Monday, March 3, 2008

TAJUK RENCANA


Senin, 3 Maret 2008 | 02:13 WIB


Keserentakan dan Pemerintahan

Dari Makassar diberitakan seorang ibu hamil dan seorang anaknya meninggal karena kelaparan. Ibu-ibu berdemo soal susu bayi yang beracun.

Setiap hari kita saksikan di berbagai tempat, jalan rusak dan kendaraan pengangkut barang dan penumpang antre macet sampai 20 kilometer. Laporan itu sebagai pembuka ulasan perihal keserentakan informasi pemerintahan ini. Belum cukup diberi perhatian perihal masalah yang aktual dan krusial itu. Paling-paling kita baru merasa terganggu dan saling menyalahkan.

Informasi kini menyebar dan berkembang tanpa ada yang kita kenal sebagai ”periodisitas” informasi lewat media yang kini adalah keserentakan multimedia tersebar secara terus-menerus disertai aktualitas yang juga terus disesuaikan dengan perkembangan kejadiannya. Aktualitas kejadian dan masalah sekaligus mengundang interaksi alias reaksi, tanggapan alias respons.

Kenyataan itu menimbulkan berbagai persoalan, di antaranya hubungan publik dan pemerintahannya. Terutama masalah itulah yang kita soroti kali ini, yakni bahwa secara obyektif dan secara subyektif, keserentakan informasi menuntut pemerintahan tanggap dan berkinerja harus lebih cepat.

Ketika publik mengalami rusak dan macetnya jalan raya serta menyaksikannya secara serentak lewat multimedia, masuk akal jika reaksinya yang spontan adalah kenapa rusak lagi dan kenapa tidak segera diperbaiki. Juga terhadap kejadian lain, seperti antre minyak dan naiknya harga bahan pokok, reaksi serupalah yang timbul spontan disertai aksi protes dan unjuk rasa.

Semua itu mau tidak mau, lebih-lebih lagi, menuntut kecepatan respons, penjelasan, dan terutama tindakantindakan perbaikan. Yang terjadi bukan sekadar intensifnya interaksi alias komunikasi timbal balik yang intens, tetapi juga perbuatan nyata.

Semua hal itulah yang menyebabkan, dalam masa informasi serentak lewat multimedia, pemerintahan mau tidak mau bahkan diharapkan, diperlukan, dan dituntut serba lebih cepat. Memang ada semacam ironi dan semacam kontradiksi karena pemerintahan demokrasi cenderung berjalan lebih makan waktu, sebab segala sesuatunya harus dibicarakan dengan DPR serta lembaga lain yang bersangkutan.

Siapa pun dalam pemerintahan, di pusat maupun di daerah, dihadapkan pada kenyataan baru itu. Ada kesan belum semua pihak termasuk pemerintah, DPR, dan berbagai lembaga pemerintah menangkap dan memahami kondisi baru itu serta menanggapinya secara cerdas dan semangat wirausaha.

Kunci jawaban atas kecepatan pemerintahan terletak pada pemerintah, sebutlah presiden dan para menterinya. Kita amati dan kita saksikan, kecepatan pemerintahan juga amat dipengaruhi oleh pemerintahannya. Di antara berbagai keluhan, masukan yang perlu bagi pemerintah dan pemerintahan dewasa ini adalah irama kecepatannya kebijakan, tanggapan, serta pelaksana.

No comments:

A r s i p