Pemberantasan Korupsi
Infrastruktur Pendukung Belum Memadai

Jakarta, Kompas - Meskipun perlawanan terhadap korupsi sudah dilakukan sejak era reformasi, hingga kini hasil pemberantasan korupsi belum optimal. Pemberantasan korupsi belum mampu menjangkau pejabat negara strategis. Belum mendukungnya infrastruktur pendukung membuat nuansa politis pemberantasan korupsi lebih kental dibandingkan upaya penegakan hukumnya.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi di Jakarta, Rabu (30/5), mengatakan, penegakan hukum terhadap koruptor belum mampu menjangkau birokrat posisi penting. Koruptor yang ditangkap umumnya akibat melanggar ketentuan administratif, bukan koruptor yang sebenarnya. Proses tebang pilih yang terjadi dikhawatirkan akan terus berulang dalam setiap pergantian rezim penguasa sebagai bentuk balas dendam. Koruptor yang ditangkap adalah mereka yang tidak disukai rezim yang sedang berkuasa. "Lingkaran pemberantasan korupsi hanya akan jungkir balik terus," katanya.

Menurut Hasyim, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara total. Pemberantasan korupsi harus dirancang secara sistemik. Upaya perlawanan korupsi harus dilakukan dengan penahapan dan waktu pelaksanaan penegakan hukum yang jelas. Sistem yang kompatibel dengan pemberantasan korupsi di antaranya adalah gaji birokrat dan aparat penegak hukum yang memadai, penciptaan hubungan penguasa dan pengusaha yang transparan, serta reformasi birokrasi menyeluruh.

Secara terpisah, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Ibrahim Fahmy Badoh mengatakan, belum optimalnya hasil pemberantasan korupsi disebabkan aparat penegak hukum belum bebas dari segala pengaruh politik. Intervensi politik membuat proses tebang pilih dalam penegakan hukum terjadi. (mzw)