POLITIKA

Kapal Keruk Karam
 

Oleh BUDIARTO SHAMBAZY

Hujan di Jakarta hari Rabu (12/3) mendatangkan banjir yang merusak jalan. Jalan-jalan yang rusak parah memakan korban 35 orang tewas selama dua bulan sejak Januari 2008.

Nah, hujan—seperti kemarau—merupakan fenomena alam.

Kalau begitu 35 nyawa melayang bukan karena jalan berlubang, tetapi karena hujan.

Sama halnya dengan korupsi. Orang berdalih korupsi karena gaji tak mencukupi.

Hidup koruptor ”lebih besar pasak daripada tiang” karena harga semua kebutuhan pokok membubung tinggi. Mereka terpaksa korupsi.

Harga-harga kebutuhan pokok meroket karena penghasilan masyarakat meningkat. Apa pun yang dijual di pasar atau mal pasti laku keras sesuai teori supply and demand.

Peningkatan aktivitas ekonomi itu pertanda daya beli masyarakat makin besar. Salah satu buktinya jumlah motor dan mobil tambah terus meski harga BBM naik terus.

Jumlah warga miskin malah berkurang, bukan statis atau bertambah seperti kata Bank Dunia. Jika rakyat miskin berkurang, itu pertanda mereka makin sejahtera.

Kesimpulannya, korupsi terbukti berjasa besar terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat oleh pemerintah. Bravo!

Itu sebabnya, program korupsi harus didukung. Ambil contoh skandal penyuapan terhadap jaksa untuk memuluskan ”pengampunan” pengemplang dana BLBI.

Sang pengemplang meman- faatkan utangnya—uang rakyat—untuk membangun kerajaan bisnisnya. Ia menyedia- kan puluhan ribu lowongan, wah sungguh besar pengabdiannya.

Ia mestinya diberikan tanda jasa, bukan malah dijadikan buron. Jika dia kelak ditangkap, diadili, dan divonis hukuman mati, puluhan ribu karyawannya—berikut keluarga mereka—kehilangan penghasilan.

Akibat sampingannya, si jaksa tetap hidup ”lebih besar pasak daripada tiang”. Anak si jaksa dan juga para karyawan sang taipan kekurangan gizi dan tak bisa menikmati pendidikan yang layak.

Maka celakalah generasi penerus bangsa ini! Padahal, era globalisasi menuntut generasi baru yang mampu menghadapi berbagai tantangan yang menuntut daya saing tinggi.

Makanya saya sebal kepada PERC yang enggak kapok-kapok memasukkan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di Asia. Kalau PERC punya perwakilan di Jakarta, ayo kita demo saja ke sana!

Jadi, korupsi itu ”enak dan perlu”. Slogan yang layak didengang-dengungkan mulai kini adalah ”Tiada Hari Tanpa Korupsi”.

Pemberitaan pers nasional amat bergairah jika ada skandal-skandal korupsi baru. Infotainment kalah nge-top dibandingkan dengan ingar-bingar berita penyidikan korupsi.

Ada tersangka korupsi yang menyembunyikan ribuan lembar uang Rp 100.000 di ember-ember kamar mandinya sampai basah kuyup. Waktu baca koran soal ini saya tanpa sadar berteriak, ”Dasar ember lu!”

Ada mobil keluarga tersangka yang nyaris kabur, tetapi dengan sigap dicegat mobil aparat di gedung di Jalan HR Rasuna Said. Ini cerita asli bung-bung dan mbak-mbak, bukan adegan film James Bond.

Ada besan pejabat tinggi yang tiarap sampai ke lantai mobilnya setelah lari kencang karena diuber kamera para wartawan. Kayak film perang, kan?

Ucapan, pernyataan, dan curhat para tersangka korupsi jauh lebih dramatis dibandingkan dengan tangisan sinetron. Misalnya ”saya telah dizalimi” atau ”saya berani sumpah pocong”.

Teknik dan taktik bantahan— tentu berkat bantuan pengacara—amat bervariasi. Mereka hafal luar kepala pasal-pasal asas praduga tak bersalah dan paham seluk-beluk bagaimana caranya pura-pura diopname di rumah sakit.

Kalau Pak AH Nasution melahirkan karya perang gerilya yang dibaca militer di seluruh dunia, telaah ”korupsiologi” negeri ini yang tercanggih di dunia. Jika dibukukan pasti ada pengantarnya, metode penerapannya, pilihan studi kasusnya, sampai filsafatnya.

Menurut saya, Orde Baru (Orba) ibu kandung yang melahirkan korupsi. Kalau ada yang bilang Belanda atau Jepang yang mengajari korupsi, itu upaya pencemaran nama baik Orba.

Itulah sebabnya, Pak Nasution, Pak HR Dharsono, Soe Hok Gie, dan Bang Ali hidup sederhana alias kurang makmur. Mereka menganggap Orba menyimpang dari cita-citanya, padahal korupsi manjur membuat hidup rakyat makin makmur.

Seorang pengurus Dewan Harian Angkatan ’45 pernah bercerita, ada wakil bos yang minta bantuan biaya berobat dari bekas bos. ”Lo, sudah saya kasih kesempatan, kenapa tidak dipakai?” jawab bos sambil mengernyitkan dahi.

Sang wakil bos yang hidup jujur ternyata salah pilih karena tak memanfaatkan jabatannya. Ia kurang meresapi nilai-nilai yang dikandung ”manusia koruptor Indonesia yang seutuhnya”.

Sang bos dikenal sebagai nakhoda ”kapal keruk” yang rajin mengeruk sampah, tanah, ikan, ubur-ubur, keong, sampai tinja dari perairan di sekitar kapalnya. Saking kemaruknya, ia tak sadar kapal keruknya kelebihan beban.

Akhirnya kapal keruk itu karam sampai ke dasar lautan. Sungguh sedih menyaksikan proses karamnya kapal keruk yang perlahan-lahan ditelan pusaran air sampai hilang dari permukaan lautan.

Bung-bung dan mbak-mbak, ini bukan adegan film Titanic. Ini perlambang yang menyimbolkan betapa semakin merosotnya moral bangsa besar ini.