Kamis, 7 Februari 2008 - 19:08 wib
Penjelasan Seputar isu-isu yang berkembang sebelum, menjelang, dan sesudah Musyawarah Majelis Syuro IX dan Mukernas PKS di Bali
Assalamu'alaikum wr wb,
Bismillahirrahmanirrahim
Setelah mendengar dan melihat berkembang dan banyaknya isu-isu di masyarakat, terutama melalui media massa, elektronik dan internet khususnya menjelang, ketika dan sesudah berlangsungnya Musyawarah Majelis Syuro IX dan Mukernas PKS di Bali, khususnya mengenai jati diri PKS dan prinsip-prinsip PKS yang pemaknaannya simpang siur. Untuk jelasnya maka DPP perlu memberikan BAYAN (Penjelasan) hasil-hasil MMS IX dan Mukernas di Bali, sebagai berikut:
1. Mengenai Slogan PKS.
Slogan Resmi PKS sesuai keputusan Musyawarah Majelis Syuro PKS ke VII di Jakarta, yang dikuatkan kembali dalam Musyawarah Majelis Syuro PKS IX di Bali adalah: Bersih, Peduli, dan Profesional.
Bersih menegaskan aspek moral/ keshalehan pribadi, maksudnya mewujudkan para pemegang amanah jabatan yang anti KKN.
Peduli merupakan aspek sosial, kesalehan sosial, kepedulian kita kepada kaum dhu'afa dan terhadap para korban bencana.
Profesional adalah kesalehan profesi, memiliki kompetensi, pemikiran keterbukaan sehingga berdaya manfaat bagi posisi jabatan yang diamanahkan.
Penjelasan lebih rinci mengenai hal ini dijabarkan dalam Buku Platform Pembangunan PKS yang telah resmi disahkan.
2. Mengenai istilah "Terbuka"
Istilah "Terbuka" TIDAK PERNAH menjadi keputusan sebagai slogan, baik oleh sidang-sidang Majelis Syuro, Dewan Pimpinan Tinggi Partai (DPTP) maupun dalam Khitob Qiyadi (arahan pimpinan).
PKS tetap sebagai partai dakwah yang berazaskan Islam, memiliki moral Islam, dan syariat Islam wajib dengan konsisten dijalankan oleh setiap pemeluk agama Islam, terutama kader-kader PKS. Sebagaimana kami juga menginginkan setiap pemeluk agama lain juga taat menjalankan agama masing-masing, sebagai kontrol moral yang kuat terhadap pribadi seseorang.
PKS tetap konsisten menjadi Partai Dakwah yang merupakan rahmatan lil'alamien.
Adapun istilah terbuka sebagai usulan, wacana, dan beberapa wawasan yang disampaikan oleh para kader dari daerah minoritas, sedang kami kaji dan dalami, apakah hal ini layak untuk di ambil sebagai bahan pertimbangan, yang pada akhirnya nanti akan dibahas dalam sidang-sidang Majelis Syuro mendatang. Mengenai keterbukaan komunikasi adalah merupakan keniscayaan dan tuntutan profesionalitas.
3. Sehubungan dengan point (1) dan (2) tersebut, maka seluruh jajaran struktur, pengurus dan kader supaya tidak lagi mewacanakan isu "partai terbuka" untuk menghindari madharat yang lebih besar daripada kemaslahatan yang diharapkan.
4. Mengenai Caleg dan Pengurus Non Muslim
Setiap warga negara dapat menjadi Caleg (calon legislatif) atau Pengurus PKS dengan memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh ketentuan dan aturan resmi PKS. Hal ini telah termuat dalam AD/ART PKS, standar mutu kader PKS sesuai peringkatnya serta Panduan Pencalonan anggota Legislatif yang telah disahkan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP).
Untuk daerah-daerah basis non muslim (kekhususan) seperti Papua, NTT atau Bali, caleg non muslim dimungkinkan selama tidak melanggar syariat dan dalam rangka mewakili komunitas non muslim dan hal ini dilakukan secara proporsional.
Mengupayakan dukungan dari kalangan non muslim kepada PKS adalah dimungkinkan, selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ada.
PKS sebagai partai Dakwah, sangat menghormati keberagaman, berbagai macam ras, suku dan agama, mengajak seluruh pihak dan komponen bangsa-untuk bersama-sama bersinergi untuk pembangunan bangsa ini.
Demikianlah penjelasan ini kami sampaikan, semoga dapat memberi pencerahan kepada seluruh kader dan simpatisan PKS. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.
Billahittaufik wal hidayah.
Wassalamu'alaikum wr wb
ttd
KH.DR. Surahman Hidayat Ir.H. Tifatul Sembiring Drs. Suharna Surapranata, MSc
Ketua DSP PKS Presiden Partai Ketua MPP PKS
Pengirim:
Nur Arif Hidayat
Staff Adm Presiden PKS
0812 977 4621
Assalamu'alaikum wr wb,
Bismillahirrahmanirrahim
Setelah mendengar dan melihat berkembang dan banyaknya isu-isu di masyarakat, terutama melalui media massa, elektronik dan internet khususnya menjelang, ketika dan sesudah berlangsungnya Musyawarah Majelis Syuro IX dan Mukernas PKS di Bali, khususnya mengenai jati diri PKS dan prinsip-prinsip PKS yang pemaknaannya simpang siur. Untuk jelasnya maka DPP perlu memberikan BAYAN (Penjelasan) hasil-hasil MMS IX dan Mukernas di Bali, sebagai berikut:
1. Mengenai Slogan PKS.
Slogan Resmi PKS sesuai keputusan Musyawarah Majelis Syuro PKS ke VII di Jakarta, yang dikuatkan kembali dalam Musyawarah Majelis Syuro PKS IX di Bali adalah: Bersih, Peduli, dan Profesional.
Bersih menegaskan aspek moral/ keshalehan pribadi, maksudnya mewujudkan para pemegang amanah jabatan yang anti KKN.
Peduli merupakan aspek sosial, kesalehan sosial, kepedulian kita kepada kaum dhu'afa dan terhadap para korban bencana.
Profesional adalah kesalehan profesi, memiliki kompetensi, pemikiran keterbukaan sehingga berdaya manfaat bagi posisi jabatan yang diamanahkan.
Penjelasan lebih rinci mengenai hal ini dijabarkan dalam Buku Platform Pembangunan PKS yang telah resmi disahkan.
2. Mengenai istilah "Terbuka"
Istilah "Terbuka" TIDAK PERNAH menjadi keputusan sebagai slogan, baik oleh sidang-sidang Majelis Syuro, Dewan Pimpinan Tinggi Partai (DPTP) maupun dalam Khitob Qiyadi (arahan pimpinan).
PKS tetap sebagai partai dakwah yang berazaskan Islam, memiliki moral Islam, dan syariat Islam wajib dengan konsisten dijalankan oleh setiap pemeluk agama Islam, terutama kader-kader PKS. Sebagaimana kami juga menginginkan setiap pemeluk agama lain juga taat menjalankan agama masing-masing, sebagai kontrol moral yang kuat terhadap pribadi seseorang.
PKS tetap konsisten menjadi Partai Dakwah yang merupakan rahmatan lil'alamien.
Adapun istilah terbuka sebagai usulan, wacana, dan beberapa wawasan yang disampaikan oleh para kader dari daerah minoritas, sedang kami kaji dan dalami, apakah hal ini layak untuk di ambil sebagai bahan pertimbangan, yang pada akhirnya nanti akan dibahas dalam sidang-sidang Majelis Syuro mendatang. Mengenai keterbukaan komunikasi adalah merupakan keniscayaan dan tuntutan profesionalitas.
3. Sehubungan dengan point (1) dan (2) tersebut, maka seluruh jajaran struktur, pengurus dan kader supaya tidak lagi mewacanakan isu "partai terbuka" untuk menghindari madharat yang lebih besar daripada kemaslahatan yang diharapkan.
4. Mengenai Caleg dan Pengurus Non Muslim
Setiap warga negara dapat menjadi Caleg (calon legislatif) atau Pengurus PKS dengan memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh ketentuan dan aturan resmi PKS. Hal ini telah termuat dalam AD/ART PKS, standar mutu kader PKS sesuai peringkatnya serta Panduan Pencalonan anggota Legislatif yang telah disahkan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP).
Untuk daerah-daerah basis non muslim (kekhususan) seperti Papua, NTT atau Bali, caleg non muslim dimungkinkan selama tidak melanggar syariat dan dalam rangka mewakili komunitas non muslim dan hal ini dilakukan secara proporsional.
Mengupayakan dukungan dari kalangan non muslim kepada PKS adalah dimungkinkan, selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ada.
PKS sebagai partai Dakwah, sangat menghormati keberagaman, berbagai macam ras, suku dan agama, mengajak seluruh pihak dan komponen bangsa-untuk bersama-sama bersinergi untuk pembangunan bangsa ini.
Demikianlah penjelasan ini kami sampaikan, semoga dapat memberi pencerahan kepada seluruh kader dan simpatisan PKS. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.
Billahittaufik wal hidayah.
Wassalamu'alaikum wr wb
ttd
KH.DR. Surahman Hidayat Ir.H. Tifatul Sembiring Drs. Suharna Surapranata, MSc
Ketua DSP PKS Presiden Partai Ketua MPP PKS
Pengirim:
Nur Arif Hidayat
Staff Adm Presiden PKS
0812 977 4621
No comments:
Post a Comment