Malaysia Masuki Babak Baru
Hasil pemilu di Malaysia yang dilaksanakan hari Sabtu lalu memberikan pesan yang jelas, yakni bahwa rakyat menginginkan perubahan.
Untuk pertama kali, sejak 1969 berkuasa mutlak, koalisi Barisan Nasional (BN) harus kehilangan banyak kursi di parlemen. Meski masih menguasai 51,2 persen suara rakyat yang cukup untuk tetap berkuasa, BN kehilangan posisinya sebagai penguasa dua pertiga kursi di parlemen.
BN juga harus kehilangan kekuasaannya di empat negara bagian, yakni Selangor, Penang, Kedah, dan Perak, selain Kelantan yang selama ini sudah dikuasai partai oposisi, Partai Islam Se-Malaysia (PAS). Dengan demikian, oposisi-PAS, Partai Keadilan Rakyat (PPP), dan Partai Aksi Demokratik (DAP), menguasai 5 dari 13 negara bagian.
Barisan oposisi, untuk pertama kalinya, mampu merebut banyak kursi di parlemen. Mereka menguasai 82 kursi, sebelumnya dalam Pemilu 2004 mereka hanya berhasil memperoleh 20 kursi. BN yang pada Pemilu 2004 berhasil merebut 198 kursi kini harus rela kehilangan 50 kursi.
Harian The Star melukiskan semua itu sebagai ”tsunami politik” yang memukul BN. Akan tetapi, tsunami politik itu justru telah mengantar Malaysia ke pintu gerbang era baru. Era tersebut adalah era hilangnya dominasi partai tunggal (BN), yang bukan mustahil akan menjadi benih lahirnya sitem dua partai—partai pemerintah dan oposisi yang cukup kuat—serta lahirnya sistem checks and balances.
Itulah realitas politik di Malaysia saat ini, yang harus disadari oleh BN. Rakyat tidak hanya cukup dipuaskan kebutuhan perutnya saja (GDP per kapita 14,400 dollar AS, perkiraan tahun 2007), tetapi juga kebutuhan lainnya, seperti kebebasan—berpikir, berserikat, dan mengemukakan pendapat—dan penghargaan sebagai manusia, diuwongke. Perlakuan tidak adil terhadap kelompok etnis India dan China, misalnya, memberikan sumbangan bagi berkurangnya suara BN dan naiknya suara oposisi.
Selain itu, BN sendiri juga tidak sesolid seperti dulu. Pernyataan-pernyataan mantan PM Mahathir Mohamad yang demikian kritis terhadap PM Abdullah Badawi, salah satu contohnya. Kiranya hal itu juga menyumbang ”kekalahan” BN.
Akan tetapi, pada dasarnya, menurut hemat kita, Malaysia tidak bisa menghindar dari embusan angin perubahan yang juga melanda berbagai belahan dunia. Malaysia harus berubah dan benar-benar menjadi negara demokrasi yang menghormati dan menghargai perbedaan pendapat dan menjunjung tinggi toleransi!
Itulah kiranya pesan hasil pemilu lalu.
Hasil pemilu di Malaysia yang dilaksanakan hari Sabtu lalu memberikan pesan yang jelas, yakni bahwa rakyat menginginkan perubahan.
Untuk pertama kali, sejak 1969 berkuasa mutlak, koalisi Barisan Nasional (BN) harus kehilangan banyak kursi di parlemen. Meski masih menguasai 51,2 persen suara rakyat yang cukup untuk tetap berkuasa, BN kehilangan posisinya sebagai penguasa dua pertiga kursi di parlemen.
BN juga harus kehilangan kekuasaannya di empat negara bagian, yakni Selangor, Penang, Kedah, dan Perak, selain Kelantan yang selama ini sudah dikuasai partai oposisi, Partai Islam Se-Malaysia (PAS). Dengan demikian, oposisi-PAS, Partai Keadilan Rakyat (PPP), dan Partai Aksi Demokratik (DAP), menguasai 5 dari 13 negara bagian.
Barisan oposisi, untuk pertama kalinya, mampu merebut banyak kursi di parlemen. Mereka menguasai 82 kursi, sebelumnya dalam Pemilu 2004 mereka hanya berhasil memperoleh 20 kursi. BN yang pada Pemilu 2004 berhasil merebut 198 kursi kini harus rela kehilangan 50 kursi.
Harian The Star melukiskan semua itu sebagai ”tsunami politik” yang memukul BN. Akan tetapi, tsunami politik itu justru telah mengantar Malaysia ke pintu gerbang era baru. Era tersebut adalah era hilangnya dominasi partai tunggal (BN), yang bukan mustahil akan menjadi benih lahirnya sitem dua partai—partai pemerintah dan oposisi yang cukup kuat—serta lahirnya sistem checks and balances.
Itulah realitas politik di Malaysia saat ini, yang harus disadari oleh BN. Rakyat tidak hanya cukup dipuaskan kebutuhan perutnya saja (GDP per kapita 14,400 dollar AS, perkiraan tahun 2007), tetapi juga kebutuhan lainnya, seperti kebebasan—berpikir, berserikat, dan mengemukakan pendapat—dan penghargaan sebagai manusia, diuwongke. Perlakuan tidak adil terhadap kelompok etnis India dan China, misalnya, memberikan sumbangan bagi berkurangnya suara BN dan naiknya suara oposisi.
Selain itu, BN sendiri juga tidak sesolid seperti dulu. Pernyataan-pernyataan mantan PM Mahathir Mohamad yang demikian kritis terhadap PM Abdullah Badawi, salah satu contohnya. Kiranya hal itu juga menyumbang ”kekalahan” BN.
Akan tetapi, pada dasarnya, menurut hemat kita, Malaysia tidak bisa menghindar dari embusan angin perubahan yang juga melanda berbagai belahan dunia. Malaysia harus berubah dan benar-benar menjadi negara demokrasi yang menghormati dan menghargai perbedaan pendapat dan menjunjung tinggi toleransi!
Itulah kiranya pesan hasil pemilu lalu.
No comments:
Post a Comment