JAKARTA, JUMAT – Militer sudah tidak punya lagi kemauan maupun kemampuan untuk terlibat lagi dalam praktik politik praktis, apalagi untuk kembali berkuasa dan mendominasi seperti terjadi di masa pemerintahan Orde Baru.
Hal itu disampaikan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Jumat (1/2), saat dihubungi oleh Kompas. Juwono menambahkan, suasana saat ini juga sudah tidak lagi memungkinkan militer kembali berkuasa mengingat keadaannya sudah jauh lebih terbuka dan transparan jika dibandingkan dengan di masa lalu.
Kritik balik di atas disampaikan Juwono menanggapi analisis Bima Arya dari Lead Institut, yang menyatakan soal akan kembalinya kekuatan atau arus balik gerakan otoritarianisme di Indonesia, yang juga dilakukan oleh kalangan militer.
Seperti diwartakan, hal itu dikatakan Bima akan terjadi mengingat sampai sekarang sudah terdapat lima kejadian, yang bisa dijadikan parameter untuk memperkuat kekhawatirannya tadi.
Dua dari lima kejadian itu bahkan terkait TNI seperti dilantiknya seorang militer aktif untuk menangani kisruh pemilihan kepala daerah langsung di Sulawesi Selatan, dan juga terkait melambatnya proses reformasi internal di tubuh TNI, yang dikaitkan dengan tidak kunjung tuntasnya proses penertiban bisnis TNI.
"Selama alternatif pemimpin sipil yang kuat belum ada, misalnya untuk menangani persoalan di Sulsel, jangan salahkan jika muncul orang seperti Tanribali Lamo, yang hanya kebetulan punya latar belakang militer, kemudian dipilih untuk menuntaskan kasus di sana," ujar Juwono.
Lebih lanjut terkait soal penertiban bisnis TNI, diakui hal itu terbilang tertunda mengingat pemerintah sekarang tengah berkonsektrasi menuntaskan masalah seputar isu ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Namun begitu Juwono memastikan, prosesnya akan tetap terus berjalan. (DWA)
No comments:
Post a Comment