Pemerintahan Efektif Hanya sampai April 2008
Sebagian Besar Menteri Akan Sibuk Hadapi Pemilu 2009

Jakarta, Kompas - Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diperkirakan hanya akan efektif hingga April 2008 atau sekitar enam bulan lagi. Sebab, setelah itu sebagian besar anggota kabinet sudah akan disibukkan dengan persiapan untuk menghadapi Pemilihan Umum 2009.

Dalam negara yang sudah normal, ketidakefektifan pemerintahan itu tidak akan terlalu berpengaruh karena akan ditutup oleh kerja birokrasi. Namun, bagi negara seperti Indonesia, kondisi itu dapat mengakibatkan terbengkalainya sejumlah pekerjaan.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit, Senin (1/10) di Jakarta, menuturkan, guncangan di pemerintahan akan semakin terasa jika Presiden Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memutuskan untuk berjalan sendiri-sendiri pada Pemilu 2009.

"Jika masih perhatian kepada nasib rakyat, dalam waktu yang tersisa ini pemerintah harus lebih fokus untuk menyelesaikan sejumlah pekerjaan yang belum juga selesai, seperti tentang semburan lumpur panas Lapindo. Presiden juga harus minta para pembantunya untuk lebih konsentrasi pada pekerjaannya," kata Arbi.

Sudah tak efektif

Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Lead Institute Bima Arya Sugiarta. Bahkan, menurut dia, ketidakefektifan pemerintah sudah mulai terlihat sejak saat ini. Hal itu, antara lain, terlihat dengan adanya menteri yang lebih sibuk menjalin komunikasi politik daripada menjalankan tugasnya.

"Padahal, para menteri itu seharusnya sadar, karier politik mereka lebih ditentukan oleh bagaimana rakyat melihat kinerja mereka di kabinet dan bukan pada bagaimana hasil dari lobi-lobi politik yang mereka bangun," kata Bima.

Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Taufik Kiemas menuturkan, selama enam bulan ke depan, PDI-P akan berkonsentrasi pada pembentukan koalisi besar untuk memenangi Pemilu 2009 dan menciptakan pemerintahan yang kuat setelah itu. Ada tiga partai yang sedang dijajaki PDI-P untuk koalisi, yaitu Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional.

"Koalisi yang kami bangun berdasarkan dengan kesamaan pandangan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan UUD 1945 sudah final. Setelah koalisi terbangun, selanjutnya baru akan dibicarakan siapa yang akan menjadi kaptennya," papar Taufik. (NWO)