masuk Desa pun mendukung, dengan membuat penampungan air hujan.

Selama puluhan tahun, daerah itu sebelumnya terisolasi dari desa lain. Untuk menjangkau desa lain, warga harus berjalan kaki menyusuri jalan setapak beberapa kilometer. Kondisi itu membuat desa itu jauh tertinggal dibandingkan dengan desa tetangga yang ada di bawah pegunungan itu dalam bidang ekonomi dan sosial.

Semangat para perempuan dalam membangun keswadayaan masyarakat sering harus berbenturan dengan berbagai pihak.

Suminah sendiri kala itu harus berjuang keras untuk mengumpulkan ibu-ibu dan mengembangkan embrio kelompok yang jadi basis pemberdayaan perempuan pengusaha kecil. Tantangan terutama datang dari para suami yang menganggap istri-istri mereka lebih banyak berkumpul dan bergosip daripada bekerja.

Kecurigaan lain juga muncul dari aparat pemerintah desa yang merasa jabatannya terancam ketika para ibu digerakkan dalam sebuah kelompok.

Para anggota kelompok pun diintimidasi agar tidak menjadi pengurus. Ini membuat Suminah harus berperan sebagai motivator, ketua, bendahara sekaligus sekretaris kelompok.

Ganjalan dari aparatur desa juga dihadapi Forum Peduli Perempuan Pengusaha Kecil Ampel (FP3K-A), Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, yang digagas Sri Suryatingsih tahun 2001. Kelompok usaha yang mayoritas anggotanya pengusaha kecil seperti penjual bubur dan tempe ini telah berkembang jadi gerakan perempuan.

Komunitas perempuan "melek politik" itu lalu mendorong adanya dialog publik dalam pemilihan kepala desa yang tidak sesuai pakem politik desa konvensional. Aparat pemerintah setempat pun ketakutan jika gerakan perempuan itu menentang aparat desa. "Aparat mengintimidasi dan meminta kegiatan kelompok harus ada izin," ujar Sri menjelaskan,

Berkat kegigihan para perempuan desa itu, segala rintangan yang dihadapi akhirnya bisa diatasi.

Dari analisis statistik terhadap data tahun 2002 diperoleh kesimpulan, lima variabel pemberdayaan perempuan, yaitu jumlah penduduk perempuan, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, kontribusi dalam pendapatan, dan wanita dalam parlemen, berpengaruh positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hasil ini makin mempertegas peran penting pemberdayaan perempuan dalam pembangunan.

Salah satu kunci keberhasilan pemberdayaan perempuan adalah sektor pendidikan.

Sebenarnya banyak kisah sukses pemberdayaan masyarakat yang dapat menginspirasi bangsa ini.

Sayangnya, menurut Ketua Yayasan Bina Swadaya Bambang Ismawan, perjuangan rakyat kecil di tingkat akar rumput itu kerap luput dari perhatian pemerintah, dan dianggap sepele oleh banyak pihak.