Tuesday, March 11, 2008

KORUPSI


Filipina, Thailand, dan RI Teratas
Selasa, 11 Maret 2008 | 00:25 WIB

Singapura, Senin - Filipina, Thailand, dan Indonesia masuk dalam tiga urutan teratas peringkat negara Asia yang paling korup. Sementara Singapura dan Hongkong berada di peringkat negara paling bersih atau paling tidak korup.

Peringkat korupsi negara-negara di Asia ini berdasarkan hasil jajak pendapat lembaga Konsultan Risiko Ekonomi dan Politik (Political and Economic Risk Consultancy/PERC), yang disiarkan Senin (10/3). Jajak pendapat ini dilakukan pada 1.400 warga asing pelaku bisnis yang dilakukan pada Januari dan Februari 2008 ini.

Riset tahunan ini hanya dilakukan di 13 negara di Asia, tidak mengikutkan negara yang dikenal sangat korup, seperti Myanmar dan Banglades.

PERC yang berbasis di Hongkong mengatakan, korupsi tetap menjadi problem di kawasan Asia sekalipun kemajuan pesat dalam ekonomi terjadi beberapa tahun ini. Pemerintahan di Asia secara umum kurang memperlihatkan keinginan politik untuk mengatasi problem korupsi ini.

”Filipina merupakan kasus menyedihkan karena menjadi sangat korup,” ujar PERC dalam laporannya. Situasi di Filipina tidak buruk dibandingkan Indonesia dan Thailand. Korupsi sudah dipolitisasi dan menjadi pembahasan terbuka di media. Tak seperti otoritas di negara-negara seperti Vietnam dan China.

Thailand tetap menjadi negara paling korup nomor dua berdasarkan survei PERC. Hal ini terutama setelah militer mengudeta pemerintahan sipil hasil pemilu pada September 2006. Thailand praktis gagal mengatasi kasus korupsi yang ada.

Indonesia berada di posisi ketiga. Menurut PERC, aksi pemberantasan korupsi semakin baik di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hanya saja, pelayanan di sektor pemerintahan tetap saja menjadi sumber korupsi.

”Badan pemeringkat internasional mungkin telah memperbaiki peringkat utang dalam rupiah dan valuta berkenaan dengan upaya pemerintah dalam memberantas korupsi. Meski demikian, masalah korupsi ini tetap serius,” tulis PERC.

Korupsi juga menjadi masalah serius di Malaysia. Bahkan, posisi Malaysia semakin buruk dibandingkan tahun lalu. PM Malaysia Abdullah Ahmad Badawi gagal memenuhi janjinya untuk melakukan kebijakan pemberantasan korupsi. Hal ini terlihat dari hasil buruk pemilu di mana Barisan Nasional yang berkuasa kehilangan kursi di pemilu karena korupsi. (AFP/ppg

No comments:

A r s i p